Presiden SBY: Wajib Beli Alutsista Produksi Dalam Negeri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Boediono (kanan) sebelum memimpin sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/9). Sidang tersebut membahas kelanjutan rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dan peralatan serta perlengkapan Polri. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/11)

8 September 2011, Jakarta (Presiden RI): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono memimpin Sidang Kabinet Terbatas bidang Polhukam dengan pembahasan modernisasi dan pembangunan kekuatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) serta perlengkapan dan peralatan Polri di Kantor Presiden, Kamis (8/9) siang.

Pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY ini, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar dibandingkan pada periode 5 tahun pertama. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan perekonomian dan penerimaan negara saat ini jauh lebih tinggi. Selain itu, ada juga urgensi yang lebih tinggi untuk melakukan modernisasi dan pembangunan keukuatan, mengingat sejumlah alutsista dari sisi generasi sistem persenjataan itu sudah sepatutnya untuk diremajakan.

"Kita ingin hingga tahun 2014 atau 2015 nanti pembangunan kekuatan dan modernisasi TNI dan Polri ini bisa mencapai sasaran yang kita harapkan bersama," Presiden menjelaskan.

Kepala Negara telah memberikan koreksi untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan, antara lain mengenai mekanisme pengadaan alutsista yang masih kurang tepat di waktu yang lalu. "Juga masalah transparansi dan akuntabilitas. Saya ingin, karena anggarannya makin besar dan dalam pidato RAPBN tahun 2012 di hadapan DPR dan DPD RI beberapa saat yang lau, sebagai contoh Kementerian Pertahanan itu memiliki anggaran yang paling tinggi dan utamanya untuk pengadaan alutsista yang sedang dan akan terus kita laksanakan," kata Presiden RI.

Presiden SBY mengingatkan agar pembelian alutsista ini tepat sasaran, untuk keperluan pertahanan negara dan keamanan internal. "Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan, alutsista ini yang kadang-kadang harganya juga mahal, ratusan miliar bahkan triliun rupiah, bila itu menyangkut kapal selam, pesawat tempur, atau alutsista yang sejenis," ujar Kepala Negara.

Selain itu Presiden juga mengingatkan untuk mengurangi sejauh mungkin pengadaan alutsista yang menggunakan sumber pembiayaan pinjaman. "Mari kita memulai untuk lebih menggunakan anggaran yang tersedia di dalam negeri," ujar SBY.

Ke depan, Presiden SBY berharap bukan hanya besaran pinjaman terhadap penerimaan secara nasional yang bekurang, tetapi komponen pinjaman luar negeri juga berkurang secara signifikan. "Dengan demikian kemandirian sebagai bangsa terus dapat kita tingkatkan," Presiden menegaskan.

Saat ini, masih berlaku tiga kebijakan pemerintah dalam pembelian alutsista. Pertama, wajib untuk membeli alutsista produksi dalam negeri manakala sudah bisa dibuat di dalam negeri. "Jangan karena rekanan dan pertimbangan yang lain kita justru tidak mengadakan yang nyata-nyata sudah bisa kita bikin sendiri. Agar industri kita juga berkembang, ada lapangan pekerjaan, ada penerimaan," Kepala Negara menegaskan.

Kedua, kalau memang ada yang belum sepenuhnya bisa dibikin di dalam negeri, agar mengusahakan ada satu kerja sama, seperti produksi bersama atau investasi bersama dengan industri serupa dari negara-negar sahabat. Ketiga, kalau memang belum bisa memproduksi sendiri, baru diadakan kerja sama dalam kerangka jangka panjang.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga meminta laporan proses panjang perencanaan pengambilan keputusan sampai pengalokasian anggaran untuk pembelian alutsista itu. SBY telah menugaskan kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto untuk melihat secara utuh mana saja yang menghambat dan bisa dipercepat, serta proses mana yang tidak perlu dilewati sehingga tidak memperpanjang proses.

Mengikuti sidang kabinet terbatas kali ini, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menkeu Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Sumber: Presiden RI