Senjata TNI Harus Diremajakan

(Foto: Dispenal)

30 Desember 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai perwakilan pemerintah harus meremajakan persenjataan TNI yang sudah tua. Kemhan harus mampu untuk merencanakan dengan tepat alat utama sistem senjata (alutsista) apa yang memang dibutuhkan untuk Indonesia saat ini. “Perencanaan dan pembiayaan amat penting untuk mengoptimalkan alutsista.

Apalagi anggaran pertahanan kita relatif kecil,” jelas pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/12). Guna mendukung upaya tersebut, tambah dia, revitalisasi industri pertahanan merupakan jawaban terhadap minimnya alutsista di dalam negeri.

Tak heran jika Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan perlu segera dibahas di DPR karena di dalamnya diatur klausul yang mengatur tentang kewajiban TNI/Polri menggunakan industri pertahanan dalam negeri. “Saat ini kemampuan industri pertahanan dalam negeri (termasuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan/ BUMNIP) sudah cukup bagus.

Industri pertahanan kita bahkan sudah mampu memproduksi persenjataan tek no logi menengah. Semangat ini perlu didukung dengan revitalisasi dan proteksi yang jelas dari pemerintah,” katanya. Pada refl eksi akhir tahun Komisi I DPR, Komisi I menyampaikan Kemhan sebaiknya memberdayakan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN Industri dalam rangka memenuhi kebu tuhan alutsista TNI/Polri.

Pemerintah diminta tidak lagi menggunakan kredit ekspor guna membeli alutsista. “Kemhan harus memberdayakan BUMNIP untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. BUMNIP yang kita miliki sangat baik kualitasnya,” kata Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf. Pemberdayaaan industri pertahanan dalam negeri juga memberikan keuntungan lain, yakni peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.

“Perbankan kita sekarang sudah sehat, mampu memberikan kredit untuk BUMNIP. Pemberdayaan BUMNIP itu bisa menciptakan dan menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang yang akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Kebanggaan Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung kebijakan untuk memberdayakan BUMNIS tersebut. “Kita harus dorong Kemham menggunakan alutsista dalam negeri.

Presiden Yudhoyono menginginkan agar TNI mulai menggunakan produksi dalam negeri dan itu suatu kebanggaan,” katanya. Di samping itu, tambah dia, Kemhan juga harus mampu memaksimalkan teknisi-teknisi yang dimiliki oleh bangsa ini dalam rangka pengembangan dan pembuatan alutsista TNI. “Kita punya sumber daya manusia yang tidak kalah hebat dari negara lain. Bahkan teknisi kita banyak yang dipakai oleh negara-negara lain.

Berdayakan itu, tarik mereka pulang. Kematian teknisi Sukhoi asal Rusia itu harus dijadikan bahan pelajaran,” ujarnya. Untuk reformasi di internal TNI, Nurhayati mengakui, hal tersebut sudah berjalan baik. “Reformasi TNI itu sudah bagus. Komisi I DPR berharap, reformasi TNI terus dilakukan,” tandasnya.

Koran Jakarta