10 Desember 2010, Bitung -- Sebuah kapal polisi perairan melakukan patoli pengamanan di wilayan Perairan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis ( (9/12). Patroli rutin dilakukan untuk mencegah pelanggaran di laut seperti pencurian ikan dan penyalahgunaan bahan bakar miinyak subsidi. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/pd/10)10 Desember 2010, Manado -- Pengamanan laut dan pantai di Tanah Air secara mutlak kini berada di tangan Badan Koordinasi Keamanan Laut. Pengamanan dilakukan secara terpadu, melingkupi seluruh aspek kehidupan di laut Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu dikemukakan Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) kepada wartawan, seusai rapat koordinasi di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (9/12). Didik didampingi Gubernur Sulawesi Tengah Paliuju dan Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil.
Menurut Didik, pengamanan laut melalui Bakorkamla lebih efisien dan efektif karena dilakukan secara bersama oleh 12 institusi selaku pemangku kepentingan. Sewaktu-waktu operasi keamanan laut dapat dilakukan secara bersama oleh kapal perikanan atau kapal milik Kepolisian Negara RI.
Ia mencontohkan, Operasi Gurita oleh Bakorkamla sejak tahun 2007 hingga November tahun ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian riil senilai Rp 1,29 triliun. Operasi Bakorkamla meliputi penanggulangan pencurian ikan, penyelundupan kayu hitam, pencemaran laut, dan perompakan di laut.
Di tingkat pusat, Bakorkamla diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dengan anggota Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
”Bakorkamla tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan para pemangku kepentingan sekaligus pemerintah daerah,” katanya.
KOMPAS
No comments:
Post a Comment