TNI Kaji Hibah F-16 dari Amerika

Jet tempur F-16 Fighting Falcon dari 55th Fighter Squadron, lanud Shaw, S.C., menembakan AGM-65 Maverik pada sasaran darat saat mengikuti Combat Hammer di lanud Hill, Utah. USAF tidak akan mengembangkan F-16 Fighting Falcon, meskipun jet ini masih terus dikembangkan untuk pelanggan luar negeri. USAF berusaha mengurangi populasi F-16 dalam arsenalnya, sebagian F-16 diubah menjadi drone dan ditawarkan ke negara asing. USAF memfokuskan mengunakan F-18 Hornet dan bersiap mengoperasikan jet tempur siluman F-35. AU Belanda juga sudah menjual sebagian armada F-16. (Foto: USAF/ Capt. Amber House)

11 November 2011, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia masih melakukan pengkajian penawaran hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pengkajian dilakukan MabesTNI dan Kementerian Pertahanan. “Rencana Amerika Serikat memberikan hibah F-16 kepada TNI,itu dalam proses.Memang ada pembicaraan untuk hibah itu dan kita sedang kaji dan bahas bagaimana tindak lanjutnya,” katanya seusai melepas Kontingan Garuda ke Lebanon Selatan di Mabes TNI Cilangkap kemarin. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu mengungkapkan sampai kini masih ada dua bahan pertimbangan dalam menyikapi tawaran tersebut.

Pembelian pesawat bekas dengan jumlah yang banyak atau jumlah sedikit untuk pesawat baru. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan,”katanya. Pembahasan tersebut, kata Agus,juga menyinggung antisipasi embargo yang dapat sewaktu-waktu terjadi. “Tapi kita selalu ingin menjalin hubungan baik antara kedua negara sehingga masalah-masalah yang lalu dihadapi tidak terjadi lagi,”ujarnya. Agus pun mengakui jika TNI sangat senang menerima rencana pemberian hibah pesawat tempur dari AS tersebut. Namun, lanjutnya, hasilnya sangat tergantung dalam proses politik baik internal pertahanan maupun negara.

F-16D AU Pakistan. Awal 2010, pemerintah AS menyetujui penjualan 12 F-16C dan 6 F16D pada Pakistan. Pemerintah Singapura menghibahkan tujuh F-16 A/B pada AU Thailand sebagai imbalan diijinkan menggunakan tempat latihan sebuah lanud di provinsi Udon Thani selama 15 tahun. Belanda membeli 213 F-16 A/B dan menguranginya menjadi 108 pesawat dengan menjualnya ke Yordania dan Chile. Begitu juga, Belgia menjual sebagian F-16-nya ke Yordania. (Foto: USAF)

”Mudah- mudahan dalam waktu dekat sudah ada keputusan dan kita mendorong itu dapat kita menerima,” ujarnya. Lebih lanjut Agus menilai pesawat F-16 yang dihibahkan Amerika Serikat kondisi rangkanya masih bagus meski itu bekas. Jika mesinnya diganti baru dan kemampuan tempur ditingkatkan, pesawat tersebut dapat berfungsi seperti pesawat baru. Karena itu meskipun sifatnya hibah Mabes TNI sendiri tetap akan menyiapkan alokasi anggaran perbaikan agar pesawat-pesawat tersebut dalam kondisi terbaik. “Yang jelas, meski itu hibah, kita harus menyiapkan alokasi anggaran untuk penyiapkan pesawat itu sehingga bisa menggunakan,”katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Eris Herryanto menyatakan hal serupa.“Pembahasan masih terus dilakukan untuk mengkaji berbagai kemungkinan,”ujarnya.Eris sendiri enggan untuk menyebutkan varian F-16 yang direncanakan akan dihibahkan tersebut. Seperti diketahui, TNI AU saat ini mengoperasikan F-16 A/Block 15. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menolak rencana Kementerian Pertahanan untuk menerima hibah pesawat tempur bekas F-16 dari Amerika Serikat.Hasanuddin menyatakan penawaran hibah tersebut bukan hibah murni sehingga masih membutuhkan biaya peremajaan.

“ Pesawat-pesawat bekas tersebut kan masih harus diretrofit dulu dengan biaya yang tidak sedikit juga,”katanya. Kemudian, lanjutnya, meski harga 24 pesawat tempur F-16 bekas tersebut setara dengan enam pesawat baru, biaya perawatan pesawat bekas akan jauh lebih mahal. “Risiko biaya perawatan pesawat bekas yang telah dipakai 10 tahun dua kali lipat daripada pesawat baru. Apalagi Amerika banyak menggunakan pesawatnya untuk operasional perang di Timur Tengah dan Afganistan.Artinya lifetime-nya juga sudah pendek,”ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Hasanuddin, pemerintah bersama DPR juga sudah bertekad memodernisasi alat utama sistem senjata militer. Karena itu, sebaiknya kementerian pertahanan tetap fokus pada kesepakatan bersama itu.

SINDO