12 Agustus 2010, Jakarta -- Komisi I DPR menemukan kasus dugaan pemotongan Uang Lauk Pauk bagi prajurit yang bertugas di beberapa lokasi, terutama di pulau terdepan wilayah Indonesia.
Temuan itu dikemukakan Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman yang disampaikan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.
Temuan itu diperoleh Komisi I saat melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka masa reses. Kunjungan kerja Komisi I juga dilakukan ke Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan, Sumatera Utara.
Terkait temuan itu, Hayono mengemukakan, pihaknya akan memanggil Panglima TNI Djoko Santoso untuk mempertanyakan adanya indikasi penyimpangan terhadap Uang Lauk Pauk (ULP) diterima oleh prajurit penjaga pulau-pulau terdepan.
Hayono Isman mengatakan, berdasarkan temuan dan informasi dari Komandan Lantamal di Belawan bahwa ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp23 ribu, yang seharusnya mereka terima adalah Rp40 ribu.
"Ini akan mejadi masukan yang akan kita tanyakan kepada Panglima TNI," kata Hayono.
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi I DPR telah memperjuangkan peningkatan tunjangan prajurit di daerah perbatasan ini. Namun apa yang diperjuangkan oleh Komisi I belum sampai ke tangan prajurit
"Ini ada penyimpangan dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI," kata Hayono.
Terkait dengan Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap TNI lebih meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.
Menurut Hayono Isman, Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan dikarenakan keterbatasan anggaran.
"Dalam 10 tahun belakangan, anggaran TNI sangat rendah, baik untuk alutsista maupun kesejahteraan prajurit. Prajuit TNI merupakan alat pertahanan dan menjaga kedaulatan dan bangsa," kata Hayono Isman.
ANTARA News
No comments:
Post a Comment