Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) didampingi Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo (kiri) meninjau persiapan latihan bersama Penanggulangan Terorisme atau "Counter Terorism Exercise 2013" di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Jabar, Selasa (3/9). Latihan Bersama Penanggulangan Terorisme atau "Counter Terorism Exercise 2013", yang merupakan bagian dari "ASEAN Defence Minister`s Meeting (ADMM-Plus) tersebut akan dilaksanakan pada 9-13 September 2013 yang akan diikuti oleh 18 negara an latihan ini adalah pertama yang pernah dilaksanakan di Kawasan Asia Pasifik. (Foto: ANTARA FOTO/Jafkhairi/ss/mes/13)
3 September 2013, Jakarta: Satu langkah strategis pada operasionalisasi dan doktrin tengah dirintis TNI melalui wacana pembentukan Komando Operasi Khusus TNI (Indonesian Special Operation Command), yang didedikasikan untuk tugas-tugas sangat khusus, terutama pencegahan dan penanggulangan terorisme.
"Konsepnya sedang disusun, walau pada kenyataannya operasi gabungan melibatkan pasukan elit ketiga matra TNI telah berkali-kali dilaksanakan," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Pusat Pelatihan Misi Perdamaian TNI, Sentul, Jawa Barat, Selasa.
Kehadiran Komando Operasi Khusus TNI menjadi keniscayaan, karena hakekat ancaman dan tingkat keperluan komando operasi TNI ini cukup meningkat. Kuantitas, kualitas, dan kompleksitas jaringan terorisme di dalam dan luar negeri semakin meningkat.
Secara struktur keorganisasian, komando operasi baru TNI ini nanti akan langsung berada di bawah panglima TNI. Untuk saat-saat awal, kajian internal TNI menyatakan TNI AD melalui Komando Pasukan Khusus TNI AD menjadi pucuk pimpinan.
Sebenarnya, selain Korps Baret Merah itu, ada beberapa lagi pasukan khusus di lingkungan TNI yang berkemampuan intelijen, kontra intelijen, pertempuran trimatra (beraksi di laut, udara, dan darat), dan lain-lain.
Mereka adalah Detasemen Jalamangkara Korps Marinir TNI AL, Komando Pasukan Katak TNI AL, dan Detasemen B90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU.
Masih ada lagi --bukan setingkat komando operasi-- Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI AL, yang fungsinya lebih mirip dengan US Marine Scouts pada Korps Marinir Amerika Serikat.
Kekuatan, kemampuan, dan doktrin dari seluruh pasukan khusus TNI itulah yang akan "dilebur" di dalam Komando Operasi Khusus TNI tanpa menghilangkan identitas dan doktrin awal pasukan. Ada beberapa model organisasi dan pengerahan yang bisa diikuti.
"Namun TNI akan mengikuti model Singapura. Organisasinya kecil namun unsurnya lengkap. Pada masa damai, unsur-unsur itu kembali ke satuan induk; saat diperlukan langsung terintegrasi," kata Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo.
Kehadiran Yusgiantoro di pusat pelatihan itu guna memastikan kelancaran Latihan Gabungan Anti Teror ASEAN Plus, pada 9-13 September nanti.
Pasukan-pasukan khusus 10 negara ASEAN turut, ditambah mitranya dari Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, India, Rusia, China, dan Australia.
Latihan gabungan pasukan-pasukan elit 18 negara ini baru pertama kali dilaksanakan di dunia, hasil dari Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN di Hanoi, Viet Nahm, pada 2010.
Ada lima bidang kerja sama yang dilaksanakan, dimana Indonesia dan Amerika Serikat didaulat menjadi ketua bersama bidang pelatihan dan pertukaran informasi pasukan militer anti teror.
Sumber: ANTARA News
Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Thursday, September 5, 2013
Monday, September 2, 2013
KRI dr Soeharso-990 Kunjungi Pulau Terpencil di Provinsi NTT
(Foto: Dispenarmatim)
2 September 2013, Jakarta: KRI dr Soeharso-990 kini tengah berjibaku menembus gelombang laut, menuju misi kemanusian di pulau-pulau terpencil nusantara sejak Jum’at lalu (30/8), bersama-sama tiga koleganya sekelas, KRI Banda Aceh-593, KRI Makassar-590, dan KRI Surabaya-591.
Khusus KRI dr Suharso/990 --kapal perang rumah sakit-- misi pelayaran kini bagian dari Sail Komodo 2013, dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya LXII/2013, ke pulau-pulau di Provinsi NTT, meliputi Kabupaten Lembata, Kabupaten Maumere (Sikka), Labuan Bajo, dan Kabupaten Sumba.
NTT dipilih karena pulau-pulaunya sangat banyak namun akses bagi masyarakat masih sangat terbatas. terkhusus akses terhadap layanan kesehatan, sebagaimana dinyatakan Dinas Penerangan TNI AL.
Satuan Tugas SBJ LXII/2013 dikomandani Kolonel Pelaut Taat Sunarto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Bantu Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL, sementara KRI dr Soeharso-990 dikomandani Letnan Kolonel Pelaut I Putu Darjatna.
KRI dr Suharso-990 merupakan kapal kelas Landing Platform Dock sepanjang 122 meter berbobot mati 16.000 ton yang geladak apronnya mampu menampung tiga helikopter ringan ini buatan Korea Selatan seharga 37,5 juta dolar Amerika Serikat.
Dia semula bernama KRI Tanjung Dalpele-572, yang lalu diubah menjadi kapal rumah sakit.
Selain kesehatan, awak TNI AL yang ada di dalam lambungnya juga merenovasi sarana dan prasarana umum, penyuluhan ketahanan nasional dan penyerahan bahan keperluan sehari-hari di Lembata, Maumere, Waingapu, dan Labuhan Bajo, hingga pada acara puncak Sail Komodo pada Sabtu, 14 September mendatang.
Sumber: ANTARA News
2 September 2013, Jakarta: KRI dr Soeharso-990 kini tengah berjibaku menembus gelombang laut, menuju misi kemanusian di pulau-pulau terpencil nusantara sejak Jum’at lalu (30/8), bersama-sama tiga koleganya sekelas, KRI Banda Aceh-593, KRI Makassar-590, dan KRI Surabaya-591.
Khusus KRI dr Suharso/990 --kapal perang rumah sakit-- misi pelayaran kini bagian dari Sail Komodo 2013, dalam Operasi Surya Bhaskara Jaya LXII/2013, ke pulau-pulau di Provinsi NTT, meliputi Kabupaten Lembata, Kabupaten Maumere (Sikka), Labuan Bajo, dan Kabupaten Sumba.
NTT dipilih karena pulau-pulaunya sangat banyak namun akses bagi masyarakat masih sangat terbatas. terkhusus akses terhadap layanan kesehatan, sebagaimana dinyatakan Dinas Penerangan TNI AL.
Satuan Tugas SBJ LXII/2013 dikomandani Kolonel Pelaut Taat Sunarto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Bantu Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL, sementara KRI dr Soeharso-990 dikomandani Letnan Kolonel Pelaut I Putu Darjatna.
KRI dr Suharso-990 merupakan kapal kelas Landing Platform Dock sepanjang 122 meter berbobot mati 16.000 ton yang geladak apronnya mampu menampung tiga helikopter ringan ini buatan Korea Selatan seharga 37,5 juta dolar Amerika Serikat.
Dia semula bernama KRI Tanjung Dalpele-572, yang lalu diubah menjadi kapal rumah sakit.
Selain kesehatan, awak TNI AL yang ada di dalam lambungnya juga merenovasi sarana dan prasarana umum, penyuluhan ketahanan nasional dan penyerahan bahan keperluan sehari-hari di Lembata, Maumere, Waingapu, dan Labuhan Bajo, hingga pada acara puncak Sail Komodo pada Sabtu, 14 September mendatang.
Sumber: ANTARA News
Parlemen Awasi Realisasi Pembelian Helikopter Apache
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) didampingi Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). (Foto: ANTARA /Widodo S. Jusuf)
2 September 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai.
"Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).
Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014.
Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.
Legislator Sarankan TNI AD Beli Chinook
Setelah menyetujui pengadaan helikopter Apache dari Amerika Serikat, Komisi I berharap TNI Angkatan Darat melanjutkan pembelian alutsista lain dari negara itu, yakni helikopter multifungsi Chinook.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengungkapkan, saat muncul gagasan TNI Angkatan Darat membeli helikopter Apache, Komisi Pertahanan juga memberikan pandangan untuk pembelian helikopter multifungsi berukuran besar. Bahkan Komisi I menyarankan TNI AD terlebih dulu membeli helikopter Chinook sebelum Apache.
Pandangan Komisi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter multifungsi sangat berguna untuk penanganan bencana alam. Kebutuhan akan helikopter jenis itu makin besar jika dilihat dari rentannya kondisi geografis Indonesia terhadap bencana seperti gunung berapi, banjir, tsunami, dan gempa bumi.
Sementara helikopter Apache yang dilengkapi persenjataan canggih belum terlalu dibutuhkan karena Indonesia belum menghadapi ancaman serius penyerbuan pihak asing. Dengan demikian, kebutuhan terhadap helikopter multifungsi dan berbadan besar lebih dibutuhkan ketimbang helikopter jenis serbu.
"Namun pada akhirnya keputusan akhir di internal TNI, Khusus AD, tetap memprioritaskan pembelian Apache. Sehingga seperti yang terjadi saat ini, realisasi pengadaan Apache akan segera dilakukan pada 2014 mendatang," ujar Muhammad Najib di Kompleks Parlemen, Senin (2/9).
Sumber: Jurnal Parlemen
2 September 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai.
"Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).
Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014.
Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.
Legislator Sarankan TNI AD Beli Chinook
Setelah menyetujui pengadaan helikopter Apache dari Amerika Serikat, Komisi I berharap TNI Angkatan Darat melanjutkan pembelian alutsista lain dari negara itu, yakni helikopter multifungsi Chinook.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengungkapkan, saat muncul gagasan TNI Angkatan Darat membeli helikopter Apache, Komisi Pertahanan juga memberikan pandangan untuk pembelian helikopter multifungsi berukuran besar. Bahkan Komisi I menyarankan TNI AD terlebih dulu membeli helikopter Chinook sebelum Apache.
Pandangan Komisi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter multifungsi sangat berguna untuk penanganan bencana alam. Kebutuhan akan helikopter jenis itu makin besar jika dilihat dari rentannya kondisi geografis Indonesia terhadap bencana seperti gunung berapi, banjir, tsunami, dan gempa bumi.
Sementara helikopter Apache yang dilengkapi persenjataan canggih belum terlalu dibutuhkan karena Indonesia belum menghadapi ancaman serius penyerbuan pihak asing. Dengan demikian, kebutuhan terhadap helikopter multifungsi dan berbadan besar lebih dibutuhkan ketimbang helikopter jenis serbu.
"Namun pada akhirnya keputusan akhir di internal TNI, Khusus AD, tetap memprioritaskan pembelian Apache. Sehingga seperti yang terjadi saat ini, realisasi pengadaan Apache akan segera dilakukan pada 2014 mendatang," ujar Muhammad Najib di Kompleks Parlemen, Senin (2/9).
Sumber: Jurnal Parlemen
Subscribe to:
Posts (Atom)


