Legislator: TNI Miliki Simulator Perang

Simulator pesawat tempur produksi dalam negeri. (Foto: Berita HanKam)

30 November 2012, Jakarta: Baru-baru ini beredar kabar adanya simulator perang yang dimiliki aparat keamanan TNI. Komisi I DPR mengakui kebenaran kabar tersebut. Sehingga, selain Kepolisian yang memiliki simulator SIM, aparat keamanan TNI juga ternyata memiliki simulator perang.

Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi pertahanan), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengakui bahwa aparat TNI memiliki simulator perang. Menurut Agus, simulator perang itu sudah ada sejak lama. "Simulator perang itu ada," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (30/11).

Namun, ketika ditanya waktu pengadaan simulator perang itu, Agus malah berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait pengadaan alat latihan perang TNI tersebut. "Tapi saya tidak tahu kapan pengadaannya. Kemungkinan saya sedang keluar dan tidak ikut rapat," kilah politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, beredar kabar angin yang meresahkan dan mengagetkan masyarakat yakni adanya simulator perang yang dimiliki TNI. Namun, kabar tersebut masih simpang siur adanya.

Sumber: Republika

Wamenhan Tinjau PT PINDAD dan PT DI

29 November 2012, Bandung: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC) didampingi Tim HLC mengadakan kunjungan kerja ke PT. Pindad (Persero), Kamis (29/11) di Bandung. Kunjungan Wamenhan beserta Tim HLC ke PT. Pindad diterima langsung oleh Dirut PT. Pindad Adik A. Soedarsono.

Kunjungan Wamenhan kali ini adalah dalam rangka meninjau perkembangan modernisasi alutsista. Pada kunjungannya Wamenhan mengatakan kerjasama dengan PT Pindad guna penyediaan kebutuhan peralatan militer Indonesia terus berjalan tiap tahunnya. Hasil produksi alat militer itu digunakan tiga angkatan yakni TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL).

Wamenhan menyempatkan diri meninjau produksi peralatan militer di PT Pindad, lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, PT. Pindad pada dasarnya memproduksi peralatan militer terutama untuk kebutuhan Angkatan Darat (AD) termasuk memenuhi kebutuhan amunisi yang juga digunakan untuk tiga angkatan.

Wamenhan juga menambahkan PT. Pindad tiap tahun menerima order membuat peralatan militer dari pesanan Kemhan untuk keperluan TNI AD, AU, dan AL.

Selain meninjau proses pembuatan Senapan SS-2 dan melihat secara langsung pembuatan Panser Anoa Wamenhan juga melakukan uji coba mengemudikan sendiri Panser buatan PT. Pindad tersebut.

Seusai melakukan kunjungan di PT. Pindad, Wamenhan melanjutkan rangkaian kunjungannya ke PT.wamenhan-kunjungan-ke-pt-di Dirgantara Indonesia (DI), Bandung. Kedatangan Wamenhan beserta rombongan ini disambut Direktur Utama PT DI Budi Santoso beserta pejabat PT DI lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan mengatakan ini kunjungan pemerintah yang disebut High Level Committee (HLC) untuk inspeksi kesiapan produksi dari PT DI. Dalam melakukan kunjungan ke PT DI, Wamenhan beserta rombongan mengamati sejumlah pesawat di hanggar CN 235 dan hanggar helikopter serta meninjau sejumlah pesawat yang dipesan Kemhan. Pada kesempatan tersebut Wamenhan juga mengamati tiga pesawat CN 235 tipe MPA atau Maritime Patrol untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut yang memasuki proses finishing atau sudah selesai 85 persen.

Wamenhan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke hanggar helikopter. Di tempat ini ada sejumlah helikopter jenis Super Puma NAS 332 dan NBELL 412, ada 2 (dua) unit Super Puma yang dikerjakan untuk TNI AU dan satu Helikopter NBELL untuk TNI AD.

Dijelaskan Wamenhan, inspeksi ini dalam rangka mendukung modernisasi Alutsista target strategi 2010 – 2014. Jadi yang dilakukan High Level Committee (HLC) saat ini adalah mengecek sesuai dengan skema pembiayaan industri pertahanan nasional dalam memodernisasi Alutsista.

Turut dalam rombongan Wamenhan antara lain Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Dirjen Anggaran Kemkeu Drs Herry Purnomo.

Sumber: DMC

Blokir Anggaran TNI AL Dibuka Tunggu Audit BPKP

29 November 2012, Jakarta: Pembukaan pemblokiran anggaran pemanfaatan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan Rp 678 miliar untuk TNI Angkatan Laut (AL) menunggu hasil pre audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengatakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah langkah memberi kesempatan pihak TNI Angkatan Laut membenahi proses di internal. “Pembenahan [internal] ini dari sisi pengadaan juga dari sisi pengawasannya,” katanya saat mengunjungi PT Dirgantara Indonesia, Kamis (29/11).

Dana sebesar Rp678 miliar tersebut dianggarkan dalam APBN Perubahan 2012 untuk pengadaan satu paket encrypsi senilai Rp 350 miliar, satu paket tactical communication senilai Rp 15 miliar, satu paket Monobs DF senilai Rp 115 miliar, serta closed circuit dan peralatan pendukung senilai Rp 198 miliar. “Pemerintah menugaskan BPKP memeriksa tingkat kelayakan dari harga,” katanya.

Wamenhan Sjafrie mengatakan pemeriksaan tingkat kelayakan harga oleh BPKP bukanlah pekerjaan ringan karena lembaga tersebut harus menelusuri dari hulu ke hilir. “Artinya [pemeriksaan] dari produsen sampai tingkat pengguna harus dilakukan BPKP,” katanya.

Meski DPR sudah menyetujui anggaran Rp678 miliar tersebut, Kementerian Pertahanan menurut dia tetap menunggu hasil pemeriksaan atau pre audit yang dilakukan BPKP.

“Negara belum mengeluarkan anggaran, apakah pre audit bisa menghasilkan kesimpulan apakah harga itu betul-betul seperti yang diusulkan atau tidak. Ini yang sedang dikerjakan secara teliti, kalau teliti tidak bisa buru-buru,” katanya.

Kementerian Pertahanan meminta semua pihak menunggu hasil audit BPKP yang nantinya akan dilaporkan pada Sekretaris Kabinet. Saat ini Kementerian Keuangan bersikap menunggu laporan pre audit tersebut.

Sumber: Bisnis Jabar