Indonesia Pesan 5 Heli Bell 412 Baru

2 Desember 2011, Singapura (KOMPAS.com): Bell Helicopter mengumumkan telah menerima pesanan lima helikopter Bell 412 baru dari Indonesia dan kemungkinan akan ditambah dua heli lagi dalam waktu dekat. Heli tersebut akan diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan akan digunakan oleh beberapa lembaga Pemerintah Indonesia.

Demikian isi siaran pers Bell Helicopter, salah satu divisi Textron Inc, yang disebarluaskan dari Singapura, Jumat (2/12/2011).

"Bell Helicopter punya sejarah panjang kemitraan dengan PT DI di Indonesia. Penjualan heli-heli ini adalah bagian dari keranga kerja kolaborasi industrial yang terus berlanjut. Kami percaya kemitraan ini akan terus berkembang dan kemungkinan akan diperluas di masa depan," tutur Larry D Roberts, Wakil Presiden Senior Bisnis Komersial Bell Helicopter.

Lima Bell 412 baru itu akan diserahterimakan ke pihak PT DI pada akhir tahun ini, dan selanjutnya akan dibawa ke markas PT DI di Bandung, Jawa Barat, untuk dipasangi berbagai muatan lokal, termasuk peralatan misi khusus sesuai pesanan, sebelum diantarkan ke berbagai institusi pemesan.

Heli Bell 412 adalah salah satu produk andalan Bell Helicopter. Heli ini merupakan pengembangan dari helikopter legendaris UH-1 (Huey), yang sangat diandalkan pasukan AS dalam Perang Vietnam. Berbagai institusi di Indonesia, mulai dari perusahaan carter pesawat sampai TNI, menggunakan heli tipe ini.

Sumber: KOMPAS

Indonesia Incar Tank Leopard Belanda

Penembakan sebanyak empat kali sepasang tank Leopard 2A6 AD Belanda di Bergen-Hoehne, Jerman pada Mei 2011 menandai berakhirnya karir Leopard di AD Belanda. Pemotongan anggaran pertahanan membuat militer Belanda harus mempensiunkan sedikitnya 60 Leopard. AD Belanda mengoperasikan sekitar 1000 tank pada era-Perang Dingin. (Foto: Netherlands Ministry of Defense)

1 Desember 2011, Den Haag (ANP): Indonesia tertarik membeli tank tempur Leopard Belanda. Pihak-pihak terkait masih mempelajari apakah rencana akan berakhir pada sebuah kesepakatan.

Demikian pernyataan Menteri Pertahanan Belanda, Hans Hillen Rabu malam (30/11) dalam perdebatan di Parlemen mengenai anggaran kementeriannya tahun depan.

HAM
Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekonomi juga akan mengkaji perihal ini dan mengambil keputusan akhir. Mereka akan melihat apakah penjualan memenuhi syarat-syarat internasional yang berlaku, seperti penghormatan hak asasi manusia.

Juga akan dilihat apakah negara pembeli telah memenuhi kewajiban internasionalnya serta pada situasi politik dan kondisi keamanan yang sedang berlangsung di sana.

Kriteria
Menurut anggota parlemen dari partai Kiri Hijau (GroenLinks), Arjan El Fassed, berdasarkan daftar kriteria tersebut, dari sekarang sudah bisa disimpulkan bahwa Belanda tidak bisa menjual tank-tanknya ke Indonesia. Hillen menekankan bahwa ada kriteria penjualan yang tinggi dan Parlemen mengontrol ketat hal ini.

Partai Sosial Demokrat (PvdA) dan Partai Sosial (SP) sepakat dengan himbauan GroenLinks kepada pemerintah untuk tidak menjual tank ke Indonesia.

Kementerian Pertahanan telah memutuskan, tahun ini akan menjual keseluruhan 60 tank Leopardnya sebagai bagian dari langkah penghematan drastis.

Sumber: ANP

Pemerintah Menargetkan Modernisasi Alutsista TNI Terealisasi Tahun 2014

Pemasangan rudal Yakhont pada fregat TNI AL. (Foto: Dispenarmatim)

2 Desember 2011, Jakarta (DMC): Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menargetkan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI terealisasi pada tahun 2014. Modernisasi Alutsista TNI ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis negara.

“Keinginan pemerintah di tahun 2010 – 2014 menjadi masa untuk modernisasi, pada tahun 2014 dimana akhir KIB II modernisasi Alutsista sudah dapat terealisasi” ungkap Wamenhan saat mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Redaksi Media Massa Nasional, Kamis Malam (1/12) di Jakarta.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Pusat Komunikasi Publik Kemhan ini merupakan pertemuan silaturrahim dengan maksud untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Kemhan dengan media massa. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebijakan strategis Kemhan di bidang pertahanan negara. Secara khusus dalam pertemuan ini Wamenhan menyampaikan kebijakan terkait modernisasi Alutsista TNI.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Pemred Metro TV Elman Saragih, Wartawan Senior Metro TV Suryo Pratomo, dan sejumlah Pemred dari media massa. Sementara itu, turut mendampingi Wamenhan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsda TNI Bongas Silaen, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.IP dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, beberapa pertimbangan strategis pentingnya modernisasi Alutsista TNI antara lain, pertama untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan Pertahanan Negara yang memiliki perbandingan daya tempur strategis baik skala teknologi militer maupun skala penangkalan.

Kedua, merupakan perimbangan kekuatan strategis suatu negara yang memiliki prasyarat kekuatan politik-ekonomi dan pertahanan militer. Ketiga, realisasi Revolution in Military Affairs (RMA) bagi suatu negara termasuk lndonesia untuk mewujudkan kekuatan minimal (MEF) sebagai instrumen negara untuk melaksanakan fungsi negara berdasarkan keputusan politik.

Wamenhan mengatakan, modernisasi Alutsista TNI diprioritaskan kepada Alutsista yang bergerak, sebagai contoh kendaraan tempur, kendaraan taktis, pesawat tempur, pesawat angkut, penangkis serangan udara, kapal diatas pemukaan dan kapal dibawah permukaan atau kapal selam.

Dalam rangka tercapainya target modernisasi Alutsista tahun 2014, maka pemerintah dalam hal ini Presiden telah membentuk membentuk High Level Committee (HLC) yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi mulai dari perencanaan pembiayaan sampai dengan kegiatan pengadaan Alutsista.

HLC diketuai oleh Wamenhan dan terdiri dari pejabat Eselon I dari Bappenas, Kemkeu, Kemhan, Mabes TNI/Angkatan dan TKP3B (Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa). TIM Konsultasi tersebut terdiri dari Irjen Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, BPKP, LKPP, MoU Kemhan – KPK.

Sumber: Kemhan