Kopaska dan Navy Seal Gelar Gladi Tempur di Hutan Selogori

4 Oktober 2011, Banyuwangi (Koarmatim): Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL melaksanakan gladi tempur dengan materi pertempuran hutan (Urban Warfare) bertempat di Hutan Selogiri, Kabupaten Banyuwagi Jawa Timur, Senin (03/10). Kegiatan itu merupakan rangkaian Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 11-02 JCET antara Kopaska TNI AL dan US Navy Seal.

Dalam gladi tempur tersebut Pasukan Khusus TNI AL sedang melaksanakan pengunduran setelah berhasil menghancurkan obyek vital musuh. Selanjutnya empat tim pasukan baret merah maron itu menuju titik jemput yang berada disekitar Gunung Selogiri. Jalur yang dilintasi merupakan darah kritis (Killing Ground) yang dikuasi musuh, namun jalan itu adalah jalan satu-satunya yang dapat dilalui.

Ketika melintasi rimbunya semak belukar yang berada di area killing ground tersebut tim pertama mendapat serangan dari musuh dari tempat tersembunyi. Tim Kopaska membalas tembakan dari lorong killing ground sambil terus melakukan pengunduran kearah titik jemput. Musuh yang masih tersisa terus berusaha melakukan pengejaran terhadap tim gabungan Kopaska dan Navy Seal.

Untuk mengahambat gerakan musuh yang terus melakukan pengejaran dijalur pengunduran tim gabungan pasukan khusus dua negara itu memasang jebakan (Booby Trap). Jebakan tersebut dipasang pada jalur yang telah dilalui oleh tim Kopaska dan Navy Seal. Berbagai macam jebakan yang dibuat secara kovensional dan nonkonvensional berupa senjata, bahan peledak dan jebakan yang diperoleh dari alam sekitar.



Setelah tiba di titik jemput ternyata Helly yang mereka harapkan belum tiba dan persedian makanan telah habis. Untuk dapat bertahan hidup di hutan sampai datangnya penjemputan tim gabungan melakukan Jungle Survival dengan berusaha mencari makanan yang berasal dari hutan sekitar berupa binatang, tumbuhan, buah-buahan serta umbi-umbian yang dapat dimakan.

Latihan bersama ini dilaksanakan untuk saling berbagi pengalaman dan ilmu tentang Jungle Warfare, Booby Trap dan Jungle Survival. Tim kopaska menyampaikan pengalaman dan ilmu kepada personel US Navy Seal tentang taktik bertempur di hutan, memasang berbagai macam jebakan dan bertahan hidup di hutan.

Pengamanan VIP Aspek Laut


Komado Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL melaksanakan latihan pengamanan dan pengawalan Very Important Person (VIP) aspek laut di dermaga Tanjung Wangi Kabupaten Banyuwagi Jawatimur Kamis (29/09). Kegiatan itu merupakan rangkaian Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 11-02 yang digelar oleh Kopaska TNI AL dan US Navy Seal yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan.

Pengamanan (Pam) VIP aspek laut melibatkan personel Kopaska dan Navy Seal dengan menggunakan sarana kendaraan tempur atas air berupa dua buah Sea Rider. Latihan tersebut merupakan bagian dari materi latihan Personel Security Drill (PSD) dan merupakan kemampuan tempur khusus yang dimiliki oleh Komando Pasukan Katak. Pengaman VIP yang dipelajari dalam latihan ini meliputi Pam VIP aspek darat menggunakan kendaran berupa mobil, pengawalan VIP dari dan menuju bandara, gedung serta Pam VIP menggunakan jalur lintas laut cepat.



Banyuwangi merupakan derah latihan yang digunakan oleh Kopaska TNI AL dalam melaksanakan latihan di medan yang sesungguhnya (Manlap) ketika menggelar latihan bersama dengan US Navy Seal. Banyak pengetahuan dan ilmu yang didapat dari latihan PSD kali ini baik dari pihak Kopaska maupun Navy Seal. Kedua pasukan khusus ini saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam melaksakan tugas pengamanan terhadap VIP sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) yang mereka gunakan.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan Pam VIP namun secara umum strategi yang digunakan kedua pasukan khusus tersebut hampir sama baik dari segi taktik, teknik dan kemampuan pergerakan personel dalam satu tim. Latihan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan personel Pasukan Katak dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan peperangan laut yang semakin kompleks.

Selain melaksanakan latihan Pam VIP pada hari itu juga menggelar latihan penyusupan kedaerah lawan menggunakan sarana Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB). Kegiatan latihan ini bertujuan untuk mengetahi sejauh mana kesiapsiagaan Pasukan Katak dalam melaksanakan peperangan laut khusus Maritime Interdiction Operation (MIO).

Sumber: Koarmatim

DPR Dorong TNI Miliki Kemandirian Alutista

(Foto: Berita HanKam)

3 Oktober 2011, Jakarta (Jurnas.com): Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo mengatakan, perlu adanya dorongan dari instansi terkait agar TNI memiliki kemandirian dalam alat utama sistem senjata atau alutista.

Hal itu dikatakan Pakar telekomunikasi dan informatika ini terkait Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-66 yang jatuh pada Rabu (5/10) besok.

"Kita perlu mendorong, agar TNI semaksimal mungkin juga memiliki kemandirian alustita. Itu (salah satunya) ingin kita wujudkan dengan memaksimalkan peran badan usaha milik negara industri strategis. Dan badan usaha milik negara industri pertahanan," ujar Roy Suryo ketika dihubungi Jurnal Nasional, semalam.

Dalam pandangannya, mendorong TNI agar mempunyai kemandirian alutista bukan perkara mudah, karena banyak permasalahan, baik di dalam maupun di luar tubuh TNI. "Sehingga kami, atau saya sendiri, sangat maklum. TNI sekarang ini dalam kondisi prihatin. Saya tahu pasti. Ketika saya misalnya, ditugaskan untuk kunjungan kerja di garis terdepan atau perbatasan TNI. Itu tampak sekali keterbatasan sarana dan prasarana ini terjadi,"ujarnya.

Karena itu, tambah Roy Suryo, TNI sedang difokuskan ke arah profesional sekarang ini. Maka dari itu, TNI saat ini tidak boleh memiliki bisnis di dalamnya. Apalagi jika mengingat pada masa lalu, di mana TNI sering disebut memiliki bisnis sampingan. "Tapi, ya itulah memang seharusnya tentara yang menjaga republik ini," ucapnya.

Politisi asal Partai Demokrat ini juga mengaku optimistis bahwa Komisi I DPR bisa mengawal TNI kembali ke jalur profesional, menjadi lebih baik, dan kembali menjadi macan Asia lagi tanpa harus kemudian kembali ke masa-masa Orde Baru dulu. Di mana ketika itu, TNI juga terlibat dalam struktur, baik pemerintahan maupun politik.

"Jadi kita benar-benar murnikan peran TNI itu. Saya optimis TNI kembali bisa mandiri, profesional. Insya Allah Indonesia kembali menjadi macan Asia. Saya dan teman-teman di Komisi I, mengawal itu," ujarnya.

DPR Komitmen Penuhi Kebutuhan Minimal TNI

Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-66 yang jatuh pada Rabu (5/10) besok, anggota Komisi I DPR, Roy Suryo mengatakan profesionalitas TNI harus ditingkatkan lagi. Walau demikian, menurut Roy Suryo, TNI juga harus dilihat secara objektif, terutama terkait keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana.

"Ada beberapa hal dalam mewarnai HUT TNI ke-66 ini. Kita harus melihat secara objektif. Dalam arti TNI harus ditingkatkan terus profesionalitasnya," kata Roy Suryo saat dihubungi Jurnal Nasional, Jakarta, semalam.

Di mata Roy Suryo, hal tersebut tidaklah mudah. Apalagi, TNI di masa lalu sering disebut-sebut memiliki pekerjaan sampingan. "Dulu, TNI disebut-sebut memiliki bisnis, memiliki pengaruh di hampir semua lini. Sekarang kan tidak. Artinya TNI sudah dibuat semakin profesioanal, benar-benar kembali pada tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya). Dan kembali menjadi garda depan NKRI," ucapnya.

Kendati demikian, Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan bahwa TNI menghadapi kendala dalam menunjang peningkatan profesionalitasnya. Salah satunya terkait terbatasnya anggaran. "Kita berhadapan dengan anggaran. Makanya kita di Komisi I ini benar-benar ingin meningkatkan profesionalitas itu dengan mencapai yang namanya MEF (minimum esesnial force) atau kebutuhan minimal. Dan ini sangat-sangat dirasakan," ucapnya.

Pakar telekomunikasi dan informatika ini mencotohkan, betapa TNI menghadapi kendala dalam sarana dan pra sarana. "Contoh kemarin, ketika terjadi tragedi jatuhnya pesawat CASA 212-200. Itu sebenarnya, TNI itu tidak harus terlibat lansung. Yang terlibat adalah SAR. Karena keterbatasan sarana dan pra sarana dari SAR, akhirnya TNI juga harus dilibatkan juga dengan Polri. Dan sebenarnya keterbatansan sarana dan pra sarana itu kelihatan sekali," ucapnya.

Sumber: Jurnas

Menhan Raker dengan Komisi I DPR Bahas RKA Kemhan/TNI 2012 dan Pangadaan Alutsista 2010-2014

3 Oktober 2011, Jakarta (DMC): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (3/10) di Ruang Rapat Komsisi I DPR RI, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq dengan agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2012 dan Pengadaan Alutsista TNI melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN) 2010-2014.

Turut mendampingi Menhan dalam Raker tersebut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.IP dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan. Hadir pula pejabat dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan antara lain Kasum TNI, Wakasad, Wakasal dan Wakasau.

Terkait dengan RKA Kemhan/TNI TA. 2012, Menteri Pertahanan menjelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012, Kemhan dan TNI mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 64.437,00 M.

Lebih lanjut dijelaskan Menhan, untuk rencana penggunaan Pagu Anggaran Kemhan/TNI TA 2012 menurut jenis belanja yang meliputi belanja pegawai 42,18 % sebesar Rp. 27.181,42 M, belanja barang 17,72 % sebesar Rp. 11.416,20 M dan belanja modal 40,10 % sebesar 25.839,39 M.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan Alutsista TNI melalui PLN 2010-2014, Menhan menjelaskan dalam Blue Book Bappenas tanggal 19 September 2011 anggaran pengadaan Alutsista TNI melalui PLN 2010-2014 sebesar USD 6,557,360.00.

Menhan menegaskan bahwa pengadaan Alutsista kedepan yang dibiayai APLN 2010-2014 akan diprioritaskan untuk pengadaan buatan dalam negeri. Apabila dari dalam negeri juga belum memungkinkan, maka pengadaan dilakukan dari luar negeri dengan syarat joint production (produksi bersama), meminta offset dan sedapat mungkin dilakukan dengan kompensasi trade-off.

Menhan menambahkan, dalam rangka pengawasan dan percepatan proses pengadaan Alutsista TNI 2010-2014, Menhan mengatakan pemerintah telah membentuk High Level Committe (HLC) saat Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 11 Agustus 2011.

HLC ini diketuai oleh Wakil Menteri Pertahanan dan beranggotakan lintas instansi antara lain, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).Terkait dengan HLC ini, secara khusus Wamenhan menjelaskan kepada Komisi I DPR RI bahwa HLC ini dibetuk dalam rangka pengendalian, pengawasan dan percepatan pengadaan Alutsista TNI. “Sasaran dari tim pengendali adalah mulai pada saat perencanaan maupun pelaksanaan dalam skema pengadaan dan pembiayaan Alutsista TNI”, ungkap Wamenhan.

Sumber: DMC