KSAU: Pelanggaran Wilayah Meningkat

F-16 TNI AU. (Foto: lanud-iswahjudi)

11 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengemukakan, kegiatan pelanggaran wilayah baik di darat, laut maupun udara meningkat.

"Meski berdasar analisa intelijen dalam beberapa waktu ke depan tidak akan ada invasi terbuka, namun pelanggaran wilayah makin meningkat baik di darat, laut maupun udara," katanya, saat memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) I di Jakarta, Sabtu.

Imam mengatakan, pelanggaran wilayah itu disertai dengan aksi pencurian sumber daya alam baik di darat maupun di laut.

"Pembalakan liar, pencurian ikan marak terjadi di wilayah kita. Karena itu. Berbagai bentuk pelanggaran wilayah disertai kegiatan ilegal seperti pencurian ikan tersebut dapat menjadi potensi konflik bagi dua negara atau beberapa negara," katanya.

Terkait itu, lanjut Imam, sebagai salah satu komando utama yang bertugas menegakkan kedaulatan di udara dan mendukung kedaulatan negara di laut dan darat, Koopsau I harus terus melaksanakan peran dan tugas pokoknya dengan maksimal.

Kasau mengakui, untuk melaksanakan peran dan tugas pokoknya secara maksimal masih terkendala terbatasnya tingkat kesiapan alat utama sistem senjata karena anggaran yang terbatas.

"Namun, bukan berarti dengan keterbatasan itu, jajaran Koopsau I tidak dapat melakukan tugas pokoknya dan perannya. Diperlukan manajemen yang baik yang dapat mensinergikan potensi SDM, alat utama sistem senjata dan lainnya," ujarnya.

Imam menegaskan, diperlukan kreativitas, inovasi yang realistis untuk menjalankan tugas pokok dan peran Koopsau I secara maksimal dihadapkan pada keterbatasan yang ada.

Koopsau I yang bermarkas komando di Jakarta menaungi 19 pangkalan udara atau lanud, tiga detasemen, dan 40 pos TNI AU. Wilayah tanggungjawabnya membentang dari Sabang hingga sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Jawa Tengah.

Sumber: ANTARA News

Istana Beli Pesawat Kepresidenan Seharga Rp 500 miliar

10 Juni 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Pengamat penerbangan, Dudi Sudibyo, menilai pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (BBJ2) tidak efektif untuk kunjungan di dalam negeri. Pesawat seharga US$ 58 juta (Rp 500 miliar) ini berbadan besar sehingga perlu landasan panjang. "Sementara itu, landasan di dalam negeri rata-rata pendek," ujarnya kemarin.

Menurut Dudi, BBJ2 hanya cocok untuk kunjungan kenegaraan yang menuntut mobilitas tinggi. "Pesawat ini biasa digunakan para pebisnis di negara-negara maju yang butuh kecepatan waktu tempuh dari satu negara ke negara lain."

Sebelumnya diberitakan bahwa pemerintah berencana membeli BBJ2 dari Boeing Commercial Airplanes dan General Electric, Amerika Serikat. Anggaran pembelian pesawat sudah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya, pesawat ini mulai dirakit tahun depan dan selesai pada 2013.

Dudi juga menyoroti efektivitas kegiatan presiden dalam menggunakan pesawat. Jika dalam setahun jumlah penerbangan presiden dengan pesawat minim, pembelian ini menjadi percuma. "Sebab, biaya perawatan mesin pesawat BBJ2 tidak murah," ujarnya.

Dia menyarankan agar pemerintah menggunakan pesawat kecil baling-baling jenis CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia untuk kunjungan domestik. "Pesawat ini cocok untuk kunjungan ke pulau-pulau," ujarnya. Tapi, kata dia, "Kembali kepada pemerintah, banyak mana kunjungan ke negara lain atau ke daerah-daerah?"

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan pembelian pesawat kepresidenan akan menghemat anggaran Rp 114,2 miliar setahun. Penghematan ini didapat jika dibandingkan dengan menyewa pesawat dari Garuda Indonesia.

Sudi membandingkan anggaran sewa pesawat dan harga pesawat baru. Selama lima tahun (2005-2009), anggaran mencarter US$ 91,9 juta atau Rp 919,6 miliar dan terealisasi Rp 813,7 miliar. Biaya sewa selama lima tahun ini, kata dia, sudah cukup untuk membeli pesawat US$ 85,4 juta.

BBJ2 merupakan salah satu pesawat yang juga dioperasikan PT Garuda Indonesia Tbk untuk tujuan komersial. Beda pesawat BBJ2 untuk komersial dan bisnis (private jet), kata Dudi, hanya pada desain dalam pesawat. Boeing yang digunakan untuk transportasi komersial didesain mengangkut sekitar 200 orang. Harganya sekitar US$ 50 juta. Adapun untuk kepentingan bisnis, desain dalam pesawat diubah dengan berbagai kelengkapan dan mewah. Kapasitas angkut juga terbatas hanya untuk 30-70 orang. "Harganya disesuaikan dengan pesanan," katanya.

Sumber: TEMPO Interaktif

KSAU: Hibah F-16 Tunggu Parlemen AS

F-16C Fighting Falcon dari Skuadron 522 Fighter, , Cannon Air Force Base, N.M. melepaskan bom AGM-154 di Utah Test and Training Range. (Foto: (U.S. Air Force / Master Sgt. Michael Ammons)

11 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan hibah dua skuadron pesawat F-16C/D Fighting Falcon dari Amerika Serikat masih menunggu persetujuan parlemen negara tersebut.

Kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, ia menambahkan, "Semoga pada Agustus mendatang, seluruh proses sudah selesai termasuk persetujuan dari parlemen AS, sehingga pada tahun ini sudah dapat tandatangan kontrak,".

Kasau melanjutkan,"jika tahun ini sudah dapat ditandatangani kontraknya, maka tahun depan delapan unit pesawat tersebut diharapkan sudah masuk memperkuat TNI Angkatan Udara,`.

Imam menuturkan pihaknya sudah melakukan pemaparan baik kepada Mabes TNI, Kementerian Pertahanan dan DPR tentang rencana hibah dua skuadron pesawat F-16 tersebut.

"Bahkan kami juga sudah menyampaikan secara rinci mengapa TNI Angkatan Udara lebih memilih menerima hibah tersebut dibandingkan dengan membeli pesawat serupa berjenis terbaru namun dengan harga lebih mahal. Kita paparkan segala kekurangan dan kelebihannya," ungkapnya.

F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan yang dikembangkan General Dynamics, yang kemudian diakuisisi oleh Lockheed Martin, AS. Meski pada awalnya dirancang sebagai pesawat tempur ringan, belakangan telah berevolusi menjadi pesawat multiperan yang tangguh dan amat populer.

Indonesia pernah memiliki 12 unit F-16 blok 15OCU yang terdiri atas delapan F-16A dan empat F-16B. Namun, anggota Komisi I (Hankam dan Luar Negeri) DPR, Fayakhun Andriadi, mengatakan, Indonesia kini hanya memiliki 10 F-16 model A/B atau F-16 generasi pertama. Indonesia hendak mengembangkannya menjadi satu skuadron penuh dengan berencana membeli enam unit F-16 terbaru model C/D.

Namun, munculnya tawaran dari AS untuk menghibahkan F-16 kepada Indonesia. AS kini memiliki 24 F-16 C/D yang masih baik dan masih dapat di-retrofit menjadi F-16 C/D terbaru karena AS telah meningkatkan kelas pesawatnya ke F-18.

Sebelum dihibahkan, AS membantu melakukan retrofit 24 unit pesawat F-16 C/D itu dan "upgrade" 10 unit F-16 A/B milik Indonesia menjadi F-16 generasi terbaru.

Jika tawaran AS itu diterima, jumlah pesawat F-16 model C/D Indonesia kelak setelah "retrofit" dan "upgrade" akan menjadi 32 unit atau dua skuadron.

Sumber: ANTARA News