Pembelian Pesawat Langgar Prosedur

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada acara serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3). Pengadaan dua pesawat Boeing 737-400 tersebut merupakan realisasi dari rencana strategis pembangunan kekuatan TNI AU tahun 2010-2014, di mana kedua pesawat tersebut akan dioperasionalkan di Skadron 17 Halim Perdanakusuma. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/11)

15 Maret 2011, Jakarta, Kompas - Pembelian dua pesawat Boeing 737-400 dari PT Garuda Indonesia oleh TNI Angkatan Udara yang ditandai dengan serah terima pada pekan lalu dinilai melanggar prosedur.

”DPR belum menyetujuinya,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin, Senin (14/3). Menurutnya, Komisi I DPR belum mengirimkan kembali Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RAKL) yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan. Pengembalian yang disertai dengan pernyataan persetujuan ini menjadi syarat keluarnya anggaran. ”Nah, ini tahu-tahu sudah dikeluarkan dana dari Kemkeu,” ujar Hasanuddin.

Padahal, untuk dapat mengeluarkan dana, dibutuhkan prosedur keluarnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sementara untuk keluarnya DIPA itu, dibutuhkan persetujuan komisi yang terkait di DPR, dalam hal ini Komisi I atas RAKL.

”Nah, DIPA-nya atas dasar apa? Percuma ada DPR,” kata Hasanuddin.

Pada Rabu (9/3), PT Garuda Indonesia yang diwakili Direktur Utama Emirsyah Satar menyerahkan dua buah pesawat Boeing 737-400 seharga Rp 90 miliar kepada TNI AU yang diwakili Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat.

Kedua pesawat itu akan dioperasikan menjadi pesawat angkut militer VVIP di Halim Perdanakusuma. Pesawat ini juga akan menjadi cadangan pesawat kepresidenan.

Saat itu Emirsyah mengatakan, walau bekas, kedua pesawat tersebut masih memiliki jam terbang dan operasional yang panjang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Samoedro mengatakan, program pengadaan untuk pesawat VVIP ini telah diadakan sejak 2009. Saat itu memang sudah direncanakan untuk mengadakan dua pesawat angkut yang bisa digunakan untuk misi khusus serta pemindahan pasukan. Rupanya PT Garuda Indonesia lalu menawarkan dua pesawat Boeing 737-400 yang masih layak operasional untuk pengadaan ini.

”MOU sudah dibuat dari November lalu sehingga seharusnya tak ada masalah,” ujar Bambang.

Rangkaian pengadaan

Menurut Bambang, masih dalam satu rangkaian pengadaan untuk 2010-2014, akan diadakan tiga unit pesawat pengangkut untuk menggantikan Fokker 28.

”Jadi, Boeing 737-400 ini bukan untuk menggantikan Fokker walaupun masih satu rangkaian pengadaan,” katanya.

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Moch Jurianto mengatakan, seharusnya sudah tidak ada masalah dalam persetujuan anggaran dalam pembelian pesawat dari Garuda Indonesia tersebut.

Pembelian Pesawat dari Garuda Seusai Aturan

Kementerian Pertahanan menyatakan, pembelian dua pesawat Boeing 737-400 dari Maskapai Garuda Indonesia oleh TNI Angkatan Udara sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Tidak ada aturan yang dilanggar sama sekali dalam pembelian dua pesawat eks Garuda Indonesia," kata Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Herriyanto di Jakarta, Senin (14/3).

Ia mengemukakan, pengadaan dua pesawat tersebut sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berdasar UU APBN 2011 yang disetujui pula oleh DPR.

"Dalam DIPA dan UU ABPN 2011 sudah tercantum Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang tentunya otomatis diketahui oleh DPR. Dan lagi, RKAKL itu diketok persetujuannya Oktober dan dijalankan pada awal tahun (Januari-red), jadi tidak ada aturan yang dilanggar," kata Eris menegaskan.

Maskapai Garuda Indonesia menjual dua pesawat Boeing 737-400 kepada TNI Angkatan Udara sesuai nota kesepahaman antara kedua pihak pada 8 November 2010, dengan harga Rp90 miliar.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan, pembelian pesawat Garuda tipe B-737-400 oleh Kementerian Pertahanan RI menyalahi aturan. "Itu menyalahi aturan, sebab pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah melakukan pembelian sebelum diterbitkannya Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Tubagus Hasanuddin yang purnawirawan jenderal berbintang dua itu juga mengungkapkan, pembelian pesawat itu hanya berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Padahal DIPA itu baru akan diterbitkan bila RKAKL-nya telah disetujui dan ditandatangani oleh DPR RI," tandasnya.

Dalam kaitan ini, menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) pun telah melampaui kewenangannya. "Sebab, mestinya DIPA diterbitkan oleh Menkeu setelah RKAKL disetujui Komisi di DPR RI," ujarnya.

Dalam hal membeli pesawat Garuda itu, demikian Tubagus Hasanuddin, RKAKL-nya saja belum final di DPR.

KSAU Terbang Perdana dengan Boeing 737-400

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat melakukan penerbangan perdana menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara yang baru saja dibeli dari maskapai Garuda Indonesia.

Penerbangan perdana menggunakan pesawat Boeing 737-400 itu terkait kunjungan kerjanya ke Merauke, Papua, mulai Selasa (15/3) hingga Rabu (16/3).

Sebelum tinggal landas dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, KSAU menyempatkan diri untuk melihat keseluruhan interior kabin pesawat yang masih dalam bentuk aslinya. Bahkan di setiap kursinya masih terdapat flight magazine Garuda Indonesia, begitu pula dengan petunjuk keselamatan penerbangannya yang masih berlogo Garuda Indonesia.

"Masih bagus semua kondisinya, dan ini masih bisa dimodifikasi sebagai pesawat angkut VIP/VVIP TNI Angkatan Udara maupun pesawat angkut pasukan," kata KSAU.

Dalam kesempatan itu, ia sempat menyesalkan pernyataan DPR yang mengatakan pengadaan dua pesawat Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara yang dibeli dari maskapai Garuda Indonesia menyalahi aturan. "Semua sudah sesuai aturan, kok, masih dipertanyakan. Ini kan sesuai DIPA dan APBN 2011 dan di sana sudah tercantum rancangan anggaran," katanya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, KSAU mengundang Ketua Komisi I dan beberapa anggota Komisi I DPR. Namun hingga mendekati batas akhir waktu tinggal landas Ketua Komisi I dan beberapa orang anggota Komisi I tidak tampak tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Pesawat Boeing 737-400 dengan nomor registrasi A-7305 merupakan salah satu dari dua pesawat sejenis yang dibeli TNI AU dari perusahaan penerbangan Garuda Indonesia sesuai nota kesepahaman kedua pihak pada 8 November 2010.

Kedua pesawat Boeing 737-400 itu diserahkan secara resmi dari PT Garuda Indonesia (Persero) kepada TNI AU pada 9 Maret 2011 dan dioperasionalkan Skuadron Udara 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Dalam penerbangan perdananya sebagai pesawat VIP/VVIP TNI AU, Boeing 737-400 diterbangkan pilot Letkol Pnb Aditya Permana dengan co-pilot Letkol Pnb Ronald Siregar yang sehari-hari menjabat Komandan Skuadron 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Pesawat menempuh rute Jakarta-Makassar-Timika.

Pada hari kedua pesawat akan terbang dengan rute Timika-Merauke-Kupang-Jakarta.

Sumber: KOMPAS/Media Indonesia

Alutsista Tua, Indonesia Jadi Sasaran Empuk Musuh

(Foto: Pussenkav)

14 Maret 2011, Bandung -- (okezone): Anggota Komisi I DPR Tri Tamtomo mengakui bahwa alat utama sistem pertahanan (Alutsista) milik TNI Angkatan Darat sudah tua. Bahkan, usia Alutsista kebanyakan di atas 30 tahun.

“Alutsista TNI AD saat ini rata-rata usia pakainya di atas 15 tahun,” ucap Tri, dalam seminar dan workshop pengembangan teknologi ranpur: Gathering of Technology Society di Pussenkav Bandung, Jawa Barat, Senin (14/3/2011).

Terlebih, lanjut Tri, bagi satuan kavaleri TNI AD kini masih menggunakan asset lama. Di antaranya mereka masih memakai Ferret, Sarasin, Saladin, AMX 13/APC-Canon.

“Senjata ini bila dihadapkan pada kondisi geografis Indonesia dan peperangan modern, malah akan menjadi sasaran empuk musuh,” ungkapnya.

Untuk memperbaiki Alutsista dan ranpur TNI, lanjut Tri, industri pertahanan yang ada seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad harus siap diberdayakan.

Kedua industri ini, menurut dia, menjadi bagian dari rencana strategis (Renstra) Kementerian Pertahanan 2010-2025.

“Misalnya PT DI kini sedang menyiapkan pesanan helikopter Puma atau pesawat angkut ringan CN. Ini sedang berjalan, hanya jumlah untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masih dalam pengerjaan," ujarnya.

Saat ini, kata dia, pemberdayaan dua industri pertahanan sedang menunggu payung hukum dengan dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

“Jika ini sudah berjalan, maka industri pertahanan yang ada akan eksis dan mampu memposisikan dirinya sebagai penyeimbang dan kita terhidar dari ketergantungan,” harapnya.

Pindad: Beli Tank Tanpa Konsep, Percuma

Selama ini Indonesia dinilai cenderung membeli kendaraan tempur (ranpur) tanpa konsep. Seharusnya, ranpur yang dibeli harus memenuhi kondisi dan situasi infrastruktur Indonesia.

“Misalnya pakai tank 50 ton, bagimana dengan jalannya, jembatannya kuat tidak? Itu kan perlu disesuaikan dengan lingkungan kita. Jika tidak, tanknya enggak bisa kemana-mana,” tutur Direktur Utama PT Pindad Adik Sudarsono di sela seminar dan workshop pengembangan teknologi ranpur Gathering of Technology Society di Pussenkav Bandung, Jawa Barat, Senin (14/3/2011).

Adik menegaskan pembelian ranpur yang besar namun tidak bisa digunakan akan percuma. Karena itu melalui seminar hari ini diharapkan ada kesepahaman tentang bagaimana memilih ranpur ideal.

Dia menambahkan, dari seminar ini juga dapat diketahui ranpur atau alat utama sistem pertahanan (Alutsista) seperti apa yang digunakan negara-negara lain, seperti Ukraina, Turki, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut merupakan mitra PT Pindad. “Kami jadi tahu masalah yang paling cocok dengan produk dia,” sebut Adik.

Selain itu, lanjut Adik, konsep kerja sama Pindad dengan negara lain sudah mengalami perubahan.

Jika dulu Pindad hanya mengikuti standard ideal negara lain, kini negara lain yang harus mengikuti standard Pindad. Ini terjadi saat Pindad memproduksi ranpur Anoa.

“Sekarang kita yang di depan, seperti Anoa, pemesan mau mesin apa? Mau mesin dari Mercy, Hyunday, kami bisa tentukan. Pindad juga yang menentukan jenis meriam, file control, suspensi, dan lainnya,” sambung Adik.

Sumber: okezone

ARF DIREX 2011 Di Manado Libatkan 26 Negara Dan 3550 Peserta

Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Puguh Santoso (kanan) mendengarkan penjelasan seorang awak KRI dr Soharso- 990 saat meninjau persiapan latihan bersama forum penanggulangan bencana se-ASEAN di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (12/3). Selain berfungsi sebagai rumah sakit terapung, KRI dr Soeharso- 990 juga akan menjadi posko Maritim Ops Arf Direx 2011. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ss/ama/11)

13 Maret 2011, Manado -- (DMC): Untuk menyukseskan kegiatan latihan bersama penanggulangan bencana alam bertaraf internasional atau ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011 di Manado, akan melibatkan 26 negara dan lebih dari 3550 peserta.

Adapun ke-27 negara yang turut ambil bagian dari kegiatan ARF DIREX 2011 tersebut diantaranya, Australia, Korea Selatan, India, Rusia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Uni Eropha, dan Cina. Selain itu negara-negara yang tergabung didalam Forum ASEAN plus seperti Bangladesh, Philipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kamboja, Papua Nugini, Timor Leste, Sri Langka, Monggolia, Brunei dan Laos serta Indonesia sebagai tuan rumah juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan latihan penanggulangan bencana tersebut. Total peserta Multinasional ini berjumlah sekitar 931 orang.

Disamping itu beberapa peserta negara-negara tersebut juga mengerahkan beberapa alutsista serta peralatan pendukung baik unsur darat, udara maupun unsur laut. Salah satunya seperti Jepang yang juga selaku Ketua ARF DIREX 2011 menyediakan peralatan LST OHSUMI, 2 unit HOVERCRAFT LCAC, 4 unit HELIKOPTER dan 1 unit pesawat C-130/HERCULES. Sedangkan Amerika Serikat mengerahkan Pesawat C-17 FIXED WING, 1 unit Kapal Amfibi , dan 2 unit HELIKOPTER serta 1set peralatan Konstruksi. Negara Korea Selatan akan mengerahkan 2 Unit pesawat Hercules C-130, 1 unit peralatan Usar dan 1 peralatan Pos Kesehatan. Sedangkan peserta dari Uni Eropha menyediakan 1 Rumah sakit lapangan dan peralatan Usar serta Cina menyediakan peralatan medis. Sementara itu negara tetangga seperti Singapura juga tidak mau tertinggal, Singapura akan menyediakan 1 peralatan Usar dan 1 Unit Helly Chinook CH 47SD.

Sebagai tuan rumah, Indonesia juga akan melibatkan personil dari berbagai instansi/lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/POLRI, SAR Nasional, Kementerian PU, Kemkes, Kemhan, Kemsos, Kemenko-minfo, Kemlu serta Pemprov Sulawesi Utara serta Pemerintahan dari 2 Kabupaten /Kota yakni Manado dan Minahasa Utara. Kisaran seluruh peserta dari Indonesia yang berasal dari beberapa instansi tersebut dapat diperkirakan melibatkan 2619 orang.

Sementara itu Kemhan dan TNI akan mengerahkan 894 peserta yang mencakup personel dari Mabes TNI 75 orang, TNI AD 279 orang, TNI AL 421 orang dan TNI AU 119 orang. Itupun juga akan didukung dari personel TNI yang ada di daerah seperti Korem 50 orang, Lanud SRI 50 orang dan Lantamal sebanyak 50 orang. Total pengerahan personel TNI pusat dan daerah seluruhnya adalah 1044 orang. Kekuatan personel tersebut masih ditambah dukungan personel dari Kementerian, Lembaga terkait dan pemerintah daerah setempat sebanyak 1575 orang.

Rencananya pada ivent tersebut personil TNI bersama unsur lainnya juga akan mengerahkan sejumlah alutsista berat, diantaranya dari TNI AD mengerahkan Rumkit lapangan dengan dukungan peralatan medis dan obat-obatan, kendaraan taktis komando dan angkutan perbekalan. Sementara itu TNI AU mencoba menyediakan beberapa pesawat angkut seperti, hercules C-130, Cassa C- 212 serta Helly 332. Untuk alutsista yang dilibatkan TNI AL, adalah 3 Kapal Perang Indonesia (KRI), Combat boat, Hover Craft dan peralatan SAR serta Komunikasi Elektronik.

Dijadwalkan Wakil Presiden RI akan membuka secara resmi kegiatan forum ARF DiREX yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 19 Maret mendatang. Kegiatan itu sendiri dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan pelatihan di dalam ruangan (Table Top Exercise) dan kegiatan pelatihan langsung di luar ruangan (Field Training Exercise).

Sebagai elemen utama latihan, kegiatan akan difokuskan pada beberapa aktivitas, diantaranya koordinasi di posko penanggulangan bencana, kemampuan kegiatan SAR, evakuasi dan identifikasi korban, perawatan medis dan relokasi para korban dan mekanisme pendistribusian bantuan sosial. Lokasi pelatihan dilapangan akan diselenggarakan di Pulau Bunaken, Pulau Siladen, Pulau Mantehage, Pesisir Desa Maasing, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, bandara Sam Ratulangi, dan pelabuhan Bitung. Latihan yang bertaraf internasional ini merupakan bentuk kerjasama antara warga sipil dan militer, yang meliputi latihan di darat, laut, dan udara.

ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 menyelenggarakan 7th ARF Inter-Sessional Meeting (ISM) pada tanggal 9-12 Oktober 2007 di Helsinki, Finlandia. Pada forum ini dihasilkan berbagai bidang kerjasama salah satunya adalah penyelenggaraan ISM on Disaster Relief (ISM DR) dengan diketuai bersama oleh salah satu negara anggota ASEAN dan negara peserta non-ASEAN. Menjelang pelaksanaan ARF Direx 2011 di Manado sebelumnya telah dilaksanakan sejumlah kegiatan, yakni Table Top Exercise di SESKOAL, Jakarta 1 – 2 Mei 2008. 120 peserta dari 25 negara dari organisasi pemerintah dan dari organisasi non pemerintah internasional seperti ICRC, UNHHCR dan lain-lain. Co-host adalah Indonesia dan Australia ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan lainnya, yakni ASEAN Regional Forum Voluntary Demonstration of Relief (ARF VDR) on Disaster Relief di Manila dan Clark (Filipina), 4 – 8 Mei 2009 yang diikuti oleh para peserta dari 13 negara dan 7 negara sebagai observer.

Dijelaskan juga hasil pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke 16 tahun lalu di Thailand, meminta dan menunjuk Indonesia bersama Jepang untuk kali pertamanya menyelenggarakan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011. sehingga pada akhirnya Indonesia menyanggupi untuk menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Sumber: DMC