09 Agustus 2010, Natuna, Kepri -- Dalam rangka meninjau kondisi wilayah perbatasan dan pulau terluar, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi sejumlah pejabat Kemhan dan Mabes TNI dan instansi terkait, Minggu (8/8) melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sekatung, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sehari sebelumnya Wamenhan dan rombongan telah melakukan kunjungan ke Pulau Selaru dan sekitar wilayah Laut Arafura.
Tujuan dari kunjungan ini tidak berbeda jauh dengan kunjungan-kunjungan ke pulau terluar sebelumnya terutama yang memiliki kandungan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu untuk melaksanakan observasi konkrit melalui tinjauan secara langsung. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk berdiskusi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait potensi-potensi yang ada di wilayah perbatasan yang perlu dikembangkan.
Pulau Sekatung merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan berada di bagian utara Kepulauan Natuna yang termasuk wilayah Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Wamenhan dan rombongan tiba di Natuna dan disambut Bupati Natuna R. Amirullah dan Danrem 033/Wirapratama Kolonel Czi. Zaenal Arifin. Usai menerima paparan dari Bupati Natuna dan Dandim 0318/Natuna, Minggu (8/8) Wamenhan melakukan peninjauan ke Pulau Sekatung. Setibanya di Pulau Sekatung, Wamenhan didampingi Bupati Natuna disambut oleh para prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan masyarakat di Pulau Sekatung.
Turut serta dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI antara lain Asops Panglima TNI, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan dan Karo Humas Setjen Kemhan. Hadir pula sejumlah pejabat perwakilan dari instansi terkait lainnya.
Bersamaan dengan kunjungan ini, Panglima TNI diwakili oleh Asops Panglima TNI menyerahkan bantuan untuk prajurit TNI yang bertugas dalam rangka pengamanan perbatasan dan pulau - pulau terluar berupa satu set TV Plasma lengkap dengan antena parabola dan Decorder Indovision. Sementara itu, Wamenhan dalam kesempatan kunjungan ini menyerahkan paket bantuan berupa sembako kepada para prajurit TNI dan masyarakat di pulau tersebut.
Sementara itu dalam acara pertemuan dengan Bupati Natuna, Wamenhan menyampaikan, dengan adanya variable geografi dan disvaritas esensi yang terkadung dalam sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia serta berbagai peran yang dimiliki masing – masing lintas sektoral, maka pengelolaan pertahanan negara harus dilakukan secara sinergi antar lintas sektor dan seluruh komponen bangsa. “Sistem pertahanan negara yang sinergis perlu bersama - sama kita bangun mulai dari rancang berpikir sampai kepada rancang pelaksanaannya”, jelas Wamenhan.
Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, sesuai dengan sistem pertahanan negara, kebijakan pertahanan negara dikelola tidak secara sepihak, namun dikelola dengan menggunakan dua sisi yaitu pada sisi pertahanan militer yang dipenjurui oleh TNI dan nir militer yang dipenjurui oleh berbagai lintas sektoral.
Sinergi antar berbagai lintas sektoral dalam pengelolaan pertahanan negara tersebut, menurut Wamenhan menjadi salah satu dari empat pedoman pengelolaan pertahanan negara yang juga merupakan bagian dari kebijakan umum pertahanan negara.
Wamenhan menjelaskan, tiga pedoman lainnya dalam pengelolaan pertahanan negara antara lain dengan pertama pengelolaan pertahanan negara harus melihat kepada prespektif ancaman baik pada aspek tataran nasional, regional maupun internasional. Kedua, pertahanan negara harus dipersiapkan secara dini dan berkelanjutan untuk generasi ke generasi, baik dari pemahamannya maupun dari segi implementasi dari suatu pengelolaan pertahanan negara. Ketiga, pengelolaan pertahanan negara adalah menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa.
Pemda berperan penting terhadap pertahanan nir militer
Terkait dengan peran Pemerintah Daerah (Pemda) di bidang pertahanan negara, Wamenhan mengatakan selain perhatian utama Pemda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, juga melekat didalamnya tersirat peran di bidang pertahanan yaitu sebagai focal point di dalam pembinaan kewilayahan. “Dalam kaitan pembinaan kewilayahan, maka peran pemerintah daerah terhadap pertahanan nir militer ini merupakan hal yang penting dan sebagai focal point”, ungkap Wamenhan.
Menurut Wamenhan, tanpa adanya peran dari Pemda dan masyarakat dalam kaitan bela negara, maka akan terjadi kepincangan di dalam sistem pertahanan negara, karena sistem pertahanan negara harus sinkron antara pertahanan militer dan nir militer.
Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, bahwa peranan dari Pemda tersebut diharapkan akan menjadi penguatan dan perkuatan untuk TNI. Penguatan dan perkuatan bukan berarti mewajibkan komponen bangsa lainnya untuk ditentarakan, namun makna yang terkandung didalam peran tersebut adalah peranan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan perannya masing - masing.
Bela negara tidak berarti militerisme, tetapi melalui peran aktif dari masing - masing komponen bangsa untuk diwujudkan soliditas guna menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. “Intinya Pemda dengan segenap komponen masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa”, tambah Wamenhan.
Terakhir Wamenhan menegaskan, bahwa pertahanan negara tidak dapat dikelola secara sendiri – sendiri atau sepihak, namun diperlukan integrasi diantara stake holder dan segenap komponen bangsa.
DMC
