Persiapan TNI AU Pakai F-5 E/F Sampai 2020

Kolonel Lek Teguh Purwo dari Dislitbangau saat memberikan paparan tentang Reverse Engineering Radar AN/APQ 159 bagi pesawat F-5 E/F pada briefing pagi di ruang Rapat Tedy Kustari, Base Ops, Rabu (26/5). (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

26 Mei 2010, Madiun -- Terkait dengan rencana diperpanjangnya usia pakai pesawat F-5 E/F sampai dengan tahun 2020, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) melakukan berbagai upaya terobosan agar pesawat tersebut dapat dioperasionalkan secara maksimal. Melihat kondisi kesiapan radar APQ 159 yang berada di pesawat F-5 E/F saat ini sangat menurun karena obselette dan sulitnya mencari suku cadang, dengan demikian dicari solusi untuk mengoptimalkan kembali kemampuan Radar APQ 159.

Oleh karena itu, Dislitbangau bekerja sama dengn PT CMI melaksanakan Uji Dinamis Reserve Engineering Radar APQ 159 bagi pesawat F-5 E/F dengan beberapa komponen yang masih banyak di pasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kolonel Lek Teguh Purwo dari Dislitbangau, Bandung. Rabu, (26/5).

Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan (kloning) modul TRx Radar antara lain pada Receiver Modul, UCO Modul (Voltage Control Oscillator), AFC Modul, STC Controller Modul dan modifikasi beberapa modul di High Voltage.

“Keuntungan dari program Reverse Engineering bagi pesawat F-5 E/F antara lain dapat mengembalikan kemampuan Radar AN/APQ 159 sesuai spesifikasi dan fungsinya, menambah dukungan kesiapan operasi pesawat F-5 E/F serta efektifitas dan efisiensi dapat dicapai untuk mendukung kesiapan operasional pesawat terbang secara optimal”, lanjut Kolonel Lek Teguh.

Brieifing Pagi rutin dihadiri Komandan Lanud Iswahjudi, Kolonel Pnb Ismono Wijayanto, para pejabat Lanud Iswahjudi dan para penerbang sebelum melaksanakan penerbangan di Ruang Rapat Teddy Kustari, Base Ops, Rabu (26/5).

Pada kesempatan tersebut, Komandan Lanud Iswahjudi menyambut baik rencana pimpinan pusat yang akan memperpanjang masa pakai pesawat F-5 E/F hingga tahun 2020, karena hingga saat ini jam terbang pesawat tersebut baru mencapai 6000 jam terbang,. Menurutnya jam terbang tersebut baru separo dari jam terbang maksimal yang ditentukan oleh pabriknya Northop, AS. Oleh karenanya kehadiran staf Dislitbangau bersama PT CMI yang hari ini akan melaksanakan “test flight” disambut baik pula oleh Komandan Lanud Iswahjudi.

Pentak Lanud Iswahjudi

Komisi I Setujui Bahas Perbatasan RI-Singapura

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (kelima kiri), disaksikkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan), Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kedua kanan), dan sejumlah anggota Komisi I DPR, menandatangani lembar pengesahan Rancangan Undang-Undang Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5). Pemerintah dan Komisi I DPR menyepakati RUU Perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang garis batas wilayah tersebut untuk selanjutnya dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna DPR. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/ama/10)

25 Mei 2010, Jakarta -- Rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui seluruh materi Rancangan Undang-Undang tentang Garis Perbatasan RI - Singapura di Selat Singapura.

"Semua fraksi di komisi kami setuju materi RUU tersebut segera dapat dibahas," kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay, usai rapat tersebut di Jakarta, Selasa.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua I DPR RI Kemas Aziz Stamboel (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan dihadiri Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, seorang Dirjen mewakili Menhukham, dan beberapa pejabat instansi mitra.

"Intinya kami dan Pemerintah menyepakati pembahasan RUU tersebut setelah sempat tertunda bertahun-tahun sejak periode DPR RI sebelumnya," kata Paskalis Kossay.

Meski begitu, seluruh fraksi mengingatkan Pemerintah untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai sepak terjang Singapura karena beberapa pulaunya berubah luas akibat reklamasi menggunakan pasir RI. "Hal ini dapat memengaruhi garis batas wilayah," ujarnya.

Batas Laut Timur RI-Singapura belum Jelas

Persoalan batas laut antara RI-Singapura masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masalah perbatasan laut Indonesia baru menyelesaikan batas laut bagian barat dari Selat Singapura. Diskusi perbatasan zona timur akan dilakukan dalam waktu segera.

Hal ini disampaikan oleh Menlu Marty Natalegawa kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/5). "Pembahasan untuk batas laut bagian timur masih pending. Kami akan mulai pembahasan dalam waktu dekat, meski sudah dimulai beberapa pertemuan informal. Ini juga yang menjadi salah satu topik saat Presiden berkunjung ke Singapura untuk hubungan bilateral," kata Marty.

Pembahasan segmen wilayah timur tesebut, sambung Marty, belum pernah dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Persoalan sengketa antara Singapura dan Malaysia menjadi kendala utama belum dimulainya proses pembahasan.

"Perundingan terakhir yang dilakukan adalah pada 10 Maret 2009. Perundingan segmen timur belum dimulai. Itu terkendala karena sengketa yang terjadi anTara Singapura-Malaysia yang berdampak ke kita. Atas perbatasan ini, kedua belah pihak memiliki itikad baik," tukasnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan batas laut sebelah barat Selat Singapura pada 10 Maret 2009. Marty menjelaskan perundingan tersebut dilakukan selama lima tahun dengan 11 kali tahapan perundingan.

Kesepakatan menggunakan dasar Konvensi PBB tentang hukum laut Tahun 1982 dan menolak penarikan garis batas dilihat dari reklamasi yang sudah dilakukan Singapura.

ANTARA News/MI.com

Kasal: KRI Tak Lagi Bawa Uang Tunai

Menara BNI 46 BNI. (Foto: skyscrapercity.com)

26 Mei 2010, Jakarta -- Seluruh kapal perang RI atau KRI yang selama ini dalam melaksanakan tugas operasi membawa uang tunai untuk berbagai keperluan, nantinya tidak lagi membawa uang tunai. Jika memerlukan dana untuk operasional, Komandan KRI akan memanfaatkan layanan perbankan di berbagai kota pelabuhan.

Hal itu segera terlaksana setelah TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sepakat menandatangani Piagam Kesepakatan Bersama (PKB) mengenai Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan khususnya di bidang layanan pembayaran gaji melalui rekening perorangan. Kerjasama itu merupakan langkah efisien dan efektif dari sistem penggajian di lingkungan TNI AL, khususnya di lingkungan Korps Marinir (Kormar) dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

Penandatangan PKB TNI AL dan Bank BNI dilaksanakan di Gedung Utama Mabes TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/5) siang. Pada kesempatan ini Kepala Staf Angkatan Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Agus Suhartono, SE dan Direktur Utama PT Bank BNI (Persero) Tbk Gatot Mudiantoro Suwondo menandatangani PKB tersebut.

Setelah ada kerjasama ini, kapal perang yang melaksanakan tugas operasi tidak usah membawa uang tunai, seperti yang terjadi selama ini, jelas Kasal menjawab pers, seusai penandatanganan tersebut.

Dalam sambutannya Kasal menyampaikan PKB ini merupakan langkah penting dalam upaya memberikan kemudahan kepada seluruh anggota TNI AL dan sebagai bentuk perwujudan kebijakan pemimpin TNI AL dalam rangka mensejahterakan personel beserta keluarganya. Kegiatan ini juga dilaksanakan karena dalam pengelolaan keuangan negara yang berakibat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang negara perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Semua upaya dan inovasi itu diperuntukkan untuk memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah serta selaku mitra pilihan utama dan diharapkan Bank BNI mampu memenuhi kebutuhan personel TNI AL dalam menggunakan jasa perbankan khususnya dalam sistem penggajian, kata Kasal.

Direktur UtamaBank BNI dalam sambutannya mengatakan bahwa BNI merupakan bank yang mempunyai komitmen kuat dalam pengembangan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), dimana BNI telah mendukung perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pertahanan negara, seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara.

PKB akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.

Hadir menyaksikan penandatangan PKB dari TNI AL adalah Wakasal Laksamana Madya TNI Soeparno, para Asisten Kasal, para Pangkotama Wilayah Barat, dan pejabat teras Mabesal; sedangkan dari pihak Bank BNI, turut hadir para Direktur Bank BNI serta para staf Bank BNI.

Pelita