Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dinilai Belum Terintegrasi

1 Februari 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi menilai, manajemen pengelolaan kawasan perbatasan hingga kini belum terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan tumpang tindih kebijakan.

"Persoalan utama pengelolaan dan penanganan kawasan perbatasan adalah koordinasi dan sinergi lintas sektoral," katanya di Jakarta, Senin (1/2), menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Fayakhun Andriadi lalu memaparkan hasil kunjungan kerja Komisi I DPR ke beberapa kawasan tapal batas, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia. "Jelas dalam hal ini kami perlu mengkritisi Pemerintah, karena realitasnya manajemen pengelolaan kawasan perbatasan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan tumpang tindih kebijakan," ungkapnya.

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, menurut dia, tidak memiliki visi serta misi yang sama tentang kondisi obyektif wilayah perbatasan. "Selain itu, selalu saja muncul alasan klasik yakni persoalan keterbatasan anggaran di tengah prioritas anggaran pembangunan di sektor lain," ujarnya.

Karena itu, demikian Fayakhun Andriadi, terbitnya Perpres BNPP dinilai bakal membawa harapan besar di tengah urgensi pembangunan kawasan perbatasan. "Diharapkan juga, titik koordinat perbatasan di Papua, Kalimantan dan Timor Leste yang seharusnya ditulis dengan jelas namun ternyata tidak dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perbatasan, harus segera dibuat," tegasnya.

Sebab, menurut dia, ketiadaan titik-titik koordinat perbatasan itu telah membuat tidak percaya diri aparat keamanan Indonesia dalam mengawal tapal batas, jika ada keluhan dari petugas militer negara tetangga. "DPR RI mendesak pemerintah agar titik koordinat batas-batas wilayah menjadi perhatian utama dalam draf susunan isi dari Perpres itu," tandas Fayakhun Andriadi.

MEDIA INDONESIA

Gelar Kesiapan PPRC TNI dari Unsur Laut

Kepala Staf Divisi-II Kostrad Brigjen TNI Harry Purdianto Selaku Wakil Komandan PPRC TNI melakukan pemeriksaan kesiapan prajurit TNI AL yang tergabung dalam PPRC TNI. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

1 Februari 2010, Surabaya -- Kepala Staf Divisi-II Kostrad Brigjen TNI Harry Purdianto Selaku Wakil Komandan PPRC TNI melakukan pemeriksaan kesiapan prajurit TNI AL yang tergabung dalam Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Dermaga Ujung, Koarmatim, Surabaya, Senin, (1/2/2010).

Brigjen TNI Harry Purdianto mengatakan, pemeriksaan ini sifatnya masih pengecekan awal, yaitu pengecekan gelar pasukan, pengecekan material, komunikasi, dan kesiapan KRI.

Bahwa tugas pokok PPRC TNI yaitu sebagai penindak awal dalam rangka mengamankan keutuhan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

"Apabila ada kejadian di wilayah Indonesia, maka kitalah sebagai penindak awal kesana, baik lewat operasi lintas udara maupun operasi pendaratan, dengan demikian dua tahun kedepan kita siap melaksanakan tugas untuk mencegah, menindak awal dalam rangka menjaga keutuhan NKRI," ungkapnya dalam sambutan.

Ancaman Separatis yang pernah terjadi dimasa lalu, lanjutnya, pernah terjadi di Timor-Timur, Irian, Ambon, dan di Aceh, lanjutnya, sesuai undang-undang, saat ini diatasi Polri selaku Kamtibmas dan penegakan hukum, tetapi apabila eskalasi meningkat tidak menutup kemungkinan PPRC TNI akan digerakkan.

"PPRC TNI setiap saat siap digerakkan, untuk itu PPRC TNI akan melaksanakan latihan-latihan, baik disekitar Jawa Timur maupun di pulau-pulau terluar, dengan demikian kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan," tuturnya.

Pemeriksaan ini sifatnya masih pengecekan awal, yaitu pengecekan gelar pasukan, pengecekan material, komunikasi dan kesiapan KRI. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Tugas pokok Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI ini yaitu sebagai penindak awal dalam rangka mengamankan keutuhan keselamatan NKRI di seluruh wilayah Indonesia. (Foto: Serda Mar Kuwadi)



Senjata-senjata yang dimiliki PPRC dihadirkan dalam gelar kesiapan ini. (Foto: Serda Mar Kuwadi)


Dua personel PPRC melakukan atraksi penggunaan senjata. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Brigjen TNI Harry Purdianto mengecek sistem komunikasi yang dimiliki PPRC. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Mulai 10 Februari 2010 PPRC TNI akan dilaksanakan alih Kodal dari wilayah barat (Divisi-I) ke wilayah Timur (Divisi-II) di Lanud Abdurahman Saleh Malang. PPRC diambil dari Divisi-I dengan satgas Laut dan Satgas Udaranya,

Dalam alih Kodal itu rencananya akan dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Imam Sufaat.

Dispen Marinir/detikSurabaya

TNI Perketat Penjagaan di Perbatasan Timor Leste dan Australia

Perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. (Foto: matanews.com)

1 Februari 2010, Kupang -- Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso meminta prajurit yang bertugas di perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia untuk memperketat penjagaan di daerah perbatasan.

Panglima TNI tidak banyak menyoroti tentang situasi pertahanan dan keamanan di NTT. "Saya minta agar prajurit TNI menjaga perbatasan dengan baik," katanya saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI di Kupang, Minggu (31/1) petang.

Lokasi perbatasan antara Indonesia-Timor Leste dan Australia terdiri dari pulau-pulau yang membutuhkan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai sehingga harus mendapat penjagaan yang ketat.

Selain itu, Panglima TNI juga meminta jajaran TNI mengawal transisi demokrasi yang saat ini sedang berlangsung demi menjaga stabilitas nasional.

Selama 11 tahun reformasi, menurut dia, demokrasi di Indonesia masih dalam masa transisi, maka jajaran TNI harus turut ambil bagian untuk menyukseskan masa transisi tersebut. "Masa transisi ini kalau berlangsung terlalu lama akan berdampak pada stabilitas nasional," katanya.

Modal utama dalam menyukseskan masa transisi ini, lanjutnya, jajaran TNI harus menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah. "Saya tekankan perlu menjalin kerjasama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal masa transisi ini sehingga dapat dilalui dengan sukses," katanya.

Sesuai rencana, hari ini (Senin, 1/2) Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan bertolak ke Atambua, Belu untuk menyerahkan 1000 unit rumah ke Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.

Cuaca Buruk, Salim Segaf dan Djoko Santoso Batal Kunjungi Atambua

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri dan Panglima TNI Jendral Djoko Santoso, Senin (1/2) batal berkunjung ke Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur , karena cuaca buruk.

Rencananya Panglima TNI akan menyerahkan 1.000 unit rumah kepada Menteri Sosial yang selanjutnya diserahkan kepada warga eks pengungsi Timor-Timur di Kabupaten Kupang dan Belu. Sebanyak 1.000 unit rumah yang telah selesai dibangun itu atas kerjasama Kementrian Sosial dengan Markas Besar TNI pada tahun anggaran 2009.

Sesuai jadwal, menteri dan Panglima TNI akan menggunakan heli milik TNI menuju Atambua. Namun rencana batal karena menghindari kabut tebal. "Disini (Atambua) kabut sangat tebal sehingga Mensos dan Panglima batal berkunjung ke sini," kata anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Rudi yang dihubungi dari Kupang.

Akibatnya, menurut dia, acara penyerahan 1.000 unit rumah dipindahkan dari Atambua ke Desa Oefafi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. "Mensos dan Panglima dari Bandara El Tari Kupang langsung menuju ke lokasi itu," katanya.

1.000 unit rumah yang diserahkan berada di Kabupaten Belu sebanyak 320 unit dan Kabupaten Kupang sebanyak 680 unit. Rumah ini berukuran 5x6 meter yang terdiri dari dua kamar tidur dan satu kamar tamu dan satu ruang keluarga.

Dengan penyerahan ini, maka pemerintah telah membangun dan menyerahkan sebanyak sembilan ribu unit rumah bagi warga eks pengungsi Timtim di Timor Barat sejak 2007 lalu.

TEMPO Interaktif