Pesawat Tempur Lanud Iswahyudi Dipasang VDR

Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, S.Sos berbincang langsung dengan Letkol Lek Eddy S dan Direktur PT. ITS, Adi Sasongko, ST tentang kinerja VDR di pesawat tempur.

24 Juli 2009,Magetan -- Menindaklanjuti berbagai musibah pesawat TNI AU dan sulitnya penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) telah mengadakan kerjasama dengan PT. Infoglobal Teknologi Semesta (PT. ITS) untuk memasang alat perekam di setiap pesawat TNI AU baik Pesawat Tempur, Transport, maupun Pesawat Helly. Hal ini dimaksudkan agar setiap proses penerbangan yang dilakukan dapat terekam secara utuh, sehingga bila terjadi trouble sekecil apapun lebih memudahkan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Letkol Lek Eddy S, Staf Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI AU (Diskomlekau) menyampaikan bahwa Pesawat Tempur TNI AU yang akan dipasang alat perekam tersebut adalah Pesawat F-16/Fighting Falcon dan F-5/Tiger yang bermarkas di Lanud Iswahjudi Magetan serta Pesawat Shukoi bermarkas di Lanud Hasanuddin Makasar, Rabu (24/6). Untuk di Lanud Iswahjudi alat perekam yang berupa Video Cassete Recorder (VCR) telah dicobakan di pesawat F-5/Tiger di Skadron Udara 14 dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selama ini pesawat tempur F-5 E/F dalam melaksanakan misi perekamam selama penerbangan, masih menggunakan Video Cassete Recorder (VCR). Dikarenakan peralatan tersebut saat ini sudah tidak dapat merekam karena statusnya sudah absolutte, maka Dislitbangau telah berusaha melaksanakan penelitian pembuatan Video Disc Recorder (VDR).

Menurut ketua tim dari Dislitbangau, Kolonel Lek Teguh P.S. S.E, VDR merupakan peralatan pengganti VCR yang dapat melaksanakan perekaman baik audio maupun video selama penerbangan. Karena VDR tersebut terdiri dari Hardisk Solid State SATA 64 GB yang dapat merekam kegiatan penerbangan selama 11 jam. Dikatakan dengan menggunakan peralatan tersebut akan lebih memudahkan bagi penerbang, sehingga efektifitas dan efisiensi perekaman proses penerbangan dapat dicapai oleh pesawat tempur F-5 E/F secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanud Iswahjudi, Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, S.Sos menekankan bahwa prototipe yang siap pakai telah banyak yang ditawarkan guna mendukung perfomance pesawat yang ber-home base di Lanud Iswahjudi. Namun demikian, pada prinsipnya Lanud Iswahjudi selalu mengedepankan Hirarki, Disiplin, dan Loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Oleh karenanya dalam hal yang terkait dengan Software pesawat tersebut, tetap memerlukan adanya hitam di atas putih perijinan yang diberikan oleh Pimpinan. Demikian penekanan Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos usai mendapat penjelasan dari Ketua Tim dari Dislitbangau yang diikuti oleh Direktur PT. ITS, Adi Sasongko, ST., bertempat di Ruang Briefing Penerbangan Disops Lanud Iswahjudi, Rabu (24/6).

Pentak Lanud Iswahyudi

Delapan Kapal Nelayan China Ditangkap

Dua anggota TNI AL, berdiri di di atas geladak salah satu dari delapan kapal ikan berbendera China, yang berhasil ditangkap kapal patroli Departemen Kelautan dan Perikanan, di dermaga Stasiun PSDKP di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (24/6). Kapal Patroli Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap delapan kapal ikan asal China yang masing-masing bermuatan 130-150 ton ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Laut Cina Selatan. Selanjutnya, delapan kapal yang menggunakan alat tangkap trawl beserta 77 anak buah kapal tersebut, akan diserahkan kepada TNI AL sebagai penyidik dalam proses penyelesaian illegal fishing. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ama/09)

23 Juni 2009, Pontianak -- Delapan kapal nelayan China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan, tepatnya sekitar 100 mil sebelah utara Kepulauan Natuna, Sabtu (20/6), pukul 12.30, ditangkap tiga kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Seluruh kapal nelayan China yang masing-masing berbobot 300 grosston, berikut 77 anak buah kapal (ABK), Selasa (23/6), dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk diproses secara hukum.

Sebenarnya, saat itu ada 30-an kapal China yang mencuri ikan di perairan itu. Akan tetapi, hanya delapan yang berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya lolos.

"Kapal-kapal itu secara nyata berada di ZEEI dan tertangkap tangan sedang mencuri ikan. Ini dibuktikan dengan semua palka terisi penuh sekitar 130-150 ton ikan," kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aji Sularso, Selasa (23/6) malam di Pontianak.

Penangkapan delapan kapal nelayan China itu dilakukan Kapal Patroli DKP Hiu 03, KP Hiu 09, dan KP Hiu 10. Kapal itu ditangkap saat menjaring ikan menggunakan trawl atau pukat harimau di ordinat 5° lintang utara dan 109° bujur timur.

Aji memperkirakan, kerugian negara akibat praktik pencurian ikan oleh delapan kapal nelayan itu berkisar Rp 24 miliar. Jumlah itu belum termasuk kerugian akan adanya kerusakan lingkungan akibat penggunaan trawl.

KOMPAS

Perlu Kegiatan Permanen di Wilayah Perbatasan

Tapal batas Indonesia-Malaysia di Tanjung Dato Kalimantan. Tapal batas perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu hilang akibat pembukaan lahan oleh Pengusaha Malaysia. (Foto: sambas.go.id)

23 Juli 2009, Jakarta -- Sengketa pelanggaran garis batas antara Indonesia dan Malaysia, baik darat maupun laut masih sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Untuk mengatasi hal ini, pemda setempat didesak untuk mengadakan kegiatan permanen bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam VI Tanjungpura Tono Suratman dalam dialog dengan Pansus RUU Perbatasan DPD RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/6).

"Dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman dari luar, pemerintah perlu mendesain semacam desa mandiri agar masyarakat yang berada di perbatasan memiliki kegiatan yang permanen di sana," ujar Tono.

Ia mengungkapkan, untuk menjaga keutuhan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan, maka pemerintah provinsi hendaknya melakukan penjagaan keamanan dan pemberian kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

Saat ini, Kodam Jaya Tanjungpura dalam tugasnya untuk mengamankan perbatasan darat di Kalimantan telah menempatkan 56 pos di sepanjang 24 km. Pos-pos tersebut ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi pelanggaran garis batas, penebangan dan penambangan ilegal, serta wilayah yang kerap dipergunakan sebagai 'jalan tikus' bagi para penyelundup ataupun TKI ilegal. "Masing-masing pos kami menempatkan 20 hingga 25 personel," terangnya.

Selain itu, TNI juga membentuk pos gabungan dengan tentara diraja Malaysia dan membentuk pos terpadu yang terdiri dari instansi imigrasi dan bea cukai. Kendati demikian, Malaysia masih kerap melakukan pelanggaran seperti penggeseran bahkan pencabutan garis patok seperti yang terjadi di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur.

"Malaysia kerap meletakkan 18 sampai 20 alat berat mereka di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik. Pemerintah RI harusnya jangan tinggal diam, kita harus segera membuat jalan permanen di sana agar bisa digunakan oleh rakyat Indonesia," tuturnya.

Pembuatan tanda serta pengadaan kegiatan permanen di wilayah perbatasan sangat penting dilakukan agar peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah NKRI tidak akan terjadi lagi. "Lepasnya Sipadan dan Ligitan karena saat itu pemerintah Malaysia mengelola kedua pulau itu dan membuat kegiatan permanen bagi para nelayan Malaysia. Bahkan mereka mendirikan cottage di pulau tersebut, akhirnya Indonesia tidak bisa apa-apa," kata Tono.

Ia pun mengatakan, ancaman lain di wilayah perbatasan darat adalah penyelundupan kayu dan barang tambang secara ilegal. Di Kalimantan, lanjutnya, ada sebuah pabrik kayu milik Malaysia yang berada sekitar 750 km dari perbatasan. "Ini rawan sekali terjadi penyelundupan kayu, karena nyatanya pabrik kayu itu tidak punya HPH. Sementara pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wilayah yurisdiksinya," tukasnya.

Pembangunan desa-desa mandiri di kawasan perbatasan juga penting, menurut Tono, sebagai kantong-kantong logistik bangsa jikalau sewaktu-waktu terjadi kontak fisik antara tentara Indonesia dengan tentara Malaysia terkait sengketa garis batas.

Terkait pengamanan di wilayah perairan Ambalat, Tono mengatakan, pemerintah akan membuat bagan-bagan ikan di sekitar karang unarang mercusuar Dinas Perhubungan di perairan Ambalat yang menjadi patok batas wilayah Indonesia.

"Untuk menjaga perairan Ambalat, Pemda Kabupaten Nunukan merencanakan membangun bagan ikan. Intinya kita ingin mengatakan kepada Malaysia ini adalah wilayah Indonesia. Bila kapal Indonesia hanya bolak-balik patroli itu percuma saja tanpa adanya kegiatan permanen di sana (Ambalat)," ujarnya.


MEDIA INDONESIA