DPD Usul Persenjataan Kodam VI/Tpr Diperkuat

Senjata berat (SMB) alutsista Kodam VI/Tanjungpura.

10 Juni 2009, Jakarta -- Dewan Perwakilan Daerah pemilihan Kaltim akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. DPD juga akan mengajukan beberapa saran non konfrontasi, di antaranya penempatan dan pemberian fasilitas khusus bagi warga di pulau terpencil di perbatasan. Termasuk pula, memperkuat dukungan persenjataan dan logistik bagi personel Kodam VI/Tanjungpura, terutama yang bertugas di perbatasan.

Rencana ini mengemuka pada rapat tertutup antara anggota DPD Kaltim dengan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Selasa (9/6).

"Besok (hari ini, Red.) kita lapor ke paripurna DPD, nanti akan ditanggapi langsung dengan pembentukan pansus Ambalat dan perbatasan," kata Luther Kombong, selaku juru bicara pertemuan. Sebenarnya, lanjut dia, paripurna hari ini membahas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, tapi karena Ambalat dinilai menjadi masalah krusial, pimpinan DPD meminta wakil Kaltim agar menyiapkan hasil laporan lapangan, sekaligus usulan solusi yang mungkin bisa segera diterapkan.

Dari hasil pengamatan langsung dan laporan lapangan, empat anggota DPD asal Kaltim menyimpulkan, penguatan ekonomi dan sosial masyarakat bisa menjadi kekuatan alami untuk melawan upaya pengambilalihan wilayah RI oleh Malaysia. Selain menyebar penduduk di pulau terpencil, khusus Kabupaten Nunukan di mana Ambalat berlokasi, DPD akan menyarankan pemerintah supaya memberi pinjaman modal pembelian kapal nelayan semi modern. Fungsi kapal ini bukan hanya untuk mencari ikan, tapi juga mengawasi pergerakan kapal patroli Malaysia yang masuk wilayah Indonesia.

Cara lain, meminimalisasi ketergantungan masyarakat perbatasan seperti Sebatik dan Kerayan terhadap produk negeri jiran. Luther mengakui, cara terakhir paling sulit dilakukan karena harus mengubah cara hidup masyarakat. "Tapi kalau pemerintah punya niat baik dengan memperluas bandara di salah satu daerah itu, ketergantungan bakal terkikis," ucapnya.

Fakta yang ada saat ini, tambah dia, masyarakat Sebatik dan Kerayan seperti mendukung perekonomian Malaysia. "Ya karena kemahalan kalau beli di Indonesia. Masa harga semen satu zak aja lima ratus ribu," ucap Luther.

Setelah melihat langsung fakta seperti itu, Luther berani mengatakan bahwa selama ini terus berlangsung penjajahan ekonomi di kedua daerah tersebut. Dia berharap, pemerintah daerah berani mengusulkan berbagai proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan pada pemerintah pusat lewat provinsi. "Masyarakat Tawao itu ekonominya bisa hidup karena kita. Masa kita mau mengalah untuk Ambalat," sambungnya.

Diakuinya, urusan luar negeri adalah domain pemerintah pusat dalam hal ini departemen luar negeri. Tapi karena Ambalat terus dipanas-panasi oleh Malaysia --lewat pelanggaran dengan kapal perang Malaysia masuk puluhan kali ke perairan Indonesia-- sudah seharusnya masyarakat perbatasan dilibatkan lagi. Sementara pemerintah daerah setempat, seharusnya terus mendesak pemerintah pusat agar serius membangun perbatasan. Bila tak kunjung dipenuhi, dikhawatirkan permasalahan Ambalat akan terus mencuat, sekaligus Malaysia berhasil memainkan emosi Indonesia.

Bukan tak mungkin, paripurna nantinya mengusulkan menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI, Bappenas, dan Departemen Luar Negeri. Dengan begitu, permasalahan Ambalat bisa dicarikan solusi menyeluruh baik secara sosial ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.

(Kaltim Post)

DPR Dorong TNI Menembak

Sebuah pesawat tempur jenis Hawk 100 milik Skadron Udara-1 Elang Khatulistiwa, melakukan persiapan terbang dari landasan pacu Lanud Supadio, Pontianak, Kalbar, Senin (8/6). Kekuatan Skadron Udara-1 Elang Khatulistiwa ditunjang oleh pesawat tempur Hawk jenis 100/200 yang berada di Lanud TNI AU Supadio, siap membantu menjaga wilayah RI di kawasan Ambalat, Kalimantan Timur . (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/Koz/mes/09)

10 Mei 2009, Jakarta -- DPR RI menodorong TNI untuk bersikap tegas dalam menyikapi manuver kapal perang Tentara Diraja Malaysia yang puluhan kali masuk wilayah Ambalat, Kaltim.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Marzuki Darusman mengatakan, pemerintah RI tetap harus menunjukkan tajinya di wilayah Ambalat. Yakni, dengan memberikan tembakan peringatan bagi kapal perang Tentara Diraja Malaysia yang melakukan patroli melewati batas wilayah Malaysia-Indonesia.

”Kalau mereka tetap memprovokasi tentara kita di wilayah perbatasan dengan melanggar batas wilayah, lakukan tembakan peringatan,” tegas Marzuki kepada Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono, kemarin.

Menurutnya, meski perundingan secara diplomasi terus dilakukan, namun gelar kekuatan militer tetap harus dilakukan sebagai back up, dan menjadi langkah perhitungan jika terjadi konfrontasi militer tiba-tiba dari Malaysia.

Ia menilai bahwa secara politik, munculnya provokasi militer dari Malaysia dan sikap pemerintah Indonesia yang tak bisa menekan Malaysia untuk mengakui batas-batas wilayah Indonesia di Ambalat, menggambarkan adanya penurunan terhadap power Indonesia.

”Dulu posisi politik kita tidak tertandingi di ASEAN. Sekarang ini kita dianggap negara yang menurun powernya sehingga dimanfaatkan oleh Malaysia dengan perilaku tidak beradabnya dan sikap congkak mereka,” tegas Marzuki.

Senada, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Abdilah Toha mengatakan, tembakan peringatan bagi kapal perang Malaysia yang melintasi batas negara Indonesia harus dilakukan TNI.

”Tapi harus hati-hati agar tak memulai perang duluan. Karena, kalau sampai itu terjadi, bisa-bisa Indonesia yang diembargo secara internasional karena memulai perang. Seperti yang terjadi pada kasus lepasnya Timor Leste dari NKRI. Saat inilah profesionalisme TNI diuji, bagaimana emosi mereka dipancing lewat provokasi dan strategi militer Malaysia,” ujar Abdilah.

Sementara, Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono kembali mengatakan, TNI harus bersiaga penuh atas kondisi yang terjadi di Ambalat. Meskipun dirinya mewanti-wanti agar Indonesia jangan memulai perang, bila ada formasi militer kapal perang yang melewati batas, ini harus ditindak tegas.

”Kalau cuma patroli dari Malaysia, mungkin ini bisa ditolerir dengan tembakan peringatan. Tapi kalau ada formasi militer kapal perang yang melintas batas kedaulatan RI, maka ini harus dihentikan dengan tegas (diserang oleh TNI, Red.),” ujarnya.

Pilah Aset

Dua pesawat tempur jenis Hawk 100 dan 200 milik Skadron Udara-1 Elang Khatulistiwa, siap terbang dari landasan pacu Lanud Supadio, Pontianak, Kalbar, Senin (8/6). Kekuatan Skadron Udara-1 Elang Khatulistiwa ditunjang oleh pesawat tempur Hawk jenis 100/200 yang berada di Lanud TNI AU Supadio, siap membantu menjaga wilayah RI di kawasan Ambalat, Kalimantan Timur. (Foto ANTARA/Jessica Wuysang/Koz/mes/09)

Di tempat terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution minta Departemen Pertahanan (Dephan) memisahkan aset efektif dan rongsokan. Upaya ini diharapkan bisa mengetahui dengan cermat kualitas peralatan utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut Anwar Nasution, neraca Dephan dan TNI mencatat penguasaan aset sekitar Rp 163 triliun atau 24 persen dari total aset milik pemerintah. Dari jumlah itu, sekitar Rp 47 triliun di antaranya peralatan dan mesin berupa alutsista.

"Untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset tersebut perlu diketahui mana yang masih efektif dan mana yang sudah menjadi barang rongsokan atau teknologinya jauh ketinggalan," kata Anwar dalam penyampaian hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saat Rapat Paripurna DPR di Jakarta, kemarin (9/6).

"Bagaimana mau perang, kalau masalah ini saja belum dapat diselesaikan. TNI hingga saat ini belum dapat memisahkan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi terbelakang," ujarnya.

Anwar mengungkapkan, ketidakcermatan dalam melaporkan kondisi alutsista ini akan mengakibatkan DPR, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat dalam mengambil keputusan.

"Dengan diatasinya kelemahan itu, diharapkan kecelakaan dalam pengoperasian peralatan dan mesin di lingkungan Dephan dan TNI dapat dihindari. Pada gilirannya, ini juga dapat meningkatkan kemampuan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," papar mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu.

Anwar menambahkan, saat ini BPK belum punya kemampuan untuk mengaudit kualitas persenjataan. Untuk itu, dia berharap Dephan memiliki inisiatif untuk memilah aset-aset tersebut.

(Kaltim Post)

Konsulat Malaysia Minta Ambalat Status Quo

Kapal perang Indonesia berpatroli diperairan Ambalat.

9 Juni 2009, Pontianak -- Konsulat Malaysia di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) Zairi Basri menilai Blok Ambalat sebaiknya segera dikosongkan sampai disepakatinya batas wilayah oleh pihak Indonesia dan Malaysia.

Pengosongan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu pertikaian kedua negara. "Ambalat merupakan daerah tidak bertuan. Masuknya kapal-kapal (patroli) Malaysia bukan bentuk provokasi tetapi terjadi akibat ketidakjelasan titik (batas) wilayah karena belum ada kesepakatan oleh kedua negara," kata Zairi, di Pontianak, Selasa (9/6).

Ia mengatakan, belum disepakatinya batas wilayah itu menyebabkan kedua belah pihak memiliki penafsiran sendiri terhadap tapal batas negara masing-masing. Oleh karena itu, Ia mendorong agar Indonesia dan Malaysia segera berunding guna menyepakati batas wilayah tersebut.

"Semuanya harus dirundingkan sehingga jelas di mana titik Malaysia, dimana titik Indonesia,? tegasnya.

Terkait dengan menghangatnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia akibat sengketa Ambalat, Zairi meminta masyarakat kedua negara tidak menanggapi masalah ini secara berlebihan dan emosional.

"Jangan ditanggapi secara emosional. Biarkan pihak-pihak yang berwenang yang menyelesaikannya,? ujarnya.

Sementara itu, aktivitas warga di perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalbar masih berjalan normal. Konflik Ambalat sejauh ini tidak berpengaruh terhadap situasi keamanan, interaksi sosial dan hubungan dagang di kedua wilayah.

Pantauan Media Indonesia di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau, tidak terlihat adanya peningkatan pengamanan dan penjagaan oleh aparat keamanan kedua negara. Begitupula lalu lintas barang dan warga, semuanya masih dalam suasana kondusif.

"Sejak hebohnya kasus Ambalat, kedatangan warga Malaysia memang sedikit berkurang, tapi itu tidak terlalu kentara dan masih dalam batas wajar," kata petugas keamanan PPLB Entikong Hermanus Cawang.

(Media Indonesia)