(Foto: Berita HanKam)
01 Januari 2011, Jakarta -- (Republika): Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan negara luar dalam bidang produksi alat-alat perang, diharapkan mampu menarik tenaga kerja. Sampai saat ini yang sudah tampak menyerap tenaga kerja adalah proyek pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal.
"Bisa menarik tenaga kerja 1.500 sampai 2.000 orang," ujar Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio, saat dihubungi Republika, Sabtu (01/01). Pada tahun 2010 kemarin, kontrak kerja pembuatan kapal tersebut sudah ditandatangani oleh PT PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.
Kapal perang tersebut sudah mulai diproduksi sejak Agustus 2010 lalu. Produksi kapal ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Sehingga paling tidak ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang tetap mempunyai pekerjaan hingga tahun 2014. Rencananya ada empat buah kapal yang akan diproduksi.
Bentuk kerjasama lain yang diharapkan mampu menarik lapangan kerja adalah pembuatan kapal selam di dalam negeri. "Sudah dirancang dan diupayakan kita bisa produksi kapal selam," kata Midhio. Pada tahun 2010, pihak Korea Selatan sudah menawarkan diri untuk bekerja sama memproduksi kapal selam itu. Turki juga menunjukan ketertarikan untuk bekerja sama. Diharapkan pada tahun 2011 ini, sudah ada kepastian dengan negara mana pembuatan kapal selam ini dilakukan.
Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan enam kapal selam bisa terpenuhi. "Jadi empat tambahannya. Kalau jadi (kerjasamanya), pembuatannya akan multiyears, tidak sekaligus," kata Midhio.
Sumber: Republika
Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, January 1, 2011
2011, TNI Fokus Perbaiki Sistem Persenjataan
KRI Fatahilah dibangun di galangan kapal Belanda. (Foto: Ian Johnson)
31 Desember 2010, Jakarta -- (TEMPO Interaktif): Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI pada tahun 2011 akan memusatkan perhatian pada perbaikan sistem persenjataan. Selama ini, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) hanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tempur (combat capability).
"Alutsista masih baik, tapi sistem persenjataannya ketinggalan dengan negara lain," kata Agus dalam keterangan pers refleksi akhir tahun TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jum'at (31/12).
Agus mencontohkan kapal-kapal tempur yang didatangkan dari negeri kincir angin, Belanda. Kondisi rangka kapal-kapal tersebut umumnya dalam keadaan baik, namun lain halnya dengan kondisi persenjataannya.
"Tahun 2011 kita utamakan kepada kapal-kapal tersebut untuk mengganti sistem senjata, mulai dari combat management system dan senjatanya itu sendiri," kata dia.
TNI, yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, memperoleh jatah anggaran cukup besar. Tahun 2010, dari total anggaran sebesar Rp 42,5 triliun untuk Kemenhan, TNI mendapatkan Rp 19,77 triliun.
Tahun depan, Kemenhan mendapat alokasi anggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kemenhan rencananya akan memperoleh pos anggaran sebesar Rp 47 triliun.
Dengan adanya peningkatan anggaran Kemenhan, kata Agus, anggaran TNI juga dipastikan akan bertambah. Sebagian besar anggaran digunakan untuk peningkatan alutsista. "Belanja pegawai 50 persen, sisanya untuk pemeliharaan fasilitas dan pengadaan alutsista," ujarnya.
Sumber: TEMPO Interaktif
31 Desember 2010, Jakarta -- (TEMPO Interaktif): Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI pada tahun 2011 akan memusatkan perhatian pada perbaikan sistem persenjataan. Selama ini, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) hanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tempur (combat capability).
"Alutsista masih baik, tapi sistem persenjataannya ketinggalan dengan negara lain," kata Agus dalam keterangan pers refleksi akhir tahun TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jum'at (31/12).
Agus mencontohkan kapal-kapal tempur yang didatangkan dari negeri kincir angin, Belanda. Kondisi rangka kapal-kapal tersebut umumnya dalam keadaan baik, namun lain halnya dengan kondisi persenjataannya.
"Tahun 2011 kita utamakan kepada kapal-kapal tersebut untuk mengganti sistem senjata, mulai dari combat management system dan senjatanya itu sendiri," kata dia.
TNI, yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan, memperoleh jatah anggaran cukup besar. Tahun 2010, dari total anggaran sebesar Rp 42,5 triliun untuk Kemenhan, TNI mendapatkan Rp 19,77 triliun.
Tahun depan, Kemenhan mendapat alokasi anggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pendidikan Nasional. Kemenhan rencananya akan memperoleh pos anggaran sebesar Rp 47 triliun.
Dengan adanya peningkatan anggaran Kemenhan, kata Agus, anggaran TNI juga dipastikan akan bertambah. Sebagian besar anggaran digunakan untuk peningkatan alutsista. "Belanja pegawai 50 persen, sisanya untuk pemeliharaan fasilitas dan pengadaan alutsista," ujarnya.
Sumber: TEMPO Interaktif
TNI Hati-hati Salurkan Dana Renumirasi
31 Desember 2010, Jakarta -- (ANTARA News): Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menyalurkan dana renumirasi atau tunjangan kinerja kepada prajurit agar tepat sasaran.
"Seluruh proses administrasi sudah selesai. Peraturan Presiden dan Peraturan Menterinya juga sudah ada. Dananya pun sudah ada di Kementerian Pertahanan, tinggal dicairkan," katanya di Jakarta, Jumat.
Dalam jumpa pers akhir tahunnya, Agus mengemukakan, pemberian renumirasi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Prajurit yang bertugas di perbatasan juga mendapat tunjangan khusus.
"Kita sedang menyusun untuk pencairannya, karena itu memerlukan kehati-hatian agar tepat sasaran," kata Panglima TNI.
Dijelaskannya, dana renumerasi yang diberikan itu merupakan tunjangan kinerja sejak Juli 2010. "Nah selama enam bulan itu kan sudah banyak pergerakan, ada yang pensiun dan pindah jabatan dan lainnya," tutur Agus.
"Itu kan harus hati-hati, jangan sampai sudah ada yang meninggal ahli warisnya tidak terima, kalau sudah pensiun dia tetap dapat haknya dan kalau pindah jabatan, dia tetap terima sesuai jabatannya enam bulan lalu," kata Panglima TNI.
Jadi, tambah dia, TNI akan mendata betul-betul jumlah personel yang ada beserta pergerakkannya. Dana renumirasi bagi TNI sebesar Rp3,3 triliun akan diberikan pada 466.773 orang pada Juli 2011.
TNI Selamatkan Kekayaan Negara Rp13,4 Triliun
Sepanjang 2010, TNI berhasil menyelamatkan potensi kekayaan negara sebesar Rp13,4 triliun melalui operasi penegakan kedaulatan dan hukum di laut.
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Jumat, menambahkan, selain itu Mabes TNI mengaku telah menghalau tindakan pelanggaran wilayah negara tetangga sebanyak 37 kasus.
"Tak hanya itu, TNI juga mampu memberikan kontribusi kepada negara melalui pengadilan berupa denda atau perampasan barang bukti sitaan sebesar Rp37,6 miliar," katanya.
Agus menambahkan hal tersebut satu diantaranya dari hasil-hasil pelaksanaan Operasi, penegakan kedaulatan dan hukum pada 2010 yang dilakukan TNI.
Selain itu, lanjut Panglima TNI, hasil-hasil pelaksanaan Operasi TNI lainnya khususnya daerah rawan di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2010 telah berhasil mengumpulkan senjata standar 32 pucuk, senjata api rakitan 266 pucuk dan rangkaian kas dan laras standar lima pucuk.
Agus menambahkan, dengan keberhasilan pelaksanaan operasi di wilayah NKRI itu, secara umum situasi keamanan wilayah perbatasan darat RI negara tetangga kondusif dan terkendali.
Ia menambahkan untuk kondisi umum keamanan di wilayah udara nasional sepanjang NKRI dalam keadaan aman dan terkendali.
"Selain itu radar-radar udara Kohanudnas (Komando Pertahananan Udara Nasional, red) dapat berhasil mendeteksi sasaran udara yang dikenal," kata Panglima TNI.
Sumber: ANTARA News
Friday, December 31, 2010
TNI Kembalikan Sisa Anggaran Rp600 Juta
31 Desember 2010, Jakarta -- Panglima TNI Laksamana, TNI Agus Suhartono, mengatakan bahwa pihaknya mengembalikan sisa alokasi anggaran 2010 senilai Rp600 juta dari total alokasi anggaran yang diberikan pemerintah Rp19,77 triliun.
Dalam jumpa wartawan akhir tahun di Jakarta, Jumat, Laksamana Agus Suhartono mengemukakan bahwa sisa anggaran yang dikembalikan ke negara berasal dari penghematan saat melakukan kontrak atau tender dalam pengadaan barang dan jasa.
"Sekitar Rp 600 juta, nggak banyak kok," katanya.
Agus menyatakan, dengan pengembalian itu bukan bukan berarti TNI tidak mampu menyerap anggaran yang hampir mencapai 100 persen, melainkan mampu menyusun perencanaan secara baik.
"Kalau kita rencananya benar, pasti sisanya tidak akan banyak. Kalau kita tendernya benar dan bisa menghemat banyak, ya itu bagus juga," katanya.
Agus menekankan, "Ini bukan kelemahan di dalam penyerapan anggaran lho ya, justru dari sisi perencanaan baik, kan dari sisanya ada sedikit,".
Selain penyerapan anggaran yang maksimal, TNI juga berhasil melaksanakan semua program kerja yang ditargetkan selama 2010 dengan baik.
"Kalau dari sisi program, semuanya sudah terlaksana. Efektivitasnya sudah bagus. outcome seperti apa dari anggaran yang kita punya, itu sudah terpenuhi," kata Agus.
Dari Rp42,5 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2010, alokasi anggaran yang dikelola TNI untuk pembinaan kekuatan dan pembangunan kekuatan sebesar Rp19,77 triliun.
Panglima TNI mengatakan, sekitar 50 persen jumlah anggaran yang ada digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, untuk 2011 anggaran pertahanan naik 10,72 persen menjadi Rp47,5 triliun atau 3,86 persen dari APBN 2011.
Kenaikan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pengembangan kekuatan minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan laut, peningkatan rasa aman, modernisasi keamanan nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan.
ANTARA News
N219, Pesawat untuk Landasan Pendek
Model N219. (Foto: BPPT)
31 Desember 2010 -- Penerbangan perintis masih akan menjadi andalan Indonesia untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil, baik yang ada di pegunungan maupun pulau-pulau kecil. Untuk itu, dibutuhkan pesawat komuter yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosioekonomi setempat.
Banyak daerah terpencil di Indonesia yang memiliki landasan pacu pesawat terbang sangat pendek. Lokasi daerah yang berada di punggung gunung, seperti Papua atau pulau-pulau kecil yang sempit, membuat sulit dibangun landasan pacu yang panjang. Bahkan, akibat kendala geografis itu, banyak daerah yang masih sulit dijangkau dengan menggunakan pesawat-pesawat perintis sekalipun.
Saat ini terdapat 72 persen atau 715 bandar udara dan lapangan terbang di Indonesia yang panjang landas pacunya kurang dari 800 meter. Sebanyak 70 persen atau 60 pesawat perintis dengan kapasitas 9-20 penumpang sudah berumur di atas 20 tahun.
Penerbangan perintis itu menghubungkan 89 bandar udara atau lapangan terbang yang ada di 14 provinsi dan melayani 118 rute penerbangan. Setiap tahun, subsidi negara untuk menutupi biaya operasional penerbangan perintis itu mencapai Rp 240 miliar.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar di Jakarta, Selasa (28/12), mengatakan, kebutuhan pesawat berkapasitas 9-20 penumpang di Indonesia saja hingga 20 tahun mendatang mencapai 97 unit untuk penerbangan sipil dan 105 pesawat untuk keperluan khusus.
Pesawat N219
Menjawab kebutuhan akan pesawat kecil yang bisa menyesuaikan dengan berbagai keterbatasan kondisi geografis yang ada, PT Dirgantara Indonesia (DI) mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 penumpang. Pesawat ini dirancang sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi aspek keselamatan penerbangan.
Direktur Utama PT DI Budi Santoso menyatakan, jika pesawat N219 ini nanti terwujud, akan menjadi pesawat tercanggih di kelasnya. Desain pesawat sejenis rata-rata dibuat pada 1950-an.
Pesawat ini akan menggunakan teknologi era 2000-an. Beberapa kecanggihan yang ada dalam pesawat ini, antara lain, menggunakan desain dan analisis aerodinamik hasil penelitian terbaru, desain pesawat seluruhnya menggunakan komputer, serta penggunaan bahan rangka pesawat yang ringan tetapi tetap kuat.
Selain itu, pesawat juga dilengkapi dengan sistem navigasi penerbangan elektronik berbasis personal computer yang murah dan global positioning system (GPS). Dengan peralatan ini, ketika pesawat menghadapi cuaca buruk, hujan deras, ataupun awan tebal, posisi gunung-gunung yang ada di depan ataupun landasan pacu pesawat tetap dapat terdeteksi.
N219 mampu didaratkan pada landasan berumput sepanjang 600 meter. Adapun pesawat sejenis Casa C-212 hanya bisa mendarat di landasan sepanjang 800 meter, sedangkan DHC-6 Twin Otter bisa mendarat di landasan sepanjang 600 meter, tetapi kapasitas angkutnya lebih kecil.
Mesin pesawat yang menggunakan produk Pratt & Whitney ini dirancang untuk tetap berkinerja baik pada daerah dengan tekanan udara rendah dan suhu tinggi.
”Di pegunungan yang tekanan udaranya rendah dan kondisi suhu tinggi yang membuat kerapatan udara kurang akan mengurangi kinerja mesin. Pengurangan kinerja mesin N219 tidak sedrastis pesawat sejenisnya hingga membuatnya lebih stabil,” ungkap Direktur Aerostruktur PT DI Andi Alisjahbana.
Meski termasuk mesin pesawat generasi lama, Pratt & Whitney dipilih karena lebih banyak teknisi yang memahaminya dan suku cadang banyak tersedia. Jika digunakan mesin pesawat generasi baru, dipastikan perawatannya akan lebih susah dan mahal.
Walau demikian, keamanan pesawat tetap jadi prioritas. Posisi sayap dan mesin yang ada di atas membuat mesin cukup terlindung dari debu atau kerikil saat mendarat. Ban pesawat juga didesain tetap ada di luar pesawat, tak dimasukkan dalam badan pesawat saat terbang sehingga tidak perlu khawatir ban tak keluar saat akan mendarat.
Daya angkut dan jelajah
Kapasitas angkut pesawat juga lebih besar dibandingkan pesawat sejenis, yaitu 2.318 kilogram. Ini akan menjawab keluhan sejumlah penumpang di daerah pedalaman yang sering protes saat barang bawaannya tidak terangkut.
Jarak tempuh maksimal pesawat adalah 1.539 kilometer. Namun, pesawat dirancang untuk terbang beberapa kali (multi hop) pada jarak yang lebih pendek, sesuai karakter penerbangan perintis, tanpa perlu mengisi bahan bakar di setiap pemberhentian. Ini untuk mengantisipasi terbatasnya persediaan bahan bakar di daerah pedalaman.
Bagian dalam pesawat juga mudah diubah dalam waktu singkat untuk disesuaikan dengan kebutuhan, apakah akan mengutamakan angkutan penumpang atau barang. Pengubahan yang cepat ini memungkinkan penggunaan pesawat ini untuk angkutan evakuasi medik dari daerah bencana atau untuk keperluan militer.
”Pesawat ini merupakan jawaban atas cemoohan berbagai pihak bahwa PT DI (dulu Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN) hanya bisa membuat teknologi tinggi yang tidak bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan bangsa,” ungkap Andi.
Pesawat yang kini dalam proses penyelesaian desain awal ini diharapkan dapat diproduksi pada 2013 dengan catatan tidak ada masalah pendanaan dalam pengembangan dan produksinya. Penggunaan pesawat N219 diharapkan dapat menggantikan pesawat-pesawat perintis yang sudah tua serta menjadi media alih teknologi dari ahli rekayasa dan teknisi pesawat era 1980- 1990 kepada generasi muda. (M Zaid Wahyudi)
KOMPAS
31 Desember 2010 -- Penerbangan perintis masih akan menjadi andalan Indonesia untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil, baik yang ada di pegunungan maupun pulau-pulau kecil. Untuk itu, dibutuhkan pesawat komuter yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosioekonomi setempat.
Banyak daerah terpencil di Indonesia yang memiliki landasan pacu pesawat terbang sangat pendek. Lokasi daerah yang berada di punggung gunung, seperti Papua atau pulau-pulau kecil yang sempit, membuat sulit dibangun landasan pacu yang panjang. Bahkan, akibat kendala geografis itu, banyak daerah yang masih sulit dijangkau dengan menggunakan pesawat-pesawat perintis sekalipun.
Saat ini terdapat 72 persen atau 715 bandar udara dan lapangan terbang di Indonesia yang panjang landas pacunya kurang dari 800 meter. Sebanyak 70 persen atau 60 pesawat perintis dengan kapasitas 9-20 penumpang sudah berumur di atas 20 tahun.
Penerbangan perintis itu menghubungkan 89 bandar udara atau lapangan terbang yang ada di 14 provinsi dan melayani 118 rute penerbangan. Setiap tahun, subsidi negara untuk menutupi biaya operasional penerbangan perintis itu mencapai Rp 240 miliar.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar di Jakarta, Selasa (28/12), mengatakan, kebutuhan pesawat berkapasitas 9-20 penumpang di Indonesia saja hingga 20 tahun mendatang mencapai 97 unit untuk penerbangan sipil dan 105 pesawat untuk keperluan khusus.
Pesawat N219
Menjawab kebutuhan akan pesawat kecil yang bisa menyesuaikan dengan berbagai keterbatasan kondisi geografis yang ada, PT Dirgantara Indonesia (DI) mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 penumpang. Pesawat ini dirancang sesederhana mungkin, tetapi tidak mengurangi aspek keselamatan penerbangan.
Direktur Utama PT DI Budi Santoso menyatakan, jika pesawat N219 ini nanti terwujud, akan menjadi pesawat tercanggih di kelasnya. Desain pesawat sejenis rata-rata dibuat pada 1950-an.
Pesawat ini akan menggunakan teknologi era 2000-an. Beberapa kecanggihan yang ada dalam pesawat ini, antara lain, menggunakan desain dan analisis aerodinamik hasil penelitian terbaru, desain pesawat seluruhnya menggunakan komputer, serta penggunaan bahan rangka pesawat yang ringan tetapi tetap kuat.
Selain itu, pesawat juga dilengkapi dengan sistem navigasi penerbangan elektronik berbasis personal computer yang murah dan global positioning system (GPS). Dengan peralatan ini, ketika pesawat menghadapi cuaca buruk, hujan deras, ataupun awan tebal, posisi gunung-gunung yang ada di depan ataupun landasan pacu pesawat tetap dapat terdeteksi.
N219 mampu didaratkan pada landasan berumput sepanjang 600 meter. Adapun pesawat sejenis Casa C-212 hanya bisa mendarat di landasan sepanjang 800 meter, sedangkan DHC-6 Twin Otter bisa mendarat di landasan sepanjang 600 meter, tetapi kapasitas angkutnya lebih kecil.
Mesin pesawat yang menggunakan produk Pratt & Whitney ini dirancang untuk tetap berkinerja baik pada daerah dengan tekanan udara rendah dan suhu tinggi.
”Di pegunungan yang tekanan udaranya rendah dan kondisi suhu tinggi yang membuat kerapatan udara kurang akan mengurangi kinerja mesin. Pengurangan kinerja mesin N219 tidak sedrastis pesawat sejenisnya hingga membuatnya lebih stabil,” ungkap Direktur Aerostruktur PT DI Andi Alisjahbana.
Meski termasuk mesin pesawat generasi lama, Pratt & Whitney dipilih karena lebih banyak teknisi yang memahaminya dan suku cadang banyak tersedia. Jika digunakan mesin pesawat generasi baru, dipastikan perawatannya akan lebih susah dan mahal.
Walau demikian, keamanan pesawat tetap jadi prioritas. Posisi sayap dan mesin yang ada di atas membuat mesin cukup terlindung dari debu atau kerikil saat mendarat. Ban pesawat juga didesain tetap ada di luar pesawat, tak dimasukkan dalam badan pesawat saat terbang sehingga tidak perlu khawatir ban tak keluar saat akan mendarat.
Daya angkut dan jelajah
Kapasitas angkut pesawat juga lebih besar dibandingkan pesawat sejenis, yaitu 2.318 kilogram. Ini akan menjawab keluhan sejumlah penumpang di daerah pedalaman yang sering protes saat barang bawaannya tidak terangkut.
Jarak tempuh maksimal pesawat adalah 1.539 kilometer. Namun, pesawat dirancang untuk terbang beberapa kali (multi hop) pada jarak yang lebih pendek, sesuai karakter penerbangan perintis, tanpa perlu mengisi bahan bakar di setiap pemberhentian. Ini untuk mengantisipasi terbatasnya persediaan bahan bakar di daerah pedalaman.
Bagian dalam pesawat juga mudah diubah dalam waktu singkat untuk disesuaikan dengan kebutuhan, apakah akan mengutamakan angkutan penumpang atau barang. Pengubahan yang cepat ini memungkinkan penggunaan pesawat ini untuk angkutan evakuasi medik dari daerah bencana atau untuk keperluan militer.
”Pesawat ini merupakan jawaban atas cemoohan berbagai pihak bahwa PT DI (dulu Industri Pesawat Terbang Nusantara/IPTN) hanya bisa membuat teknologi tinggi yang tidak bisa diaplikasikan sesuai kebutuhan bangsa,” ungkap Andi.
Pesawat yang kini dalam proses penyelesaian desain awal ini diharapkan dapat diproduksi pada 2013 dengan catatan tidak ada masalah pendanaan dalam pengembangan dan produksinya. Penggunaan pesawat N219 diharapkan dapat menggantikan pesawat-pesawat perintis yang sudah tua serta menjadi media alih teknologi dari ahli rekayasa dan teknisi pesawat era 1980- 1990 kepada generasi muda. (M Zaid Wahyudi)
KOMPAS
Tak Ada Peta Jalan Industri Dirgantara
31 Desember 2010, Jakarta -- Pengembangan industri dirgantara belum menjadi prioritas pemerintah. Hingga kini, pemerintah tidak mempunyai peta jalan pengembangan industri dirgantara. Akibatnya, perkembangan industri bernilai strategis bagi bangsa itu sangat bergantung kepada pasar.
”Industri pesawat tidak bisa dibiarkan tumbuh sesuai mekanisme pasar yang sangat bergantung kepada supply-demand (ketersediaan dan permintaan),” kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Azis Iskandar seusai menyerahkan hasil uji aerodinamika pesawat N219 dari BPPT kepada PT Dirgantara Indonesia (DI).
Pembuatan satu paket pesawat N219 yang cocok digunakan untuk wilayah pedalaman Papua dan pulau kecil karena bisa mendarat di landasan berumput sepanjang 600 meter ini hanya Rp 1 triliun untuk 25 pesawat. Nilai itu, menurut Marzan, sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.200 triliun, subsidi bahan bakar minyak lebih dari Rp 83 triliun, subsidi buku sekitar Rp 15 triliun, atau nilai investasi Jembatan Selat Sunda sekitar Rp 150 triliun.
”Ini bukan hanya soal besaran dana (Rp 1 triliun), tetapi pesawat ini harus dibuat untuk regenerasi engineer (insinyur) pembuat pesawat Indonesia,” katanya.
Mulai pensiun
Direktur Utama PT DI Budi Santoso menambahkan, pesawat N219 ini merupakan jembatan bagi ahli rekayasa pesawat Indonesia. Para ahli rekayasa dan teknisi hasil didikan pelopor industri pesawat terbang Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, pada 1980-1990, akan mulai memasuki masa pensiun.
Generasi pertama pembuat pesawat Indonesia itu pernah mengembangkan pesawat canggih di kelasnya, seperti CN235 dan N250. Agar ilmu yang dimiliki para ahli senior itu dapat diteruskan kepada ahli rekayasa dan teknisi muda, perlu media yang memungkinkan transfer ilmu dan teknologi itu berlangsung.
”Jika regenerasi ini tidak terjadi, kemampuan yang sudah dimiliki akan hilang. Artinya, jika setelah itu Indonesia ingin membangun kembali industri dirgantaranya, Indonesia harus memulai dari nol lagi,” ungkapnya.
Tidak terjadinya transfer teknologi itu dinilai Marzan sebagai kehilangan besar bagi Indonesia. Untuk membangun kembali kemampuan membuat pesawat butuh waktu lama dan biaya yang jauh lebih besar.
Ketiadaan peta jalan (road map) industri dirgantara juga membuat kebutuhan ahli pesawat Indonesia tidak jelas. Semula ahli di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (nama lama PT DI) banyak disuplai oleh alumni Jurusan Teknik Penerbangan (sekarang Program Studi Aeronautika dan Astronautika) Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, para ahli dan teknisi itu juga diisi oleh lulusan Universitas Nurtanio Bandung dan Universitas Suryadarma, Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Setiap tahun, jumlah lulusan dari ITB diperkirakan sekitar 60 orang. Sejak industri dirgantara Indonesia surut akibat krisis ekonomi 1998, banyak alumnus ITB yang memilih bekerja pada maskapai penerbangan. Tanpa ada peta jalan yang jelas, lulusan teknik penerbangan tersebut akan sulit berkembang atau kemampuannya tidak termanfaatkan.
KOMPAS
Thursday, December 30, 2010
Menhan: TNI Masih Kekurangan 275 Ribu Rumah Dinas
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy'ari mencanangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Mabes TNI di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Rusunawa yang akan dibangun ini memiliki luas 6 hektar dengan 2 twin block. (Foto: detikFoto/Aprizal Rahmatullah)
30 Desember 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan, TNI masih kekurangan sekitar 275.000 unit rumah negara/dinas bagi para anggotanya. "Idealnya, kebutuhan rumah negara mencapai sekitar 433 ribu unit, namun saat ini masih kekurangan sekitar 275 ribu unit lagi," kata Purnomo dalam jumpa pers "Refleksi Kinerja Kementerian Pertahanan 2010", di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, Kemhan membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni 90 tahun agar kekurangan kebutuhan rumah negara bisa dicapai karena APBN hanya mampu membangun sebanyak 3.000 unit/tahun. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), sehingga kekurangan rumah negara itu bisa dipenuhi dalam waktu yang lebih singkat.
"Dengan kerja sama tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kekurangan rumah negara itu bisa dipersingkat. Dari 90 tahun menjadi 50 tahun karena dapat penambahan sekitar 2.000 unit rumah/tahun," katanya.
Tak hanya itu, pada 2011 Kemhan juga akan bekerja sama dengan Menpera akan membangun sekitar 33 Twin Block Rumah Susun Sewa dengan pengadaan 1.000 unit rumah bagi prajurit TNI yang ada di perbatasan hingga tahun 2014. Ia menjelaskan, saat ini tiap angkatan sudah ada tabungan perumahan, sehingga diharapkan bagi anggota TNI yang belum memiliki rumah pribadi bisa menyiapkannya sebelum pensiun.
Kemhan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI pada 2010 dengan menaikkan tunjangan lauk-pauk dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu/hari. "Tunjangan remunerasi yang diberlakukan per Juli 2010 juga telah dicairkan pada akhir Desember 2010 dan diberikan secara rapel" katanya.
Pemerintah juga sudah memberikan tunjangan khusus bagi prajurit yang ada di pulau-pulau terluar. Di pulau yang tidak ada penduduknya tunjangannya sekitar 150 persen gaji, yang ada penduduknya 100 persen gaji. "Di perbatasan 75 persen gaji dan patroli temporer 50 persen gaji," katanya.
Republika
30 Desember 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan, TNI masih kekurangan sekitar 275.000 unit rumah negara/dinas bagi para anggotanya. "Idealnya, kebutuhan rumah negara mencapai sekitar 433 ribu unit, namun saat ini masih kekurangan sekitar 275 ribu unit lagi," kata Purnomo dalam jumpa pers "Refleksi Kinerja Kementerian Pertahanan 2010", di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, Kemhan membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni 90 tahun agar kekurangan kebutuhan rumah negara bisa dicapai karena APBN hanya mampu membangun sebanyak 3.000 unit/tahun. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), sehingga kekurangan rumah negara itu bisa dipenuhi dalam waktu yang lebih singkat.
"Dengan kerja sama tersebut, waktu yang dibutuhkan untuk membangun kekurangan rumah negara itu bisa dipersingkat. Dari 90 tahun menjadi 50 tahun karena dapat penambahan sekitar 2.000 unit rumah/tahun," katanya.
Tak hanya itu, pada 2011 Kemhan juga akan bekerja sama dengan Menpera akan membangun sekitar 33 Twin Block Rumah Susun Sewa dengan pengadaan 1.000 unit rumah bagi prajurit TNI yang ada di perbatasan hingga tahun 2014. Ia menjelaskan, saat ini tiap angkatan sudah ada tabungan perumahan, sehingga diharapkan bagi anggota TNI yang belum memiliki rumah pribadi bisa menyiapkannya sebelum pensiun.
Kemhan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI pada 2010 dengan menaikkan tunjangan lauk-pauk dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu/hari. "Tunjangan remunerasi yang diberlakukan per Juli 2010 juga telah dicairkan pada akhir Desember 2010 dan diberikan secara rapel" katanya.
Pemerintah juga sudah memberikan tunjangan khusus bagi prajurit yang ada di pulau-pulau terluar. Di pulau yang tidak ada penduduknya tunjangannya sekitar 150 persen gaji, yang ada penduduknya 100 persen gaji. "Di perbatasan 75 persen gaji dan patroli temporer 50 persen gaji," katanya.
Republika
Anggaran Pertahanan 2011 Naik 10,72 Persen
30 Desember 2010, Jakarta -- Pemerintah berencana menaikkan anggaran pertahanan tahun 2011 sebesar 10,72 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp47,5 triliun. Porsi tersebut sama dengan 3,86 persen dari APBN 2011.
"Anggaran pertahanan tahun depan sebesar Rp47,5 triliun atau naik 10,72 persen dari tahun lalu. Tahun lalu hanya Rp42,9 triliun. Ini berarti alokasi pertahanan kita di tahun 2011 sebesar 3,86 persen dari APBN," terang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ketika ditemui di kantornya di Jakarta, (30/12).
Untuk diketahui, APBN 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun. Sekitar Rp47,5 triliun tersebut sudah termasuk tambahan anggaran sebesar Rp2,4 miliar pada tahun anggaran 2010. Kebutuhan anggaran pertahanan menurut Rencana Strategis (Restra) 2010-2014 akan mencapai Rp279,8 triliun.
Kenaikan anggaran untuk Restra tersebut akan difokuskan pada enam bidang. "Prioritas kita adalah pengembangan kekuatan minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan laut, peningkatan rasa aman,modernisasi keamanan nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan," ujar Purnomo.
Menurut pengamat militer dari Imparsial Al Araf, kenaikan tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan sistem pertahanan. Namun pihaknya cukup mengapresiasi kenaikan tersebut sebagai bukti meningkatnya perhatian pemerintah atas anggaran pertahanan.
MI.com
Menhan Serahkan Heli Puma ke TNI AU
Dirjen Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda Susilo (2 kanan) disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), Danlanud Atang Sanjaja Marsekal Muda Sunaryo (2 kiri), Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat (3 kiri) dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso (kanan) menantangani surat serah terima Helicopter NAS-332 Super Puma di Lanud Atang Sandjaya, Bogor, Jabar, Kamis (30/12). Departemen Pertahanan menyerahkan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sanjaja Bogor yang merupakan salah satu dari sembilan unit Super Puma yang dipesan pada pada PT DI sebagai upaya menggunakan produk dalam negeri untuk memperkuat pertahanan Indonesia. (Foto: ANTARA/Jafkhairi/ss/nz/10)
30 Desember 2010, Bogor -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang, yang telah diselesaikan oleh PT Dirgantara Indonesia.
"Rencananya ada sembilan unit Super Puma, namun saat ini kita sudah punya tujuh unit Helikopter Super Puma, termasuk satu unit yang diserahkan ini. Dua unit lagi sedang diselesaikan oleh PT DI," kata Purnomo dalam acara penyerahan Helikopter Super Puma di Lanud Atang Sendjaja, Bogor.
Menurut dia, enam unit yang sebelumnya sudah dibuat oleh PT DI, empat unit diantaranya digunakan untuk SAR dan dua unit lagi untuk VVIP.
Ia mengatakan, pihaknya menggandeng PT DI dalam pembuatan Helikopter tersebut karena pihaknya berupaya menggunakan produk dalam negeri dalam memperkuat pertahanan Indonesia.
(Foto: MI/Dede Susianti/ip)
Menurut Menhan, penyediaan Helikopter Super Puma itu dalam meningkatkan kemampuan pertahanan, bahkan pada 2010 ini telah disusun cetak biru pertahanan (Minimum Essential Force/MEF) yang berisi tentang kebutuhan kekuatan dari alutsista pertahanan Indonesia hingga tahun 2024.
"Baik kekuatan satuan operasional, persenjataan dan anggarannya. Oleh karena itu, dalam rapim yang digelar pada 6 Januari 2011 di Kemhan, saya minta jajaran TNI untuk melakukan review kembali, jangan ada sampai yang tertinggal dalam pembangunan alutsista kita," tuturnya.
Skuadron udara 8 Atang Sendjaja memiliki delapan unit Helikopter SA-330 Puma dan dalam rencana MEF akan diperkuat pula dengan Helikopter EC-725 sejumlah 16 unit.
Spesifikasi umum NAS-332 Super Puma, yakni kru dua orang, penumpang 18 hingga 24 orang, yang memiliki panjang 16,9 meter dengan berat 4.460 kg dan kecepatan maksimum 278 km/jam dengan ketinggian terbang lebih dari 7.200 meter atau 19.750 kaki.
ANTARA News
30 Desember 2010, Bogor -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang, yang telah diselesaikan oleh PT Dirgantara Indonesia.
"Rencananya ada sembilan unit Super Puma, namun saat ini kita sudah punya tujuh unit Helikopter Super Puma, termasuk satu unit yang diserahkan ini. Dua unit lagi sedang diselesaikan oleh PT DI," kata Purnomo dalam acara penyerahan Helikopter Super Puma di Lanud Atang Sendjaja, Bogor.
Menurut dia, enam unit yang sebelumnya sudah dibuat oleh PT DI, empat unit diantaranya digunakan untuk SAR dan dua unit lagi untuk VVIP.
Ia mengatakan, pihaknya menggandeng PT DI dalam pembuatan Helikopter tersebut karena pihaknya berupaya menggunakan produk dalam negeri dalam memperkuat pertahanan Indonesia.
(Foto: MI/Dede Susianti/ip)
Menurut Menhan, penyediaan Helikopter Super Puma itu dalam meningkatkan kemampuan pertahanan, bahkan pada 2010 ini telah disusun cetak biru pertahanan (Minimum Essential Force/MEF) yang berisi tentang kebutuhan kekuatan dari alutsista pertahanan Indonesia hingga tahun 2024.
"Baik kekuatan satuan operasional, persenjataan dan anggarannya. Oleh karena itu, dalam rapim yang digelar pada 6 Januari 2011 di Kemhan, saya minta jajaran TNI untuk melakukan review kembali, jangan ada sampai yang tertinggal dalam pembangunan alutsista kita," tuturnya.
Skuadron udara 8 Atang Sendjaja memiliki delapan unit Helikopter SA-330 Puma dan dalam rencana MEF akan diperkuat pula dengan Helikopter EC-725 sejumlah 16 unit.
Spesifikasi umum NAS-332 Super Puma, yakni kru dua orang, penumpang 18 hingga 24 orang, yang memiliki panjang 16,9 meter dengan berat 4.460 kg dan kecepatan maksimum 278 km/jam dengan ketinggian terbang lebih dari 7.200 meter atau 19.750 kaki.
ANTARA News
Menhan: Kinerja Kemhan 2010 Capai Target
30 Desember 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa kinerja Kementerian Pertahanan pada 2010 telah mencapai target sesuai dengan desain Rencana dan Strategi Pertahanan Negara.
"Program yang dipatok pemerintah dan dipantau oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), tercapai semua," kata Purnomo dalam jumpa pers "Refleksi Kinerja Kementerian Pertahanan 2010" di Kantor Kemhan di Jakarta Pusat, Kamis.
Target yang telah sesuai dengan desain Rencana dan Strategi Pertahanan Negara 2010-2014 itu antara lain, optimalisasi penggunaan alutsista produksi dalam negeri, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyusunan draft RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan RUU Keamanan Nasional, serta pemberian tunjangan khusus prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar dan perbatasan.
Menurut dia, pada tahun pertama kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Kemhan bertugas untuk menjalankan tiga hal yaitu menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, dan menjaga keselamatan bangsa.
"Kami fokus pada kesejahteraan rakyat dan fokus pada ekonomi yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Tema kita adalah pengelolaan kebijakan pertahanan negara pro kesejahteraan," papar Purnomo.
Di bidang legislasi, seluruh RUU bidang pertahanan negara tekah masuk dalam prolegnas Tahun 2010-2014 dan RUU Komponen Cadangan (Komcad) yang masuk dalam prioritas utama.
"Kemhan juga telah menyelesaikan dua RUU Keamanan Nasional dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan. Kedua RUU ini masuk dalam prioritas, termasuk RUU Rahasia Negara," katanya.
Dalam bidang kerja sama, Kemhan juga mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal peningkatan kerja sama pertahanan dan dibukanya hubungan kerja sama yang melibatkan Kopassus.
"Kemhan juga menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam, Pakistan, dan Korea Selatan. Dengan Korea Selatan, kita kerja sama dalam produksi dan pemasaran proyek pengembangan jet tempur KF-X atau F-33," ujar Purnomo.
Kemhan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI pada 2010 dengan menaikkan tunjangan lauk-pauk dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu/hari.
"Tunjangan remunerasi yang diberlakukan per Juli 2010 juga telah dicairkan pada akhir Desember 2010 dan diberikan secara rapel" katanya.
Purnomo menambahkan, Kemhan juga tengah menyelesaikan MoU dengan Kementerian Kesehatan agar prajurit TNI dapat berobat dan memeriksakan kesehatannya di Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dengan mendapatkan tambahan dua persen tunjangan kesehatan dari gaji pokok.
ANTARA News
Kopaska Lakukan Raid Demolision
30 Desember 2010, Surabaya -- Siswa Sekolah Pasukan Katak (Sepaska) yang berada dibawah Psat pendidikan Khusus (Pusdiksus) Komando Pengembangan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Surabya melakukan serangkaian latihan penghancuran sasaran (Raid Demolisi) didaerah basis Koarmatim Kamis (30/12).
Kegiatan yang diikuti 19 siswa Dikpaska TNI AL angkatan 34 itu merupakan tahapan program latihan yang dijalani secara berkelanjutan. Perjalanan menuju tempat keberadaan musuh melalui medan yang sangat sulit ditempuh berupa hutan dan rawa-rawa membutuhkan kemampuan setiap personel dalam menguasai medan.
Guna mempercepat gerakan menuju sasaran, kedua tim dari siswa Kopaska menggunakan peta darat (Topo Grafi), penunjuk arah (kompas) serta alat deteksi Global Posision Sistem (GPS) yang digunakan untuk mengetahui posisi keberadaan mereka.
Peralatan semacam GPS saat ini merupakan sarana penunjang bagi setiap satuan-satuan Khusus TNI. Kemampuan dalam membaca peta dan posisi merupakan salah satu Ilmu Medan Membaca Peta (Immp) yang digunakan setiap pasukan dalam suatu operasi perburuan musuh yang berada didaerah hutan.
Saat perburuan tersebut setiap personel sangat memerlukan kerahasiaan setiap gerak langkahnya, oleh karena itu mereka selalu menggunakan penyamaran wajah dan perlengkapan yang mereka bawa. Di saat target sudah mulai dekat dua tim pasukan khusus itu segera membentuk strategi raid demolision, saat musuh tidak menyadari kedatangannya mereka langsung menyerbu dan menghancurkan pasukan musuh dan sarana yang dimiliki dengan meledakkanya.
Dispenarmatim
Lanud Blimbingsari Banyuwangi Dibuka
Seorang petugas memberikan aba-aba saat pesawat Grand Caravan milik maskapai penerbangan Sky Aviation dalam penerbangan perdana di Bandara Blimbingsari, Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (29/12). Penerbangan perdana tersebut melayani rute Banyuwangi - Surabaya dengan harga tiket Rp. 700.000, dan Banyuwangi - Denpasar dengan harga tiket Rp 400.000 . (Foto: ANTARA/Seno S./ama/10)
30 Desember 2010, Banyuwangi -- Setelah sempat tertunda beberapa tahun, akhirnya lapangan udara (Lanud) Blimbingsari Banyuwangi, Jawa Timur, yangmerupakan kebanggaan masyarakat setempat, resmi dibuka dan siap dioperasikan, Rabu (29/12). Lanud yang menghabiskan dana sekitar Rp 26 miliar itu memiliki panjang landasan pacu 1.400 meter dan lebar 30 meter.
Pada penerbangan pertama, di lanud yang masih belum memiliki nama itu akan dioperasikan pesawat grand caravan berkapasitas penumpang sembilan orang. Pesawat bermesin tunggal itu akan dioperasikan selama satu bulan.
Surya
30 Desember 2010, Banyuwangi -- Setelah sempat tertunda beberapa tahun, akhirnya lapangan udara (Lanud) Blimbingsari Banyuwangi, Jawa Timur, yangmerupakan kebanggaan masyarakat setempat, resmi dibuka dan siap dioperasikan, Rabu (29/12). Lanud yang menghabiskan dana sekitar Rp 26 miliar itu memiliki panjang landasan pacu 1.400 meter dan lebar 30 meter.
Pada penerbangan pertama, di lanud yang masih belum memiliki nama itu akan dioperasikan pesawat grand caravan berkapasitas penumpang sembilan orang. Pesawat bermesin tunggal itu akan dioperasikan selama satu bulan.
Surya
Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir Diganti
Upacara serah terima jabatan ini dipimpin oleh Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington. (Foto: Koptu Mar Budi Abdillah/Pen Pasmar-1)
30 Desember 2010, Surabaya -- Komandan Batalyon Taifib-1 (Pengintai Amfibi 1) Marinir, Mayor Marinir Kresno Pratowo, Kamis, digantikan oleh Mayor Marinir Bambang Wahyuono.
Pergantian itu berlangsung dalam serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington di lapangan Yontaifib-1 Marinir, Karangpilang, Surabaya.
Mayor Marinir Kresno Pratowo akan menempati jabatan baru sebagai Wadan Yonif-1 Mar, sedangkan Letkol Marinir Bambang Wahyuono sebelumnya menjabat sebagai Wadan Yonif-4 Marinir Jakarta, lalu mengikuti Dik Reg Seskoal XLVIII tahun 2010.
Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 mengatakan Batalyon Taifib-1 Marinir adalah Komando Pelaksana Pasmar-1 yang mempunyai tugas sebagai pasukan khusus TNI.
Oleh karena itu, Batalyon Taifib-1 Marinir memiliki tugas yang sangat berat dan mengandung risiko yang sangat tinggi, serta dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, inovasi serta dedikasi tinggi melaksanakan berbagai latihan.
"Kita patut bersyukur bahwa dari waktu ke waktu, Batalyon Taifib-1 Marinir telah mampu melaksanakan tugas sesuai tuntutan yang berkembang, walaupun dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada," katanya.
Namun, katanya, Batalyon Taifib-1 Marinir tetap mampu menggelar kekuatan sesuai dengan komitmen pimpinan.
Di akhir sambutan, Danpasmar-1 menyampaikan empat pesan sebagai pedoman yakni bentengi seluruh prajurit dan keluarga besar Batalyon Taifib-1 Marinir dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pesan lainnya, upayakan inovasi dan kreatifitas yang cerdas untuk menciptakan model latihan yang menantang, sehingga mampu menciptakan naluri tempur prajurit yang siap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
Selanjutnya, ia berpesan agar kesiapan alutsista ditingkatkan agar siap bila setiap saat digunakan mengemban tugas TNI/TNI AL khususnya Korps Marinir.
"Yang juga penting adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menggali potensi yang ada untuk menciptakan improvisasi yang baru guna mengembangkan Batalyon Taifib-1 Marinir yang lebih baik," katanya.
Komandan Pasmar-1, Brigjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington melakukan pemeriksaan pasukan, di hadapan sejumlah anggota Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (30/12). Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir diserah terimakan dari Mayor Mar Kresno Pratowo kepada Mayor Mar Bambang Wahyuono. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/10)
Sejumlah anggota Tim Selam Tempur (Combat Swimmer) Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, mengikuti upacara saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jatim, Kamis (30/12). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/10)
Sejumlah anggota Tim Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, mengikuti upacara saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (30/12). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/10)
ANTARA Jatim
30 Desember 2010, Surabaya -- Komandan Batalyon Taifib-1 (Pengintai Amfibi 1) Marinir, Mayor Marinir Kresno Pratowo, Kamis, digantikan oleh Mayor Marinir Bambang Wahyuono.
Pergantian itu berlangsung dalam serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington di lapangan Yontaifib-1 Marinir, Karangpilang, Surabaya.
Mayor Marinir Kresno Pratowo akan menempati jabatan baru sebagai Wadan Yonif-1 Mar, sedangkan Letkol Marinir Bambang Wahyuono sebelumnya menjabat sebagai Wadan Yonif-4 Marinir Jakarta, lalu mengikuti Dik Reg Seskoal XLVIII tahun 2010.
Dalam amanatnya, Komandan Pasmar-1 mengatakan Batalyon Taifib-1 Marinir adalah Komando Pelaksana Pasmar-1 yang mempunyai tugas sebagai pasukan khusus TNI.
Oleh karena itu, Batalyon Taifib-1 Marinir memiliki tugas yang sangat berat dan mengandung risiko yang sangat tinggi, serta dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, inovasi serta dedikasi tinggi melaksanakan berbagai latihan.
"Kita patut bersyukur bahwa dari waktu ke waktu, Batalyon Taifib-1 Marinir telah mampu melaksanakan tugas sesuai tuntutan yang berkembang, walaupun dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada," katanya.
Namun, katanya, Batalyon Taifib-1 Marinir tetap mampu menggelar kekuatan sesuai dengan komitmen pimpinan.
Di akhir sambutan, Danpasmar-1 menyampaikan empat pesan sebagai pedoman yakni bentengi seluruh prajurit dan keluarga besar Batalyon Taifib-1 Marinir dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pesan lainnya, upayakan inovasi dan kreatifitas yang cerdas untuk menciptakan model latihan yang menantang, sehingga mampu menciptakan naluri tempur prajurit yang siap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
Selanjutnya, ia berpesan agar kesiapan alutsista ditingkatkan agar siap bila setiap saat digunakan mengemban tugas TNI/TNI AL khususnya Korps Marinir.
"Yang juga penting adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif dan menggali potensi yang ada untuk menciptakan improvisasi yang baru guna mengembangkan Batalyon Taifib-1 Marinir yang lebih baik," katanya.
Komandan Pasmar-1, Brigjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington melakukan pemeriksaan pasukan, di hadapan sejumlah anggota Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (30/12). Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir diserah terimakan dari Mayor Mar Kresno Pratowo kepada Mayor Mar Bambang Wahyuono. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/10)
Sejumlah anggota Tim Selam Tempur (Combat Swimmer) Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, mengikuti upacara saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jatim, Kamis (30/12). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/10)
Sejumlah anggota Tim Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, mengikuti upacara saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (30/12). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/10)
ANTARA Jatim
Lockheed dan Austal Akan Bangun 20 LCS AL AS
Littoral combat ship USS Freedom (LCS 1). (Photo: U.S. Navy/Lt. Ed Early/Released)>
30 Desember 2010 -- Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan kontrak pembuatan 20 kapal perang jenis Littoral Combat Ships (LCS) pada Lockheed Martin dan Austal.
Austal dalam situsnya mengumumkan Austal divisi Amerika Serikat mendapatkan kontrak senilai 432,1 juta dolar untuk membuat satu LCS kelas Independence. Kontrak termasuk opsi pembuatan 9 kapal lagi dalam kurun waktu lima tahun.
Konstruksi LCS pertama dimulai awal 2012 dan dijadwalkan dikirimkan 2015.
Badan kapal dibuat dari alumunium akan dibangun di galangan kapal Austal AS di Mobile, Alabama.
Pada Oktober 2005, Austal sebagai bagian dari tim LCS General Dynamics, salah satu dari dua pemenang tender pembangunan LCS, USS Independence (LCS 2) kemudian diikuti kontrak kedua USS Coronado (LCS 4) pada Mei 2009.
Helikopter ditempatkan di dek belakang USS USS Freedom (LCS 1). (Foto: U.S. Navy/Lt. Ed Early/Released)
Lockheed Martin mengumumkan juga dalam situsnya, mendapatkan kontrak senilai 437 juta dolar untuk membangun satu LCS, disertai 9 kapal lagi. Jika seluruh opsi diperoleh, keseluruhan kontrak mencapai 3,6 milyar dolar.
Sebelumnya, Lockheed Martin telah menyerahkan LCS pertama USS Freedom (LCS 1) dan segera menyelesaikan LCS ketiga USS Fort Worth (LCS 3). AL AS mengoperasikan USS Freedom sejak 2008, telah diikutkan dalam latihan maritim terbesar di dunia Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC).
Lockheed Martin akan membangun kapal berlunas tunggal sedangkan Austal berlunas tiga (trimaran), keduanya berbobot 3000 ton, mempunyai kecepatan maksimal 40 knot (74 km/jam) serta mampu membawa satu helikopter.
AL AS mencanangkan pembelian hingga 55 LCS pada 2002.
Berita HanKam
30 Desember 2010 -- Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan kontrak pembuatan 20 kapal perang jenis Littoral Combat Ships (LCS) pada Lockheed Martin dan Austal.
Austal dalam situsnya mengumumkan Austal divisi Amerika Serikat mendapatkan kontrak senilai 432,1 juta dolar untuk membuat satu LCS kelas Independence. Kontrak termasuk opsi pembuatan 9 kapal lagi dalam kurun waktu lima tahun.
Konstruksi LCS pertama dimulai awal 2012 dan dijadwalkan dikirimkan 2015.
Badan kapal dibuat dari alumunium akan dibangun di galangan kapal Austal AS di Mobile, Alabama.
Pada Oktober 2005, Austal sebagai bagian dari tim LCS General Dynamics, salah satu dari dua pemenang tender pembangunan LCS, USS Independence (LCS 2) kemudian diikuti kontrak kedua USS Coronado (LCS 4) pada Mei 2009.
Helikopter ditempatkan di dek belakang USS USS Freedom (LCS 1). (Foto: U.S. Navy/Lt. Ed Early/Released)
Lockheed Martin mengumumkan juga dalam situsnya, mendapatkan kontrak senilai 437 juta dolar untuk membangun satu LCS, disertai 9 kapal lagi. Jika seluruh opsi diperoleh, keseluruhan kontrak mencapai 3,6 milyar dolar.
Sebelumnya, Lockheed Martin telah menyerahkan LCS pertama USS Freedom (LCS 1) dan segera menyelesaikan LCS ketiga USS Fort Worth (LCS 3). AL AS mengoperasikan USS Freedom sejak 2008, telah diikutkan dalam latihan maritim terbesar di dunia Rim of the Pacific Exercise (RIMPAC).
Lockheed Martin akan membangun kapal berlunas tunggal sedangkan Austal berlunas tiga (trimaran), keduanya berbobot 3000 ton, mempunyai kecepatan maksimal 40 knot (74 km/jam) serta mampu membawa satu helikopter.
AL AS mencanangkan pembelian hingga 55 LCS pada 2002.
Berita HanKam
BPPT Serahkan Hasil Uji Aerodinamika Model Pesud N-219
28 Desember 2010 -- “Secara geografis, Indonesia memiliki banyak perbukitan dan pegunungan dengan banyak kepulauan. Banyak diantara pulau-pulau tersebut yang belum terhubungkan dengan transportasi, baik darat maupun laut. Kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain harus dicarikan solusinya, salah satunya adalah dengan transportasi udara”, kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dalam acara Serah Terima Hasil Uji Aerodinamika Model Pesawat Udara N219 dari BPPT ke PT Dirgantara Indonesia, di BPPT siang tadi (28/12).
Pesawat N219, merupakan pesawat udara tipe commuter berkapasitas 19 orang yang dirancang sesuai kondisi dan fasilitas bandar udara di pedalaman Indonesia. Sejak 2007, BPPT dan PT Dirgantara Indonesia telah bekerjasama dalam membuat model uji aerodinamika N219 skala 1:6,3.
Ditahun 2008, dilakukan pula pengujian model aerodinamika di terowongan angin sirkuit tertutup di Laboratorium Aero Gas dan Getaran BPPT, Serpong. Pada tahun yang sama juga dilakukan perancangan peralatan uji ditching (pendaratan di air) di Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika BPPT, Surabaya. Dilanjutkan dengan perancangan sistem Pesawat N219 di tahun 2009 lalu.
Sesaat setelah melakukan penandatanganan berita acara dan serah terima data hasil uji, Kepala BPPT, Marzan A Iskandar mengatakan bahwa Pesawat N219 betul-betul dibuat dan rancang berdasarkan karakteristik geografis Indonesia. “Berdasarkan hasil penelitian PT Dirgantara Indonesia dan Kementerian Perindustrian, kebutuhan pesawat kapasitas 19 mencapai 97 pesawat untuk versi sipil dan 105 pesawat untuk versi special mission”.
Menurut Direktur Aero Structure PT Dirgantara Indonesia, Andi Alisyahbana, aplikasi yang diterapkan di Pesawat N219 sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. “Pesawat ini kami rancang sedemikian rupa agar comfort dan manuverable. Selain itu, pesawat ini juga didesain agar mampu membawa bahan bakar banyak, hal ini didasari pada kondisi lapangan udara di daerah dimana tidak semua lapangan udara memiliki bahan bakar”.
“Dengan penerapan Sistem Inovasi Nasional, BPPT berupaya semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan sumberdaya nasional maupun daerah yang berkompeten, baik dari industri, pemakai maupun lembaga litbang dan perguruan tinggi. Untuk terwujudnya peningkatan daya saing industri nasional”, tambah Kepala BPPT.
BPPT
Taifib Gelar Latihan Jungle Command
29 Desember 2010, Surabaya -- Sejumlah anggota tim komando hutan (jungle command) Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir yang dilengkapi senjata api laras panjang standar Sniper, Truvello kaliber 12,7mm, melakukan parameter tempur saat latihan di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Rabu (29/12). Latihan yang bertujuan untuk mengasah kemampuan tempur anggota pasukan khusus Taifib Marinir tersebut, selain untuk mempertahankan kedaulatan NKRI juga untuk operasi non militer seperti penanganan bencana. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/10)
TNI Gelar Sidang ke-8 HLC Malindo
Sidang ke-8 HLC Malindo ini dipimpin oleh Ketua Bersama, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jen Tan Sri Dato' Sri Azizan bin Hj Ariffin TUDM. (Foto: Puspen TNI)
29 Desember 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan Sidang ke-8 High Level Committee Malaysia – Indonesia (HLC Malindo), Rabu (29/12) di Jakarta. Sidang ke-8 HLC Malindo dipimpim oleh Ketua Bersama (Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jen Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Hj Ariffin TUDM).
Sidang ke-8 HLC Malindo merupakan kelanjutan dari Sidang ke-7 HLC Malindo yang telah dilaksanakan di Kuala Lumpur tanggal 20 November 2009 dan telah menyepakati beberapa program kerjasama untuk dilaksanakan. Delegasi Indonesia berjumlah 29 orang, dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. Sedangkan delegasi Malaysia berjumlah 26 orang dipimpin oleh Panglima ATM (Angkatan Tentera Malaysia), Jen Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Hj Ariffin TUDM.
Pada pembukaan Sidang ke-8 HLC Malindo, Panglima TNI menyampaikan bahwa secara geografis letak Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan dan dibatasi oleh garis perbatasan darat dan laut. Sebagai negara tetangga dekat, kedua negara senantiasa melakukan interaksi yang sangat intens dan tanpa disadari terkadang dalam interaksi tersebut timbul kesalah pengertian atau kesalah pahaman, khususnya yang berkaitan dengan sejumlah isu perbatasan yang belum memiliki ketegasan penyelesaian bahkan terkadang diperburuk oleh pemberitaan media yang cenderung provokatif.
Menyikapi hal tersebut, Laksamana TNI Agus Suhartono berharap kedua negara dapat senantiasa mencermati hal-hal tersebut secara seksama dan hati-hati dengan pikiran jernih dan diputuskan dengan pertimbangan yang komprehensif. Lebih jauh wadah HLC diharapkan dapat memainkan peran positif dalam mendorong penyelesaian masalah yang mungkin timbul, misalnya ketegasan penyelesaian perbatasan, batas negara dan penerapan aturan-aturan lainnya yang diharapkan dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar masyarakat kedua negara.
Pada pembukaan Sidang ke-8 HLC Malindo ini, Panglima TNI menyampaikan bahwa secara geografis letak Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan dan dibatasi oleh garis perbatasan darat dan laut. (Puspen TNI).
Sidang ke-8 HLC Malindo kali ini adalah untuk mengevaluasi program kerja yang telah dan sedang dilaksanakan serta kemajuan yang dicapai pada periode November 2009 s.d. Desember 2010 dari berbagai bidang, yaitu : Bidang Operasi, Bidang Latihan, Bidang Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dan Bidang Sosio Ekonomi. Serta membicarakan rencana kalender kegiatan HLC Malindo dan badan-badan di bawahnya untuk tahun 2011.
Berbagai kegiatan di bidang operasi yang telah dilaksanakan oleh angkatan bersenjata dari kedua negara tersebut adalah mengamankan perbatasan wilayah darat kedua negara dengan melaksanakan patroli terkoordinasi di perbatasan dan pertukaran informasi; melaksanakan operasi pengawasan dan pengamanan bersama di pos gabungan dengan kekuatan yang ada; dan mengamankan wilayah perbatasan perairan Malaysia-Indonesia dengan melaksanakan patroli terkoordinasi di perairan antara Belawan/Indonesia dengan Penang/Malaysia.
Untuk mengamankan perbatasan wilayah udara Indonesia-Malaysia, Angkatan Udara kedua negara telah melaksanakan kegiatan Operasi Pertahanan Udara Terkoordinasi. Selain itu juga dilakukan tindakan pencegahan, pengawasan bersama dan mengatasi masalah-masalah kriminal, penegakan hukum di sepanjang perbatasan wilayah perairan Indonesia-Malaysia yang dilakukan secara terpadu oleh unsur-unsur Angkatan Laut, Polisi Perairan, Perikanan, Bea Cukai/Kastam, Perhubungan Laut dari kedua negara. Untuk bidang Soseo Ekonomi, kedua negara telah melaksanakan kegiatan rapat Kelompok Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo tingkat pusat maupun daerah.
Di bidang latihan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh angkatan bersenjata kedua negara yaitu melaksanakan kegiatan sidang JKLB (Jawatan Kuasa Latihan Bersama ) maupun badan-badan di bawahnya, sedangkan untuk kegiatan di lapangan melaksanakan LATGABMA MALINDO DARSASA 7AB/2010. Masing-masing angkatan juga telah melaksanakan latihan antara lain Latma Kekar Malindo (Darat), Latma Malindo Jaya (Laut) dan Latma Elang Malindo (Udara).
Disamping itu juga melaksanakan kunjungan, pertukaran personel, pertukaran kadet dan pendidikan/kursus. Sedangkan di bidang JPCC berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Melaksanakan patroli bersama Ditpolair Polda dengan Polis Marin Kontinjen, guna menjamin keamanan di wilayah perbatasan perairan bersama; melaksanakan patroli terpadu dalam rangka menjamin keamanan perbatasan darat ; melaksanakan pertukaran informasi dalam membahas kasus-kasus yang sering terjadi dan antisipasinya di wilayah perbatasan serta melaksanakan penanganan kasus kejahatan.
Mulai tahun 2009, sidang ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan tempat secara bergantian di Indonesia atau di Malaysia dipimpin oleh Panglima TNI dan Panglima ATM. Topik bahasan dalam sidang ini adalah menerima laporan dari COCC (Coordinated Operations Control Committee), JKLB, SOSEK dan JPCC, selanjutnya mengevaluasi dan menetapkan arahan kepada ke empat komite tersebut sebagai penjabaran dari arahan Ketua Bersama GBC (General Border Committee) Malindo dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan ke dua negara.
Authentikasi :
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Si, M.Sc, MA.
29 Desember 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan Sidang ke-8 High Level Committee Malaysia – Indonesia (HLC Malindo), Rabu (29/12) di Jakarta. Sidang ke-8 HLC Malindo dipimpim oleh Ketua Bersama (Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dan Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jen Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Hj Ariffin TUDM).
Sidang ke-8 HLC Malindo merupakan kelanjutan dari Sidang ke-7 HLC Malindo yang telah dilaksanakan di Kuala Lumpur tanggal 20 November 2009 dan telah menyepakati beberapa program kerjasama untuk dilaksanakan. Delegasi Indonesia berjumlah 29 orang, dipimpin oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. Sedangkan delegasi Malaysia berjumlah 26 orang dipimpin oleh Panglima ATM (Angkatan Tentera Malaysia), Jen Tan Sri Dato’ Sri Azizan bin Hj Ariffin TUDM.
Pada pembukaan Sidang ke-8 HLC Malindo, Panglima TNI menyampaikan bahwa secara geografis letak Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan dan dibatasi oleh garis perbatasan darat dan laut. Sebagai negara tetangga dekat, kedua negara senantiasa melakukan interaksi yang sangat intens dan tanpa disadari terkadang dalam interaksi tersebut timbul kesalah pengertian atau kesalah pahaman, khususnya yang berkaitan dengan sejumlah isu perbatasan yang belum memiliki ketegasan penyelesaian bahkan terkadang diperburuk oleh pemberitaan media yang cenderung provokatif.
Menyikapi hal tersebut, Laksamana TNI Agus Suhartono berharap kedua negara dapat senantiasa mencermati hal-hal tersebut secara seksama dan hati-hati dengan pikiran jernih dan diputuskan dengan pertimbangan yang komprehensif. Lebih jauh wadah HLC diharapkan dapat memainkan peran positif dalam mendorong penyelesaian masalah yang mungkin timbul, misalnya ketegasan penyelesaian perbatasan, batas negara dan penerapan aturan-aturan lainnya yang diharapkan dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antar masyarakat kedua negara.
Pada pembukaan Sidang ke-8 HLC Malindo ini, Panglima TNI menyampaikan bahwa secara geografis letak Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan dan dibatasi oleh garis perbatasan darat dan laut. (Puspen TNI).
Sidang ke-8 HLC Malindo kali ini adalah untuk mengevaluasi program kerja yang telah dan sedang dilaksanakan serta kemajuan yang dicapai pada periode November 2009 s.d. Desember 2010 dari berbagai bidang, yaitu : Bidang Operasi, Bidang Latihan, Bidang Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dan Bidang Sosio Ekonomi. Serta membicarakan rencana kalender kegiatan HLC Malindo dan badan-badan di bawahnya untuk tahun 2011.
Berbagai kegiatan di bidang operasi yang telah dilaksanakan oleh angkatan bersenjata dari kedua negara tersebut adalah mengamankan perbatasan wilayah darat kedua negara dengan melaksanakan patroli terkoordinasi di perbatasan dan pertukaran informasi; melaksanakan operasi pengawasan dan pengamanan bersama di pos gabungan dengan kekuatan yang ada; dan mengamankan wilayah perbatasan perairan Malaysia-Indonesia dengan melaksanakan patroli terkoordinasi di perairan antara Belawan/Indonesia dengan Penang/Malaysia.
Untuk mengamankan perbatasan wilayah udara Indonesia-Malaysia, Angkatan Udara kedua negara telah melaksanakan kegiatan Operasi Pertahanan Udara Terkoordinasi. Selain itu juga dilakukan tindakan pencegahan, pengawasan bersama dan mengatasi masalah-masalah kriminal, penegakan hukum di sepanjang perbatasan wilayah perairan Indonesia-Malaysia yang dilakukan secara terpadu oleh unsur-unsur Angkatan Laut, Polisi Perairan, Perikanan, Bea Cukai/Kastam, Perhubungan Laut dari kedua negara. Untuk bidang Soseo Ekonomi, kedua negara telah melaksanakan kegiatan rapat Kelompok Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo tingkat pusat maupun daerah.
Di bidang latihan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh angkatan bersenjata kedua negara yaitu melaksanakan kegiatan sidang JKLB (Jawatan Kuasa Latihan Bersama ) maupun badan-badan di bawahnya, sedangkan untuk kegiatan di lapangan melaksanakan LATGABMA MALINDO DARSASA 7AB/2010. Masing-masing angkatan juga telah melaksanakan latihan antara lain Latma Kekar Malindo (Darat), Latma Malindo Jaya (Laut) dan Latma Elang Malindo (Udara).
Disamping itu juga melaksanakan kunjungan, pertukaran personel, pertukaran kadet dan pendidikan/kursus. Sedangkan di bidang JPCC berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Melaksanakan patroli bersama Ditpolair Polda dengan Polis Marin Kontinjen, guna menjamin keamanan di wilayah perbatasan perairan bersama; melaksanakan patroli terpadu dalam rangka menjamin keamanan perbatasan darat ; melaksanakan pertukaran informasi dalam membahas kasus-kasus yang sering terjadi dan antisipasinya di wilayah perbatasan serta melaksanakan penanganan kasus kejahatan.
Mulai tahun 2009, sidang ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan tempat secara bergantian di Indonesia atau di Malaysia dipimpin oleh Panglima TNI dan Panglima ATM. Topik bahasan dalam sidang ini adalah menerima laporan dari COCC (Coordinated Operations Control Committee), JKLB, SOSEK dan JPCC, selanjutnya mengevaluasi dan menetapkan arahan kepada ke empat komite tersebut sebagai penjabaran dari arahan Ketua Bersama GBC (General Border Committee) Malindo dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan ke dua negara.
Authentikasi :
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Si, M.Sc, MA.
Senjata TNI Harus Diremajakan
(Foto: Dispenal)
30 Desember 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai perwakilan pemerintah harus meremajakan persenjataan TNI yang sudah tua. Kemhan harus mampu untuk merencanakan dengan tepat alat utama sistem senjata (alutsista) apa yang memang dibutuhkan untuk Indonesia saat ini. “Perencanaan dan pembiayaan amat penting untuk mengoptimalkan alutsista.
Apalagi anggaran pertahanan kita relatif kecil,” jelas pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/12). Guna mendukung upaya tersebut, tambah dia, revitalisasi industri pertahanan merupakan jawaban terhadap minimnya alutsista di dalam negeri.
Tak heran jika Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan perlu segera dibahas di DPR karena di dalamnya diatur klausul yang mengatur tentang kewajiban TNI/Polri menggunakan industri pertahanan dalam negeri. “Saat ini kemampuan industri pertahanan dalam negeri (termasuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan/ BUMNIP) sudah cukup bagus.
Industri pertahanan kita bahkan sudah mampu memproduksi persenjataan tek no logi menengah. Semangat ini perlu didukung dengan revitalisasi dan proteksi yang jelas dari pemerintah,” katanya. Pada refl eksi akhir tahun Komisi I DPR, Komisi I menyampaikan Kemhan sebaiknya memberdayakan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN Industri dalam rangka memenuhi kebu tuhan alutsista TNI/Polri.
Pemerintah diminta tidak lagi menggunakan kredit ekspor guna membeli alutsista. “Kemhan harus memberdayakan BUMNIP untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. BUMNIP yang kita miliki sangat baik kualitasnya,” kata Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf. Pemberdayaaan industri pertahanan dalam negeri juga memberikan keuntungan lain, yakni peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.
“Perbankan kita sekarang sudah sehat, mampu memberikan kredit untuk BUMNIP. Pemberdayaan BUMNIP itu bisa menciptakan dan menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang yang akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Kebanggaan Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung kebijakan untuk memberdayakan BUMNIS tersebut. “Kita harus dorong Kemham menggunakan alutsista dalam negeri.
Presiden Yudhoyono menginginkan agar TNI mulai menggunakan produksi dalam negeri dan itu suatu kebanggaan,” katanya. Di samping itu, tambah dia, Kemhan juga harus mampu memaksimalkan teknisi-teknisi yang dimiliki oleh bangsa ini dalam rangka pengembangan dan pembuatan alutsista TNI. “Kita punya sumber daya manusia yang tidak kalah hebat dari negara lain. Bahkan teknisi kita banyak yang dipakai oleh negara-negara lain.
Berdayakan itu, tarik mereka pulang. Kematian teknisi Sukhoi asal Rusia itu harus dijadikan bahan pelajaran,” ujarnya. Untuk reformasi di internal TNI, Nurhayati mengakui, hal tersebut sudah berjalan baik. “Reformasi TNI itu sudah bagus. Komisi I DPR berharap, reformasi TNI terus dilakukan,” tandasnya.
Koran Jakarta
30 Desember 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai perwakilan pemerintah harus meremajakan persenjataan TNI yang sudah tua. Kemhan harus mampu untuk merencanakan dengan tepat alat utama sistem senjata (alutsista) apa yang memang dibutuhkan untuk Indonesia saat ini. “Perencanaan dan pembiayaan amat penting untuk mengoptimalkan alutsista.
Apalagi anggaran pertahanan kita relatif kecil,” jelas pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/12). Guna mendukung upaya tersebut, tambah dia, revitalisasi industri pertahanan merupakan jawaban terhadap minimnya alutsista di dalam negeri.
Tak heran jika Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan perlu segera dibahas di DPR karena di dalamnya diatur klausul yang mengatur tentang kewajiban TNI/Polri menggunakan industri pertahanan dalam negeri. “Saat ini kemampuan industri pertahanan dalam negeri (termasuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan/ BUMNIP) sudah cukup bagus.
Industri pertahanan kita bahkan sudah mampu memproduksi persenjataan tek no logi menengah. Semangat ini perlu didukung dengan revitalisasi dan proteksi yang jelas dari pemerintah,” katanya. Pada refl eksi akhir tahun Komisi I DPR, Komisi I menyampaikan Kemhan sebaiknya memberdayakan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN Industri dalam rangka memenuhi kebu tuhan alutsista TNI/Polri.
Pemerintah diminta tidak lagi menggunakan kredit ekspor guna membeli alutsista. “Kemhan harus memberdayakan BUMNIP untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. BUMNIP yang kita miliki sangat baik kualitasnya,” kata Anggota Komisi I DPR Nurhayati Ali Assegaf. Pemberdayaaan industri pertahanan dalam negeri juga memberikan keuntungan lain, yakni peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.
“Perbankan kita sekarang sudah sehat, mampu memberikan kredit untuk BUMNIP. Pemberdayaan BUMNIP itu bisa menciptakan dan menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang yang akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Kebanggaan Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung kebijakan untuk memberdayakan BUMNIS tersebut. “Kita harus dorong Kemham menggunakan alutsista dalam negeri.
Presiden Yudhoyono menginginkan agar TNI mulai menggunakan produksi dalam negeri dan itu suatu kebanggaan,” katanya. Di samping itu, tambah dia, Kemhan juga harus mampu memaksimalkan teknisi-teknisi yang dimiliki oleh bangsa ini dalam rangka pengembangan dan pembuatan alutsista TNI. “Kita punya sumber daya manusia yang tidak kalah hebat dari negara lain. Bahkan teknisi kita banyak yang dipakai oleh negara-negara lain.
Berdayakan itu, tarik mereka pulang. Kematian teknisi Sukhoi asal Rusia itu harus dijadikan bahan pelajaran,” ujarnya. Untuk reformasi di internal TNI, Nurhayati mengakui, hal tersebut sudah berjalan baik. “Reformasi TNI itu sudah bagus. Komisi I DPR berharap, reformasi TNI terus dilakukan,” tandasnya.
Koran Jakarta
Panglima PACOM: Cina dalam tahap menguji rudal anti kapal
29 Desember 2010 -- Cina diperkirakan akan mengoperasikan sistem rudal balistik anti kapal dalam beberapa tahun diungkapkan Panglima Komando Pasifik AS Laksamana Robert Willard saat diwawancarai harian Jepang Asahi Shimbun di Honolulu, Hawaii.
Para ahli militer AS memperingatkan bahwa Cina tengah mengembangkan rudal balistik anti kapal Dongfeng 21, mampu melumat kapal induk tenaga nuklir yang sedang bergerak.
Willard mengatakan Cina sedang melakukan pengujian ekstensif sistem rudal balistik anti kapal. Jika meminjam istilah Barat, dalam tahapan "initial operational capability". Pihak AS belum melihat rudal ini diuji coba di laut, uji terbang sesungguhnya ataupun pengujian menyerang kapal perang yang bergerak. Tetapi pihak AS yakin bagian komponen rudal telah dikembangkan dan diuji.
Sistem rudal ini dapat menyerang armada kapal induk dalam jarak jauh diluar garis teritorial Cina. Rusia telah mengembangkan sistem rudal balistik anti kapal tetapi dihentikan karena kesulitan teknis.
Cina tengah membangun kekuatan angkatan lautnya, kapal induk konvensional sedang dibangun berikut pengembangan jet tempur berpangkalan di kapal induk.
Asahi Shimbun/Berita HanKam
Kasal Ingin Wujudkan TNI AL yang Handal
LST rancangan PT. PAL, diberitakan akan dibangun 7 unit guna gantikan LST eks-AS. (Foto: Berita HanKam)
29 Desember 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno selaku pucuk pimpinan tertinggi TNI AL berkeinginan bahwa dalam proses pembangunannya, TNI Angkatan Laut harus memiliki kesatuan visi dan misi yakni mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani.
Hal itu dikatakan Kasal saat memberikan sambutanya pada acara minum kopi bersama mantan Kasal, mantan Wakasal, para Pangkotama dan pejabat teras TNI Angkatan Laut, serta para Perwira Tinggi struktural dan non struktural TNI AL, yang bertempat di Auditorium Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/12).
Pada kesempatan tersebut, Kasal juga memaparkan konsep pembangunan kekuatan TNI AL sampai dengan 2024, yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan, menuju kekuatan pokok Minimum Essential Force (MEF), sehingga dalam menjalankan proses pembangunannya, TNI AL memiliki kesatuan visi dan misi dalam mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani.
Maksud diselenggarakan minum kopi dengan mengundang para mantan Kasal ini, menurut Kasal, dalam rangka lebih mempererat hubungan tali silaturahim yang selama ini sudah terjalin baik, dengan dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas, rasa kebersamaan dan kedekatan emosional di antara sesama keluarga besar TNI Angkatan Laut. Sehingga terjalin ikatan yang lebih erat antara para sesepuh dengan generasi penerus, sekaligus sebagai sarana penyampaian masukan, petunjuk serta bimbingan dari para sesepuh terhadap situasi dan kondisi TNI AL saat ini.
Kasal menyadari, sebagai penerus estafet kepemimpinan Angkatan laut, tentunya tidak akan melupakan apa yang telah dirintis selama ini. Selain itu, orang nomor satu di jajaran TNI Angkatan Laut itu juga berjanji tidak akan pernah melupakan jasa-jasa, jerih payah dan pengorbanan para pendahulu yang telah mewarnai langkahnya dalam melaksanakan tugas dan meneruskan pembangunan TNI AL sesuai dengan rencana. “Tanpa adanya kebersamaan, niscaya tugas membangun TNI AL tersebut tidak akan terwujud,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Laksamana bintang empat ini juga menyampaikan ungkapan rasa terima kasihnya kepada para mantan Kasal sehingga TNI AL berkembang seperti saat ini. “Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi serta rasa bangga atas pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pendahulu, para sesepuh atau para senior sehingga TNI AL dapat berkembang dan besar seperti saat ini, sehingga kami dan segenap jajaran dapat merasakan perubahan yang positif dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Hadir pada acara minum kopi ini mantan Kasal seperti Laksamana (Purn) Soedomo, Laksamana (Purn) Tanto Koeswanto, Laksamana (Purn) Widodo A.S, Laksamana (Purn) Arief Kushariadi, Laksamana (Purn) Achmad Sucipto, Laksamana (Purn) Soemarjono, dan mantan Wakasal Laksdya (Purn) Moedjito.
PRLM
29 Desember 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno selaku pucuk pimpinan tertinggi TNI AL berkeinginan bahwa dalam proses pembangunannya, TNI Angkatan Laut harus memiliki kesatuan visi dan misi yakni mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani.
Hal itu dikatakan Kasal saat memberikan sambutanya pada acara minum kopi bersama mantan Kasal, mantan Wakasal, para Pangkotama dan pejabat teras TNI Angkatan Laut, serta para Perwira Tinggi struktural dan non struktural TNI AL, yang bertempat di Auditorium Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/12).
Pada kesempatan tersebut, Kasal juga memaparkan konsep pembangunan kekuatan TNI AL sampai dengan 2024, yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan, menuju kekuatan pokok Minimum Essential Force (MEF), sehingga dalam menjalankan proses pembangunannya, TNI AL memiliki kesatuan visi dan misi dalam mewujudkan TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani.
Maksud diselenggarakan minum kopi dengan mengundang para mantan Kasal ini, menurut Kasal, dalam rangka lebih mempererat hubungan tali silaturahim yang selama ini sudah terjalin baik, dengan dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas, rasa kebersamaan dan kedekatan emosional di antara sesama keluarga besar TNI Angkatan Laut. Sehingga terjalin ikatan yang lebih erat antara para sesepuh dengan generasi penerus, sekaligus sebagai sarana penyampaian masukan, petunjuk serta bimbingan dari para sesepuh terhadap situasi dan kondisi TNI AL saat ini.
Kasal menyadari, sebagai penerus estafet kepemimpinan Angkatan laut, tentunya tidak akan melupakan apa yang telah dirintis selama ini. Selain itu, orang nomor satu di jajaran TNI Angkatan Laut itu juga berjanji tidak akan pernah melupakan jasa-jasa, jerih payah dan pengorbanan para pendahulu yang telah mewarnai langkahnya dalam melaksanakan tugas dan meneruskan pembangunan TNI AL sesuai dengan rencana. “Tanpa adanya kebersamaan, niscaya tugas membangun TNI AL tersebut tidak akan terwujud,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Laksamana bintang empat ini juga menyampaikan ungkapan rasa terima kasihnya kepada para mantan Kasal sehingga TNI AL berkembang seperti saat ini. “Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi serta rasa bangga atas pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan oleh para pendahulu, para sesepuh atau para senior sehingga TNI AL dapat berkembang dan besar seperti saat ini, sehingga kami dan segenap jajaran dapat merasakan perubahan yang positif dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Hadir pada acara minum kopi ini mantan Kasal seperti Laksamana (Purn) Soedomo, Laksamana (Purn) Tanto Koeswanto, Laksamana (Purn) Widodo A.S, Laksamana (Purn) Arief Kushariadi, Laksamana (Purn) Achmad Sucipto, Laksamana (Purn) Soemarjono, dan mantan Wakasal Laksdya (Purn) Moedjito.
PRLM
Wednesday, December 29, 2010
Jabatan Danyonmarhanlan V Diserahterimakan
29 Desember 2010, Surabaya -- Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) Lantamal V diserahterimakan dari Letkol Mar Nurohman kepada Mayor Mar Qomarudin dalam sebuah upacara militer yang dipimpin oleh Danpasmar I Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington di Mako Yonmarhanlan V, Ujung, Surabaya, Rabu (29/12).
Letkol Mar Nurokhman selanjutnya menempati jabatan sebagai Kasipam Denma Mabesal, Jakarta. Pada kesempatan itu, hadir Danlantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto, SH, para pejabat teras Pasmar I serta Lantamal V Surabaya. Dalam amanatnya, Danpasmar I mengatakan bahwa Yonmarhanlan adalah satuan pelaksana Pasmar 1 dalam pembinaan profesi bertanggung jawab kepada Danpasmar I dan secara operasional bertanggung jawab kepada Komandan Lantamal V.
Dengan besarnya tanggung jawab tersebut, Danpasmar I meminta agar Danyonmarhanlan V mampu menempatkan diri secara professional. Danyonmarhanlan mempunyai tugas pokok menyusun program dan prosedur pembinaan kemampuan dan kekuatan Yonmarhanlan, serta menyusun dan menyiapkan latihan beserta sarana dan prasarannya, memelihara dan meningkatkan semangat, mutu dan kemampuan teknis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan secara optimal. “Yonmarhanlan memiliki tugas yang berat, oleh karena itu dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas, inovasi serta dedikasi tinggi agar semua unsure yang ada dapat mencapai tugas pokok yang dibebankan.
Kita patut bersyukur, dari waktu ke waktu Yonmarhanlan dapat melaksanakan tugas tersebut,” Kata Danpasmar 1. Dalam acara ramah tamah sesuai upacara sertijab, Danlantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto, SH berkesempatan memberikan cinderamata kepada Letkol Mar Nuraokhman dan mengucapkan selamat datang kepada Mayor Mar Qomarudin.
Dispenarmatim
S-200 Sistem Rudal Pertahanan Udara Iran
29 Desember 2010 -- Sistem rudal pertahanan udara S-300 dirancang mempertahankan area luas dari penyerangan pemboman atau serangan pesawat strategis lainnya. Setiap battalion S-200 mempunyai enam peluncur tunggal rudal dan radar kontrol penembakan. Iran mengklaim sukses menguji coba S-200 saat digelar latihan perang Vellayat III.
Berita HanKam
Berita HanKam
LPD KRI Banda Aceh-593 Ditinjau Pangkolinlamil
(Foto: KOMPAS)
22 Desember 2010, Surabaya -- Panglima Komando Lintas laut Militer (Pangkolinlamil) Laksma TNI Didit Herdiwan MPA.,MBA. meninjau pembangunan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) yang direncanakan akan menambah unsur kapal perang Komando Lintas laut Militer (Kolinlamil) di PT PAL Surabaya,(22/12).
Dalam kegiatan Kunjungan tersebut Pangkolinlamil didampingi Asrena Pangkolinlamil Kol Laut (P) M.Zainudin, Aslog Pangkolinlamil Kolonel laut (T) Suprayitno, Aspers Pangkolinlamil Kolonel laut (E) Catur Joni Suprobo, dan Dansatlinlamil Surabaya Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi diterima oleh beberapa pejabat Direkur PT PAL Indonesia dan Komandan Satgas Pengadaan Kapal Kolonel Laut (T) Duapadang beserta staf.
Kapal perang jenis LPD produksi dari PT PAL untuk yang kedua kalinya tersebut direncanakan akan memperkuat unsur jajaran Komando Lintas laut Militer (Kolinlamil) dengan nama KRI Banda Aceh-593. Kapal perang LPD produksi kedua dengan panjang 125 meter dan lebar 22 meter yang dibangun di PT PAL tersebut direncanakan akan selesai dalam waktu dekat dan akan menambah kekuatan unsur kapal perang TNI AL dibawah pembinaan Kolinlamil.
Saat ini Kolinlamil telah mengoperasikan satu kapal perang jenis LPD produksi yang pertama dari PT PAL yaitu KRI Banjarmasin-592. Dalam kunjungan tersebut Panglima Kolinlamil meninjau langsung beberapa ruang kapal perang LPD dengan nama Banda Aceh-593 antara lain di ruang geladak helly, anjungan, longroom kapal, ruang control untuk operator helly dan beberapa ruang untuk pengendalian kegiatan operasional.
Selama kegiatan peninjauan tersebut Panglima Kolinlamil Laksma TNI Didit Herdiawan MPA.,MBA. mendapat penjelasan secara garis besar pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal dan rencana waktu penyelesaian kapal perang jenis LPD yang tersebut oleh pejabat PT PAL dan Komandan satgas pengadaan kapal perang TNI AL. Tinjau Mako Satlinlamil Surabaya. Pangkolinlamil Laksma TNI Didit Herdiwan MPA.,MBA.
Sebelum kunjungan ke PT PAL melaksanakan pengarahan kepada seluruh anggota Satlinlamil Surabaya di deck KRI Banjarmasin-592. Dalam kesempatan tersebut Pangkolinlamil menekankan bahwa dengan penyerahan Kapal perang jenis LPD KRI Banjarmasin-592, agar seluruh personel Satlinlamil Surabaya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan harus jelas apa yang diperbuat dan dikerjakan untuk organisasi .
Berkaitan dengan tugas Kolinlamil dalam melaksanakan angkutan militer, jelasnya agar dalam melaksanakan embarkasi/debarkasi personel, material dan logistik di kapal perang dilaksanakan recording ataupun pendataan dalam rangka menghadapi berbagai peran diantaranya peran bahaya kebakaran ataupun kegiatan SAR sampai dengan peran peninggalan dengan penempatan personel sesuai dengan peralatan keselamatan.yang ada di kapal perang.
Utamakan keselamatan personel dan material, tambahnya. Selain itu agar Satlinlamil Surabaya meningkatkan kesiapan operasi dalam rangka mendukung angkutan laut militer dalam kegiatan Operasi Militer perang (OMP) dan Operasi militer selain perang (OMSP) serta melaksanakan koordinasi dengan komando samping. Selanjutnya Pangkolinlamil didampingi Asrena Pangkolinlamil dan Aspers Kolinlamil serta para Kadiskolinlamil meninjau mako Satlinlamil Surabaya.
Kolinlamil
22 Desember 2010, Surabaya -- Panglima Komando Lintas laut Militer (Pangkolinlamil) Laksma TNI Didit Herdiwan MPA.,MBA. meninjau pembangunan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) yang direncanakan akan menambah unsur kapal perang Komando Lintas laut Militer (Kolinlamil) di PT PAL Surabaya,(22/12).
Dalam kegiatan Kunjungan tersebut Pangkolinlamil didampingi Asrena Pangkolinlamil Kol Laut (P) M.Zainudin, Aslog Pangkolinlamil Kolonel laut (T) Suprayitno, Aspers Pangkolinlamil Kolonel laut (E) Catur Joni Suprobo, dan Dansatlinlamil Surabaya Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi diterima oleh beberapa pejabat Direkur PT PAL Indonesia dan Komandan Satgas Pengadaan Kapal Kolonel Laut (T) Duapadang beserta staf.
Kapal perang jenis LPD produksi dari PT PAL untuk yang kedua kalinya tersebut direncanakan akan memperkuat unsur jajaran Komando Lintas laut Militer (Kolinlamil) dengan nama KRI Banda Aceh-593. Kapal perang LPD produksi kedua dengan panjang 125 meter dan lebar 22 meter yang dibangun di PT PAL tersebut direncanakan akan selesai dalam waktu dekat dan akan menambah kekuatan unsur kapal perang TNI AL dibawah pembinaan Kolinlamil.
Saat ini Kolinlamil telah mengoperasikan satu kapal perang jenis LPD produksi yang pertama dari PT PAL yaitu KRI Banjarmasin-592. Dalam kunjungan tersebut Panglima Kolinlamil meninjau langsung beberapa ruang kapal perang LPD dengan nama Banda Aceh-593 antara lain di ruang geladak helly, anjungan, longroom kapal, ruang control untuk operator helly dan beberapa ruang untuk pengendalian kegiatan operasional.
Selama kegiatan peninjauan tersebut Panglima Kolinlamil Laksma TNI Didit Herdiawan MPA.,MBA. mendapat penjelasan secara garis besar pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal dan rencana waktu penyelesaian kapal perang jenis LPD yang tersebut oleh pejabat PT PAL dan Komandan satgas pengadaan kapal perang TNI AL. Tinjau Mako Satlinlamil Surabaya. Pangkolinlamil Laksma TNI Didit Herdiwan MPA.,MBA.
Sebelum kunjungan ke PT PAL melaksanakan pengarahan kepada seluruh anggota Satlinlamil Surabaya di deck KRI Banjarmasin-592. Dalam kesempatan tersebut Pangkolinlamil menekankan bahwa dengan penyerahan Kapal perang jenis LPD KRI Banjarmasin-592, agar seluruh personel Satlinlamil Surabaya dapat melaksanakan tugas dengan baik dan harus jelas apa yang diperbuat dan dikerjakan untuk organisasi .
Berkaitan dengan tugas Kolinlamil dalam melaksanakan angkutan militer, jelasnya agar dalam melaksanakan embarkasi/debarkasi personel, material dan logistik di kapal perang dilaksanakan recording ataupun pendataan dalam rangka menghadapi berbagai peran diantaranya peran bahaya kebakaran ataupun kegiatan SAR sampai dengan peran peninggalan dengan penempatan personel sesuai dengan peralatan keselamatan.yang ada di kapal perang.
Utamakan keselamatan personel dan material, tambahnya. Selain itu agar Satlinlamil Surabaya meningkatkan kesiapan operasi dalam rangka mendukung angkutan laut militer dalam kegiatan Operasi Militer perang (OMP) dan Operasi militer selain perang (OMSP) serta melaksanakan koordinasi dengan komando samping. Selanjutnya Pangkolinlamil didampingi Asrena Pangkolinlamil dan Aspers Kolinlamil serta para Kadiskolinlamil meninjau mako Satlinlamil Surabaya.
Kolinlamil
Prajurit TNI AU Peroleh Pendidikan Manajemen Bidang Senjata
Komandan Wingdiktekkal Kolonel Tek Amin Sulaksono memberikan plakat kepada siswa terbaik Susbamenjur Senjata, Sesarka (SOBSC), Susjurlata Senjata dan Susjur PNS Gol II Fasint didalam hanggar Skadik 303 Wingdiktekkal setelah upacara penutupan pendidikan, Kalijati, Rabu (29/12). (Foto: Pentak Kalijati/PRLM)
29 Desember 2010, Subang -- Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan (Dan Wingdiktekkal) Kolonel Tek Amin Sulaksono menutup 5 pendidikan di lapangan Skadron Pendidikan 303 Wingdiktekal, Kalijati, Subang, Rabu (29/12). Pendidikan yang diikuti sebanyak 125 siswa ini terdiri dari 10 siswa Susbamenjur senjata, 40 siswa Sekolah Dasar pembekalan (SOBSC), 30 siswa Susjurlata Senjata, 30 siswa Susjurlata Messing catering (mc) dan 15 siswa Susjur PNS Gol II Fasint.
Pendidikan yang telah dilaksanakan di Skadik 303 dan Skadik 304 Wingdiktekkal selama tiga sampai lima bulan ini memberikan bekal pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku prajurit TNI Angkatan Udara dalam manajemen bidang senjata. Selain itu agar dapat bertugas sebagai pembantu pengawas dan membekali profesi pembekalan agar dapat bertugas sebagai bintara pembekalan materiil tingkat pelaksana di bidang dasar pembekalan materiil. Sasaran lain untuk memberi bekal pengetahuan keterampilan lanjutan tamtama d ibidang senjata dan Messing Catering.
serta kejuruan PNS sehingga nantinya memiliki sikap perilaku prajurit TNI Angkatan Udara dan pegawai negeri yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Sapta Prasetya Kopri serta memiliki kesemaptaan jasmani yang baik.
Komandan Wingdiktekkal mengatakan, keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan ini adalah hasil kerja keras yang dilandasi oleh motivasi dan semangat juang yang tinggi yang telah para siswa tunjukkan. Untuk itulah dengan selesainya pendidikan ini diharapkan nantinya dapat bekerja dengan terampil dan dapat memenuhi semua tugas yang diberikan oleh pimpinan secara cepat, tepat, benar, dan efisien.
"Oleh karena itu, dengan pendidikan yang kalian dapatkan sekarang ini, nantinya kalian sebagai tenaga di lapangan harus mampu mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas sebagai prajurit dan pegawai negeri sipil TNI yang profesional dan memiliki intelektual, penuh keikhlasan di dalam melaksanakan tugas dan mempunyai dedikasi yang tinggi serta memiliki semangat juang tampa mengenal pamrih.ungkap," Danwingdiktekkal.
PRLM
29 Desember 2010, Subang -- Komandan Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan (Dan Wingdiktekkal) Kolonel Tek Amin Sulaksono menutup 5 pendidikan di lapangan Skadron Pendidikan 303 Wingdiktekal, Kalijati, Subang, Rabu (29/12). Pendidikan yang diikuti sebanyak 125 siswa ini terdiri dari 10 siswa Susbamenjur senjata, 40 siswa Sekolah Dasar pembekalan (SOBSC), 30 siswa Susjurlata Senjata, 30 siswa Susjurlata Messing catering (mc) dan 15 siswa Susjur PNS Gol II Fasint.
Pendidikan yang telah dilaksanakan di Skadik 303 dan Skadik 304 Wingdiktekkal selama tiga sampai lima bulan ini memberikan bekal pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku prajurit TNI Angkatan Udara dalam manajemen bidang senjata. Selain itu agar dapat bertugas sebagai pembantu pengawas dan membekali profesi pembekalan agar dapat bertugas sebagai bintara pembekalan materiil tingkat pelaksana di bidang dasar pembekalan materiil. Sasaran lain untuk memberi bekal pengetahuan keterampilan lanjutan tamtama d ibidang senjata dan Messing Catering.
serta kejuruan PNS sehingga nantinya memiliki sikap perilaku prajurit TNI Angkatan Udara dan pegawai negeri yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Sapta Prasetya Kopri serta memiliki kesemaptaan jasmani yang baik.
Komandan Wingdiktekkal mengatakan, keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikan ini adalah hasil kerja keras yang dilandasi oleh motivasi dan semangat juang yang tinggi yang telah para siswa tunjukkan. Untuk itulah dengan selesainya pendidikan ini diharapkan nantinya dapat bekerja dengan terampil dan dapat memenuhi semua tugas yang diberikan oleh pimpinan secara cepat, tepat, benar, dan efisien.
"Oleh karena itu, dengan pendidikan yang kalian dapatkan sekarang ini, nantinya kalian sebagai tenaga di lapangan harus mampu mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas sebagai prajurit dan pegawai negeri sipil TNI yang profesional dan memiliki intelektual, penuh keikhlasan di dalam melaksanakan tugas dan mempunyai dedikasi yang tinggi serta memiliki semangat juang tampa mengenal pamrih.ungkap," Danwingdiktekkal.
PRLM
Kemenhan Harus Berani Lakukan Perampingan PNS
29 Desember 2010, Jakarta -- Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berani melakukan perampingan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungannya.
Anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, di Jakarta, Rabu, menyebutkan bahwa perampingan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada prajurit TNI.
Nurhayati mengatakan, banyaknya jumlah PNS tidak sebanding dengan jumlah prajurit TNI sehingga anggaran yang disediakan pemerintah untuk Kemenhan habis untuk membayar gaji pegawai negeri sipil tersebut.
"Harus ada keberanian untuk melakukan right sizing atau perampingan terhadap jumlah PNS sehingga kesejahteraan prajurit TNI itu bisa terpenuhi. PNS tersebut bisa dialihkan ke BUMNIS. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, bila penunjangnya juga harus disejahterakan," kata Nurhayati dalam refleksi akhir tahun Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta itu.
Ia juga meminta kepada Kementerian Pertahanan untuk tidak lagi menggunakan Kredit Ekspor guna membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Komisi I DPR RI minta kepada Menteri Pertahanan untuk tidak lagi menggunakan Kredit Ekspor membeli alutsista. Sebab, hingga kini Kementerian Pertahanan masih menggunakan Kredit Ekspor untuk pembelian alutsista, seperti pembelian pesawat Sukhoi. Penggunaan KE itu menelanjangi kita," kata Nurhayati.
Ia menyarankan, Kementerian Pertahanan sebaiknya menggunakan dan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia (DI), PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN Industri dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI tersebut.
"Kementerian Pertahanan harus memberdayakan BUMNIS untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI karena BUMNIS yang kita miliki sangat baik kualitasnya," kata Nurhayati.
First Vice Presiden Inter Parliementary Union Woman Coordinating Committee (Forum Parlemen Dunia) itu menambahkan, pemberdayaaan industri pertahanan dalam negeri juga memberikan keuntungan lain, yakni peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu orang.
"Kemenham sebaiknya berdayakan BUMNIS ini, Perbankan kita sekarang sudah sehat, mampu memberikan kredit untuk BUMNIS. Pemberdayaan BUMNIS itu bisa menciptakan dan menyerap tenaga kerja hingga ratusan ribu orang yang akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI tersebut.
Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mendukung kebijakan untuk memberdayakan BUMNIS tersebut.
"Kita harus dorong Kemenham untuk menggunakan alutsista dalam negeri. Presiden Yudhoyono juga menginginkan agar TNI mulai gunakan produksi dalam negeri dan itu suatu kebanggaan," ujar Nurhayati.
Bila Kredit Eskpor tidak dilakukan lagi oleh Kementerian Pertahanan, Komisi I akan memberikan apresiasi.
"Kalau Kemenhan tidak gunakan Kredit Ekspor, itu sudah sangat luar biasa. Itu tolak ukur keberhasilan Kemenhan," ujar politisi dari Partai Demokrat itu.
Selain itu, kata Nurhayati, Kementerian Pertahanan juga harus mampu memaksimalkan teknisi-teknisi yang dimiliki oleh bangsa ini dalam rangka pengembangan dan pembuatan alutsista kita.
"Kita punya sumber daya manusia yang tidak kalah hebat dari negara lain. Bahkan teknisi kita banyak yang dipakai oleh negara-negara lain. Berdayakan itu, tarik mereka pulang. Kematian teknisi Sukhoi asal Rusia itu harus dijadikan bahan pelajaran," ujarnya.
Untuk reformasi di internal TNI, Nurhayati mengakui, hal tersebut sudah berjalan baik.
"Upaya untuk reformasi TNI itu sudah bagus. Komisi I DPR RI tetap berharap, reformasi TNI itu terus dilakukan," katanya menambahkan.
ANTARA News
AL Filipina Akan Beli 7 Kapal Perang pada 2011
12 Desember 2010 -- Angkatan Laut Filipina berencana mengakuisisi tujuh kapal perang tahun depan guna memperbaiki operasional dan meningkatkan kemampuan angkatan laut.
Kapten Giovanni Bacordo juru bicara AL saat diwawancarai The Philippine Star, mengatakan AL mengajukan pembelian tiga kapal jenis OPV, tiga jenis kapal serbu dan satu Landing Craft Utility (LCU) pada 2011.
Kapal serbu akan digunakan membawa pasukan saat operasi tempur, harga perkapal 89 juta peso. Sedangkan, LCU sebagai sarana angkut pasukan dan logistik dianggarkan 178 juta peso.
Kapal patroli digunakan patroli di fasilitas gas alam lepas pantai Malampaya di Palawan, sedangkan harga kapal belum diketahui.
Saat ini, AL Filipina mempunyai tiga kapal serbu, dua ditempatkan di bagian Barat Mindanao dan satu di Palawan serta tiga LCU, tetapi tidak memiliki OPV.
Pembelian kapal jenis multi-role vessel tergantung pada ketersediaan anggaran, dan masih tetap menjadi prioritas AL. Harga kapal jenis ini diperkirakan 5 milyar peso, sudah direncanakan sejak 2007 tetapi terbentur anggaran. Anggaran AL hampir 70 persen untuk gaji prajurit sedangkan sisanya biaya perawatan dan operasi. Kapal jenis ini dapat digunakan membantu korban bencana alam dan misi kemanusian serta beroperasi ke wilayah yang jauh.
The Philippine Star/Berita HanKam
PT DI Sukses Merancang Pesawat Baru N219
Rancangan pesawat N219.
28 Desember 2010, Jakarta -- Sejak tahun 2006, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) telah berupaya mengembangkan pesawat model baru N219. Pesawat turboprop dengan 19 penumpang tersebut ditargetkan bisa melayani kebutuhan penerbangan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil.
Untuk mengembangkannya, PT DI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam mengembangkan model uji aerodinamika. Sementara itu, uji aerodinamikanya sendiri dilakukan pada tahun 2008.
Hari ini, Selasa (28/12/2010), hasil uji dinamika yang dilakukan BPPT di Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Serpong, diserahkan kepada PTDI, menandai tuntasnya uji tersebut. Hasil uji menunjukkan kemampuan pesawat untuk lepas landas dan mendarat serta stabilitasnya.
Andi Alisjahbana, Direktur Aerostruktur PT DI mengatakan, "Sejauh ini kita telah melakukan uji aerodinamika yang meliputi 139 polar." Polar berkaitan dengan kestabilan posisi pesawat dalam kondisi tertentu sesuai dengan komando yang diberikan kepadanya.
Selain itu, berdasarkan uji aerodinamika, diperoleh kesimpulan bahwa pesawat bisa lepas landas dan mendarat (take off dan landing) pada landasan yang pendek. "Landasan yang dibutuhkan untuk take off dan landing hanya 600 meter," kata Andi.
Menurut Andi, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk pesawat perintis. "Banyak daerah terpencil di Indonesia yang tak memiliki lahan luas. Seperti pulau-pulau kecil, di sana tidak mungkin membangun bandara besar," lanjut Andi.
Model yang digunakan dalam uji aerodinamika memiliki perbandingan ukuran 1:6,3. Uji aerodinamika sendiri dilakukan dalam terowongan angin sirkuit tertutup. Hasil uji juga mengungkapkan stabilitas matra longitudinal dan lateral pesawat.
Rancangan pesawat masih harus menjalani uji lainnya. Beberapa di antaranya adalah ditching test, uji statik pesawat, uji mesin produksi, dan akhirnya uji coba terbang. Ditargetkan, pesawat sudah bisa diluncurkan dua tahun mendatang.
KOMPAS
28 Desember 2010, Jakarta -- Sejak tahun 2006, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) telah berupaya mengembangkan pesawat model baru N219. Pesawat turboprop dengan 19 penumpang tersebut ditargetkan bisa melayani kebutuhan penerbangan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil.
Untuk mengembangkannya, PT DI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam mengembangkan model uji aerodinamika. Sementara itu, uji aerodinamikanya sendiri dilakukan pada tahun 2008.
Hari ini, Selasa (28/12/2010), hasil uji dinamika yang dilakukan BPPT di Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran, Serpong, diserahkan kepada PTDI, menandai tuntasnya uji tersebut. Hasil uji menunjukkan kemampuan pesawat untuk lepas landas dan mendarat serta stabilitasnya.
Andi Alisjahbana, Direktur Aerostruktur PT DI mengatakan, "Sejauh ini kita telah melakukan uji aerodinamika yang meliputi 139 polar." Polar berkaitan dengan kestabilan posisi pesawat dalam kondisi tertentu sesuai dengan komando yang diberikan kepadanya.
Selain itu, berdasarkan uji aerodinamika, diperoleh kesimpulan bahwa pesawat bisa lepas landas dan mendarat (take off dan landing) pada landasan yang pendek. "Landasan yang dibutuhkan untuk take off dan landing hanya 600 meter," kata Andi.
Menurut Andi, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk pesawat perintis. "Banyak daerah terpencil di Indonesia yang tak memiliki lahan luas. Seperti pulau-pulau kecil, di sana tidak mungkin membangun bandara besar," lanjut Andi.
Model yang digunakan dalam uji aerodinamika memiliki perbandingan ukuran 1:6,3. Uji aerodinamika sendiri dilakukan dalam terowongan angin sirkuit tertutup. Hasil uji juga mengungkapkan stabilitas matra longitudinal dan lateral pesawat.
Rancangan pesawat masih harus menjalani uji lainnya. Beberapa di antaranya adalah ditching test, uji statik pesawat, uji mesin produksi, dan akhirnya uji coba terbang. Ditargetkan, pesawat sudah bisa diluncurkan dua tahun mendatang.
KOMPAS