PT DI Serahkan Satu Unit CN235-220 MPA ke Kemhan

4 Oktober 2013, Bandung: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro, Rabu (2/10), bertempat di depan hanggar CN235 PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Bandung, menyaksikan penandatanganan dokumen penyerahan satu unit pesawat CN235-220 MPA oleh Dirut PT DI Budi Santoso dan Kabaranahan Kementerian Pertahanan RI Laksda TNI Rachmad Lubis. Pesawat tersebut kemudian diserahkan kepada Mabes TNI selanjutnya TNI AL ditandai dengan penandatanganan penyerahan antara Kabaranahan Kemhan dengan Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Joko Sriwidodo dan Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handayanto serta Danpuspenerbal Laksma TNI I Nyoman Nesa.

Menhan dalam sambutannya usai menyaksikan penyerahan pesawat ini menjelaskan bahwa pengadaan satu unit pesawat CN235-220 MPA ini untuk menambah kekuatan TNI AL.

Pengadaan pesawat CN235-220 MPA ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pesawat patroli maritim Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) dalam mengemban tugas dan fungsinya terutama dalam pengintaian udara taktis. Pesawat ini juga akan digunakan dalam pengamatan laut. Pesawat tersebut juga dilengkapi radar dan navigasi dengan sistem komputer taktis.

Menurut Menhan, didasarkan pada pertimbangan taktis dan strategis yang cukup mendalam untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesawat ini juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas survei dan pemetaan serta pertahanan laut, Pesawat ini selanjutnya akan ditempatkan di Lanudal Juanda, Surabaya.

Kepada TNI AL Menhan berpesan, pesawat CN235-220 MPA ini dapat dioperasikan secara optimal termasuk dalam pemeliharan dan perawatannya. Turut hadir dalam penyerahan satu unit pesawat CN235-220 MPA ini Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI IB Putu Dunia dan Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar.

Sumber: DMC

Jakarta Belum Tentukan Keputusan Hibah 10 Kapal Selam Kilo dari Rusia

"Alrosa" - Project 877V / Kilo class submarine (photo A.Brichevsky)

1 Oktober 2013, Jakrata: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengatakan pemerintah belum menentukan sikap terhadap tawaran hibah sejumlah kapal selam dari Rusia. Menurut dia, belum lama ini perwakilan TNI AL dan Kementerian Pertahanan berkunjung ke Rusia untuk membicarakan awal tawaran hibah ini.

Marsetio yang ikut dalam kunjungan itu menyebut, selain membicarakan urusan hibah, perwakilan Indonesia juga melihat kondisi dan kemampuan kapal selam Rusia. "Yang ditawarkan kapal selam Kilo Class," kata Marsetio kepada Tempo saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2013.

Marsetio menyebut kapal selam Kilo Class Rusia punya kemampuan bagus. Menurut dia, kapal selam produksi 1990-2000-an itu tergolong canggih.

Kapal selam itu mampu menembakkan rudal dari dalam laut ke permukaan. Rudal yang diluncurkan pun punya jangkauan jauh, yakni 300 kilometer. "Indonesia belum punya kapal selam seperti ini," kata Marsetio.

Saat disinggung kemungkinan sikap Indonesia dan Rusia, Marsetio mengaku tak tahu. Menurut dia, kedua negara belum ada kesepakatan untuk hibah ini. Marsetio memilih bungkam saat ditanya soal kendala yang dihadapi. Begitu pula soal berapa duit yang diperlukan Indonesia untuk hibah ini.

"Itu pembicaraan tingkat Menteri Pertahanan. Soal jumlah (kapal selam yang akan dihibahkan) belum ada kesepakatan juga," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut pemerintah Rusia menawarkan 10 unit kapal selam kepada Indonesia. Meski begitu, Purnomo juga belum menyebut titik terang dalam tawaran hibah ini.

Sumber: TEMPO

Wamenhan Harapkan Program Pembangunan Pertahanan Berkelanjutan

(Foto: DMC)

2 Oktober 2013, Jakarta: Wamenhan selaku Ketua HLC (High Level Committee) berharap Pemerintah yang akan datang memiliki navigasi kebijakan yang sama dan komitmen untuk melanjutkan program pertahanan yang sudah dibangun saat ini. karena Jika kebijakan kelanjutan tersebut tidak dapat dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi degradasi sistem pertahanan.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin saat menyampaikan perkembangan modernisasi Alutsista TNI yang dilaksanakan pemerintah untuk periode Tahun 2010-2014 pada pertemuan silaturahmi dengan para Pimpinan Redaksi (Pemred) media massa, Rabu (2/10) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Wamenhan juga mengatakan, seluruh pembiayaan modernisasi alutsista memakan biaya yang begitu besar, diharapkan pemerintah mendatang juga memikirkan anggaran yang diperlukan untuk mendukung program pemeliharaan dan perawatan Alutsista baru termasuk penyediaan bahan bakarnya.

“Kalau pemerintah yang akan datang itu tetap memiliki pemikiran yang sama bagaimana kemampuan pertahanan negara itu harus dijaga akan tidak masalah, tetapi kalo berubah navigasi akan berpengaruh terhadap sistem pertahanan,” ungkap Wamenhan.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan selama 2010-2014 ini, kekuatan militer Indonesia sudah mampu memenuhi sekitar 40 persen kekuatan pokok minimal (Minimum Essential Forces/MEF). Wamenhan memberikan Gambaran kekuatan alutsista yang dimiliki oleh negara hingga tahun 2014 ini dapat mencapai kemampuan mobilitas yang tinggi dan sebagai daya pukul yang besar.

Wamenhan mengungkapkan sejumlah Alutsista unggulan yang sudah dibeli dari negara lain diantaranya 180 tank kelas berat Leopard dan Marder dari Jerman,16 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia, 8 unit helikopter serang Apache dari AS, 37 unit meriam 155 MM Howitzer system digital dari Perancis, 38 unit Rudal MLRS dari Brazil, dan program khusus pembangunan 3 unit kapal selam dari Korea Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wamenhan mengatakan bahwa beberapa Varian teknologi yang dimiliki dari program modernisasi Alutsista TNI hanya berada di posisi regional Power. Ditambahkan Wamenhan program moderinsasi Alutsista yang dilaksanakan pemerintah bukanlah untuk perlombaan senjata dengan negara lain, namun hal itu diperlukan hanya untuk suatu kesetaraan.

“Pengadaan alutsista bukan dalam rangka untuk weapon rase di Asia regional, akan tetapi bertujuan untuk mengembalikan kemampuan kita yang selama ini sebenarnya masih jauh dari harapan tuntutan tugas pokok TNI dalam hal ini menjaga kedaulatan,” Ujar Wamenhan.

Sumber: DMC