TB Hasanuddin: Parlemen Akan Perketat Pengawasan Anggaran Pembelian Alutsista

Sea Sprite AL Selandia Baru. TNI AL akan membeli 11 helikopter anti-kapal selam, salah satu kandidat Sea Sprite produksi Kaman, Amerika Serikat.

17 Agustus 2012, Jakarta: Kenaikan anggaran pertahanan seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan nota RAPBN 2013 di DPR, Kamis (16/8) malam mendapat respon positif dari DPR. Terlebih lagi, anggaran Rp 77,7 triliun untuk untuk Kementrian Pertahanan ternyata terbesar dibanding anggaran untuk kementrian lainnya, termasuk Kementrian Pendidikan Nasional.

Meski demikian peningkatan anggaran itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, pengawasan DPR atas anggaran perthanan juga perlu menjangkau hingga tingkat jenis alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli.

"Pembelian alutsista harus mendukung perusahaan alutsista dalam negeri. Pengelolaanya harus transparan dan kita minta akuntabilitas angggarannya," kata Hasanuddin di sela-sela peringatan HUT RI ke 67 di Kantor DPP PDIP Jakarta, Jumat (17/8).

Sebelumya Presiden SBY saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2013 di depan DPR, Jumat (16/8) malam menyatakan bahwa terdapat tujuh kementrian yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Kementrian pertahanan berada di peringkat pertama dengan anggaran Rp 77,7 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun 2012 yang dipatok Rp 64,4 triliun.

Hasanuddin menambahkan, penggunaan anggaran pertahanan harus benar-benar transparans. Karenanya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengawasan penggunaan anggaran pertahanan pun harus benar-benar dilakukan.

Sekretaris Militer Kepresidenan di zaman Presiden Megawati itu mencontohkan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda yang awalnya diusulkan harga per unitnya Euro 2,5 juta. Ternyata setelah dikritisi DPR, harganya bisa ditekan menjadi Euro 1 juta.

Karenanya pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan terhadap usulan-usulan pengadaan alutsista termasuk rencana pembelian pesawat tempur dan kapal selam. "Jangan sampai anggaran itu diselewengkan sementara alutsistanya tak cocok dengan kondisi medan di Indonesia," ucapnya.

Sumber: JPNN

Indonesia dan Tiongkok akan Produksi Misil Bersama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Yang Jiechi (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/8). Pertemuan keduanya membahas peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/12)

16 Agustus 2012, Jakarta: Rencana untuk memproduksi bersama misil itu pertama muncul bulan Juli, pembicaraan yang kemudian dilanjutkan ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta minggu lalu.

Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perjanjian untuk produksi misil itu akan ditandatangani Indonesia dan Tiongkok bulan Maret 2013.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan, kerjasama itu merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia.

“Kami membangun hubungan dekat dengan semua negara sahabat untuk mengembangkan kemampuan pertahanan kami, bukan hanya melalui perbekalan, tetapi juga investasi dan produksi bersama untuk meningkatkan kemampuan kami mengembangkan industri pertahanan dan tentu saja dengan Tiongkok juga, kami punya banyak kerjasama untuk mengembangkan industri di bidang itu,” papar Tene.

Rencana produksi misil bersama itu dikemukakan selagi ketegangan memuncak di Laut Cina Selatan.

Menteri-menteri ASEAN bulan lalu gagal menyepakati tata perilaku multilateral untuk menyelesaikan klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih.

Para analis politik mengatakan kegagalan itu mengakibatkan tata perilaku multilateral itu lebih memperkuat posisi Tiongkok untuk mendominasi sengketa bilateral dengan negara-negara yang lebih kecil di kawasan itu.

Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia menyangkal bahwa rencana untuk memproduksi misil laut berjangkauan 120 kilometer dengan bantuan Tiongkok adalah mengenai pembangunan aliansi yang lebih kuat terkait sengketa maritim itu.

Analis pertahanan Universitas Indonesia Yohannes Sulaiman mengatakan, Indonesia hanya berusaha mendesakkan tawaran terbaiknya yang bisa diperoleh dan tetap tergantung pada Amerika untuk piranti keras militernya.

“Jika hal yang tidak diinginkan terjadi di Papua, Amerika akan melakukan embargo militer dan kita akan kekurangan pasokan. Itulah sebabnya militer berusaha memperluas hubungannya, khususnya dengan Tiongkok, sebagai pemasok lain senjata,” ujar Sulaiman.

Amerika memberlakukan embargo militer enam tahun terhadap Indonesia tahun 1999 terkait isu HAM di Timor Timur.

Sulaiman mengatakan banyak perwira militer dan jenderal Indonesia menyampaikan keprihatianan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat yang kaya mineral bisa memicu embarago lainnya.

Pada saat bersamaan, katanya, Indonesia hampir tidak punya strategi besar mengenai bagaimana menanggapi kekuatan regional saat ini yang dimainkan Amerika dan Tiongkok.

Sementara Indonesia mengembangkan hubungan dengan semua pihak yang terkait sengketa Laut Cina Selatan, Amerika minggu ini memperingatkan bahwa ada upaya untuk memecah belah dan menguasai Laut Cina Selatan, dan mengulangi dukungannya atas tata perilaku multilateral di jalur perdagangan global itu.

Sumber: VOA

Presiden: Prioritas Sumber Persenjataan dari Dalam Negeri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua DPD Irman Gusman, berjalan memasuki ruangan saat akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8) malam. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/pd/12)

16 Agustus 2012, Jakarta: Presiden Susilo Yudhoyono menegaskan, modernisasi persenjataan dan sistem persenjataan TNI menjadi prioritas pemerintah saat ini dan ke depan. Satu hal yang jadi komitmen pemerintah adalah sumber persenjataan itu berasal dari dalam negeri.

Pensiunan jenderal TNI AD itu menyatakan hal itu di depan Sidang Paripurna DPR dalam pidato pengantar nota RAPBN 2013. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPR, Marzuki Alie, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis malam.

Walau tidak merinci jenis dan tipe persenjataan buatan Indonesia yang dimaksud, Yudhoyono menekankan kepentingan pengadaan senjata itu dari dalam negeri dengan sejumlah argumen pokok.

Beberapa BUMN Industri Strategis Nasional telah lama berkiprah dalam produksi senjata, sistem persenjataan, dan wahana pengangkut personel atau tempur. Di antaranya adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL, yang produk-produknya telah dipakai di lingkungan TNI dan beberapa negara sahabat.

CN-235 MPA dan CN-235 VIP buatan PT DI dibeli pemerintah Korea Selatan untuk kepentingan South Korean Coast Guard dan pesawat kepresidenannya.

Salah satu yang dilirik adalah armoured personnel carrier Anoa dan senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad; yang terakhir ini ditawarkan Wakil Menteri Pertahanan, Sjahfire Sjamsuddin, kepada militer Irak, baru-baru ini.

Sumber: ANTARA News