Kapal Perang TNI AL Turunkan Kendaraan Umum di Pelabuhan Panjang, Lampung

KRI Tanjung Kambani-971. (Foto: Dispenal)

8 Maret 2011, Jakarta -- (Pelita): Kapal perang TNI AL, KRI Tanjung Kambani-971 dalam melaksanakan bantuan angkutan penyeberangan Merak-Bakauhuni melaksanakan angkutan kendaraan dari Dermaga Indah Kiat Banten, Minggu (6/3) malam.

Dalam kegiatan bantuan angkutan penyeberangan tersebut, KRI Tanjung Kambani-971 mampu mengangkut sebanyak 36 truk dan beberapa kendaraan kecil dari Pelabuhan Dermaga Indah Kiat, Banten.

Menurut Komandan KRI Letkol Laut (P) Dadang Sumantri bahwa perjalanan waktu lintas laut dari perairan Banten sampai dengan Panjang, Lampung diperlukan waktu sekitar 6 jam.

Hari Senin (7/3) pukul 10.00 WIB selesai dilaksanakan kegiatan debarkasi/menurunkan muatan kendaraan di Dermaga Panjang, kata Kadispen Kolinlamil Letkol Laut (Kh) Drs Agus Cahyono.

Untuk selanjutnya KRI Tanjung Kambani-972, kemarin siang bertolak langsung melaksanakan lintas laut menuju perairan Banten dan untuk kegiatan angkutan penyeberangan selanjutnya telah dikoordinasikan kepada Pimpinan ASDP Banten dan direncanakan Selasa (8/3) sore ini kembali mengangkut bantuan menuju Pelabuhan Panjang.

Selama kegiatan operasi bantuan penyeberangan yang tergabung dalam Operasi Rakata Jaya di Wilayah Barat tersebut, KRI Tanjung Kambani-971 sandar di Dermaga Ciwandan, Banten. Kapal perang TNI AL tersebut dalam kondisi siap dioperasikan untuk bantuan angkutan penyeberangan.

Sumber: Harian Pelita

Dipertanyakan, Komitmen Kemkeu dan BUMN

Payung produksi industri pertahanan nasional. (Foto: Berita HanKam)

8 Maret 2011, Jakarta -- (Kompas): Komisi I DPR mempertanyakan komitmen Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam membangun industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini muncul dalam rentetan pertanyaan yang diajukan anggota Komisi I kepada Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Selasa (7/3) di Jakarta.

Anggota Komisi I, Tri Tamtomo, meminta solusi bagaimana mengatasi kelemahan BUMN yang bermasalah dari segi modal, pasar, dan manajemen. Teguh Juwarno malah meminta Menteri BUMN tegas, kalau memang tidak bisa menangani industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan, bagaimana kalau industri seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia itu dikelola Kementerian Pertahanan.

Nurhayati Ali Assegaf meminta agar keberpihakan pemerintah dalam hal ini jelas. Ia mempertanyakan kesulitan modal dan keuangan yang dinyatakan oleh industri pertahanan, seperti PT PAL. Azwar Abubakar menyatakan, walau rencana strategi besar yang diajukan KKIP dinilainya baik, kalau tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN, hal ini tidak bisa terlaksana. ”Gimana BUMN berani gak bikin target untuk sehat tahun 2015,” katanya.

Adjeng Ratna Suminar juga mempertanyakan mengapa Menteri Keuangan tidak termasuk dalam KKIP. Beberapa anggota DPR juga merujuk komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memajukan industri pertahanan. Akan tetapi, ternyata Menteri Keuangan menyatakan tidak ada dana akhir tahun lalu.

Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN bisa mencapai titik impas (break even point) kalau rencana yang digariskan KKIP berhasil. Ia mengakui, selama ini industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan kurang diperhatikan. Pihaknya tengah melakukan evaluasi yang berkaitan dengan restrukturisasi manajemen dan utang di BUMN strategis tersebut. ”Tapi, Presiden sudah nyatakan bahwa BUMN harus ditangani secara korporat dan tidak birokratis sehingga tidak bisa dipindahkan ke bawah Kemhan,” katanya.

Namun, Enggartiasto Lukita menyinggung mengapa masih berbicara soal hubungan koordinasi terus kalau proses ini sudah berjalan 3,5 tahun. ”Kita minta sederhana, kok, misalnya pajak penjualan BUMN itu ditanggung pemerintah. Kan, tidak ada konsekuensi apa-apa,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menegaskan, Kementerian Keuangan harus dilibatkan dalam KKIP.

Sumber: KOMPAS

Pagu Pinjaman Alutsista Capai Rp60 T

F-16 A/B TNI AU. (Foto: Lanud Iswahjudi)

6 Maret 2011, Jakarta -- (SINDO): Pagu pinjaman untuk pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai USD7,2 miliar atau lebih dari Rp60 triliun sampai tahun 2014.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, pagu pinjaman tersebut didapatkan dari pagu tahun 2009–2014 sebesar USD5,5 miliar dan pagu pinjaman tahun 2004–2009 yang belum terpakai sebesar USD1,7 miliar. “Untuk besaran pinjaman 2004–2009, kita mendapatkan pagu pinjaman pembangunan alutsista sebesar USD3,7 miliar. Baru terpakai sekitar 40–50% atau sekitar USD1,7 miliar. Ditambah sekarang ini USD5,5 miliar untuk lima tahun sampai 2014.Ini kita sedang proses dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan alutsista,” ungkap Purnomo kepada SINDO di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan),Jakarta, kemarin.

Meski pagu pinjaman tersebut masih relatif besar,Menhan mengharapkan adanya penurunan alokasi pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista secara bertahap.Pemerintah, jelas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bertekad memenuhi pengadaan alutsista dari produksi dan pembiayaan dalam negeri.“Pinjaman melalui kredit ekspor secara bertahap kita akan kurangi dan memfokuskan pembiayaan dari dalam negeri,”tandasnya. Seiring dengan semakin meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jelasnya, maka sumber pembiayaan untuk pembangunan alutsista juga akan semakin naik.

Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kemampuan anggaran merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembangunan alutsista. Selain itu, harus ditopang juga dengan industri pertahanan yang kuat.“Revitalisasi menjadi sangat penting dengan syarat ada anggaran, belanja, dan investasi. Karena industri pertahanan kita belum bisa bersaing dalam industri pasar bebas,maka harus ada proteksi dari pemerintah,”ungkapnya.

Jaleswari mengatakan, untuk mewujudkan rencana itu, harus ada kerja sama yang sinergis antara tiga bidang,yaitu Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli,Kementerian Perindustrian terkait pemasaran, dan Kementerian Pertahanan sebagai pengguna.

Sumber: SINDO