Latihan Cargo Delivery System Skadron Udara 31 di Lanud Suryadarma

9 Februari 2011, Subang -- (Pentak Lanud Sdm): Dalam rangka memelihara kemampuan prajurit bertugas, Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Senin (8/2) selama dua hari mengadakan latihan dropping barang dari udara yang berparasut bernama Cargo Delivery System (CDS) di Landasan Lanud Suryadarma, Subang. CDS merupakan latihan dropping logistik bagi pasukan yang berada di medan depan operasi yang tidak dapat dijangkau melalui jalan darat. Unsur-unsur pendukung latihan meliputi tim Pengendali Tempur (Dalpur) Paskhas dari Batalyon 461 Paskhas, Tim Batalyon Perbekud 5 Ditbekangad TNI AD, Tim Batalyon Angrat TNI AD dan Lanud Suryadarma.

Tim Dalpur Paskhas bertugas memandu dua Pesawat Herkules dari Skadron Udara 31 ketika menerjunkan barang di Landasan Lanud Suryadarma sedangkan Tim Perbekud merupakan pemilik payung udara bertugas mengemas sekaligus membereskannya setelah CDS selesai. Menurut Letda CBA Victor Komandan Peleton dari Tim Yon Perbekud 5, latihan CDS menggunakan delapan payung udara barang berdiameter 8 meter. Masing-masing payung disimulasikan membawa 1 koli barang terdiri dari 4 drum dengan berat 850 kilogram Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebenarnya berisi air.

Sedangkan Letda Pnb Galuh Yudi, kru Skadron Udara 31 yang ada di landasan Lanud Suryadarma menyatakan pada hari pertama dilakukan penerjunan terhadap 4 koli barang dalam 4 empat round penerbangan menggunakan dua Pesawat Herkules dengan tail number 1318 dan 1321, masing-masing round menerjunkan 1 koli barang. Pada hari kedua terdapat 8 koli barang dengan 4 round penerbangan, masing-masing round menerjunkan 2 koli barang. Selama dua hari pelaksanaan CDS di Lanud Suryadarma berlangsung dengan aman dan lancar.

Sumber: TNI AU

Pengadaan Dinilai Sarat Kepentingan

11 Februari 2011, Jakarta -- (Kompas): Sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan dinilai tidak pernah ada. Yang ada hanyalah akomodasi kepentingan jangka pendek di tingkat pimpinan dengan diselimuti kepentingan agen.

Hal itu disimpulkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman seusai rapat dengar pendapat dengan para direktur utama industri pertahanan, Kamis (10/2). Hal serupa dinyatakan anggota DPR, Tritamtomo, yang menyayangkan TNI tidak tahu hal yang harus dipersiapkan serta banyaknya agen yang bermain dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Hadir dalam rapat itu Direktur Utama PT PAL Harsusanto, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso, Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono, Direktur Operasi dan Teknik PT INTI Tikno, Direktur Utama PT Lembaga Elektronik Nasional Wahyuddin Bagenda, serta Direktur Keuangan dan Pengembangan PT Dahana Harry Sampurno.

Hayono mengatakan, berkaitan dengan pembelian alutsista dari luar negeri dengan menggunakan kredit ekspor, seharusnya melibatkan BUMN industri strategis terkait. Dengan demikian, ada sistem pertahanan yang terintegrasi.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin juga menyatakan, harus ada koordinasi antara industri dalam negeri dan pembelian. Hal itu sudah berjalan di Malaysia yang membeli Sukhoi dengan mensyaratkan sistem avionik yang ditangani industri dalam negeri. Demikian juga dengan Singapura yang membeli F-16, tetapi sistem komunikasinya didesain di dalam negeri.

Adik Avianto Soedarsono mengharapkan pemesanan bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Pasalnya, pembelian bahan baku di luar negeri membutuhkan waktu sampai delapan bulan. ”Kalau kita terlambat, jangan lalu dijadikan alasan untuk membeli dari luar negeri, padahal pesanannya mendadak,” katanya.

Direktur Keuangan dan Pengembangan PT Dahana Harry Sampurno mengatakan, sejak keberadaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, BUMN industri pertahanan cukup terbantu, di antaranya dengan anggaran multitahun dan penunjukan langsung. Untuk jangka pendek, ia berharap ada kebijakan imbal beli yang bisa dicanangkan lewat peraturan presiden. Dengan demikian, Kementerian Pertahanan dan TNI tetap dapat membeli alutsista canggih dari luar negeri, tetapi disertai dengan kebijakan imbal beli.

Sumber: KOMPAS

Indonesia-Filipina Sepakati Perluasan Wilayah Patroli

9 Februari 2011, Manado -- (ANTARA News): Pertemuan sidang tingkat ketua, Republik Indonesia- Republik Filipina Border Committee (RI-RPBC) menyepakati adanya perluasan wilayah patroli. Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Amril Amir di Manado, Rabu, mengatakan, selama dalam pelaksanaan sidang, ada sepuluh item yang disepakati.

"Kesepuluh item itu di antaranya perluasan wilayah patroli, latihan SAR bersama, pertukaran informasi intelijen dan pengawasan untuk pelintas batas," kata Amril Amir usai pelaksanaan (RI-RPBC) di Manado.

Amril Amir, juga Ketua Delegasi Indonesia mengatakan, dalam diskusi pada pertemuan sebelumnya di Davao Filipina, pembahasan telah dilakukan secara cermat untuk mendapatkan kesepakatan itu seperti tentang perluasan wilayah patroli antara kedua belah pihak.

Dalam perluasan wilayah itu ada area yang telah disepakati bersama, mana area yang dapat dimasuki angkatan laut Filipina dan mana dimasuki angkatan laut Indpnesia.

"Itulah yang disepakati bersama area perluasan tersebut," katanya.

Dia mengatakan, kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Filipina dalam pertemuan seperti ini telah berlangsung lama sejak tahun 1980.

"Ini merupakan yang ke-29 kali, dan dalam perjalanannya, kita memperbaiki dan evaluasi tentang kerjasama itu," katanya.

Panglima Mindano Timur Mayjen Arthur I Tabaquero mengatakan, sebagai negara tetangga dan anggota Asean, kegiatan bersama ini sangat penting.

"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan persahabatan antar kedua negara," kata Tabaquero juga Ketua Delegasi Filipina.

Sumber: ANTARA News