Empat Nelayan RI Ditangkap Tentara Malaysia

2 Oktober 2011, Medan (ANTARA News): Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Medan memprotes penangkapan empat orang nelayan tradisionalasal asal Kecamatan Medan Belawan oleh Tentara Laut Diraja Malaysia, Sabtu (1/10).

"Kami memprotes tindakan oknum Tentara Laut Diraja Malaysia, karena menangkap nelayan Belawan di perairan Indonesia," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan Zulfahri Siagian kepada ANTARA di Medan, Minggu.

Nelayan Belawan yang ditangkap patroli Tentara Laut Diraja Malaysia(TDLM) itu adalah Effendi yang juga nakhoda kapal yang ditangkap, dan tiga anak buah kapal, yaitu Muhammad Yunan, Rahmat dan Wirya.

Perahu nelayan itu disergap kapal patroli TLDM bernomor lambung 137 saat menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka.

Mereka dibawa ke wilayah Malaysia dan masih dalam tahanan Polisi Maritim Negeri Pulau Penang.

Berdasarkan data pada perangkat global positioning system atau GPS di perahu mereka, penangkapan terjadi pada koordinat 05.07.200 Lintang Utara dan 99.03.180 Lintang Timur.

"Dari titik koordinat tersebut terlihat jelas bahwa perahu nelayan itu saat ditangkap oleh patroli Tentara Laut Diraja Malaysia berada di wilayah perairan Indonesia," ujarnya.

HNSI Medan mendesak pimpinan institusi penegak hukum di Malaysia untuk membebaskan empat orang nelayan tradisional tersebut.

Zulfahri juga meminta pemerintah Indonesia mengajukan protes resmi kepada pemerintah Kerajaan Malaysia atas pelanggaran hukum yang dilakukan kapal patroli TLDM bernomor lambung 137 tersebut.

"Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan para oknum Tentara Laut Diraja Malaysia menangkap dan menuduh perahu nelayan Belawan telah melanggar wilayah Malaysia, sangat tidak berdasar," katanya.

Polisi Laut Diraja Malaysia Berulah, Nelayan Minta Perlindungan

Ada lagi kisah kurang sedap terkait tetangga kita. Kali ini menimpa nelayan di perbatasan yang meminta perlindungan dari pemerintah karena ulah marakpraktik kekerasan dan kriminalisasi oleh Malaysia.

Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, nota protes Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas tindakan Polisi Laut Diraja Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri belum menyelesaikan persoalan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Halim mendesak KKP --anggota Bakorkamla-- dapat menjalankan fungsi koordinasi dan tugas keamanan laut secara konsisten dan maksimal, sehingga nelayan di perbatasan yang memerlukan perlindungan tidak merasa diabaikan.

Data Kiara maupun KNTI menyebutkan, 41 nelayan tradisional pernah ditangkap dan ditahan sejak 9 April 2009 hingga September 2011. Selain itu 47 nelayan tradisional lainnya mengaku pernah menjadi korban perompakan dan penganiayaan dengan pelaku anggota Polisi Laut Diraja Malaysia.

Kasus yang terkini pengaduan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Wilayah Sumatera pada 20 September 2011. Disebutkan ada kasus kekerasan dan kriminalisasi yang dialami beberapa nelayan Langkat oleh tingkah buruk Polisi Laut Diraja Malaysia.

Modus operandi Polisi Laut Diraja Malaysia adalah menarik nelayan tradisional Indonesia dari laut nasional ke wilayah perairan Malaysia, dan menetapkan mereka sebagai pencuri ikan atau perompak.

"Berarti mereka kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, khususnya di sekitar Langkat, Sumatera Utara, "kata Presidium Nasional KNTI Wilayah Sumatera, Tajruddin Hasibuan.

Dari sisi Indonesia, katanya, kelemahan penjagaan wilayah perairan perbatasan Indonesia semacam itu jelas terlihat.

Selain itu tidak ada bekal informasi batas perairan Indonesia dengan Malaysia untuk nelayan tradisional, baik melalui peta terkini maupun alat navigasi modern menjadikan nelayan rentan mengalami kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat negara lain.

"Kami minta pemerintah segera meningkatkan kualitas dan kuantitas patroli pengamanan laut di wilayah perairan Indonesia," katanya. Pula memberikan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak nelayan dan batas wilayah Indonesia dengan 10 negara tetangga melalui pelatihan secara berkala kepada nelayan.

Hal terakhir yang ia minta yakni pemerintah memberikan pelatihan advokasi hukum bagi organisasi nelayan di berbagai wilayah khusus di perbatasan.

Sumber: ANTARA News

KRI Sultan Iskandar Muda-367 tiba di Lebanon

KRI Sultan Iskandar Muda-367 sesaat sebelum bersandar di dermaga Beirut, Lebanon, Sabtu (1/10). KRI Iskandar Muda membawa 100 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Maritim Konga XXII-C/UNIFIL dan satu buah helikopter. (Foto: ANTARA/HO-Puspen TNI/Kuwadi/ed/ama/11)

2 Oktober 2011, Surabaya (ANTARA News): Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda-367 yang dikomandani Letkol Laut (P) Agus Hariadi tiba di Dermaga Beirut, Lebanon, untuk melaksanakan misi perdamaian.

Perwira Penerangan (Papen) Satgas Yonmek Konga XXIII-E/UNIFIL atau INDOBATT (Indonesian Battalion), Mayor Pasukan Banu Kusworo, kepada ANTARA News melalui surat elektronik dari Lebanon, Minggu, melaporkan bahwa KRI Sultan Iskandar Muda itu tiba di Lebanon pada 1 Oktober 2011.

"Kapal yang kedatangannya diterima oleh Wakil Komandan INDOBATT Letkol Mar Harnoko itu akan melaksanakan misi seperti yang sudah dilaksanakan dua KRI yakni KRI Diponegoro-365 dan KRI Frans Kaisiepo-368," katanya.

Sementara itu, upacara penyambutan kedatangan kapal Perang Indonesia di Dermaga Beirut itu dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Lebanon, Dhimas Samodra Roem.

Acaranya juga dihadiri oleh Atase Pertahanan RI untuk wilayah Mesir dan Lebanon, Kolonel Laut (P) R. Teguh Isgunarto, Komandan Kontingen Indonesia, Kolonel Pnb Yulianta, dan Wadan Sektor Timur UNIFIL, Kolonel Laut (E) Joko Edy Supriyanto.

Selain itu, Dansatgas SEMPU, Letkol Cpm Dwi Prasetyo Wiranto, Dansatgas MCOU, Letkol Caj G.T Sirumorang, Dansatgas Indo FPC, Mayor Inf Henri Mahyudi dan beberapa staf kedutaan serta perwira TNI.

"Wadan Satgas Indobatt sendiri saat menerima kapal itu didampingi oleh Pasiplan, Mayor Mar Profs Degratmen, Kapten Mar Eko Budi Prasetyo dan Kapten Laut (KH) Iwan Riswanto," katanya.

KRI Sultan Iskandar Muda-367 sesaat sebelum bersandar di dermaga Beirut, Lebanon, Sabtu (1/10). (Foto: ANTARA/HO-Puspen TNI/Kuwadi/ed/ama/11)

Dalam pelayaran dari Indonesia ke Lebanon, KRI Sultan Iskandar Muda-367, menempuh jarak 6.555 mil laut, ditempuh dalam waktu satu bulan dengan singgah di beberapa negara di kawasan Asia.

Di Lebanon, kapal perang jenis Sigma ini tergabung dalam Satuan Tugas Maritim Konga XXII-C/UNIFIL dan akan bergabung dengan Maritime Task Force UNIFIL, bersama kapal dari negara lain.

"Untuk wilayah operasinya, KRI Sultan Iskandar Muda-367 akan melaksanakan tugasnya di salah satu zona laut dari beberapa zona yang menjadi tanggung jawab UNIFIL," katanya.

Untuk bergabung dalam satuan tugas Maritim, setiap kapal perang harus memenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain mampu mengoperasikan/mengendalikan Helly, melakukan operasi SAR laut, mampu melakukan pengisian BBM di laut, memiliki fasilitas kesehatan kelas satu dan memiliki "combat management system" secara "real time".

Persyaratan lain yang harus dimiliki oleh satuan kapal perang ini yaitu mampu melaksanakan "self protection", mampu mengidentifikasi kapal kawan/lawan, memiliki berbagai jenis persenjataan, memberikan bantuan kepada satuan Angkatan Laut Lebanon/Lebanese Navy dan kapal tersebut harus dilengkapi dengan helikopter.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Lebanon, Dhimas Samodra Roem, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang di Lebanon dan bergabung dengan prajurit TNI lainnya dalam melaksanakan misi perdamaian.

Dalam waktu yang sama (1/10), Satgas Indobatt juga memperingati Hati Kesaktian Pancasila di Lapangan Parade Soekarno, Markas Batalyon, UN Position 7-1, Adshit Al Qusayr, Lebanon Selatan.

"Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup), Komandan INDOBATT, Letkol Inf Hendy Antariksa, dengan Komandan Upacara Perwira Food, Kapten Caj Supriyatna. Upacara yang digelar pukul 08.00 waktu setempat tersebut ditandai dengan pembacaan cuplikan `Tragedi Nasional` yang menyertai Hari Kesaktian Pancasila," katanya.

Sumber: ANTARA News

TNI AU Perlu Helikopter Jenis Chinook

Anggota Skuadron 820th RED HORSE berlatih memasang container pada helikopter CH-47 Chinook National Guard Nevada. (Foto: USAF/Senior Airman Brett Clashman)

2 Oktober 2011, Jakarta (ANTARA News): Anggota Komisi I DPR Roy Suryo mengemukakan TNI Angkatan Udara perlu memiliki helikopter jenis Chinook CH-47 untuk keperluan pertahanan dan keamanan termasuk penanganan bencana di daerah yang sulit terjangkau.

"Selain perlu periksa CDR 18 penumpang dan awak Cassa-212 NBA untuk memastikan `issue` adanya Incoming/Outgoing Call, Tim SAR/TNI-AU perlu miliki heli jenis CH-47 Chinook," katanya terkait jatuhnya pesawat komersil Cassa 212 di Sumatera Utara.

Roy juga mendorong Badan SAR Nasional mendapat sarana dan prasarana yang lebih baik seperti helikopter jenis Boeing CH-47 Chinook yang bisa melakukan evakuasi langsung dengan terbang diam (stay) di atas objek, tidak perlu harus terus bergerak memutar seperti heli-heli yang dimiliki SAR/TNI saat ini

Mengenai adanya seseorang bernama Toni Sianipar yang dikabarkan bisa kontak dengan salah satu korban (Ibu Astuti), Roy meragukan hal itu.

"Terus terang saya meragukan testimoni tersebut, karena menurut Tim SAR di lokasi, HP satelit saja sulit. Saya ada contoh-contoh HP satelit dan alat komunikasi yang biasa digunakan saat SAR," katanya.

Sumber: ANTARA News