TNI AL Segera Tambah Tank Amfibi BMP-3F

Tank Amfibi BMP-3F. (Foto: Koarmatim)

19 September 2011, Jakarta (ANTARA News): Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut segera menambah armada tempurnya yakni tank amfibi BMP-3F dari Rusia hingga menjadi satu batalyon.

"Akan segera kita tambah armadanya hingga menjadi satu kekuatan penuh, sekitar 54 unit," katanya ketika dikonfirmasi ANTARA usai membuka Lomba Pembinaan Satuan Korps Marinir di Markas Komando Brigif-2 Marinir di Cilandak, Jakarta, Senin.

Laksamana Madya Marsetio mengemukakan penambahan tank BMP-3F itu akan dilakukan secara bertahap sesuai rencana srategis TNI Angkatan Laut hingga 2024 dalam kerangka pembangunan kekuatan pokok minimum.

"Tentu kita lakukan bertahap pengadaannya, sesuai rencana strategis TNI Angkatan Laut," katanya.

Wakasal menuturkan Korps Marinir merupakan salah satu komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) selain kapal perang, pesawat udara dan pangkalan TNI Angkatan Laut.

"Karena itu, Korps Marinir juga memerlukan perkuatan baik dari segi personel maupun persenjataan," katanya.

"Pembinaan SDM terus dilakukan baik secara fisik maupun jasmani. Persenjataannya pun perlu terus ditingkatkan. Sehingga prajurit-prajurit marinir siap ditempatkan di mana pun, dalam waktu relatif singkat dalam kondisi apapun," ujar Marsetio.

Korps Marinir Indonesia telah mengoperasikan 17 unit tank amfibi BMP-3F dari Rusia sejak 11 Desember 2010. Kendaraan tempur infantri itu bahkan ikut dikerahkan pada operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada April 2011. BMP-3F merupakan ranpur terkuat yang dimiliki angkatan bersenjata Indonesia dibandingkan PT-76 dan BVP-2 bahkan lebih mematikan dari tank yang dimiliki Angkatan Darat.

Semula Indonesia pada tahap pertama akan membeli 20 unit tank amfibi BMP-3F dengan anggaran Rp445 miliar pada 2009. Namun karena penyusutan nilai kurs rupiah maka dengan anggaran sebesar itu, Indonesia baru bisa membeli 17 unit.

Sumber: ANTARA News

Pemerintah Bahas Kredit Ekspor Alutsista

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menjawab sejumlah pertanyaan wartawan sebelum mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/9). Rapat terbatas tersebut mengagendakan pembahasan lanjutan soal rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dengan pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/11)

19 September 2011, Jakarta (Jurnas): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono memimpin Rapat Kabinet Terbatas Bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (19/9) sejak pukul 11.00 WIB. Rapat membahas rencana pengadaan alutsista TNI dengan Pembelanjaan Pinjaman Luar Negeri tahun 2010-2014.

Sebelum Rapat Kabinet, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pengadaan alutsista dengan pinjaman luar negeri lebih diarahkan pada kredit ekspor. "Kami merapatkan kredit ekspor saja," kata Agus. Saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor, tapi akan diarahkan ke industri dalam negeri.

Dari anggaran yang ada, jika bisa diadakan di dalam negeri, akan dialihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri itu yang akan diarahkan ke kredit ekspor. "Nah, rapat ini mudah-mudahan akan diputuskan mana yang melalui kredit ekspor," katanya.

Beberapa alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya helikopter AKS, F-16, dan Sukhoi. "Suku cadang ada yang beberapa yang bisa (diadakan di dalam negeri) dan ada juga yang belum. Sangat tergantung dari lisensi pabrik. Mudah-mudahan siang ini ada keputusan," kata Panglima TNI.

Panglima TNI: Semua Angkatan Butuh Modernisasi

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Senin (19/9/2011), menyatakan, semua angkatan di TNI memerlukan modernisasi. Alat utama sistem senjata yang dimiliki Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sudah berusia tua.

"Setiap angkatan butuh modernisasi. Tank A ngkatan Darat tua-tua . Angkatan Laut juga sama," ujar Agus sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden.

Rapat yang dimulai pukul 11.00 itu membahas rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dalam rapat, Presiden Susilo Bambang Yudh oyono dan sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, akan mengambil keputusan pengadaan alutsista yang menggunakan kredit ekspor. "Mana yang akan disetujui Pak Presiden untuk kredit ekspor," ucap Agus.

Menurut Pangima TNI, saat ini Indonesia berupaya mengurangi pembiayaan dari kredit ekspor. Maka, pengadaan alutsista pun diarahkan pada industri dalam negeri. "Jadi, dari anggaran yg ada, mana yang bisa diadakan di dalam negeri, akan kita alihkan ke dalam negeri. Sedangkan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri akan diarahkan ke kredit ekspor," ujarnya.

Dalam RAPBN 2012, Kementerian Pertahanan merupakan satu dari tujuh kementerian/ lembaga yang mendapat alokasi anggaran sangat besar, yakni di atas Rp 20 triliun. Alokasi tersebut diprioritaskan bagi upaya modernisasi alutsista.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2012 beserta Nota Keuangannya, Agustus lalu , Presiden mengumumkan, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 64,4 triliun.

Sumber: Jurnas/KOMPAS

Pencairan Anggaran Kemhan Ditinjau Ulang

Proses pemasangan rudal Yakhont di KRI Oswald Siahaan-354. (Foto: Koarmatim)

19 September 2011, Jakarta (KOMPAS): Mekanisme pencairan anggaran kepada Kementerian Pertahanan dilaporkan unik dan menyalahi prosedur umum yang diterapkan dalam pencairan anggaran kepada kementerian dan lembaga yang lain. Atas dasar itu, prosedur pencairan anggaran kepada Kementerian Pertahanan akan ditinjau ulang oleh Kementerian Keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (19/9/2011) saat berbicara dalam Rapat Kerja dengan Komisi 1 DPR RI.

Menurut Anny, pencairan anggaran pada Kementerian Pertahanan dilakukan secara bulanan dan rutin sebesar 1/12 kali total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan. Ini jauh berbeda dengan pencairan anggaran kepada kementerian dan lembaga lain yang harus berjuang mendapatkan anggaran setelah melaporkan hasil kinerja penggunaan anggaran sebelumnya.

"Kementerian lain mendapatkan pencairan anggaran tergantung pada kinerja. Sementara Kementerian Pertahanan mendapatkan otomatis anggaran 1/12 setiap bulan," ujarnya.

Dana yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan yang ditetapkan pada APBN 2011 mencapai Rp 47,987 triliun. Lalu dengan adanya anggaran belanja tambahan sebesar Rp 2,05 triliun, maka dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2011 akan mencapai Rp 50,033 triliun.

Belum Jelas, Rp 2 Triliun untuk Pertahanan

Kementerian Keuangan masih menunggu kelengkapan dokumen sebelum menetapkan anggaran tersebut dijadikan sebagai anggaran belanja tambahan Kementerian Pertahanan dalam APBN Perubahan atau APBN Perubahan atau APBN-P 2011.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (19/9/2011), saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR.

Menurut Anny, dana yang dialokasikan untuk Kementerian Pertahanan yang ditetapkan pada APBN 2011 mencapai Rp 47,987 triliun. Lalu dengan adanya anggaran belanja tambahan sebesar Rp 2,05 triliun, maka dalam APBN-P 2011 akan mencapai Rp 50,033 triliun.

"Pada saat kami membahas anggaran belanja tambahan untuk APBN-P 2011, kami menerima usul tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga sebesar Rp 20 triliun," ujarnya.

Anny mengatakan, Kementerian Keuangan sudah mendapatkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 50,033 triliun. Namun, surat RKA itu belum dilampiri persetujuan Komisi I DPR. Dengan demikian, RKA dan termasuk tambahan anggaran Rp 2,05 triliun sama sekali belum diproses Kementerian Keuangan.

"Jadi, kami masih menunggu kesepakatan antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan Komisi I DPR," ujarnya.

Sumber: KOMPAS