Negosiasi Secangkir Kava di Sirec

Pasukan Indonesia tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL patroli di wilayah perbatasan Israel dan Lebanon di desa Adaisseh, Sabtu (9/10), empat hari sebelum Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ke Lebanon. (Foto: Getty Images)

01 November 2010 -- Kepala desa menatap lurus pria muda berbaret biru yang berdiri di hadapannya. Mulut kepala desa, lelaki separuh baya bertubuh gempal, itu terkatup rapat.

Namun, pria tegap berseragam loreng tanpa senjata itu tetap tersenyum. Sedikit membungkuk, ia memperkenalkan diri sebagai Komandan Tim United Nations Military Observer (UNMO), pasukan penjaga perdamaian PBB. Dengan nada rendah dia berkata: ” Kami bukan pasukan penjajah. Kami ingin membantu Anda.”

Hari itu sangat panas dan berdebu. Jalanan desa sangat lengang. Seluruh penduduk desa telah lari ke bukit-bukit di sekitarnya. Angin bertiup kencang menyapu debu dan menyelimuti rongsokan mobil serta reruntuhan gedung. Di atas gereja tua terpampang sehelai spanduk lusuh, ”Tinggalkan Sekarang!”

Hewan ternak berkeliaran saat 28 anggota UNMO berkumpul di depan gereja, menunggu hasil pertemuan komandan tim dengan kepala desa. Tak lama, mereka mendekati warga desa yang mulai menampakkan diri satu per satu. Mereka menawarkan bekal makan siang kepada warga desa untuk disantap bersama. Akhirnya, kepala desa tersenyum.

”Kami sangat senang Anda berada di sini,” katanya pelan. ”Kami mempunyai adat yang kami junjung tinggi dan Anda menghormatinya.”

Kepulauan di Pasifik

Selamat datang di Santo Domingo, sebuah desa di tengah negara Sirec, tempat tinggal bagi para anggota UNMO selama satu pekan. Sirec bisa saja sebuah kepulauan di Pasifik atau negara kecil di Afrika. Luasnya hanya 198 hektar, tetapi memiliki bendera kebangsaan, mata uang, pasar, sekolah, tempat hiburan, kantor polisi, tempat ibadah, bengkel, dan kantor pemerintah, lengkap beserta pejabatnya.

Kenyataannya, Santo Domingo adalah desa buatan di pinggir Canberra, ibu kota Australia. Dibangun di atas tanah latihan peacekeeping, Majura, dengan biaya sebesar 2,8 juta dollar Australia. Kepala desa tadi hanyalah aktor dan para anggota UNMO adalah perwira siswa dari 10 negara: Australia, Banglades, Indonesia, Kamboja, Papua Niugini, Selandia Baru, Uganda, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Mereka disiapkan menjadi pasukan pemelihara perdamaian PBB.

Setelah tiga minggu di kelas, para anggota UNMO masuk tahap latihan di lapangan. Pada latihan puncak ini, para siswa ditargetkan praktik tanpa bantuan pelatih. Para instruktur dari Australia, Indonesia, dan Jerman menggunakan rompi warna kuning dan diasumsikan tidak terlihat. Instruktur menjadi wasit dan menjaga agar siswa melakukan prosedur dengan benar.

Pertemuan dengan kepala desa adalah upaya meningkatkan sensitivitas budaya. Para anggota UNMO bernegosiasi dan mendekati masyarakat dengan menawarkan makanan khas penduduk setempat, yakni rebusan kaki ayam dan secangkir kava lokal. Kava adalah minuman beralkohol rendah, dibuat dari akar tanaman kava. Warnanya coklat, rasanya pahit pedas. Tradisi minum kava jamak dilakukan rakyat Pasifik untuk tujuan sosial, budaya, keagamaan, politik, dan pengobatan.

Ini baru permulaan. Para anggota UNMO akan menghadapi lebih dari 100 skenario di desa buatan ini, mulai dari sikap bersahabat penduduknya sampai peristiwa penyanderaan oleh kelompok gerilyawan.

Pendidikan UNMO

Keterlibatan perwira TNI dalam pendidikan UNMO di Australia merupakan wujud kerja sama peacekeeping kedua negara. Selain untuk mencari titik temu standar PBB, kerja sama kedua negara juga dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari pengalaman masing-masing.

Sejak Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI berdiri 29 Januari 2007, jumlah personel TNI yang dikirim dalam misi PBB melonjak tinggi. Tahun 2007, 1.054 prajurit dikirim, bandingkan dengan 198 prajurit pada tahun 2005. Sekarang, prajurit TNI yang tersebar di Liberia, Darfur, Sudan, Kongo, Nepal, dan terutama Lebanon, mencapai 1.635 orang.

Bahkan, bila Indonesia dapat memenuhi permintaan United Nations Departement of Peace Keeping Operation untuk mengirimkan pasukan ke Afganistan dan Somalia pada 2011 dan 2012, jumlah personel akan mencapai 4.386 orang. Jumlah terbesar sejak Kontingen Garuda I pertama kali diberangkatkan ke Sinai, Mesir, pada tahun 1957.

Dalam misi di Kamboja tahun 1992, Kontingen Garuda mengukir sukses. Ceritanya, Khmer Merah, salah satu faksi yang bertikai, menyandera enam personel United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) di Anlung Ranh dan dua orang di Oslo, Kamboja. Panglima UNTAC membentuk tim gabungan sipil-militer untuk membebaskan sandera. Namun, tim ini gagal. Kemudian, perwira UNTAC terbang ke Kampong Thom untuk bernegosiasi. Namun, helikopternya urung mendarat saat mendengar bunyi tembakan.

Akhirnya, Panglima UNTAC meminta bantuan Kontingen Garuda. Kita setuju membantu. Syaratnya, tidak ada pasukan negara lain terlibat untuk mencegah mengeruhnya situasi. Tim ini menyiapkan tim negosiasi dan pasukan khusus reaksi cepat yang siap digunakan bila perundingan gagal. Meskipun sempat terjadi ketegangan, negosiasi berlangsung lancar. Akhirnya, semua sandera dibebaskan tanpa satu peluru pun keluar dari larasnya.

Misi PBB

Kenapa TNI ikut misi PBB? Ini adalah amanat Pembukaan UUD 1945. Nama Indonesia juga harum di forum internasional.

Karena itu, prajurit sadar bahwa misi pemeliharaan perdamaian itu sulit. Malah, lebih sukar ketimbang tugas tempur. Bayangkan, di samping harus punya kemampuan teknis militer berstandar internasional, seorang prajurit juga harus lolos psikotes yang standarnya amat tinggi. Belum lagi kendala bahasa. Ikut dalam misi PBB, lancar berbahasa Inggris jadi keharusan. Prajurit juga diharapkan mampu menggunakan bahasa setempat. Bagi penjaga perdamaian, kemampuan negosiasi dan komunikasi adalah senjata paling ampuh.

TNI dan Kementerian Pertahanan tengah membangun pusat latihan peacekeeping di Sentul, Bogor. Di atas lahan seluas 267 hektar akan didirikan kelas, perkantoran, barak, tempat akomodasi, dan sarana latihan lainnya. TNI juga berencana membangun desa buatan seperti Santo Domingo di Canberra.

”Melalui proses seleksi ketat dan pelatihan keras dengan standar disiplin dan profesionalisme tinggi, akan dihasilkan pasukan penjaga perdamaian yang andal,” kata Brigjen TNI I Gede Sumertha KY, PSC, Kepala PMPP TNI.

Brigjen TNI I Gede Sumertha merujuk pada insiden di perbatasan Lebanon-Israel pada 3 Agustus 2010 ketika terjadi ketegangan. Pasukan PBB dari Indonesia bertahan selama empat jam mengibarkan bendera PBB di antara pasukan Lebanon dan Israel yang saling membidik. Mereka berusaha membujuk kedua belah pihak untuk saling meredakan ketegangan. Akhirnya, Panglima United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) memerintahkan seluruh pasukan PBB untuk mundur, sesaat setelah kedua pihak saling membuka tembakan. Namun, karena pasukan Indonesia berhasil mengulur waktu di lapangan dengan negosiasi kepada kedua belah pihak, maka konflik ini tidak cepat meluas karena unsur pimpinan di tingkat atas memiliki cukup waktu juga untuk bernegosiasi.

Mayjen Alberto Asarta Cuevas, Panglima UNIFIL, menyampaikan apresiasinya kepada pasukan Indonesia. Ia menulis dalam suratnya, ”Situasi seperti itu hanya dapat ditangani oleh pasukan terlatih. Kalian contoh terbaik dari pasukan profesional.” (Kapten Kav M Iftitah Sulaiman S, Instruktur Pendidikan UNMO di Australia; Berdinas di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI)

KOMPAS

Mematangkan Perencanaan Menuju Pertahanan yang Tangguh dan Pro-Kesejahteraan

01 Nopember 2010, Jakarta -- Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmen) Nomor: Kep/268/M/ XII/2009, visi-misi Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Renhan Kemhan) adalah, mewujudkan pertahanan negara yang tangguh, dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan bangsa.

Sementara itu, dalam konteks pertahanan negara diperlukan anggaran yang memenuhi unsur-unsur pertahanan negara. Dalam hal ini dirumuskan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Renhan Kemhan dengan tugas yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan (Permen Nomor: Per/01/ M/VIII/ 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemhan).

Menurut Dirjen Renhan Kemhan Marsda BS Silaen SIP, di Jakarta, kemarin, berdasarkan data Juli 2010, untuk mendukung pelaksanaan program pertahanan negara tersebut, diperlukan dukungan anggaran yang disediakan pemerintah dari APBN 2010 sebesar Rp 42,31 triliun. Di mana, alokasinya berasal dari Mabes TNI 10,47 %, TNI AD 44,33 %, TNI AL 15,06 %, TNI AU 10,78 %, dan Kemhan 19,36 %.

Alutsista

Kemudian, tutur dia, persentase rencana penggunaan anggaran untuk program perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI adalah, Mabes TNI 4,95 %, TNI AD 4,01 %, TNI AL 20,87 %, dan TNI AU 31,21 %.

Dirjen Silaen menyebutkan, kebutuhan alutsista TNI dalam kurun waktu lima tahun ke depan, telah tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014. Tepatnya, pada rincian kebutuhan minimun essential forces (MEF). "Perkiraan anggaran alutsista 2010-2014 sebesar Rp 149,78 triliun, terdiri atas pengadaan alutsista Rp 87,32 triliun, dan perawatan (pemeliharaan) alutsista Rp 62,46 triliun. Dengan perincian tahun 2010, dialokasikan Rp 23,10 triliun, tahun 2011 Rp 32,29 triliun, tahun 2012 Rp 29,66 triliun, tahun 2013 Rp 32,58 triliun, dan 2014 Rp 32,15 triliun," ujar putra Tapanuli Utara, kelahiran 21 Maret 1954 ini.

Lulusan Akabri Udara 1976 menjelaskan, mekanisme pengadaan dan tender alutsista TNI telah diatur melalui Permenhan Nomor: PER/06/M/VII/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Militer di Lingkungan Kemhan dan TNI. Sedangkan untuk tata cara pengadaan barang/jasa militer dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor (KE), telah diatur dalam Permenhan Nomor: PER/07/M/ VII/2006.

Secara keseluruhan, ucap Marsda BS Silaen, mekanisme pendanaan pengadaan alutsista TNI, dilakukan melalui APBN. "Untuk mekanisme di luar APBN, belum diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," kata suami Ir Dermawan Siagian, serta ayah dari Dr Endang Septyana, Ir Tommy Adelbert, dan Christian Bobby S ini.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, menurut Dirjen Silaen, diperlukan pengadaan barang/jasa melalui fasilitas kredit ekspor. "Alokasi Renstra 2010-2014 sebesar 10,34 miliar dolar AS. Rinciannya, Mabes TNI 8,41 %, TNI 17,81 %, TNI AL 34,86 %, dan TNI AU 38,92 %," ujarnya. Dia memaparkan, rencana alokasi fasilitas kredit ekspor Tahun Anggaran 2010 sebesar 2,27 miliar dolar AS. Ini terdiri atas, Mabes TNI 23,81 %, TNI AD 14,62 %, TNI AL 24,28 %, dan TNI AU 37,29 %.

Kesejahteraan prajurit

Dalam kesempatan tersebut, mantan Gubernur AAU (2008) ini, mengatakan, masalah kesejahteraan prajurit juga sangat terkait dengan anggaran yang diterima Kemhan dan TNI. "Ini dalam upaya peningkatan profesionalisme, kesiapan satuan, dan kesejahteraan prajurit. Dalam hal ini, ada tiga hal yang disiapkan Kemhan," katanya.

Pertama, tutur Dirjen Renhan, anggaran pada intinya untuk mendukung profesionalisme prajurit yang sudah dibangun. "Sementara, yang diterima Kemhan dan TNI masih belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, perlu skala prioritas serta optimalisasi dan efisiensi terhadap dukungan sesuai DIPA yang diterima Kemhan dan TNI," ucapnya.

Kedua, jelas dia, orientasi anggaran diarahkan pada kebutuhan utama sesuai alokasi yang ditetapkan, termasuk menyangkut kesejahteraan prajurit. Melalui Perpres Nomor 49/ 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang Bertugas di Daerah Terluar dan Wilayah Perbatasan, Kemhan menerbitkan Permenhan Nomor 10/2010.

Ketiga, tutur Dirjen Silaen, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk menuju sistem pertahanan negara yang pro kesejahteraan. Kemudian, diimplementasikan untuk mendorong kesejahteraan prajurit, pertumbuhan ekonomi nasional, melalui dukungan secara nyata pada upaya eksploitasi sumber daya alam migas, khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam kerangka itu, menurut Marsda Silaen, Kemhan sedang mengoptimalisasi manajemen pertahanan melalui pengawakan organisasi yang mempunyai kriteria, integritas, dan kredibilitas, untuk mendukung produktivitas pertahanan negara, sekaligus kesejahteraan.

Pada Rapat Pimpinan Kemhan 2010, tutur Marsda Silaen, ditegaskan bahwa dalam melaksanakan program dan anggaran, Kemhan telah mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan yang diarahkan untuk Menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro-Kesejahteraan.

"Maka, dalam merealisasikan konsep tersebut, proses manajemen perencanaan pertahanan negara harus menggunakan asas partisipatif, teknokratik, bottom up dan top down, serta berkomitmen mematuhi pola satu pintu (one gate policy).

Menurut Dirjen Renhan, melalui Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Kemhan telah mengajukan surat kepada Menkeu tentang tunjangan kinerja bagi PNS dan TNI di lingkungan Kemhan.

Namun, tutur BS Silaen, sampai tanggal 25 Agustus 2010, hasil koordinasi staf Ditjen Renhan Kemhan dengan Asisten Deputi bidang PRDG dan Reformasi Birokrasi Kemenpan dan RB, pada tahap ini masih menunggu surat balasan dari Menkeu.

Suara Karya

TNI AU Kirim Helikopter ke Mentawai

(Foto: Puspen TNI)

31 Oktober 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (YNI AU) mengirimkan satu helikopter Pumma untuk membantu pendistribusian bantuan kemanusiaan di Kepulauan Mentawai pasca diterjang tsunami.

"Kita sudah kirimkan kemarin, untuk membantu pendistribusian," kata juru bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, di Jakarta, Minggu.

Ia mengemukakan, pihaknya hanya mengirimkan satu unit, mengingat jumlah helikopter yang terbatas dan tersebar di beberapa titik.

"TNI-AU hanya ada tiga helikopter Puma dan dua Super Puma. Dari jumlah itu, satu unit siaga di Pontianak, satu unit di Makassar, satu unit di Jayapura, dan satu unit masuk pemeliharaan. Jadi, hanya satu unit yang dikirim ke Padang," tutur Bambang.

Helikopter Pumma bernomor registrasi H3310 dipiloti Kapten Pnb Bedya Lukman beserta dua Kopilot yakni Lettu Pnb Reskyu Pambudi dan Lettu Pnb Adam Hardiman.

Sebelumnya, Palang Merah Indonesia (PMI) pusat juga akan mengirim empat helikopter ke Pulau Pagai, Mentawai.

Empat helikopter itu berangkat ke Pagai, Sabtu (30/10) siang bersamaan dengan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, yang mengunjungi daerah terkena tsunami, kata Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim.

Muslim Kasim menambahkan, keempat helikopter akan disiagakan di Sikakap untuk membantu pelaksanaan tanggap darurat pasca tsunami dan untuk mendistribusikan bantuan ke daerah pengungsian yang sulit dijangkau lewat darat atau laut.

Kehadiran beberapa helikopter itu dapat menggantikan kapal dan perahu motor untuk mendistribusikan bantuan, namun untuk sementara dihentikan karena cuaca buruk.

Pendistribusian bantuan bahan makanan dan logistik lainnya melalui laut bagi korban tsunami di Pulau Pagai, Mentawai, dihentikan sementara karena cuaca buruk membahayakan pelayaran.

Cuaca curuk di perairan Laut Mentawai sebelumnya telah

diprakirakan Badan Meteorologi ,Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yakni pada 30 dan 31 Oktober serta 1 dan 2 November 2010 dan disebutkan kondisi cuaca ini membahayakan pelayaran.

Pendistribusian lewat laut akan dilanjutkan kembali setelah cuaca buruk mereda dan tidak lagi membahayakan pelayaran.

ANTARA News