Monday, January 18, 2010

TNI Menyusun Program Pembangunan Kekuatan

Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo selesai upacara 17-an menyalami para pejabat Mabesau, di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/1)

18 January 2010, Jakarta -- Mencermati perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman ke depan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, TNI tengah menyusun program pembangunan kekuatan yang menuju kepada kebutuhan pokok minimum dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan menciptakan daya tangkal terhadap segala ancaman.

Penegasan tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutan yang dibacakan Aspam Kasau Marsda TNI Haryantoyo pada upacara 17-an di Mabesau Cilangkap, Senin (18/1).

Dikatakan, prioritas yang ingin dicapai pada T.A. 2010 adalah melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI berupa pembentukan satuan baru dan peningkatan status satuan untuk mencapai kekuatan pokok minimum, modernisasi alutsista untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan Matra Darat, Matra Laut dan Udara serta meningkatkan profesionalisme personel yang meliputi kualitas dan kuantitas personel, penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib prajurit serta kesejahteraan prajurit dan PNS TNI.

”Program pembangunan kekuatan tersebut terkait pula dengan upaya menegakkan NKRI di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang dinilai rawan konflik sebagai akibat belum tuntasnya perundingan batas wilayah serta kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dengan negara Indonesia”, tegasnya.

Untuk itu, lanjutnya, secara berkesinambungan TNI senantiasa bekerjasama dengan semua instansi secara vertikal dan horizontal, baik pusat maupun daerah, melaksanakan penjagaan/pengawalan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta melaksanakan pengamanan di wilayah rawan konflik tersebut.

”Dalam konteks inilah, TNI mendukung langkah pemerintah untuk membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Terpadu dan Badan Pengelolaan Daerah Perbatasan Terpadu”, ungkapnya.

Menurutnya, dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah untuk menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap alutsista industri pertahanan negara lain.

Dispenau

Pembentukan Kodam Papua Barat Masih Dalam Kajian

Latihan anti teror. (Foto: ANTARA)

18 Januari 2010, Jayapura -- Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta mengakui, rencana pembentukan kodam di Papua Barat hingga saat ini masih dalam kajian.

"Kami masih terus mengkaji rencana pembentukan kodam di Papua Barat sehingga belum dapat diputuskan kapan terealisir," ungkap KSAD kepada wartawan di Jayapura, Senin.

Ia mengatakan, untuk tahun 2010 pihaknya akan menambah satu kodam yakni di Kalimantan Barat.

Tentang pro dan kontra pembentukan kodam di Papua Barat, mantan Pangdam XVII Trikora (sekarang Cenderawasih) ini mengakui, itu hal yang biasa namun biasanya itu dilandasi sebuah kepentingan.

"Silakan saja, yang terpenting masih satu tujuan yang sama, yaitu keutuhan NKRI dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Menyinggung tentang permintaan penarikan pasukan dari tanah Papua karena dampaknya tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat, Jenderal TNI Toisutta mengatakan, tidak ada yang mengatakan Papua tidak aman.

Buktinya, lanjut dia, masyarakat dapat terus beraktivitas termasuk di malam hari. "Kritisi dan nasihatilah kami kalau ada yang salah agar kami lebih peka," kata KSAD.

ANTARA News

TNI AL Kembali Emban Misi PBB di Lebanon

KRI Frans Kasiepo-368 saat tiba di Indonesia. (Foto: ANTARA)

18 Januari 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Laut kembali mengemban misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) sebagai bagian dari Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) mulai April 2010.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus suhartono ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan KRI Frans Kasiepo-368 untuk bergabung dalam Satgas Maritim UNIFIL.

"Kita akan kukuhkan dulu Frans Kasiepo sebagai Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), baru kita siapkan untuk misi di Lebanon," katanya, usai membuka Pendidikan Reguler ke-48 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) .

Agus menambahkan, Frans Kasiepo adalah salah satu kapal perang jenis Korvet kelas SIGMA yang dipesan RI dari Belanda. Karena itu, pada Februari 2010 kapal perang tersebut akan dikukuhkan terlebih dulu sebagai bagian dari kapal perang RI.

"Setelah dikukuhkan, kita siapkan segalanya, termasuk masa pratugas bagi para awak kapal untuk mengemban misi perdamaian PBB di Lebanon. Kapal akan kita berangkatkan sekitar Maret 2010 dan tiba di perairan Lebanon sekitar April 2010," tutur Agus.

Sebelumnya, TNI Angkatan laut telah mengirimkan KRI Diponegoro-365 untuk bergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon. KRI Diponegoro-365 yang bertindak selaku Kontingen Garuda XXVIII-A dalam misi tersebut bertugas selama hampir satu tahun.

KRI Frans Kasiepo adalah kapal berjenis sama dengan KRI Diponegoro-365 yakni Korvet Kelas Sigma buatan Belanda yang tiba di Indonesia pada akhir 2008, dan sama-sama telah memenuhi standar NATO dan PBB untuk mengemban misi perdamaian.

"PBB sangat mengapresiasi keikutsertaan Indonesia dalam Satgas Maritim PBB dan telah meminta Indonesia untuk mengirimkan kembali kapal perangnya," kata Kasal.

Kontingen militer Indonesia yang bergabung dalam satgas maritim PBB di Lebanon akan bergabung dengan kontingen dari beberapa negara lainnya.

ANTARA News