Pemerintah Diminta Tingkatkan Teknologi Militer di Perbatasan

Sebuah Kapal Perang TNI AL dari Koarmabar sedang berpatroli di perairan Pulau Nipah, Batam, Kepri , Sabtu (16/1). Pulau Nipah merupakan pulau terluar dari negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. (Foto: ANTARA/Feri/pd/10)

17 Januari 2009, Jakarta -- Pemerintah harus mengubah paradigma dalam menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan. Persoalan perbatasan tidak melulu dilihat jangka pendek atau tidak menguntungkan secara ekonomi. Tapi juga harus dilihat jangka panjang dan nilai investasi ke depannya.

"Menjaga kedaulatan merupakan investasi jangka panjang, yang kalau dihitung sungguh sangat menguntungkan secara ekonomi," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar DPR, Fayakhun Andriadi, yang dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (16/01/2009) malam.

Menurut Fayakhun, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di perbatasan. Pertama, memberikan perlindungan kepada warga negara. Kedua, melindungi kekayaan alam Indonesia sepanjang zaman.

"Ingat kekayaan alam kita dari laut yang dicuri itu sekitar Rp 40 triliun pertahun. Padahal, kalau betul kita punya anggaran Rp 40 triliun, dialokasikam untuk membangun dan melengkapi perbatasan dengan memadai, satu tahun saja sudah BEP (break event point). Karena melindungi perbatasan itu tidak sampai Rp 40 triliun," jelasnya.

Oleh karena itu, Fayakhun meminta, agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan menjaga kedaulatan NKRI. Selain digunakan untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista), juga harus ada anggaran yang dialokasikan untuk belanja teknologi.

"Setuju pasukan harus ada, tapi early warning system-nya mana? Hari gini, teknologi kita tidak punya. Saya kira, Departemen Pertahanan perlu mengalokasikan anggarannya untuk belanja teknologi," ujarnya.

Dia mengatakan, salah satu early warning system yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan perbatasan adalah radar untuk mengawasi udara dan sensor untuk pengawasan di darat dan laut. Di era modern sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kehilangan sejengkal perbatasan, karena semuanya sudah bisa dikontrol dengan teknologi.

Untuk daerah perbatasan yang rawan dan telah memiliki titik ordinat, selain dipasang sensor atau radar, perlu juga dipasang kamera. Dalam prakteknya, sensor akan mengirimkan sinyal berdasarkan waktu yang ditentukan, misalnya setiap 5 menit sekali. Sinyal itu semua dipantau oleh sistem perbatasan.

"Batas wilayah yang titik ordinatnya sudah ditetapkan, itu dipasangi sensor. Kalau di laut, bisa sensor apung atau diletakkan di suar milik kita yang sudah ada. Kalau di darat dibuatkan tugu biar aman dari pencurian," pungkasnya.

Seperti diketahui, pada tanggal 3 Januari 2010 lalu, TNI telah mengirikan sekitar 130 personelnya ke wilayah perbatasan di Ambalat, Kalimantan Timur. Sementara saat ini diketahui ada 12 titik di perbatasan yang dianggap rawan terjadinya konflik.

detikNews

Kasau, `Tingkatkan Pemeliharaan`

17 Januari 2009, Bandung -- ”Berbagai hal yang merupakan gambaran dan harapan organisasi terhadap eksistensi dan kinerja Koharmatau dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Udara.

Meningkatnya kemampuan pemeliharaan dan produksi materiil, kemampuan enginering dan ‘jaminan kualitas’ hasil pemeliharaan alutsista, merupakan kriteria keberhasilan Koharmatau dalam mengemban misi satuan”.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal Madya TNI Imam Sufaat, S.I.P saat serahterima jabatan (sertijab)Komandan Komando Pemeliharaan Materiil Angkatan Udara (Dankoharmatau), di Lapangan Apel Sathar 16, Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat.

Komandan Koharmatau diserahterima dari Marsekal Muda TNI Sunaryo HW kepada Marsekal Pertama TNI Ferdinand Alex Myne. Yang selanjutnya Marsekal Muda TNI Sunaryo HW (pejabat lama) sebagai Perwira Tinggi (Pati) TNI AU dalam rangka memasuki purnatugas, sementara Marsma TNI Ferdinand Alex Myne yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisaeroau.

Lebih lanjut, Marsekal Madya TNI Imam Sufaat, S.I.P mengatakan, bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari proses dinamika kehidupan organisasi, yang harus senantiasa dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Oleh karena itu melalui pergantian pejabat, diharapkan dapat terus ditumbuh kembangkan lingkungan kerja yang semakin dinamis, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Keberadaan Koharmatau sebagai kotama fungsional di bidang pemeliharaan dan produksi materiil TNI Angkatan Udara maupun tugas-tugas lainnya, mempunyai nilai yang sangat strategis bagi TNI Angkatan Udara. Dari sudut pandang aspek teknis operasional pemeliharaan, Koharmatau beserta jajarannya merupakan ujung tombak organisasi dalam upaya meningkatkan kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara.

Kasau berharap agar nilai strategis keberadaan Koharmatau ini, dapat senantiasa dipahami oleh seluruh elemen Kotama, sebagai sebuah kehormatan yang harus mampu dipertanggungjawabkan dengan profesionalitas dalam mengemban visi dan misi organisasi.

Terlebih Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan peran BUMN Industri Pertahanan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan alutsista TNI. Sementara Koharmatau beserta seluruh jajarannya, mempunyai potensi kemampuan sumber daya yang memadai dibidang pemeliharaan.

Oleh karenanya kondisi ini dapat kita manfaatkan sebagai peluang sekaligus momen yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem secara bertahap.

“Harapan ini hanya dapat diwujudkan melalui sinergitas potensi kemampuan sumber daya manusia, anggaran, alat peralatan, sistem dan metode, serta kemampuan pendukung lainnya. Tekad, semangat dan dedikasi dari seluruh personel jajaran Koharmatau menjadi kunci sukses dan sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan untuk melakukan langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik”, tegas Kasau.

Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait perlu terus ditingkatkan dalam rangka melakukan terobosan yang diperlukan sebagai langkah percepatan untuk mewujudkan ’common goal’ yang diharapkan.

Beberapa hal penting berkaitan dengan “common goal”, diantaranya meningkatnya kesiapan alutsista, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Udara dalam pelaksanaan tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP); menurunnya tingkat ketergantungan sistem pemeliharaan dan materiil alutsista produk luar negeri.

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran pemeliharaan, serta terhindarnya penggunaan anggaran pemeliharaan dari proses yang berakibat pada ekonomi biaya tinggi; dan terwujudnya kemandirian sistem pemeliharaan dan pengadaan materiil alutsista secara wajar dan proporsional.

DISPENAU/POS KOTA

TNI-AL Pesan Kapal Rudal di Batam

KRI Krait kapal patroli TNI AL yang dibangun di galangan kapal PT. BES Batam.

17 Januari 2009, Batam -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) memercayakan pembuatan kapal cepat rudal nasional kepada PT Palindo Marine Shipyard Batam. Galangan yang memproduksi kapal-kapal aluminium fiberglass dan perahu itu mendapat pesanan satu kapal yang berbiaya Rp 60 miliar.

Kemarin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono meninjau PT Palindo Marine yang terletak di Seilekop, Sagulung. Selama di galangan, KSAL dan rombongan menanyakan perkembangan pengerjaan kapal pertama itu. Kapal rudal cepat atau KCR-40 itu mulai dibuat pada 9 Oktober 2009 dan rencananya selesai dalam tempo 52 pekan.

''Kami pesan di sini karena sesuai kebijakan industri pertahanan, pengusaha dalam negeri harus diajak bekerja sama. Dan pemenang tender, PT Palindo ini. Perusahaan swasta nasional yang bisa dibina untuk memenuhi kebutuhan alutsista kita," jelas Agus di lokasi PT Palindo Marine kemarin.

Menurut Agus, kapal ini berbahan aluminium baja pada bagian bawah dan fiberglass pada bagian atas. Penggunaan bahan aluminium baja itu, lanjut dia, karena lebih tahan lama. Sementara fiber usianya tidak tahan lama, tidak bagus untuk lingkungan, dan tidak kuat. Biaya pembuatan kapal ini Rp 60 miliar. ''Itu baru flatform saja, termasuk pendorong, alat navigasi, dan komunikasi. Belum termasuk senjata dan rudalnya," kata KSAL.

Untuk sistem persenjataan, ungkap Agus, TNI-AL akan memesannya dari Eropa. Peluru kendali (rudal) bakal diimpor dari Tiongkok atau Korsel. Biaya untuk pengadaan senjata dan rudal ini senilai USD 200 juta. Alat persenjataan baru dipasang setelah kapal jadi.

TNI-AL akan memesan 22 kapal sejenis ini. Pengadaannya secara bertahap. Sampai 2014, direncanakan bertambah antara empat atau enam unit.

JAWA POS