KSAU dan Komitmen Nol Kecelakaan

KSAU Marsekal Madya Imam Sufaat. (Foto: Kompas/Subur Tjahjono)

28 Desember 2009 -- Isu nol kecelakaan atau zero accident masih menjadi tantangan utama setiap Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, termasuk KSAU yang baru Marsekal Madya Imam Sufaat. Namun, Imam Sufaat tidak main-main untuk mewujudkan target tersebut pada tahun 2010 di tengah minimnya anggaran pertahanan untuk TNI Angkatan Udara.

”Kita berusaha. Kalau Presiden minta saya mundur, mau bagaimana lagi. Saya berbuat yang terbaik bagi TNI AU,” ujar Imam.

Untuk mengetahui pemikiran Marsdya Imam Sufaat, Kompas mewawancarainya di Markas Besar TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (21/12).

Bagaimana langkah-langkah mewujudkan target nol kecelakaan tersebut?

Sudah ada Road Map to Zero Accident. Kita upayakan langkah-langkah yang dilaksanakan konsisten. Mulai dari take off saat latihan. Mulai dari engagement air to air, yaitu tidak latihan jauh, tapi dekat dengan pangkalan. Dengan perencanaan yang bagus. Kalau alokasi jam latihan, perlu ada perencanaan bagus. Di atas jangan hilang-hilangan. Kalau enggak dibantu dengan radar, bisa hilang. Kita juga mengombinasikan beberapa jenis latihan jadi satu.

Saya tekankan bahwa komandan skuadron harus kuat penguasaannya. Komandan skuadron harus tahu bagaimana kemampuan kapten pilotnya, komandan flight-nya, wingman-nya, sehingga misi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Misalnya dia enggak mampu dengan misi malam hari, kita tidak latih. Perencanaan betul-betul kita tekankan. Komandan skuadron atau pangkalan harus lihat luar terus (kondisi udara).

Apa kondisi pesawat paling penting dalam pencapaian target nol kecelakaan?

Tidak hanya pesawat, orang juga. Beberapa kali kecelakaan adalah karena human error (kesalahan manusia). Hampir 80 persen human error, apa itu manajemennya atau operatornya.

Bisa dari maintenance (pemeliharaan), operator, atau yang mendukung. Misalnya pangkalan bilang tidak bisa landing (mendarat) karena cuaca. Dia harus berani bilang tidak boleh mendarat. Jangan biarkan pilot mengambil keputusan sendiri.

Ini program 100 hari KSAU?

Iya. Itu yang jangka pendek. Setahun ini (2010) tidak ada kecelakaan. Tahun berikutnya juga kita upayakan (tidak ada lagi kecelakaan).

Apa ada reward and punishment (mekanisme penghargaan dan hukuman) untuk pelanggaran?

Iya. Kita sudah sosialisasi. Yang penting adalah membangkitkan budaya safety (keselamatan) di satuan. Tidak hanya penerbang atau perwira, semua. Di Amerika Serikat pun pesawat canggih seperti F22 pun jatuh. Tapi, there is no room for error di atas. Penerbang tidak boleh salah.

Ini termasuk target berani?

Ya, kita harus berani. Kita usaha. Penerbang harus profesional. Untuk pesawat siap terbang, kan, sudah ada check list-nya. Kita harus upayakan secara fisik juga. Kalau memang ada gangguan, ya itu kehendak Yang di Atas.

Misalnya tahun 2010 ada satu saja pesawat yang jatuh, tindakan apa yang akan diambil?

Kalau dia salah, saya tidak akan segan-segan ganti. Tapi, kalau memang itu di luar kemampuan kita, ya semua harus care (memberi perhatian). Tidak hanya saya, tetapi seluruh Angkatan Udara.

KSAU siap mundur?

Maju mundur terserah Presiden. Kita berusaha. Kalau Presiden minta saya mundur, ya mau bagaimana lagi. Saya berbuat yang terbaik bagi TNI Angkatan Udara. Nanti yang nilai saya Panglima TNI dan Presiden.

Apa benar pesawat TNI Angkatan Udara yang benar-benar siap terbang itu cuma 40 persen?

Memang sangat tergantung anggaran. Tapi, enggak mungkin pesawat itu terus yang dipakai. Kita atur jadwalnya mana yang operasional, mana yang perawatan. Kalau anggaran cukup, ada minimum stock level (tingkat stok minimum) di gudang. Tapi, pesawat yang dipakai memang hanya yang layak untuk terbang.

Bagaimana penjabaran minimum essential forces (kekuatan minimum esensial) di TNI AU?

Itu kan jalan tengah. Yang ideal itu postur kita tahun 2024. Ada kebijakan Presiden, bisa laksanakan tugas pokok kita secara minimum. Kita bisa atasi ancaman pada saat bersamaan di dua trouble spot (titik masalah). Misalnya, TNI Angkatan Darat minta deploy (pengerahan) satu batalyon, kita harus mampu.

Kalau kita lihat dari kondisi negara yang banyak bencana, mau tidak mau TNI AU harus prioritaskan transpornya. Tetapi, sebagai TNI AU, kita harus tekankan pesawat tempur. Kalau hanya pesawat transpor, nanti namanya bukan Angkatan Udara, tapi angkutan udara.

Pesawat baru

Embraer Super Tucano pengganti OV-10 Bronco, direncanakan akan ditempatkan di Lanud Tarakan. Untuk menjaga perbatasan Indonesia - Malaysia. (Foto: Embraer)

Meskipun anggaran terbatas, pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap dikakukan. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama FHB Soelistyo yang mendampingi KSAU selama wawancara, dalam waktu dekat TNI AU akan memiliki pesawat OV 10 Bronco, HS Hawk MK 53, dan pengganti F5E. Untuk pesawat angkut, TNI AU akan mengganti F 28 VIP, C 212, F 27, dan B 737 MPA. Selain itu, juga menyusul proses pengadaan pesawat jet tanker. Untuk helikopter, pengadaan heli Combat SAR dan heli Colibri. Untuk pesawat latih, ada penggantian AS 202. Untuk radar direncanakan pengadaan radar GCI, GCA, dan radar cuaca.

KSAU Marsdya Imam Sufaat menambahkan, tahun depan juga akan datang sejumlah pesawat tempur Sukhoi dari Rusia.

Kalau pengadaan pesawat tempur dalam waktu dekat?

Kita lagi proses untuk ganti OV 10. TNI sudah paparan dan Dephan sudah cocok. Penggantinya sementara ini dari Brasil (Super Tucano). Kita masih perlu pesawat seperti itu untuk pemberantasan pembalakan liar, narkoba, terorisme. Pesawat ini cocok. AS juga pakai di Afganistan. Kecepatan rendah dan biaya operasi lebih murah.

Kalau pengadaan Sukhoi?

Saya sudah minta supaya dipercepat. Mudah-mudahan 5 Oktober 2010 (Hari TNI) sudah ada.

Pemanfaatan simulator bagaimana?

Simulator sangat membantu karena biaya sehari-hari rendah, tapi harus efisien sehingga kalau kita punya banyak pesawat baru kita adakan simulatornya, biar tidak rugi. Harga satu simulator bisa 1,5 harga pesawat. Kita di Indonesia sudah bisa buat simulator yang standar. Di antaranya dengan simulator F 16, sehingga walau jam terbang sedikit, pilotnya bisa jago-jago.

Bagaimana pemenuhan alutsista oleh industri dalam negeri?

Tidak benar kalau ada pendapat TNI AU tidak ingin memakai produksi dalam negeri. Sejak awal TNI AU sudah pakai hasil PT DI, misalnya Cassa 212, CN 235. Puma, yang harganya mahal, kita beli. Sekarang lagi dirintis oleh Dephan kerja sama dengan Korea untuk buat pesawat tempur.

Bagaimana soal suku cadang pesawat palsu?

Yang nakal-nakal itu sudah kita tindak.

Apa kekuatan TNI AU punya efek detterent (penggentaran)?

Itu idealmya. Kata pengamat, sesuai dengan luas negara kita, bisa butuh 80 skuadron tempur. Tapi, itu tidak mungkin. Kita memerhatikan kemampuan negara. Tetapi, kita punya perencanaan sampai 2019 dan 2024.

Kemampuan penerbang-penerbang kita bagaimana?

Di Singapura dan Malaysia ada masalah perekrutan. Tidak banyak yang mau masuk Angkatan Udara. Di kita, dari lulusan SMA, cari yang nilai 8 ke atas tidak susah. Untuk AAU, kita sudah naikkan batas indeks prestasinya. Dari 2,5 jadi 2,7 sekarang. Nanti kita naikkan jadi 3. Sekarang yang di atas 3 ada sekitar 40 persen. Orangnya pintar, berdedikasi, sehingga keselamatan bisa ditekankan.

Masih banyak pelanggaran wilayah udara?

Tidak banyak. Selalu pasti kita laporkan ke Panglima TNI.

KOMPAS

KRI Taliwangsa-870 Tangkap Dua Kapal

KRI Taliwangsa-870 buatan Fasharkan Manokwari dipersenjatai 1 pucukkanon 20 mm dan 1- 2 pucuk senapan mesin 12,7 mm. (Foto: TNI AL)

28 Desember 2009, Jakarta -- Kapal perang TNI AL, KRI Taliwangsa-870 menangkap dan mengawal KM Dwi Karya 21 berbendera Indonesia di perairan Pulau Aru, pekan lalu karena diduga dioperasikan oleh warga negara asing.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan, kapal motor yang berbobot 298 ton tersebut didapati dari 21 orang anak buah kapal, 19 orang diantaranya berkewarganegaraan China sedangkan dua orang lainnya berkewarganegaraan Indonesia, jelas Kadispenal Laksma TNI Iskandar Sitompul, SE.

Dari pemeriksaan lebih lanjut, paspor dua orang warga Negara China atas nama Chen Dar Gui dan Lin Gui Sen telah habis masa berlakunya. Kapal tersebut saat ditangkap tengah memuat lebih kurang 30 ton ikan campuran. Guna penyelidikan lebih lanjut, kapal dikawal menuju Lanal Tual.

MT Golden Eagle

Sementara itu, kapal MT Golden Eagle yang diduga melakukan tindak pelanggaran laut ditangkap KRI Taliwangsa-870 tidak jauh dari penangkapan KRI Dwi Karya 21, juga pekan lalu.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan, didapatkan pelanggaran diantaranya nahkoda tidak berada di kapal, barang yang dimaksud tidak sesuai izin pengoperasian kapal tramper dalam negeri, serta muatan tidak sesuai dengan daftar manifes barang. Kapal milik PT Trans Samudera Abadi yang kemudian diketahui bermuatan Sembako ini, selanjutnya dikawal menuju Lanal Tual.

PELITA

Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Masih Terjadi

Casa U-621 TNI AL diescort oleh satu buah helikopter jenis Sea Hawk, ketika mendeteksi konvoi kapal induk US Navy di perairan Natuna yang terdiri dari 1 Kapal induk USS Ronald Reagan CVN 76, satu kapal suplai dan dua kapal frigate pada 24 Juni 2009. (Foto: puspenerbal)

27 Desember 2009, Kuta, Bali -- Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Ngurah Rai, Letnan Kolonel Penerbang Aldrin P Mongan, menyatakan, pelanggaran wilayah dan koridir udara di Indonesia Timur melalui cakupan radar Ngurah Rai masih terjadi.

"Saya tidak berwenang merinci jumlah, jenis, dan berbagai hal lain terkait itu. Tetapi yang jelas, pelanggaran itu masih terjadi dan kami terus mewaspadainya sesuai perintah komando atas," katanya, kepada ANTARA, di Kawasan Kuta, Bali, Minggu petang.

Menurut Mongan, sistem radar terpadu antara milik instansi pemerintah sipil dan militer selalu memberi peringatan terkini terkait lalu-lintas udara yang dilakukan melalui Kendali Lalu-lintas Udara (ATC) Ngurah Rai, Bali.

Preseden positif kemampuan daya tangkal dan peringatan TNI-AU atas pelanggaran udara oleh wahana tempur negara asing yang paling terkenal saat ini, katanya, adalah Peristiwa Bawean, pada 2003 lalu.

"Inilah bukti kerja sama baik antara instansi sipil dan militer. Pada awalnya, satu pesawat terbang sipil kita memergoki secara visual kehadiran pesawat tempur tak dikenal, kemudian kapten pilotnya mengontak ATC Djuanda tentang hal itu," kata penerbang C-130 Herkules itu.

Dari ATC Djuanda, katanya, langsung hal itu diinfokan ke pihak TNI-AU dan jajarannya, di antaranya adalah Komando Sektor Udara IV yang bertanggung jawab terhadap pengamatan udara di Indonesia Timur dan Tenggara.

"Dari situ keluar perintah untuk mencegat dan memeriksa identitas pesawat tempur tak dikenal itu. Tugas itu bisa dilaksanakan secara baik dan akhirnya pesawat tempur itu bisa mematuhi peraturan udara nasional kita, di antaranya memberitahu identitas dan maksud penerbangannya," katanya.

Penerbangan militer mancanegara di wilayah dan koridor udara nasional Indonesia, katanya, tidak dilarang. "Sepanjang untuk kepentingan penerbangan damai dan meminta ijin melintas kepada pemegang otoritas hal ini di pihak kita. Kalau tidak demikian maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran wilayah udara nasional," kata Mongan.

Wilayah udara Bali yang diawasi ATC Ngurah Rai, katanya, memiliki karakteristik khas dalam hal frekuensi dan jenis penerbangan internasionalnya. Sepanjang hari, aktivitas penerbangan yang mendarat dan lepas landas dari Ngurah Rai mencapai ratusan pergerakan.

"Yang ideal, sekali lagi ini yang ideal, kami memiliki wilayah pangkalan udara militer tersendiri karena ini adalah aerodrome aktif yang juga penting bagi pertahanan nasional. Khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan aerodrome ini pada akhir tahun, satu `flight` Skuadron Pasukan Khas 464 TNI-AU di-BKO-kan ke sini," katanya.

Kekuatan satu "flight" atau kompi yang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur itu, katanya, merupakan satu ukuran kekuatan yang cukup ideal untuk mengantisipasi gangguan keamanan Bandar Udara Ngurah Rai yang vital bagi penerbangan nasional.

ANTARA News