Latma Elang Brunesia IV/09 Ditutup

Foto bersama peserta Latihan Bersama Elang Brunesia IV/09 di Apron Hanggar Lanud Supadio, Jum’at (11/12).

14 Desember 2009, Pontianak -- Setelah 3 hari berturut-turut melaksanakan latihan bersama akhirnya Latihan antara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dengan Tentera Udara Diraja Brunei Darussalam (TUDB) dengan sandi Latma Elang Brunesia IV/09 ditutup secara resmi oleh Pemerintah Pangkalan Tentera Udara Diraja Brunei, Letnan Kolonel Udara Lusir Bin Sian didampingi Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Yadi Indrayadi pada suatu upacara militer di Apron Hanggar Lanud Supadio, Jum’at (11/12).

Dalam sambutan tertulisnya Letnan Kolonel Udara Lusir Bin Sian mengatakan Latma Elang Brunesia IV/09 yang telah dilaksanakan mempunyai arti yang sangat penting bagi kerjasama militer di kedua negara. Untuk itu Latma ini harus terus dilaksanakan oleh TNI AU dan TUDB sehingga hubungan kedua negara lebih erat dan kompak.

“Peserta latihan dari TUDB sangat berterima kasih kepada TNI AU yang telah memberikan dukungan mulai dari kedatangan peserta Latma dari TUDB sampai selesai latihan sehingga latihan ini dapat berjalan lancar dan aman ,” tambah Letkol Udara Lusir Bin Sian.

Sementara itu Danlanud Supadio Kolonel Pnb Yadi Indrayadi mengatakan banyak sekali manfaat yang dapat kita petik dari Latihan Bersama ini salah satuanya adalah adanya kesamaan pandang antara TNI AU dengan TUDB dalam upaya meningkatkan kemampuan personel di kedua negara dan saling menjaga perbatasan di masing-masing wilayah.

Disisi lain, lanjut Danlanud Latma ini menjadi suatu momen penting untuk menjalin hubungan persahabatan antara kedua Angkatan Udara, TNI AU dan TUDB yang semakin erat. Saya yakin, latihan bersama ini memberikan kesempatan berharga bagi para prajurit serta personel pendukung lainnya untuk saling bertukar pengalaman dan bertukar informasi, baik dalam konteks latihan maupun kehidupan sebagai bangsa serumpun.

“Melalui latihan bersama ini, bukan saja menjadikan kerjasama antara TNI AU dan TUDB menjadi lebih lancar, tetapi lebih dari itu juga menjadikan hubungan diplomatik pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam akan terjaga dengan baik,” tambah Danlanud.

Hadir pada upacara penutupan Latma Elang Brunesia IV/09 antara lain para pejabat TNI AU dan TUDB, Athan Brunei Letkol Pangiran Haji Hapiz, para Komandan Satuan di jajaran Lanud Supadio. Setelah selesai upacara tak lupa dilaksanakan foto bersama peserta latma TNI AU dan TUDB sebagai kenangan-kenangan.

PENTAK LANUD SUPADIO

Kehadiran Negara di Perbatasan Harus Diperkuat

KRI Kakap kapal patroli cepat TNI AL. (Foto: TNI AL)

14 Desember 2009, Tarakan -- Pemerintah dinilai belum serius membangun wilayah perbatasan RI-Malaysia seperti terlihat di Kalimantan Timur. Bukti kehadiran negara, baik fisik maupun informasi, amat minim. Akibatnya, orientasi politik, sosial, dan budaya warga perbatasan berkiblat ke Malaysia.

Tujuh anggota Komisi I DPR RI menegaskan hal itu setelah mengunjungi Tawau, Sabah (Malaysia), Nunukan dan Tarakan di Kalimantan Timur (Kaltim), akhir pekan lalu. Mereka adalah Hayono Isman (ketua tim), Ny Soemientarsi Muntoro, Tantowi Yahya, Fayakhun Andriadi, Muchamad Ruslan, Achmad Basarah, dan Achmad Daeng Sere.

Setelah Tawau, Sabah, Malaysia (Kompas, 11/12), rombongan mengunjungi Sebatik, pulau yang secara administratif terbagi atas wilayah RI dan Malaysia. RI menguasai bagian selatan pulau dan membaginya menjadi dua kecamatan dengan jumlah total penduduk 32.272 jiwa. Bagian utara pulau dikuasai Malaysia dan menjadikannya sebagai lahan perkebunan sawit dan tanpa penduduk yang menetap permanen.

Ragam masalah

Sebatik wilayah RI terbagi atas Kecamatan Sebatik Barat dan Sebatik. Dalam pertemuan dengan tim Komisi I, penduduk Sebatik Barat mengeluhkan ketiadaan listrik, kesulitan air bersih, dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Camat Sebatik Barat Junaidi melaporkan, tiang-tiang listrik yang dilengkapi jaringan kabel sudah dibangun sejak tahun 1991. Namun, hingga kini listrik belum nyala.

Warga menyebut tiang dan kabel itu sebagai ”tiang tali jemuran terpanjang di dunia”. Penduduk Kecamatan Sebatik sudah lama dilayani penerangan listrik sekalipun dalam sehari bisa terjadi pemadaman berkali-kali.

Komisi I heran mengapa negara lamban melayani kebutuhan dasar warga perbatasan. Listrik merupakan salah satu bentuk fisik dari kehadiran negara di perbatasan. ”Listrik tidak saja membangkitkan ekonomi kreatif warga, tetapi juga menarik investasi dan salah satu bukti kehadiran negara di sini,” kata Hayono.

Kata Basarah, sudah keterlaluan kalau masalah listrik terbengkalai sampai hampir 10 tahun. ”Kalau setahun dua tahun saja, mungkin masih bisa dimaklumi. Akibatnya, muncul kesan di kalangan warga pemerintah tidak peduli terhadap kebutuhan dasar warga perbatasan,” katanya.

Fasilitas pangkalan udara TNI di Tarakan, sebagai pangkalan terdepan di perbatasan, tertinggal jauh dari pangkalan angkatan udara Malaysia di Tawau, Sabah. Misalnya, landasan pacu Tarakan berukuran 2.250 x 45 m, Nunukan 900 x 23 m. Panjang landasan Tawau 2.670 x 47 dan Kinabalu 3.050 x 45 m. Panjang landasan berkaitan erat dengan kemampuan operasional pesawat patroli atau pesawat tempur.

Kapal-kapal patroli TNI AL, selain kapal perang KRI, di pantai timur Kalimantan juga terbatas. Ada satu kapal patroli mewah di Nunukan, yang ditempatkan sejak dua tahun silam tidak bisa beroperasi karena kesulitan bahan bakar. Kapal berkecepatan 40 knot per jam itu menggunakan bensin, tetapi stok bahan bakar kebanyakan solar.

Kiblat ke Malaysia

Rombongan Komisi I prihatin terhadap berbagai persoalan perbatasan. Basarah melihatnya sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah, pusat dan daerah, membangun perbatasan sebagai etalase bangsa. Akibatnya orientasi politik, sosial, dan budaya warga berkiblat ke Malaysia.

Misalnya, warga lebih sering dan mudah mengakses informasi, publikasi, dan penyiaran di bidang politik, ekonomi, budaya dan perkembangan dunia lain dari media Malaysia. Mereka menghafal lagu-lagu pop Melayu yang dinyanyikan artis Malaysia ketimbang artis Tanah Air.

Tantowi dan Fayakhun menambahkan, jangan salahkan warga jika mereka berkiblat ke ”seberang”. Pemerintah RI harus mengubah cara pandang membangun perbatasan serta terus memperkuat kehadiran negara di perbatasan, baik itu secara fisik (bangunan) maupun penyebaran informasi.

KOMPAS

Pindad Produksi 40 Panser Tahun 2010

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (kanan) menaiki salah satu dari 40 Panser jenis Armoured Personal Carrier (APC) 6x6 seusai serah terima dari PT Pindad ke Departemen Pertahanan di kawasan hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09)

14 Desember 2009, Bandung -- PT Pindad rencananya akan memproduksi 40 panser pesanan Departemen Pertahanan tahun 2010. Dalam kaitan itu, keputusan Menteri Keuangan mengenai pengadaan dana sebesar Rp 360 miliar untuk panser tipe 6 x 6 tersebut diharapkan segera keluar.

Direktur Produk Manufaktur PT Pindad Tri Hardjono seusai kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro ke PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/12), mengatakan, pihaknya tengah menunggu keputusan Menteri Keuangan (kepmenkeu) tentang pengadaan dana panser.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, lanjutnya, telah mengarahkan stafnya agar kepmenkeu segera ditetapkan. ”Kepmenkeu diharapkan keluar awal tahun 2010. Jika terjadi hambatan dan dianggap perlu, ada kemungkinan pengadaan dana diperoleh dari pinjaman komersial perbankan,” ujar Tri.

Untuk pendanaan, Dephan berencana mempertemukan PT Pindad dengan perbankan, yakni BNI dan BRI. Pinjaman dari bank itu nantinya akan dibayar dengan dana dari Departemen Keuangan sebagaimana diajukan Dephan.

Menurut Tri, pihaknya telah melaporkan kepada Menhan mengenai pembiayaan komponen- komponen panser. ”Mesin panser, misalnya, sudah dipesan dari Perancis. Komponen lain, seperti suspensi, peralatan elektrik, dan alat komunikasi, juga sudah dipesan,” katanya.

Jika waktu yang dibutuhkan untuk penyediaan dana lebih lama, Tri khawatir biaya produksi panser akan kian besar.

Dephan memesan 150 panser. Pembuatan 93 panser di antaranya diselesaikan hingga menjelang akhir tahun ini. Artinya, masih ada 57 panser yang belum diproduksi.

Dana pembuatan 40 panser tahun 2010 sudah dibahas. Namun, anggaran untuk 17 panser sisanya belum dibicarakan. Menurut Tri, PT Pindad mengharapkan pengadaan 17 panser itu juga bisa dilakukan tahun depan.

Kunjungan Menhan ke PT Pindad kemarin untuk melihat kemajuan-kemajuan yang sebelumnya dilaporkan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto. Setelah datang dan berbincang sebentar dengan direksi PT Pindad, Menhan melakukan peninjauan.

Menurut Menhan, saat ini pihaknya sedang membahas pesanan alat utama sistem persenjataan baru untuk lima tahun mendatang. ”Jumlahnya belum bisa dibicarakan,” katanya.


KOMPAS