(Foto: Fajar)
26 November 2011, Maros (SINDO): Batalion Infanteri (Yonif) 700/Raider, Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana kembali menggelar simulasi penanggulangan aksi terorisme di Kantor Bupati Maros, kemarin.
Dalam simulasi diceritakan personel Yonif 700/Raider membebaskan Wakil Bupati Maros yang disandera para teroris. Komandan Latihan Yonif 700/Raider Letnan Kolonel Infanteri Febriel Buyung Sikumbang mengatakan, dalam simulasi kali ini melibatkan sekitar 100 personel atau satu kompi. Simulasi ini untuk memantapkan kemampuan personel dalam penyelamatan sandera yang dilakukan teroris. “Operasi penyelamatan ini dilakukan, baik lewat udara menggunakan helikopter dan darat menggunakan kendaraan taktis (Rantis) dan Anoa (sejenis panser),”katanya.
Febrial mengakui bahwa Kabupaten Maros dan Gowa menjadi target latihan,sebab kedua wilayah ini merupakan penyangga ibu kota provinsi.Sebelumnya juga digelar simulasi latihan di Kantor PT Pertamina Pusat Makassar.“Simulasi juga pernah dilakukan di Kantor PT Telkom Makassar. Jadi, bukan hanya di kantor pemerintahan, tapi juga di lokasi objek vital di Makassar,”ucapnya. Sementara itu,Wakil Bupati Maros HA Harmil Mattotorang mengaku, sangat mendukung dan merespons simulasi yang digelar Yonif 700/Raider.
Dia mengatakan, simulasi ini juga bagian dari latihan,khususnya dalam melakukan koordinasi dengan pasukan Yonif 700/Raider ketika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam simulasi, kelompok teroris menyandera Wakil Bupati Maros dan membuat pegawai di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros Panik. Personel Yonif 700/Raider bergerak cepat dari udara dan darat, menggunakan helikopter dan kendaraan taktis serta panser.
Mereka terlibat aksi baku tembak dengan kelompok teroris yang menyebabkan beberapa anggota teroris tewas di tempat dan sebagian berhasil dilumpuhkan. Akhirnya Wakil Bupati Maros berhasil diselamatkan.
Sumber: SINDO
Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, November 26, 2011
Kemhan Uji Coba 22 Unit Roket R-Han 122
25 November 2011, Baturaja (DMC): Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Teknik Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dirtekindhan Ditjen Pothan) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali melakukan uji coba Roket R-Han 122. Uji coba dilakukan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Jum’at (25/11).
Selain bersama LAPAN, dalam uji coba tersebut Kemhan juga melibatkan pihak – pihak terkait dari industri pertahanan dalam negeri antara lain PT. Pindad, PT. DI dan PT. Dahana. Selain itu, Kemhan juga mengundangan TNI AL sebagai calon pengguna Roket R-Han 122.
Uji coba kali ini merupakan hasil dari evalusi uji coba yang dilakukan sebelumnya pada bulan November 2010 di tempat yang sama. Melalui uji coba dan evaluasi secara terus menerus diharapkan Program Roket Nasional dengan nama R-Han 122 tersebut nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dan siap diproduksi sesuai keinginan pengguna dalam hal ini TNI.
Dalam Uji coba kali ini, diluncurkan Roket R-Han 122 sebanyak 22 unit yang terdiri dari tiga unit warhead smoke (asap) dan 19 unit wearhead live (tajam). Dari 22 unit tersebut, satu unit roket warhead smoke (asap) telah diluncurkan Kamis Sore (24/11), sedangkan 21 unit seluruhnya diuji coba pada Jum’at (25/11). Peluncuran berjalan lancar dan sukses meski dalam cuaca hujan.
Dari 21 unit Roket R-Han 122 yang diluncurkan hari ini terdiri dari dua roket warhead smoke (asap) dan 19 unit roket warhead live (tajam). Peluncuran roket dibagi dalam empat tahap dilaksanakan secara salvo menggunakan mobil launcher. Tahap satu 3 unit, kedua 6 unit, ketiga 6 unit dan keempat 6 unit.
Roket R-Han 122 yang memiliki jarak jangkau 14 kilometer tersebut merupakan hasil kerjasama yang sinergi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, LAPAN, PT. Pindad, dan pihak terkait lainnya. Pengembangan roket R-Han 122 dalam rangka mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Hadir menyaksikan dan meninjau secara langsung uji coba Roket R-Han 122 antara lain Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Kemhan Mayjen TNI Zaenal Fahri Tamzis dan sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI AL dan industri pertahanan dalam negeri.
Sumber: DMC
Friday, November 25, 2011
Kasal: Banyak Persoalan Perbatasan Laut Berpotensi Konflik
KRI Mulga. (Foto: Dispenarmatim)
24 November 2011, Jakarta (ANTARA News): Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, masih banyak persoalan perbatasan laut RI dengan sejumlah negara yang belum tuntas dan berpotensi konflik.
Dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Kasal Laksamana Madya TNI Marsetio pada Raker Teknis Operasi TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Selasa, Kasal mengatakan, meski telah disepakati beberapa hal dalam forum KTT ke-19 ASEAN, namun ada beberapa persoalan yang masih belum tuntas.
Ia mengemukakan perkembangan lingkungan strategis saat ini yang terjadi sangat cepat, kompleks dan sulit diprediksi, baik pada tingkat global, regional maupun nasional turut membuat persoalan perbatasan laut dengan beberapa negara menjadi lebih kompleks.
"Pada tingkat regional, meskipun telah tercapai kesepakatan ASEAN beberapa waktu lalu, namun masih banyak permasalahan perbatasan laut dengan negara-negara tetangga yang belum selesai serta berpotensi menjadi konflik," kata Soeparno menegaskan.
Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yang belum tuntas yakni Timor Leste, Palau, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, dan Australia.
Selain masalah perbatasan laut, permasalahan keamanan laut juga menjadi isu yang tidak boleh diabaikan.
"Banyaknya kegiatan ilegal di laut harus dapat kita atasi, sehingga eksistensi TNI Angkatan Laut sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional dapat kita laksanakan," katanya.
Terkait itu Kasal menambahkan, "Menyikapi hal tersebut. dibutuhkan kesiapsiagaan unsur, kewaspadaan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara,".
TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan penggelaran operasi di wilayah-wilayah perbatasan dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi nasional.
"Berkaitan dengan hal tersebut, kuantitas maupun kualitas pelaksanaan operasi harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, sebagai implementasi dari tanggung jawab TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI serta jaminan rasa aman bagi warga negara Indonesia maupun pengguna laut di wilayah perairan Indonesia dari berbagai tindak kekerasan, bahaya navigasi dan pelanggaran hukum," ujarnya.
Raker Teknis Operasi TNI Angkatan Laut merupakan wadah diskusi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga apabila terdapat permasalahan dapat dicarikan jalan pemecahannya.
"Kita ketahui bersama bahwa dalam merencanakan kegiatan operasi, harus dapat menjawab perkembangan lingkungan strategis yang berkembang secara dinamis sesuai perkiraan ancaman yang timbul, didukung kesiapan unsur, logistik, serta profesionalisme prajurit yang handal," kata Kasal.
Kegiatan yang diikuti unsur operasi dari seluruh Satuan, Komando Utama, serta pangkalan Angkatan Laut itu bertemakan "Dengan Rakernis Ops Tahun 2011, Kita Dukung Program Gelar Operasi yang Optimal Guna Mewujudkan TNI AL yang Handal dan Disegani".
Sumber: ANTARA News
24 November 2011, Jakarta (ANTARA News): Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, masih banyak persoalan perbatasan laut RI dengan sejumlah negara yang belum tuntas dan berpotensi konflik.
Dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Kasal Laksamana Madya TNI Marsetio pada Raker Teknis Operasi TNI Angkatan Laut, di Jakarta, Selasa, Kasal mengatakan, meski telah disepakati beberapa hal dalam forum KTT ke-19 ASEAN, namun ada beberapa persoalan yang masih belum tuntas.
Ia mengemukakan perkembangan lingkungan strategis saat ini yang terjadi sangat cepat, kompleks dan sulit diprediksi, baik pada tingkat global, regional maupun nasional turut membuat persoalan perbatasan laut dengan beberapa negara menjadi lebih kompleks.
"Pada tingkat regional, meskipun telah tercapai kesepakatan ASEAN beberapa waktu lalu, namun masih banyak permasalahan perbatasan laut dengan negara-negara tetangga yang belum selesai serta berpotensi menjadi konflik," kata Soeparno menegaskan.
Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yang belum tuntas yakni Timor Leste, Palau, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, dan Australia.
Selain masalah perbatasan laut, permasalahan keamanan laut juga menjadi isu yang tidak boleh diabaikan.
"Banyaknya kegiatan ilegal di laut harus dapat kita atasi, sehingga eksistensi TNI Angkatan Laut sebagai penegak kedaulatan dan penjaga keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional dapat kita laksanakan," katanya.
Terkait itu Kasal menambahkan, "Menyikapi hal tersebut. dibutuhkan kesiapsiagaan unsur, kewaspadaan dan peningkatan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara,".
TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan penggelaran operasi di wilayah-wilayah perbatasan dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut yurisdiksi nasional.
"Berkaitan dengan hal tersebut, kuantitas maupun kualitas pelaksanaan operasi harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, sebagai implementasi dari tanggung jawab TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan NKRI serta jaminan rasa aman bagi warga negara Indonesia maupun pengguna laut di wilayah perairan Indonesia dari berbagai tindak kekerasan, bahaya navigasi dan pelanggaran hukum," ujarnya.
Raker Teknis Operasi TNI Angkatan Laut merupakan wadah diskusi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga apabila terdapat permasalahan dapat dicarikan jalan pemecahannya.
"Kita ketahui bersama bahwa dalam merencanakan kegiatan operasi, harus dapat menjawab perkembangan lingkungan strategis yang berkembang secara dinamis sesuai perkiraan ancaman yang timbul, didukung kesiapan unsur, logistik, serta profesionalisme prajurit yang handal," kata Kasal.
Kegiatan yang diikuti unsur operasi dari seluruh Satuan, Komando Utama, serta pangkalan Angkatan Laut itu bertemakan "Dengan Rakernis Ops Tahun 2011, Kita Dukung Program Gelar Operasi yang Optimal Guna Mewujudkan TNI AL yang Handal dan Disegani".
Sumber: ANTARA News
Wednesday, November 23, 2011
BPK Lakukan Uji Petik Alutsista Korpaskhas
(Foto: Kaskus)
23 November 2011, Soreang (PRLM): Untuk pengecekan barang pengadaan Korps Pasukan Khas berupa Radar Smarth Hunter dan Rudal Jarak Pendek QW-3 serta peralatan sandi yang berada di Markas Komando dan Wing III Paskhas, tim yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pejabat Mabes TNI melakukan uji petik alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang digunakan Korpaskhas tersebut. Selain untuk pengecekan peralatan-peralatan tersebut tim BPK sekaligus untuk melihat dan menguji penggunaan alat tersebut.
Menurut Kapentak Korpaskhas, Mayor Sus Rifaid, BPK juga meneliti pengoperasian alat itu untuk mendukung tugas-tugas yang diemban Korpaskhas. "Kegiatan Uji Petik ini dilaksanakan selama sehari," katanya, Rabu (23/11).
Tim BPK dan Pejabat Mabes TNI tersebut didampingi langsung oleh Asisten Logistik Korpaskhas Kolonel Tek Wahyu Laksito beserta anggota selaku operator. Anggota tersebut telah mendapat pendidikan baik di negara produksi alutsista maupun pendidikan yang diselenggarakan di Wing III Paskhas.
Sumber: PRLM
23 November 2011, Soreang (PRLM): Untuk pengecekan barang pengadaan Korps Pasukan Khas berupa Radar Smarth Hunter dan Rudal Jarak Pendek QW-3 serta peralatan sandi yang berada di Markas Komando dan Wing III Paskhas, tim yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pejabat Mabes TNI melakukan uji petik alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang digunakan Korpaskhas tersebut. Selain untuk pengecekan peralatan-peralatan tersebut tim BPK sekaligus untuk melihat dan menguji penggunaan alat tersebut.
Menurut Kapentak Korpaskhas, Mayor Sus Rifaid, BPK juga meneliti pengoperasian alat itu untuk mendukung tugas-tugas yang diemban Korpaskhas. "Kegiatan Uji Petik ini dilaksanakan selama sehari," katanya, Rabu (23/11).
Tim BPK dan Pejabat Mabes TNI tersebut didampingi langsung oleh Asisten Logistik Korpaskhas Kolonel Tek Wahyu Laksito beserta anggota selaku operator. Anggota tersebut telah mendapat pendidikan baik di negara produksi alutsista maupun pendidikan yang diselenggarakan di Wing III Paskhas.
Sumber: PRLM
Raider Latihan Tempur
Dua personel Raider TNI AD turun dari helikopter dengan menggunakan tali (fast Rope) pada latihan di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, Rabu (24/11). Latihan yang melibatkan sejumlah personel pasukan tempur tersebut untuk mengasah kembali kemampuan dan naluri tempur mereka. (Foto: ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/Koz/Spt/11)
Pemerintah Sebaiknya Beli Baru Ketimbang "Upgrading" F16
F-16C block 25 dari 177th Fighter Wing. Amerika Serikat menawarkan hibah 24 F-16C/D block 25 kepada Indonesia. Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar 750 juta dolar untuk mengupgrade dan peremajaan pesawat sebelum dikirimkan ke Indonesia pada 2014. Harga perunit sekitar 31,25 juta dolar tanpa persenjataan. Harian Bangkok Post memberitakan harga perunit F-16 baru sekitar 14,6-26,9 juta dolar, F/A-18 Hornet perunit 41 juta dolar, sedangkan Sukhoi Su-35 65 juta dolar perunit. (Foto: U.S. Air Force/Master Sgt. Don Taggart)
23 November 2011, Jakarta (ANTARA News): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf menilai lebih baik membeli pesawat F16 yang baru daripada harus menambah biaya "upgrading" pesawat bekas F16 dari 450 juta dolar AS menjadi 750 juta dolar AS.
Menurut Muzzammil Yusuf di Jakarta, Rabu, selain masalah biaya yang membengkak, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan nyawa prajurit terbaik.
"Saya menyarankan kepada teman-teman di Komisi I agar mempertimbangkan kembali kesepakatan untuk menerima hibah 24 pesawat F-16 karena biaya `upgrading` membengkak dari perkiraan sebelumnya," katanya.
Muzzammil mengatakan bahwa membeli pesawat F-16 yang baru lebih menguntungkan Indonesia daripada menerima pesawat hibah dalam kondisi bekas. Dari sisi keamanan, jam terbang, dan kualitas teknologi lebih tinggi daripada pesawat bekas.
Sementara dengan membeli pesawat baru, pemerintah dapat meminimalisir peluang kecelakaan pesawat angkatan udara TNI yang selama ini sering terjadi.
"Dari data yang kami terima sejak tahun 2000-2009 ada sekitar 30 pesawat Angkatan Udara TNI jatuh dan menelan korban jiwa baik dari pihak tentara maupun sipil dalam jumlah besar," ujar politisi PKS ini.
Fakta lainnya, dari 114 pesawat TNI yang kita miliki terdapat 50 pesawat dalam kondisi rusak. "Tidak kah kita belajar dari pengalaman ini. Saya khawatir dari 24 pesawat hibah itu usianya tidak lama. Peluang pesawat rusak, jatuh, kemudian menelan korban jiwa. Ini harus diantisipasi sejak dini oleh Pemerintah. Jangan mengorbankan nyawa prajurit dan penerbang terbaik kita," ujarnya.
Dalam pandangan Muzzammil, pesawat yang rawan kecelakaan bisa menurunkan mental prajurit dan mereka harus berperang melawan alutsista sebelum melawan musuh.
"Bagi saya, harga prajurit terbaik kita lebih mahal daripada alustsista, bukan sebaliknya," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung I ini.
Hati-hati Terima Hibah Jet F-16 dari AS
Pemerintah dan DPR harus ekstra hati-hati mengeluarkan anggaran perbaikan 30 pesawat F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Anggaran sebesar 750 juta dolar AS (sekitar Rp 7 triliun) itu bukan nilai yang sedikit untuk memperbaiki pesawat yang sudah tidak lagi digunakan oleh AS itu.
Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riefqi Muna mengatakan itu di Jakarta, Rabu (23/11).
Menurut Riefqi, segala bentuk akuisisi persenjataan itu harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai merugikan pihak Indonesia. “Artinya segala sesuatunya harus dihitung berdasarkan prinsip tata kelola good governance dari mulai konsep, pengembangan, maintenance, hingga evaluasi akhirnya,” ujarnya.
Selain itu, sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar biaya perbaikan pesawat-pesawat itu juga harus dipertimbangkan secara matang mengingat tidak ada dalam rencana anggaran yang telah ditetapkan. “Ini keanehan jika tiba-tiba ada pos pembiayaan akuisisi persenjataan,” katanya.
2014, Pesawat F-16 dari AS Tiba di Indonesia
Pesawat tempur F-16 hibah dari Amerika Serikat akan tiba mulai tahun 2014. Sebelum didatangkan ke Indonesia, peawat hibah berjumlah 24 unit itu akan di retrovit di Amerika.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen Hartind Asrin membantah adanya rumor telah ditandatanganinya kontrak hibah pesawat F-16 tersebut. “Prosedurnya akan ditingkatkan menjadi G to G (Government to Government) antara Indonesia dan Amerika melalui Kementerian Pertahanan masing-masing negara,”katanya di Jakarta, Rabu (23/11).
Pembelian pesawat tempur bekas milik Amerika tersebut sebelumnya dilakukan melalui agen. Perubahan ini terjadi setelah Presiden AS Barrack Obama memberikan pernyataan demikian di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) beberapa hari lalu.
Namun begitu, hingga saat ini belum dilakukan penandatanganan kesepakatan hibah pesawat tersebut. "Belum ada penandatanganan kesepakatan hibah ini,”imbuhnya.
Kapuskom menambahkan, pesawat F-16 blok 25 tersebut akan diupgrade menjadi blok 52 oleh perusahaan Lockheed Martin di California, Amerika sebelum dikirim ke Indonesia. "Datang ke Indonesia sudah siap terbang. Rencananya mulai 2014 akan didatangkan ke Indonesia secara berkala,”kata Kapuskom.
Jumlah pesawat yang dikirim ke Indonesia, bergantung pada banyaknya pesawat yang telah diretrofit.
Sumber: ANTARA News/PRL,M/Jurnas
Forum Kebijakan Pertahanan Ke-2 Indonesia – Jerman
23 November 2011, Jakarta (DMC): Untuk yang ke dua kalinya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bersama Kementerian Pertahanan Republik Jerman menggelar Forum Pembicaraan Kebijakan di Bidang Pertahanan. Forum tersebut di gelar, Rabu (23/11) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
Direktur Kerjasama Internasional Strahan Kemhan RI, Brigjen TNI Abdul Chasib selaku ketua delegasi Indonesia membuka forum pembicaraan dengan beberapa agenda pembahasan. Selaku ketua delegasi Jerman adalah Asisten Deputi Kepala Staf Angkatan Bersenjata untuk Urusan Politik-Militer dan Pengendalian Senjata Kementerian Pertahanan Jerman, Brigjen Hans – Werner Wiermann.
Pada kesempatan forum tersebut delegasi Indonesia menyampaikan agenda pembahasan yang mencakup tentang keamanan regional Asia Tenggara dan hubungan bilateral serta keterlibatan Indonesia untuk Misi Perdamaian PBB. Sedangkan delegasi Jerman menyampaikan agenda pembahasan tentang situasi politik pertahanan dan keamanan Jerman.
Usai mengikuti forum pembicaraan, kedua delegasi tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerjasama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Jerman.
Sementara itu kerjasama bidang pertahanan yang ditandatangani itu meliputi kebijakan pertahanan, kebijakan militer dan keamanan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta bidang lainnya seperti bantuan kemanusiaan, bencana alam, pelayanan kesehatan dan Peacekeeping.
Adapun tujuan dari MoU ini adalah dalam rangka menyediakan kerangka kerja untuk mempromosikan kerjasama bilateral berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan serta menghormati kedaulatan penuh dan integritas teretorial.
Rencananya seluruh dari delegasi Jerman juga akan mengadakan kunjungan kehormatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Marsdya TNI Eris Herryanto, Kamis ( 24/11) di Kantor Kemhan, Jakarta.
Sumber: Kemhan
Kasau: TNI AU Targetkan Pasang 32 Radar
23 November 2011, Solo (ANTARA News): Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan TNI AU menargetkan program pemasangan instalasi radar di seluruh wilayah Indonesia, hingga 2024 sebanyak 32 unit.
"Radar yang berfungsi untuk pengawasan wilayah udara itu, kita sudah mulai 'instal' empat unit di Indonesia Timur, dan diharapkan bulan Februari 2012 dapat dioperasikan," kata Kasau usai melantik 97 perwira Setukpa di Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Solo, Rabu.
Menurut dia, jenis radar buatan Prancis dan Inggris, sehingga membutuhkan anggaran cukup besar. Radar itu, cukup canggih karena juga dapat untuk mengarahkan pesawat terbang menuju sasaran.
Kasau menjelaskan, empat radar tersebut ditempatkan di Indonesia bagian timur seperti di Kupang, Saumlaki, Merauke, dan Biak.
Namun, radar di Timika alatnya sudah datang dan kini sedang diinstal, sehingga untuk wilayah Indonesia Timur bisa diawasi setiap saat.
"Kita terakhir pemasangan radar di Timika, dan ke depan kita programkan empat radar akan dipasang Jayapura, Singkawang Pontianak, Poso, Tabulang," paparnya.
Menurut Kasau, program untuk pemasangan alar tersebut bagi TNI AU hingga 2024 sebanyak 32 unit radar diharapkan dapat terpasang.
"Kami kini baru memiliki 18 unit radar yang tersebar di wilayah Indonesia," ujar Kasau.
Program radar target sebanyak 32 unit tersebut minimal, karena Negara Indonesia sangat luas dan jika ingin diawasi seluruhnya diperlukan alat lebih banyak.
Sehingga, kata Kasau, setiap benda masuk di ruang angkasa wilayah Indonesia bisa terdeteksi, tetapi dengan diperlukan banyak radar memerlukan anggaran sangat besar.
Program pemerintah untuk TNI AU karena anggaran terbatas, sehingga pemasangan dilakukan minimal. "Bila da pesawat asing yang masuk di wilayah Indonesia dapat dimonitor, kalau perlu kita ditegur dan ambil tindakan," ujarnya.
"Hal itu, untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Bangsa kita. Kalau mereka masuk niatnya baik tidak masalah. Namun, jika niatnya jahat kita kecolongan dan harga diri bangsa tercoreng," katanya.
Kasau mencontohkan beberapa pesawat komersil dari negara lain yang masuk wilayah kita tanpa izin bisa dimonitor dan diperingatkan. Hal itu sesuai aturan tidak diperbolehkan dan mereka juga bisa memahaminya.
Sumber: ANTARA News
Panglima TNI Buka Latihan Gabungan di Malang
(Foto: Dispenkoarmatim)
22 November 2011, Malang (ANTARA News): Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon di Lapangan Udara Abdurachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.
Rencananya, latihan itu akan digelar di Dumai, Kepulauan Riau pada 10 Desember 2011 dan melibatkan sedikitnya 3.300 pasukan dari tiga angkatan, yakni Angkatan Laut (AL), Angakatan Darat (AD) serta Angkatan Udara (AU).
"Sore ini (22/11), saya membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon, dan akan kita lakukan secara bertahap hingga 2013, yakni dari tingkat batalyon, brigade hingga tingkat divisi," kata Agus.
Agus mengatakan, latihan gabungan tingkat batalyon dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan perajurit TNI dan meningkatkan kemampuan profesionalisme TNI dalam pencapaian tugas pokok.
Sementara itu digelarnya latihan gabungan di Dumai karena daerah itu telah disiapkan sejak awal, dan ada beberapa rangkaian acara bersamaan di wilayah tersebut, salah satunya yakni Hari Nusantara yang akan berlangsung pada 13 Desember 2011.
"Saat puncak acara Hari Nusantara nanti, semua personel TNI akan gabung menjadi satu di Dumai, karena itu kita pusatkan di wilayah itu," katanya.
Selain itu, lokasi tersebut merupakan wilayah perbatasan yang sangat bagus digunakan latihan tiga angkatan sekaligus. "Kita juga akan mengagendakan sejumlah latihan gabungan di seluruh perbatasan, untuk menjaga teritorial kita," katanya.
Sementara dalam kegiatannya di Lapangan Abdurachman Saleh, Malang, Agus juga menyempatkan untuk memeriksa segala peralatan yang dimiliki ketiga angkatan.
Dalam pembukaan persiapan itu, bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Inf Shidi Purnomo, Komandan Brigade Infanteri Linud-18.
Hadir pula diantaranya Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution serta beberapa asisten dari masing-masing angkatan.
Sumber: ANTARA News
22 November 2011, Malang (ANTARA News): Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon di Lapangan Udara Abdurachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.
Rencananya, latihan itu akan digelar di Dumai, Kepulauan Riau pada 10 Desember 2011 dan melibatkan sedikitnya 3.300 pasukan dari tiga angkatan, yakni Angkatan Laut (AL), Angakatan Darat (AD) serta Angkatan Udara (AU).
"Sore ini (22/11), saya membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon, dan akan kita lakukan secara bertahap hingga 2013, yakni dari tingkat batalyon, brigade hingga tingkat divisi," kata Agus.
Agus mengatakan, latihan gabungan tingkat batalyon dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan perajurit TNI dan meningkatkan kemampuan profesionalisme TNI dalam pencapaian tugas pokok.
Sementara itu digelarnya latihan gabungan di Dumai karena daerah itu telah disiapkan sejak awal, dan ada beberapa rangkaian acara bersamaan di wilayah tersebut, salah satunya yakni Hari Nusantara yang akan berlangsung pada 13 Desember 2011.
"Saat puncak acara Hari Nusantara nanti, semua personel TNI akan gabung menjadi satu di Dumai, karena itu kita pusatkan di wilayah itu," katanya.
Selain itu, lokasi tersebut merupakan wilayah perbatasan yang sangat bagus digunakan latihan tiga angkatan sekaligus. "Kita juga akan mengagendakan sejumlah latihan gabungan di seluruh perbatasan, untuk menjaga teritorial kita," katanya.
Sementara dalam kegiatannya di Lapangan Abdurachman Saleh, Malang, Agus juga menyempatkan untuk memeriksa segala peralatan yang dimiliki ketiga angkatan.
Dalam pembukaan persiapan itu, bertindak sebagai komandan upacara adalah Kolonel Inf Shidi Purnomo, Komandan Brigade Infanteri Linud-18.
Hadir pula diantaranya Pangkostrad Letjen TNI AY Nasution serta beberapa asisten dari masing-masing angkatan.
Sumber: ANTARA News
Jangan Berlebihan Tanggapi Pangkalan Militer AS
Presiden Obama bersalaman dengan prajurit RAAF di Pangkalan Udara RAAF di Darwin. (Foto: Australia DoD)
22 November 2011, Malang (ANTARA News): Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meminta semua pihak tidak menanggapi secara berlebihan dan menganggap ancaman terhadap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia.
Panglima TNI usai membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon di Lapangan Udara Abdurachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada semua kalangan dan pengamat yang peduli tentang masalah itu.
Menurut Panglima, Indonesia tetap berpegang kepada kebijakan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard maupun Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
"Keduanya mengatakan bahwa keberadaan pangkalan militer tidak ada kaitannya dengan situasi Papua maupun kondisi negara-negara Asia lainnya," kata Agus.
Agus menjelaskan, militer Amerika Serikat membutuhkan sejumlah tempat tidak hanya untuk latihan, namun untuk penempatan pasukan yang ditugaskan di berbagai wilayah untuk penanggulanggan bencana.
"TNI rencannya juga akan ikut dalam latihan penanggulangan bencana yang rencananya akan dilakukan oleh Australia dan Amerika seiring dengan dibangunnya pangkalan militer AS di Darwin," katanya.
"Kita juga pernah menjadi tuan rumah dalam latihan penanggulangan bencana bersamaan dengan bencana tsunami di Jepang," ujarnya.
Penambahan Marinir AS di Australia tak akan Jadi Masalah
Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN David Carden pada Selasa mengatakan rencana AS untuk mengirim tambahan 2.500 pasukan ke Australia tidak akan mengakibatkan masalah bagi stabilitas keamanan di kawasan asia pasifik.
"AS adan Australia telah menjalin kerjasama pertahanan sejak 60 tahun lalu. Sudah pernah ditegaskan sebelumnya bahwa penambahan pasukan kami disana adalah untuk misi penanganan situasi paska bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di kawasan ini. Saya rasa tidak ada alasan untuk khawatir mengenai hal ini," kata Carden
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Scott Marciel mengatakan dirinya ingin meluruskan pemberitaan di media mengenai sebutan "pangkalan AS" di Australia.
"Tidak ada pangkalan AS di Australia ataupun ada rencana untuk membangun pangkalan disana. Penambahan pasukan AS tidak lain hanya untuk meningkatkan kerjasama dengan Australia dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan negara lain diluar kerjasama bilateral ini," kata Marciel.
Sebelumnya Presiden AS Barack Obama dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik menegaskan AS akan memantapkan pengaruhnya di kawasan tersebut.
Langkah nyata yang dilakukan Obama dengan membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk memperluas kerja sama militer kedua negara salah satunya dengan menempatkan sekitar 2.500 marinir AS di Darwin.
Sumber: ANTARA News
22 November 2011, Malang (ANTARA News): Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono meminta semua pihak tidak menanggapi secara berlebihan dan menganggap ancaman terhadap keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia.
Panglima TNI usai membuka persiapan latihan gabungan tingkat batalyon di Lapangan Udara Abdurachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada semua kalangan dan pengamat yang peduli tentang masalah itu.
Menurut Panglima, Indonesia tetap berpegang kepada kebijakan yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard maupun Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
"Keduanya mengatakan bahwa keberadaan pangkalan militer tidak ada kaitannya dengan situasi Papua maupun kondisi negara-negara Asia lainnya," kata Agus.
Agus menjelaskan, militer Amerika Serikat membutuhkan sejumlah tempat tidak hanya untuk latihan, namun untuk penempatan pasukan yang ditugaskan di berbagai wilayah untuk penanggulanggan bencana.
"TNI rencannya juga akan ikut dalam latihan penanggulangan bencana yang rencananya akan dilakukan oleh Australia dan Amerika seiring dengan dibangunnya pangkalan militer AS di Darwin," katanya.
"Kita juga pernah menjadi tuan rumah dalam latihan penanggulangan bencana bersamaan dengan bencana tsunami di Jepang," ujarnya.
Penambahan Marinir AS di Australia tak akan Jadi Masalah
Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN David Carden pada Selasa mengatakan rencana AS untuk mengirim tambahan 2.500 pasukan ke Australia tidak akan mengakibatkan masalah bagi stabilitas keamanan di kawasan asia pasifik.
"AS adan Australia telah menjalin kerjasama pertahanan sejak 60 tahun lalu. Sudah pernah ditegaskan sebelumnya bahwa penambahan pasukan kami disana adalah untuk misi penanganan situasi paska bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi di kawasan ini. Saya rasa tidak ada alasan untuk khawatir mengenai hal ini," kata Carden
Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Scott Marciel mengatakan dirinya ingin meluruskan pemberitaan di media mengenai sebutan "pangkalan AS" di Australia.
"Tidak ada pangkalan AS di Australia ataupun ada rencana untuk membangun pangkalan disana. Penambahan pasukan AS tidak lain hanya untuk meningkatkan kerjasama dengan Australia dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan negara lain diluar kerjasama bilateral ini," kata Marciel.
Sebelumnya Presiden AS Barack Obama dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik menegaskan AS akan memantapkan pengaruhnya di kawasan tersebut.
Langkah nyata yang dilakukan Obama dengan membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk memperluas kerja sama militer kedua negara salah satunya dengan menempatkan sekitar 2.500 marinir AS di Darwin.
Sumber: ANTARA News
Tuesday, November 22, 2011
TNI AU Masih Prioritaskan Keselamatan Terbang
Hercules TNI AU jatuh di Magetan. (Foto: detik)
22 November 2011, Jakarta (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat meminta seluruh jajarannya agar tetap memberi prioritas keselamatan terbang dalam setiap latihan maupun operasi terbang. Untuk itu, TNI AU harus mengatur jam terbang melalui pemanfaatan waktu yang telah dialokasikan.
"TNI AU harus mengatur agar alokasi jam terbang latihan dan operasi digunakan secara tepat sasaran sehingga menghasilkan personel TNI AU yang profesional dan selalu siap operasi dengan tingkat keselamatan terbang dan kerja yang tinggi," demikian amanat KSAU yang dibacakan Wakil KSAU, Marsdya TNI Dede Rusamsi pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Operasi TNI AU di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta, Senin (21/11).
Prioritas alokasi jam terbang seiring peningkatan anggaran yang telah diberikan pemerintah kepada TNI AU. Selain diperuntukan pada latihan operasi terbang, anggaran itu akan dipergunakan TNI AU untuk belanja personil dan logistik.
Menyikapi perkembangan terkini, ditegaskan KSAU, TNI AU harus bisa memprioritaskan sasaran latihan dan operasi. Tujuannya untuk mencapai tingkat kemampuan profesionalisme para penerbang, para pendukung penerbangan, dan pasukan khas melaui suatu manajemen latihan dan operasi. "Rakernisops agar dapat dijadikan sarana saling bertukar informasi, evaluasi, sekaligus melakukan koordinasi dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran," tegas Imam.
Selahin itu, dia meminta jajaran TNI AU agar patuh dan taat pada doktrin, peraturan, dan prosedur. Sebab, saat ini komisi pengawas undang-undang keterbukaan informasi publik akan intensif melakukan pengawasan terhadap seluruh instansi pemerintah, termasuk TNI. "Akuntabilitas TNI AU harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat Indonesia," ujar KSAU.
Secara terpisah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo memimpin Apel Danrem-Dandim Terpusat tahun 2011 di Pusat Pendidikan Teritorial TNI AD, Cimahi, Jawa Barat.
Sumber: Suara Karya
22 November 2011, Jakarta (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat meminta seluruh jajarannya agar tetap memberi prioritas keselamatan terbang dalam setiap latihan maupun operasi terbang. Untuk itu, TNI AU harus mengatur jam terbang melalui pemanfaatan waktu yang telah dialokasikan.
"TNI AU harus mengatur agar alokasi jam terbang latihan dan operasi digunakan secara tepat sasaran sehingga menghasilkan personel TNI AU yang profesional dan selalu siap operasi dengan tingkat keselamatan terbang dan kerja yang tinggi," demikian amanat KSAU yang dibacakan Wakil KSAU, Marsdya TNI Dede Rusamsi pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Operasi TNI AU di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta, Senin (21/11).
Prioritas alokasi jam terbang seiring peningkatan anggaran yang telah diberikan pemerintah kepada TNI AU. Selain diperuntukan pada latihan operasi terbang, anggaran itu akan dipergunakan TNI AU untuk belanja personil dan logistik.
Menyikapi perkembangan terkini, ditegaskan KSAU, TNI AU harus bisa memprioritaskan sasaran latihan dan operasi. Tujuannya untuk mencapai tingkat kemampuan profesionalisme para penerbang, para pendukung penerbangan, dan pasukan khas melaui suatu manajemen latihan dan operasi. "Rakernisops agar dapat dijadikan sarana saling bertukar informasi, evaluasi, sekaligus melakukan koordinasi dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran," tegas Imam.
Selahin itu, dia meminta jajaran TNI AU agar patuh dan taat pada doktrin, peraturan, dan prosedur. Sebab, saat ini komisi pengawas undang-undang keterbukaan informasi publik akan intensif melakukan pengawasan terhadap seluruh instansi pemerintah, termasuk TNI. "Akuntabilitas TNI AU harus dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat Indonesia," ujar KSAU.
Secara terpisah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo memimpin Apel Danrem-Dandim Terpusat tahun 2011 di Pusat Pendidikan Teritorial TNI AD, Cimahi, Jawa Barat.
Sumber: Suara Karya
Monday, November 21, 2011
Prajurit TNI Juara Lomba Menembak di Lebanon
20 November 2011, Adshit Al Qusayr (Pos Kota): Menjelang berakhirnya masa penugasan sebagai peacekeepers di Lebanon, prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonmek Kontingen Garuda XXIII-E/Unifil atau Indonesia Battalion (Indobatt), berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan sebagai juara pertama dalam kejuaraan Lomba Tembak antar kontingen negara-negara yang tergabung dalam United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), yang digelar di lapangan tembak Sektor Timur Unifil, Ebel Al Saqi, Lebanon Selatan, Sabtu (19/11/2011).
Kejuaraan yang bertajuk “Sector East Inter Contingent Combat Shooting Championship 2011” ini diikuti oleh 6 Tim, yaitu dari batalyon yang berada di jajaran Sektor Timur Unifil seperti Indobatt, Indbatt, Spainbatt, Nepbatt, Malcoy dan ditambah dari prajurit Lebanon (LAF).
Bertanding dalam suasana hujan dan berkabut dengan suhu udara 8 derajat celcius, tidak menjadi halangan bagi prajurit TNI dalam mengikuti kejuaraan ini, dan hasilya pun cukup membanggakan yaitu tampil sebagai juara pertama dengan nilai 342. Sementara itu prajurit-prajurit India yang bertindak sebagai panitia penyelenggara, harus puas sebagai juara kedua dengan nilai 329, sedangkan prajurit-prajurit dari Spanyol berada di urutan ketiga dengan torehan nilai 281.
Menurut Ketua Tim Indobatt, Mayor Marinir Profs Degratment, dalam kejuaraan menembak senapan ini mengambil jarak 100 meter dengan 3 sikap, yaitu tiarap, duduk dan berdiri. Indobatt yang menurunkan 3 atlet terbaiknya, yaitu Kopda Mar Ruslan, Kopda Anton Yuliantoni dan Praka Asep Imam, mampu melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun dalam cuaca yang amat dingin dan hujan.
Sementara itu, Komandan Indobatt, Letkol Inf Hendy Antariksa, mengatakan turut bangga dengan perjuangan petembak-petembak Indobatt yang telah dua kali menjadi yang terbaik dalam lomba menembak antar kontingen di Unifil. “Ini merupakan prestasi yang sangat positif menjelang kepulangan kita ke tanah air, semoga dengan hasil ini mampu menunjukkan martabat kontingen Indonesia di mata Internasional”, tegasnya.
Sumber: Pos Kota
TNI AL Tingkatkan Operasi
(Foto: Dispenal)
21 November 2011, Jakarta (Suara Karya): TNI Angkatan Laut (AL) meningkatkan operasi pengamanan laut di wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap tindak pelanggaran hukum di laut. Intensifitas ini, guna memaksimalkan kinerja dan citra TNI AL dalam mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di laut. "Gugus keamanan laut Koarmabar tingkatkan operasi di daerah rawan guna menindak pelanggaran hukum di laut," ujar Komadan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguskamlaarmabar), Laksma TNI Pranyoto dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Minggu (20/11).
Salah satu perairan rawan pelanggaran hukum, yakni perairan Natuna. Pranyoto menyempatkan diri untuk ikut melakukan operasi menggunakan KRI Silas Papare-386. Selain itu, TNI AL juga menyertakan KRI Sibarau-847, KRI Tenggiri-865 dan beberapa KRI Tipe 40 seperti KRI Welang-808, KRI Viper-820. "Unsur kapal perang Jajaran Koarmabar dalam melaksanakan operasi secara berlanjut dibawah kendali Guskamlabar saat ini sedikitnya melibatkan 13 unsur KRI," ujar Pranyoto.
Operasi yang digelar secara berlanjut ini, diprioritaskan di perairan kawasan barat yang memiliki tingkat kerawanan terhadap tindak pelanggran, diantaranya tindak perikanan, penyelundupan timah dan batu bara, illegal loging, perompakan dan tindak pelanggaran lainnya di laut.
Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Soeparno secara resmi menutup Apel Komandan Satuan di Surabaya. Apel Komandan Satuan itu diikuti 593 peserta yang berasal dari seluruh Komando Utama (Kotama) dan Satuan Kerja (Satker) TNI AL. KSAL mengharapkan, apel Dansat mampu menghasilkan kesamaan visi, persepsi dan interpretasi terhadap kebijakan pemimpin TNI AL serta informasi terkini.
Sumber: Suara Karya
21 November 2011, Jakarta (Suara Karya): TNI Angkatan Laut (AL) meningkatkan operasi pengamanan laut di wilayah perairan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap tindak pelanggaran hukum di laut. Intensifitas ini, guna memaksimalkan kinerja dan citra TNI AL dalam mengemban tugas melaksanakan penegakan hukum di laut. "Gugus keamanan laut Koarmabar tingkatkan operasi di daerah rawan guna menindak pelanggaran hukum di laut," ujar Komadan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguskamlaarmabar), Laksma TNI Pranyoto dalam siaran pers yang diterima Suara Karya di Jakarta, Minggu (20/11).
Salah satu perairan rawan pelanggaran hukum, yakni perairan Natuna. Pranyoto menyempatkan diri untuk ikut melakukan operasi menggunakan KRI Silas Papare-386. Selain itu, TNI AL juga menyertakan KRI Sibarau-847, KRI Tenggiri-865 dan beberapa KRI Tipe 40 seperti KRI Welang-808, KRI Viper-820. "Unsur kapal perang Jajaran Koarmabar dalam melaksanakan operasi secara berlanjut dibawah kendali Guskamlabar saat ini sedikitnya melibatkan 13 unsur KRI," ujar Pranyoto.
Operasi yang digelar secara berlanjut ini, diprioritaskan di perairan kawasan barat yang memiliki tingkat kerawanan terhadap tindak pelanggran, diantaranya tindak perikanan, penyelundupan timah dan batu bara, illegal loging, perompakan dan tindak pelanggaran lainnya di laut.
Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Soeparno secara resmi menutup Apel Komandan Satuan di Surabaya. Apel Komandan Satuan itu diikuti 593 peserta yang berasal dari seluruh Komando Utama (Kotama) dan Satuan Kerja (Satker) TNI AL. KSAL mengharapkan, apel Dansat mampu menghasilkan kesamaan visi, persepsi dan interpretasi terhadap kebijakan pemimpin TNI AL serta informasi terkini.
Sumber: Suara Karya
Pemerintah Diminta Cermati Pasukan Cadangan AS
Presiden Obama menginspeksi pasukan kehormatan saat berkunjung ke Canberra pekan lalu. (Foto: Australia DoD)
20 November 2011, Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia diminta untuk mencermati rencana penempatan pasukan cadangan Amerika Serikat (AS) sebanyak 2500 personil marinir di Darwin, Australia.
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani mengemukakan imbauan itu terkait pernyataan Presiden AS, Barrack Obama bahwa negaranya menyiapkan pasukan cadangan untuk membantu Indonesia bila terjadi bencana alam.
"Pemerintah harus mencermati dengan baik setiap pergerakan pasukan AS itu. Tak ada negara lain membantu tanpa ada maksud lain. Pemerintah harus mengantisipasi keberadaan pasukan AS tersebut," ungkap Muzani kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.
Muzani memprediksi, penempatan pasukan cadangan AS di Darwin, Australia tak lain karena AS sangat berkepentingan dengan Papua dimana ada perusahaan PT Freeport.
"AS punya kepentingan langsung dengan Papua. Penempatan pasukan cadangan itu adalah alasan yang mengada-ada, tidak masuk akal sama sekali bila untuk membantu Indonesia menghadapi bencana alam," ujar Muzani.
Selain punya kepentingan terhadap Papua, penempatan pasukan tersebut juga bisa mengancam dan membahayakan NKRI.
"Itu bisa ganggu kedaulatan negara kita, mengancam NKRI. Indonesia perlu protes ke Australia kenapa ditempatkan di Darwin karena Darwin berhadapan langsung dengan Papua, yang jaraknya hanya 800 kilometer," kata Muzani.
Sumber: ANTARA News
20 November 2011, Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia diminta untuk mencermati rencana penempatan pasukan cadangan Amerika Serikat (AS) sebanyak 2500 personil marinir di Darwin, Australia.
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani mengemukakan imbauan itu terkait pernyataan Presiden AS, Barrack Obama bahwa negaranya menyiapkan pasukan cadangan untuk membantu Indonesia bila terjadi bencana alam.
"Pemerintah harus mencermati dengan baik setiap pergerakan pasukan AS itu. Tak ada negara lain membantu tanpa ada maksud lain. Pemerintah harus mengantisipasi keberadaan pasukan AS tersebut," ungkap Muzani kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.
Muzani memprediksi, penempatan pasukan cadangan AS di Darwin, Australia tak lain karena AS sangat berkepentingan dengan Papua dimana ada perusahaan PT Freeport.
"AS punya kepentingan langsung dengan Papua. Penempatan pasukan cadangan itu adalah alasan yang mengada-ada, tidak masuk akal sama sekali bila untuk membantu Indonesia menghadapi bencana alam," ujar Muzani.
Selain punya kepentingan terhadap Papua, penempatan pasukan tersebut juga bisa mengancam dan membahayakan NKRI.
"Itu bisa ganggu kedaulatan negara kita, mengancam NKRI. Indonesia perlu protes ke Australia kenapa ditempatkan di Darwin karena Darwin berhadapan langsung dengan Papua, yang jaraknya hanya 800 kilometer," kata Muzani.
Sumber: ANTARA News