KRI Teluk Manado kapal perang TNI AL jenis LST. (Foto: TLDM)11 November 2010, Maluku -- Komisi I DPR menyarankan agar Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Ambon agar melengkapi diri dengan kapal perang.
Hal itu disampaikan koordinator Komisi I DPR, Hayono Isman, usai pertemuan dengan jajaran Lantamal IX di Ambon, Rabu.
Hayono juga menyatakan pihaknya mendukung reformasi birokrasi TNI, salah satunya agar remunerasi di institusi itu dapat terwujud. “Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan terobosan pemikiran yang tepat.”
Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX, Ambon, dalam rangka tugas pengawasan, anggaran dan legislasi, Rabu.
Dalam pertemuan, Wakil Komandan Lantamal IX, Kolonel Laut (P) Aswoto Saranang menyatakan tugas dan peran TNI AL dihadapkan pada hakekat dan makna laut yang berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Laut merupakan media pemersatu, perhubungan, penggalian sumber daya alam, pertahanan dan keamanan serta untuk membangun pengaruh dan eksistensi bangsa,” kata Aswoto Saranang.
Penjelasan Saranang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok Lantamal IX oleh Asisten Operasi, Kolonel Laut (P) Nanang Eko Ismurdianto, bahwa dalam memandang, menjaga dan memanfaatkan laut, TNI AL melaksanakan “4R”, yakni replainishment, repair, rest and recreation (pembekalan, perbaikan, peristirahatan dan rekreasi).
Sementara itu, Komisi I DPR menyarankan agar Lantamal IX Ambon dilengkapi kapal perang (KRI) sejenis Landing Ship Tank (LST) yang siap digerakkan untuk membantu penanggulangan bencana alam, setiap saat diperlukan.
Lantamal IX juga harus memiliki dok apung yang dapat mendukung perbaikan KRI.
Demikian pula kekuatan pasukan Marinir yang menduduki pulau-pulau terpencil agar dilengkapi dengan alat komunikasi standar yang juga dapat digunakan oleh TNI AD dan AU.
Lebih dari itu, Lantamal IX diminta membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Koodinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Gugus Tempu Laut (Guspurla), Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Polri, dan masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan kegiatan Pembinaan Potensi Nasional Kekuatan Maritim (Binpotnaskuatmar).
Sementara itu, anggota Komisi I Azwar Abubakar memfokuskan pertanyaannya seputar kegiatan Operasi Militer Selain Serang (OMSP) dan jenis serta jumlah kapal perang yang dibutuhkan Lantamal IX agar Laut Indonesia, khususnya Maluku aman dari segala bentuk ancaman.
Terkait pandangan TNI AL tentang makna laut, Hayono Isman menyatakan Komisi I DPR mendukung Lantamal IX Ambon membantu upaya pemerintah memberdayakan nelayan untuk perbaikan ekonomi masyarakat setempat.
ANTARA News
No comments:
Post a Comment