Panglima TNI: Reformasi TNI Terus Berlanjut

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (2 kiri) didampingi (dari kiri) Wakasad Letjend TNI J. Suryo Prabowo, Wakasal Laksda TNI Moekhlas Sidik dan Wakasau Marsdya TNI Wardjoko memberikan keterangan pers soal Upacara Peringatan ke-64 Hari TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (3/10). Upacara Peringatan ke-64 Hari TNI akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Oktober 2009 mendatang di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta dengan inspektur upacara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/09)

3 Oktober 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, reformasi internal TNI merupakan agenda yang tidak pernah berhenti dan terus berlanjut seiring dengan perkembangan zaman.

"Reformasi itu tidak pernah berhenti, seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, zaman. Kalau kita berhenti melakukan reformasi, maka TNI akan ketinggalan zaman," katanya, dalam jumpa wartawan serangkaian HUT ke-64 TNI di Jakarta, Sabtu.

Dijelaskannya, ada lima hal yang harus dilakukan TNI dalam reformasi internalnya yakni netralitas, tidak lagi berbisnis, melaksanakan UU Peradilan Militer, Profesionalitas dan Kesejahteraan Prajurit.

Dalam perpolitikan nasional, kata Panglima TNI, TNI sejak 2004 tidak lagi duduk di MPR/DPR dan pada Pemilu 2009 TNI telah berhasil membuktikan netralitasnya.

"Saya tantang semua pihak untuk mengawasi netralitas TNI dalam Pemilu 2009, laporkan kalau ada prajurit yang melanggar. Dan Alhamdulillah tidak ada yang melanggar," ujarnya.

Dalam hal bisnis TNI dan pelaksanaan UU Peradilan Militer, TNI menyerahkan sepenuhnya pada keputusan politik pemerintah dan siap untuk menjalankannya. "Insya Allah pada tanggal 16 Oktober mendatang, keluar Keputusan Presiden soal pengalihan bisnis TNI, ya kita jalankan," tutur Djoko.

Untuk profesionalitas TNI, ia mengatakan "meski profesionalitas TNI merupakan domain TNI, namun itu tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan peralatan dan persenjataan yang memadai,".

"Sedangkan untuk kesejahteraan prajurit, itu telah menjadi tugas negara bukan lagi menjadi domain TNI," kata Djoko.

Hingga kini TNI telah melaksanakan apa yang diagendakan dalam reformasi internalnya sesuai amanat UU No34/2004 tentang TNI. "Jika masih ada kekurangan itu akan menjadi bahan evaluasi untuk dibenahi, sehingga reformasi itu merupakan agenda yang tidak pernah berhenti namun terus berlanjut.

TNI Akan Rayakan HUT dalam Keprihatinan

Bencana gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,6 skala Richter yang meluluhlantakkan kawasan Sumatera Barat dan sekitarnya mengundang keprihatinan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-64 TNI pada 5 Oktober mendatang, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, perayaan HUT TNI akan dilakukan dengan sederhana.

"Tanpa mengurangi makna dan kekhidmatannya, peringatan tahun ini diselenggarakan dengan sederhana," kata Djoko Santoso, seusai memimpin persiapan terakhir Perayaan HUT TNI, Sabtu (3/10), di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Upacara peringatan yang sedianya akan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melibatkan 1.904 personel TNI, terdiri dari prajurit TNI AD, TNI Al, TNI AU, dan taruna-taruna dari Akademi TNI. Upacara akan diselenggarakan di Plasa Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Djoko Santoso menegaskan, peringatan HUT TNI kali ini akan lebih dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi jajaran TNI. "Peringatan ini sekaligus sebagai wahana untuk mawas diri, guna melihat sejauh mana tugas pengabdian kepada bangsa telah dilaksanakan," ucapnya.

Perayaan dalam suasana prihatin atas gempa di Sumatera Barat ini juga akan diawali dengan kegiatan-kegiatan sosial, berupa pengobatan umum, donor darah, sunatan massal, dan pemberian santunan kepada anak yatim dan penghuni panti jompo.

ANTARA News/KOMPAS.com