Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, January 14, 2012
Indonesia Pastikan Beli Enam Sukhoi Lagi
14 Januari 2012, Balikpapan: Pemerintah Indonesia dipastikan menambah enam lagi pesawat tempur bikinan Rusia jenis Sukhoi. Dengan pembelian enam Sukhoi itu maka praktis Indonesia lengkap memiliki satu skuadron atau 16 buah pesawat tempur canggih.
“Selain itu, kita juga akan tambah tiga kapal selam dan pesawat-pesawat F-16 sehingga di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang YUdhoyono, pertahanan kita akan kuat sekali,” kata Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/1/2012).
Menhan Purnomo Yusgiantoro berada di Balikpapan dalam rangka penutupan pelayaran Saka Bahari Nusantara yang dimulai sejak akhir Desember 2011.
“Itu karena sekarang ekonomi kita kuat sekali. Kita punya anggaran Rp150 triliun untuk pertahanan,” tambah Purnomo.
Saat ini TNI AU sudah memiliki 10 pesawat Sukhoi yang pengadaannya dimulai sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu pemerintah hanya menargetkan memiliki satu skuadron mini atau berkekuatan 12 pesawat Sukhoi SU-27 dan Sukhoi SU-30.
Seluruh kekuatan itu, termasuk kapal selam, bertugas di wilayah timur Indonesia, terutama menjaga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu dari utara perbatasan dengan Malaysia dan Filipina, Selat Makassar, hingga kepulauan Nusa Tenggara di selatan.
“Dari Makassar hanya perlu sekitar satu jam bagi Sukhoi dengan terbang normal untuk mencapai perbatasan dengan Malaysia di Sabah. Sementara Sukhoi mampu terbang hingga mach-2 atau dua kali kecepatan suara,” kata Komandan Skadron Udara XI Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Letkol Penerbang Tonny Haryono dalam kesempatan terpisah.
Penambahan Sukhoi itu melengkapi penambahan armada tempur udara Indonesia, yang juga diperkuat pesawat-pesawat F-16. Pada 2014 mendatang TNI AU akan mendapat 24 pesawat F-16 Block 32 yang diretrofit jadi Block 52 sehingga meski bekas USAF (angkatan udara Amerika Serikat), pesawat tersebut kemampuan tempur sama seperti pesawat baru.
Gaji Prajurit TNI Naik Hingga 40 Persen
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa pemerintah telah merenumerasi atau menambah gaji prajurit TNI hingga 40 persen, pengadaan gaji ke-13, kenaikan berkala, uang lauk pauk, santunan bagi mereka yang cacat karena menjalankan tugas selain dari yang diberikan ASABRI (asuransi khusus TNI), dan juga beasiswa khusus untuk anak-anak anggota TNI.
Program peningkatan kesejahteraan prajurit TNI itu terkait dengan penambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada TNI sebesar Rp 150 triliun. Selain program kesejahteraan anggaran sebesar itu juga digunakan untuk pembelian banyak suku cadang baru persenjataan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara.
“Misi kita adalah mengembalikan kekuatan kita sebagai salah satu negara besar di dunia,” tegas Purnomo saat penutupan pelayaran Saka Bahari Nusantara, berlokasi di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/1/2012).
Adapun peralatan dan persenjataan yang akan diadakan terkait pertahanan keamanan, antara lain, rencana pembelian enam pesawat tempur Sukhoi, tiga kapal selam dan pesawat-pesawat F-16.
Sumber: Surya
Pindad: RI Butuh Leopard Saingi MBT Malaysia
MBT PT-91 Twardy milik TDM. (Foto: Istimewa)
13 Januari 2012, Jakarta: Meski mampu membuat tank medium, PT Pindad menilai Indonesia tetap memerlukan tank besar seperti Leopard buatan Jerman.
Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono mengatakan, Leopard dibutuhkan untuk memperkuat postur pertahan Indonesia dalam menandingi Malaysia.
"Malaysia punya tank kelas berat jenis T72 (PT-91 Twardy) buatan Rusia, tank Leopard juga tank kelas berat seperti T72," ujar Adik seperti diberitakan inilahkoran, Jumat (13/1/2012).
Jika Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jadi membeli Leopard, maka lanjut Adik, Pindad siap memproduksi amunisi peluru untuk Leopard.
Pindad telah menjalin kerjasama dengan Rheinmetall perusahaan otomotif dan industri pertahanan dari Jerman yang memproduksi Leopard. "Mereka berjanji akan sharing teknologinya sama kita salah satunya terkait rudal dan alutsista lainnya," jelas Adik.
Pindad: Tank Medium Ibarat Toyota
Tank medium buatan PT Pindad memiliki spesifikasi yang jauh berbeda dengan tank Leopard buatan Jerman.
Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono mengatakan, tak medium Pindad memiliki tenaga lebih kecil daripada Leopard. Tank Pindad berkekuatan 500 tenaga kuda, sedangkan Leopard berkekuatan 1.500 tenaga kuda.
"Leopard itu termasuk tank top dunia, ibaratnya Lamborgini sedangkan tank Pindad adalah Toyota," ujar Adik seperti diberitakan inilahkoran, Jumat (13/1/2012).
Ukuran tank medium buatan Pindad yang lebih kecil dibanding Leopard membuatnya lebih lincah dan taktis dalam melakukan manuver dan pergerakan. "Tank medium Pindad lebih murah harganya tapi jangan dibandingkan dengan Leopard karena beda kelas," ujar Adik.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli 100 unit tank Leopard bekas dari Belanda seharga Rp14 triliun. Rencana ini ditentang Komisi I DPR yang mengusulkan agar Kemenhan membeli tank medium buatan Pindad yang pembuatannya diinstruksikan langsung SBY.
Tank tipe medium buatan PT Pindad tersebut dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan penguatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dibutuhkan TNI.
"Prototipe tank sudah jadi dan sudah jalan. Sudah dikunjungi oleh Komisi I. Hasilnya cocok, kenapa tidak dikembangkan. Produk anak bangsa murah dan cocok. Tinggal sekarang bilang Oke, buat yang banyak," papar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Prototipe Tank Medium Pindad Sudah Laik Produksi
Komisi I DPR sudah melihat prototipe tank tipe medium yang dipesan Presiden SBY kepada PT Pindad.
Tank tipe medium buatan PT Pindad tersebut dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan penguatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dibutuhkan TNI.
"Prototipe tank sudah jadi dan sudah jalan. Sudah dikunjungi oleh Komisi I. Hasilnya cocok, kenapa tidak dikembangkan. Produk anak bangsa murah dan cocok. Tinggal sekarang bilang Oke, buat yang banyak," papar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Oleh karena itu, pensiunan mayor jenderal TNI ini mendesak agar rencana pembelian 100 unit tank Leoprad bekas dari Belanda dibatalkan.
Politikus PDIP ini menambahkan, Presiden SBY menginginkan agar tank yang diproduksi Pindad beroreantasi pada perang modern. Selain itu, keperluan alutsista tidak semata untuk perang tapi perdamaian dan bencana alam.
"Kebutuhan alutista darat, laut, udara harus terintegrasi jangan rekanan oriented tapi users oriented, itu petunjuk Presiden SBY," jelasnya.
Komisi I akan menanyakan hal ini ke Panglima TNI. Apalagi, TNI sudah mengundang Komisi I untuk mengunjungi Belanda dan melihat tank-tank tersebut. "Harusnya mereka menjelaskan. Harusnya mereka minta waktu. Tapi minggu depan kita akan bicara dengan panglima TNI," katanya.
Sumber: Inilah.com
13 Januari 2012, Jakarta: Meski mampu membuat tank medium, PT Pindad menilai Indonesia tetap memerlukan tank besar seperti Leopard buatan Jerman.
Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono mengatakan, Leopard dibutuhkan untuk memperkuat postur pertahan Indonesia dalam menandingi Malaysia.
"Malaysia punya tank kelas berat jenis T72 (PT-91 Twardy) buatan Rusia, tank Leopard juga tank kelas berat seperti T72," ujar Adik seperti diberitakan inilahkoran, Jumat (13/1/2012).
Jika Kementerian Pertahanan (Kemenhan) jadi membeli Leopard, maka lanjut Adik, Pindad siap memproduksi amunisi peluru untuk Leopard.
Pindad telah menjalin kerjasama dengan Rheinmetall perusahaan otomotif dan industri pertahanan dari Jerman yang memproduksi Leopard. "Mereka berjanji akan sharing teknologinya sama kita salah satunya terkait rudal dan alutsista lainnya," jelas Adik.
Pindad: Tank Medium Ibarat Toyota
Tank medium buatan PT Pindad memiliki spesifikasi yang jauh berbeda dengan tank Leopard buatan Jerman.
Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Soedarsono mengatakan, tak medium Pindad memiliki tenaga lebih kecil daripada Leopard. Tank Pindad berkekuatan 500 tenaga kuda, sedangkan Leopard berkekuatan 1.500 tenaga kuda.
"Leopard itu termasuk tank top dunia, ibaratnya Lamborgini sedangkan tank Pindad adalah Toyota," ujar Adik seperti diberitakan inilahkoran, Jumat (13/1/2012).
Ukuran tank medium buatan Pindad yang lebih kecil dibanding Leopard membuatnya lebih lincah dan taktis dalam melakukan manuver dan pergerakan. "Tank medium Pindad lebih murah harganya tapi jangan dibandingkan dengan Leopard karena beda kelas," ujar Adik.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli 100 unit tank Leopard bekas dari Belanda seharga Rp14 triliun. Rencana ini ditentang Komisi I DPR yang mengusulkan agar Kemenhan membeli tank medium buatan Pindad yang pembuatannya diinstruksikan langsung SBY.
Tank tipe medium buatan PT Pindad tersebut dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan penguatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dibutuhkan TNI.
"Prototipe tank sudah jadi dan sudah jalan. Sudah dikunjungi oleh Komisi I. Hasilnya cocok, kenapa tidak dikembangkan. Produk anak bangsa murah dan cocok. Tinggal sekarang bilang Oke, buat yang banyak," papar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Prototipe Tank Medium Pindad Sudah Laik Produksi
Komisi I DPR sudah melihat prototipe tank tipe medium yang dipesan Presiden SBY kepada PT Pindad.
Tank tipe medium buatan PT Pindad tersebut dinilai sangat sesuai dengan kebutuhan penguatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang dibutuhkan TNI.
"Prototipe tank sudah jadi dan sudah jalan. Sudah dikunjungi oleh Komisi I. Hasilnya cocok, kenapa tidak dikembangkan. Produk anak bangsa murah dan cocok. Tinggal sekarang bilang Oke, buat yang banyak," papar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/1/2012).
Oleh karena itu, pensiunan mayor jenderal TNI ini mendesak agar rencana pembelian 100 unit tank Leoprad bekas dari Belanda dibatalkan.
Politikus PDIP ini menambahkan, Presiden SBY menginginkan agar tank yang diproduksi Pindad beroreantasi pada perang modern. Selain itu, keperluan alutsista tidak semata untuk perang tapi perdamaian dan bencana alam.
"Kebutuhan alutista darat, laut, udara harus terintegrasi jangan rekanan oriented tapi users oriented, itu petunjuk Presiden SBY," jelasnya.
Komisi I akan menanyakan hal ini ke Panglima TNI. Apalagi, TNI sudah mengundang Komisi I untuk mengunjungi Belanda dan melihat tank-tank tersebut. "Harusnya mereka menjelaskan. Harusnya mereka minta waktu. Tapi minggu depan kita akan bicara dengan panglima TNI," katanya.
Sumber: Inilah.com
STTAL Siapkan Program Pascasarjana Teknologi Pertahanan
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno (kanan) mendapat penjelasan oleh prajurit TNI AL ketika mengamati pameran prototipe persenjataan disela-sela Sidang terbuka Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) di Gedung Moeljadi, Kobangdikal, Surabaya, Jatim, Jumat (13/1). Prototipe persenjataan merupakan observasi dari wisudawan STTAL prajurit TNI/Polri yang berjumlah 88 wisudawan, terdiri dari 52 wisudawan program studi (prodi) S-1 (45 perwira TNI AL dan 7 perwira TNI AU) dan 36 wisudawan prodi D-3 (34 bintara TNI AL dan 2 bintara Polri) yang diharapkan kedepan mampu menciptakan alutsista dalam negeri. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/pd/12)
13 Januari 2012, Surabaya: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyiapkan program pascasarjana bidang teknologi pertahanan yang rencananya direalisasikan pada 2013.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno di Surabaya, Jumat, mengemukakan sebagai lembaga pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, STTAL tidak hanya menghasilkan ahli madya (D-3) dan sarjana (S-1), tetapi juga tenaga pengembang dan calon ilmuwan di bidang teknologi pertahanan setingkat magister (S-2).
"Mudah-mudahan program pascasarjana STTAL bidang teknologi pertahanan bisa direalisasikan pada 2013," kata KSAL saat melantik 88 wisudawan angkatan ke-30 STTAL di Gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Surabaya.
Soeparno mengatakan, tantangan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan penguasaan iptek modern dalam bidang pertahanan, agar tidak selalu tergantung kepada teknologi pertahanaan negara lain.
Guna mempercepat kemandirian teknologi pertahanan di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista), STTAL harus terus meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan iptek.
Pada acara wisuda tersebut, dipamerkan beberapa peralatan iptek pertahanan temuan dari mahasiswa sekolah tinggi milik TNI AL, seperti "Unmanned Surface Vehicle" (USV) dan pelontar tali buangan kapal.
"Temuan peralatan itu telah membuktikan bahwa sumber daya manusia kita sebenarnya mampu untuk merancang, membuat dan memodifikasi peralatan tempur sendiri," ujarnya.
KSAL menambahkan bahwa alat-alat temuan mahasiwa itu akan ditindaklanjuti untuk penelitian dan pengujian, sebagai langkah penyempurnaan agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan tempur TNI.
Sementara itu, wisudawan STTAL angkatan ke-30 yang dilantik terdiri dari 52 orang wisudawan program studi S1 (45 perwira TNI AL dan tujuh perwira TNI AU) dan 36 wisudawan D-3 (34 bintara TNI AL dan dua bintara Polri).
Mereka berasal dari empat jurusan dengan sembilan program studi, antara lain teknik mesin, elektro, informatika, elektronika kesenjataan, teknik hidro oceanografi.
Komandan STTAL Kolonel Laut (E) Ir Achmad Jamaludin mengatakan, pada usia yang telah menginjak 46 tahun, STTAL merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan di lingkungan TNI/Polri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Hingga saat ini, STTAL telah meluluskan sebanyak 1.186 orang, terdiri dari 113 orang TNI AD, 909 orang TNI AL, 145 orang TNI AU, dan 19 orang Polri.
"Lulusan STTAL telah banyak yang menempati jabatan strategis di bidang perencanaan, operasi, logistik, personel, dan lembaga pendidikan di lingkungan TNI/Polri," paparnya.
Sumber: ANTARA Jatim
13 Januari 2012, Surabaya: Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyiapkan program pascasarjana bidang teknologi pertahanan yang rencananya direalisasikan pada 2013.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno di Surabaya, Jumat, mengemukakan sebagai lembaga pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, STTAL tidak hanya menghasilkan ahli madya (D-3) dan sarjana (S-1), tetapi juga tenaga pengembang dan calon ilmuwan di bidang teknologi pertahanan setingkat magister (S-2).
"Mudah-mudahan program pascasarjana STTAL bidang teknologi pertahanan bisa direalisasikan pada 2013," kata KSAL saat melantik 88 wisudawan angkatan ke-30 STTAL di Gedung Moeljadi Kesatrian Bumimoro Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Surabaya.
Soeparno mengatakan, tantangan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan penguasaan iptek modern dalam bidang pertahanan, agar tidak selalu tergantung kepada teknologi pertahanaan negara lain.
Guna mempercepat kemandirian teknologi pertahanan di bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista), STTAL harus terus meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan iptek.
Pada acara wisuda tersebut, dipamerkan beberapa peralatan iptek pertahanan temuan dari mahasiswa sekolah tinggi milik TNI AL, seperti "Unmanned Surface Vehicle" (USV) dan pelontar tali buangan kapal.
"Temuan peralatan itu telah membuktikan bahwa sumber daya manusia kita sebenarnya mampu untuk merancang, membuat dan memodifikasi peralatan tempur sendiri," ujarnya.
KSAL menambahkan bahwa alat-alat temuan mahasiwa itu akan ditindaklanjuti untuk penelitian dan pengujian, sebagai langkah penyempurnaan agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk melengkapi peralatan tempur TNI.
Sementara itu, wisudawan STTAL angkatan ke-30 yang dilantik terdiri dari 52 orang wisudawan program studi S1 (45 perwira TNI AL dan tujuh perwira TNI AU) dan 36 wisudawan D-3 (34 bintara TNI AL dan dua bintara Polri).
Mereka berasal dari empat jurusan dengan sembilan program studi, antara lain teknik mesin, elektro, informatika, elektronika kesenjataan, teknik hidro oceanografi.
Komandan STTAL Kolonel Laut (E) Ir Achmad Jamaludin mengatakan, pada usia yang telah menginjak 46 tahun, STTAL merupakan satu-satunya perguruan tinggi kedinasan di lingkungan TNI/Polri yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Hingga saat ini, STTAL telah meluluskan sebanyak 1.186 orang, terdiri dari 113 orang TNI AD, 909 orang TNI AL, 145 orang TNI AU, dan 19 orang Polri.
"Lulusan STTAL telah banyak yang menempati jabatan strategis di bidang perencanaan, operasi, logistik, personel, dan lembaga pendidikan di lingkungan TNI/Polri," paparnya.
Sumber: ANTARA Jatim
Presiden Tinjau Fasilitas Latihan Terbaru Pangkalan TNI AU di Madiun
14 Januari 2012, Medan: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (14/1/2012) ini, rencananya mengunjungi fasilitas latihan terbaru milik TNI AU, yakni Air Combat Maneuvering Instrumentation, di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur.
Air Combat Maneuvering Instrumentation (ACMI) adalah seperangkat peralatan elekronik yang terintegrasi dengan pesawat udara. Alat ini berfungsi untuk memonitor pergerakan pesawat secara real time dan merekamnya.
Dengan alat itu, Presiden Yudhoyono rencananya akan bisa memantau secara real time empat pesawat tempur F-16 yang dipasangi ACMI. Simulasi gerakan pesawat tempur yang ditampilkan di layar merupakan hasil dari pengolahan data yang diperoleh lewat alat ACMI yang dipasang di sayap.
Melalui ACMI, seorang penerbang tempur dapat dipantau secara presisi latihan terbang yang dilakukannya, baik secara real time maupun dalam bentuk rekaman untuk keperluan briefing.
Sumber: Surya
Friday, January 13, 2012
Anggaran Rp 14 Trilyun untuk Modernisasi TNI AD
TNI AD berencana membeli MBT Leopard eks-Belanda untuk menyetarakan kekuatan dengan negara di kawasan. Rencana ini ditentang oleh kalangan di DPR dan LSM. (Foto: Bundeswehr)
13 Januari 2011, Jakarta: TNI Angkatan Darat mengalokasikan dana untuk modernisasi alutsista sebesar Rp14 Triliun. Modernisasi ini dilakukan karena alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI AD sudah banyak yang tua.
“Kita tidak pernah beli alutsista yang cukup besar. Kondisinya saat ini sudah tua, karenanya perlu modernisasi,”kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dalam peringatan HUT Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) di Jakarta, Jumat (13/1).
Pramono mencontohkan, tank-tank yang dimiliki TNI AD saat ini sudah berumur 40 tahun dan masih digunakan.
Pramono menuturkan, kekuatan persenjataan TNI AD sudah tertinggal jika dibandingkan negara tetangga. Namun begitu, dia menegaskan pembelian itu tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan negara tetangga. “Bukan berarti mau lawan tetangga. Kalau mau latihan bersama, kelasnya sudah beda, kami keteteran,”tuturnya.
Lalu kenapa baru dilakukan modernisasi? “Sekarang baru punya uangnya, ya baru dilakukan sekarang,”jelasnya.
Sumber: Jurnas
13 Januari 2011, Jakarta: TNI Angkatan Darat mengalokasikan dana untuk modernisasi alutsista sebesar Rp14 Triliun. Modernisasi ini dilakukan karena alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI AD sudah banyak yang tua.
“Kita tidak pernah beli alutsista yang cukup besar. Kondisinya saat ini sudah tua, karenanya perlu modernisasi,”kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dalam peringatan HUT Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad) di Jakarta, Jumat (13/1).
Pramono mencontohkan, tank-tank yang dimiliki TNI AD saat ini sudah berumur 40 tahun dan masih digunakan.
Pramono menuturkan, kekuatan persenjataan TNI AD sudah tertinggal jika dibandingkan negara tetangga. Namun begitu, dia menegaskan pembelian itu tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan negara tetangga. “Bukan berarti mau lawan tetangga. Kalau mau latihan bersama, kelasnya sudah beda, kami keteteran,”tuturnya.
Lalu kenapa baru dilakukan modernisasi? “Sekarang baru punya uangnya, ya baru dilakukan sekarang,”jelasnya.
Sumber: Jurnas
Thursday, January 12, 2012
Empat F-16 Kawal Pesawat Kepresidenan
Dari jendela pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-800 milik Garuda, tampak pesawat F16 dari Skuadron 3 Madiun mengawal hingga Semarang, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Sabtu (14/1) siang. (Foto: abror/presidensby.info)
12 Januari 2012, Malang: Sebanyak empat pesawat tempur F-16, Kamis pagi, unjuk kebolehan mengawal perjalanan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang menuju Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Madiun, di hari kedua kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jawa Timur.
Keempat pesawat tempur itu terbang dengan posisi dua di kanan dan dua di sisi kiri pesawat boeing 737-800 yang membawa Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.
Dari ketinggian sekitar 22 ribu kaki, pilot pesawat tempur F-16 itu mengucapkan selamat datang kepada Kepala Negara.
"Merupakan satu kehormatan bagi kami, pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan tugas escort pesawat Indonesia one," ungkap pesan dari salah satu pilot yang diperdengarkan dalam pesawat kepresidenan.
Menurut keterangan mereka, pesawat kepresidenan akan memasuki kawasan terbatas area Iswahyudi tempat penjaga angkasa "bersarang " atau berpangkalan dan menempa diri untuk menghadapi segala ancaman udara.
Sambil mengawal pesawat kepresidenan, para pilot itu menyatakan kesiapan TNI AU untuk menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Para awak F-16 itu kemudian menutup salamnya dengan memberikan hormat kepada Presiden.
Presiden beserta rombongan meninggalkan Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang, sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di Bandara Iswahyudi, Madiun, kurang dari satu jam kemudian.
Kunjungan kerja Presiden Ke Malang dan Madiun itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur selama empat hari, 11-14 Januari.
Presiden dalam kunjungan kerja itu didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Di Malang, Presiden beserta rombongan meresmikan Pembukaan Muktamar XI Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nadliyyah di Pondok Pesantren Al Munawariyah Kecamatan Bululawang.
Dari Madiun, Kepala Negara dijadwalkan menuju ke Pacitan.
Sumber: ANTARA Jatim
12 Januari 2012, Malang: Sebanyak empat pesawat tempur F-16, Kamis pagi, unjuk kebolehan mengawal perjalanan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang menuju Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Madiun, di hari kedua kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jawa Timur.
Keempat pesawat tempur itu terbang dengan posisi dua di kanan dan dua di sisi kiri pesawat boeing 737-800 yang membawa Presiden Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.
Dari ketinggian sekitar 22 ribu kaki, pilot pesawat tempur F-16 itu mengucapkan selamat datang kepada Kepala Negara.
"Merupakan satu kehormatan bagi kami, pesawat tempur TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan tugas escort pesawat Indonesia one," ungkap pesan dari salah satu pilot yang diperdengarkan dalam pesawat kepresidenan.
Menurut keterangan mereka, pesawat kepresidenan akan memasuki kawasan terbatas area Iswahyudi tempat penjaga angkasa "bersarang " atau berpangkalan dan menempa diri untuk menghadapi segala ancaman udara.
Sambil mengawal pesawat kepresidenan, para pilot itu menyatakan kesiapan TNI AU untuk menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Para awak F-16 itu kemudian menutup salamnya dengan memberikan hormat kepada Presiden.
Presiden beserta rombongan meninggalkan Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang, sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di Bandara Iswahyudi, Madiun, kurang dari satu jam kemudian.
Kunjungan kerja Presiden Ke Malang dan Madiun itu merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur selama empat hari, 11-14 Januari.
Presiden dalam kunjungan kerja itu didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Di Malang, Presiden beserta rombongan meresmikan Pembukaan Muktamar XI Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nadliyyah di Pondok Pesantren Al Munawariyah Kecamatan Bululawang.
Dari Madiun, Kepala Negara dijadwalkan menuju ke Pacitan.
Sumber: ANTARA Jatim
Wednesday, January 11, 2012
Menhan: Anggaran Kemhan Rp 1,8 Trilyun Belum Terpakai
11 Januari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2011, menyatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih mempunyai sisa Rp 1.897 T (5,27 persen) dari alokasi pinjaman dalam APBN Kemhan 2011 yang belum terpakai (multiyears).
Menurutnya, Kemenhan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 34,076 triliun atau 94 persen dari anggaran belanja barang dan modal dari pagu revisi sebesar Rp 35.973 triliun. Sedangkan untuk total pagu anggaran pendapatan belanja nasional (APBN), Kemhan sendiri sebesar Rp 58,192 triliun.
“Walaupun sudah ada kontrak tetapi belum efektif, yakni belum ada realisasi pembayaran dari sumber dana pinjaman dalam atau luar negeri," jelasnya, di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (11/1).
Namun, menurut Purnomo, bila untuk belanja pegawai dimasukkan dalam perhitungan penyerapan, maka tahun 2011, penyerapan anggaran Kemhan sebesar 96,7 persen.
Menurutnya, pada pelaksanaan rencana kerja tahun 2011, kebijakan Kemhan diarahkan pada terselenggaranya Sistem Pertahanan Negara yang terintegrasi, handal, dan mengacu pada kesejahteraan. Adapun pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, menitikberatkan pada beberapa poin.
Pertama, kesejahteraan yang telah diberikan kepada prajurit TNI dan PNS, berupa tunjangan khusus perbatasan, remunerasi kinerja, kenaikan berkala, gaji ke-13, santunan dan tunjangan cacat serta rencana kenaikan ULP.
"Kedua kita melakukan penataan organisasi internal antara bela negara, Universitas Pertahanan, peresmian Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP), Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohanneg), Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pengawasan (HLC dan TKP3B)," jelasnya.
Ketiga, Industri Pertahanan dengan dibentuknya Komite Kebijakan Indsutri Pertahanan (KKIP) dalam merevitalisasi industri dalam negeri dan mengupayakan penyehatan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), sehingga pemerintah memberikan penyertaan modal.
Keempat, Legislasi menghasilkan produk-produk RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, RUU Kamnas, RUU Komcad, RUU Rahasia Negara dan menyelesaikan 31 Peraturan Menteri Pertahanan.
Sumber: Gatra
Komisi I Tunggu Penjelasan Pemerintah Soal Hibah Hercules
C-130H Hercules dari 37 Squadron RAAF, berpangkalan di RAAF Base Richmond terbang di atas kota Melbourne. (Foto: Australia DoD)
10 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR hingga kini belum bersikap dan mengambil keputusan atas rencana pemerintah menerima hibah 4 unit pesawat Hercules bekas jenis C130 seri H dari Australia. Sebab, pemerintah belum menyampaikan rencana tersebut kepada DPR selain rencana menerima hibah 24 unit pesawat bekas F-16 dari Amerika Serikat.
"Pemerintah hingga kini belum menyampaikanya ke DPR soal rencana menerima pesawat bekas dari Austrlia, Hercules jenis C130 seri H itu. Karenanya DPR tidak tahu atas rencana itu dan hingga kini sudah tentu belum ada persetujuan dari DPR," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/1).
Hasanuddin mengatakan, memang sebelumnya pemerintah berencana untuk menerima hibah pesawat bekas Hercules dari Australia. Namun kemudian hal itu dibatalkan. Bahkan saat itu juga telah disiapkan anggarannya untuk kepentingan retrofit, sebesar Rp 430 miliar. Namun tiba-tiba pemerintah memutuskan batal, dan alokasi anggaran itu dialihkan untuk perbaikan pesawat lainnya.
"Jadi sepengetahuan DPR yang terakhir ya memang pemerintah membatalkan rencana menerima hibah pesawat bekas dari Austrlia itu. Kalau sekarang tiba-tiba pemerintah bilang akan menerima hibah pesawat tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari DPR, ya kita belum tahu itu," ungkap politisi PDIP ini.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan dari DPR untuk menerima hibah pesawat Hercules bekas dari Australia. Selain itu Purnomo mengatakan sebelum dibawa ke Indonesia, pesawat Hercules tersebut harus lebih dulu diretrofit. Saat ini pemerintah masih menyusun anggaran retrofit pesawat hibah itu, untuk dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) Perubahan tahun 2012.
Purnomo menambahkan kehadiran empat unit pesawat Hercules akan menambah kekuatan pertahanan Indonesia termasuk untuk membantu akomodasi penanggulangan bencana.
TB Hasanuddin: Pesawat Super Tucano Bukan untuk Tempur
Pesawat Super Tucano yang dipesan pemerintah Indonesia dari Brasil akan datang mulai Maret 2012 mendatang. Untuk sementara empat unit dari 16 pesawat yang dipesan.
"Ya, saya gembira pesawat sudah mulai dikirim bertahap dan akan segera mengganti pesawat lama di Skuadron 21 Abdulrahman Saleh," kata anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Senin (9/1).
Menurut politisi PDIP ini, Super Tucano A29 terbang untuk bantuan dekat, bukan untuk fighter. "Bantuan dekat itu untuk menembak sasaran di darat. Koordinasi dengan satuan-satuan di darat dan satuan-satuan di laut. Itu cukup bagus dan harganya relatif murah," kata anggota DPR asal Majalengka, Jawa Barat ini.
Super Tucano direncanakan akan terbang perdana di hadapan publik pada HUT TNI AU 9 April mendatang. Super Tucano memiliki keunggulan close air support. Juga memiliki kemampuan menembakkan asap ke darat secara cepat untuk menunjukkan posisi musuh.
Sumber: Jurnal Parlemen
10 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR hingga kini belum bersikap dan mengambil keputusan atas rencana pemerintah menerima hibah 4 unit pesawat Hercules bekas jenis C130 seri H dari Australia. Sebab, pemerintah belum menyampaikan rencana tersebut kepada DPR selain rencana menerima hibah 24 unit pesawat bekas F-16 dari Amerika Serikat.
"Pemerintah hingga kini belum menyampaikanya ke DPR soal rencana menerima pesawat bekas dari Austrlia, Hercules jenis C130 seri H itu. Karenanya DPR tidak tahu atas rencana itu dan hingga kini sudah tentu belum ada persetujuan dari DPR," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/1).
Hasanuddin mengatakan, memang sebelumnya pemerintah berencana untuk menerima hibah pesawat bekas Hercules dari Australia. Namun kemudian hal itu dibatalkan. Bahkan saat itu juga telah disiapkan anggarannya untuk kepentingan retrofit, sebesar Rp 430 miliar. Namun tiba-tiba pemerintah memutuskan batal, dan alokasi anggaran itu dialihkan untuk perbaikan pesawat lainnya.
"Jadi sepengetahuan DPR yang terakhir ya memang pemerintah membatalkan rencana menerima hibah pesawat bekas dari Austrlia itu. Kalau sekarang tiba-tiba pemerintah bilang akan menerima hibah pesawat tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari DPR, ya kita belum tahu itu," ungkap politisi PDIP ini.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan saat ini pemerintah tinggal menunggu persetujuan dari DPR untuk menerima hibah pesawat Hercules bekas dari Australia. Selain itu Purnomo mengatakan sebelum dibawa ke Indonesia, pesawat Hercules tersebut harus lebih dulu diretrofit. Saat ini pemerintah masih menyusun anggaran retrofit pesawat hibah itu, untuk dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) Perubahan tahun 2012.
Purnomo menambahkan kehadiran empat unit pesawat Hercules akan menambah kekuatan pertahanan Indonesia termasuk untuk membantu akomodasi penanggulangan bencana.
TB Hasanuddin: Pesawat Super Tucano Bukan untuk Tempur
Pesawat Super Tucano yang dipesan pemerintah Indonesia dari Brasil akan datang mulai Maret 2012 mendatang. Untuk sementara empat unit dari 16 pesawat yang dipesan.
"Ya, saya gembira pesawat sudah mulai dikirim bertahap dan akan segera mengganti pesawat lama di Skuadron 21 Abdulrahman Saleh," kata anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin kepada Jurnalparlemen.com, Senin (9/1).
Menurut politisi PDIP ini, Super Tucano A29 terbang untuk bantuan dekat, bukan untuk fighter. "Bantuan dekat itu untuk menembak sasaran di darat. Koordinasi dengan satuan-satuan di darat dan satuan-satuan di laut. Itu cukup bagus dan harganya relatif murah," kata anggota DPR asal Majalengka, Jawa Barat ini.
Super Tucano direncanakan akan terbang perdana di hadapan publik pada HUT TNI AU 9 April mendatang. Super Tucano memiliki keunggulan close air support. Juga memiliki kemampuan menembakkan asap ke darat secara cepat untuk menunjukkan posisi musuh.
Sumber: Jurnal Parlemen
Komisi I Tolak Pembelian 100 Tank Leopard Bekas dari Belanda
Leopard 2A6 Bundeswehr melakukan manuver di tanah berlumpur dan menyeberangi sungai. (Foto: Bundeswehr)
11 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR tidak setuju atas rencana pemerintah membeli 100 tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Spesifikasi tank tersebut dinilai tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari hutan dan pegunungan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, tank Leopard sangat cocok untuk perang kota atau perang di area gurun pasir. Sebab tank itu memiliki kemampuan tembak hingga 6 km, sementara berdasarkan kajian tank yang dioperasikan di Indonesia hanya bisa efektif menembak lurus dalam jarak 1–2 Km saja.
"Dalam rapat internal Komisi 1 kemarin, mayoritas fraksi menolak rencana pemerintah membeli tank bekas dari Belanda tersebut. Bahkan anggota Fraksi dari pemerintah, Demokrat bersikap sama, menolak," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (11/1).
Hasanudin mengatakan, sebelumnya Kemenkeu menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia mendapat alokasi pinjaman luar negeri (PLN) untuk belanja alutsista sebesar 6,5 miliar US dolar. Di mana sebagian dari dana itu dikabarkan akan digunakan Kementerian Pertahanan membeli 100 tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Jika DPR menolak rencana tersebut, maka dana pinjaman tersebut tidak bisa cair.
"Pertanyaannya jika DPR tidak setuju dengan rencana pembelian itu, kemudian pemerintah tetap membelinya, dari mana sumber dana untuk pembelian itu, kan gitu. Karena kabarnya pemerintah optimis dapat segera mendatangkan 100 Tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda itu segera," ujar politisi PDIP ini.
Purnawirawan jenderal TNI ini memaparkan, bahwa DPR bukannya tidak setuju pemerintah membeli tank. DPR setuju-setuju saja, asal kondisi barangnya sesuai dengan geografi Indonesia. Berdasarkan penjelasan salah satu anggota Komisi I yang sudah 30 tahun tugas di batalyon tank Salim Mengga, tank yang cocok untuk dipergunakan di Indonesia yakni kelas medium sekitar 23 ton.
"Dalam hal ini sebenarnya Presiden juga telah mengeluarkan perintah untuk melakukan riset untuk jenis tank yang cocok digunakan di Indonesia. Kemudian PT Pindad telah selesai membuat prototipe bagi tank yang diinginkan tersebut. Lalu kenapa sekarang yang muncul justru tank kelas berat, 63 ton. Inikan jadi tanda tanya, apa yang di inginkan presiden dengan yang dilakukan bawahannya berbeda," tegasnya.
Sebelumnya KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, selain Tank, TNI AD juga akan membeli beberapa jenis persenjataan lainya seperti peluncur roket multi laras, helikopter type 1412 dan helikopter Apache. Selain itu TNI AD juga akan membeli meriam 155 mm dari Perancis.
Pramono menyebutkan, untuk Tank Leopard 2A6 seberat 62 ton seharga 280 juta US dolar, awalnya TNI AD membeli 44 unit. Setelah dilakukan negosiasi, pihak pabrik dari Eropa menawarkan 100 unit dengan harga sama dan diputuskan untuk membeli 100 unit tank Leopard itu.
Sumber: Jurnal Parlemen
11 Januari 2012, Senayan: Komisi I DPR tidak setuju atas rencana pemerintah membeli 100 tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Spesifikasi tank tersebut dinilai tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari hutan dan pegunungan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, tank Leopard sangat cocok untuk perang kota atau perang di area gurun pasir. Sebab tank itu memiliki kemampuan tembak hingga 6 km, sementara berdasarkan kajian tank yang dioperasikan di Indonesia hanya bisa efektif menembak lurus dalam jarak 1–2 Km saja.
"Dalam rapat internal Komisi 1 kemarin, mayoritas fraksi menolak rencana pemerintah membeli tank bekas dari Belanda tersebut. Bahkan anggota Fraksi dari pemerintah, Demokrat bersikap sama, menolak," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu (11/1).
Hasanudin mengatakan, sebelumnya Kemenkeu menyampaikan bahwa tahun ini Indonesia mendapat alokasi pinjaman luar negeri (PLN) untuk belanja alutsista sebesar 6,5 miliar US dolar. Di mana sebagian dari dana itu dikabarkan akan digunakan Kementerian Pertahanan membeli 100 tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda. Jika DPR menolak rencana tersebut, maka dana pinjaman tersebut tidak bisa cair.
"Pertanyaannya jika DPR tidak setuju dengan rencana pembelian itu, kemudian pemerintah tetap membelinya, dari mana sumber dana untuk pembelian itu, kan gitu. Karena kabarnya pemerintah optimis dapat segera mendatangkan 100 Tank Leopard 2A6 bekas dari Belanda itu segera," ujar politisi PDIP ini.
Purnawirawan jenderal TNI ini memaparkan, bahwa DPR bukannya tidak setuju pemerintah membeli tank. DPR setuju-setuju saja, asal kondisi barangnya sesuai dengan geografi Indonesia. Berdasarkan penjelasan salah satu anggota Komisi I yang sudah 30 tahun tugas di batalyon tank Salim Mengga, tank yang cocok untuk dipergunakan di Indonesia yakni kelas medium sekitar 23 ton.
"Dalam hal ini sebenarnya Presiden juga telah mengeluarkan perintah untuk melakukan riset untuk jenis tank yang cocok digunakan di Indonesia. Kemudian PT Pindad telah selesai membuat prototipe bagi tank yang diinginkan tersebut. Lalu kenapa sekarang yang muncul justru tank kelas berat, 63 ton. Inikan jadi tanda tanya, apa yang di inginkan presiden dengan yang dilakukan bawahannya berbeda," tegasnya.
Sebelumnya KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, selain Tank, TNI AD juga akan membeli beberapa jenis persenjataan lainya seperti peluncur roket multi laras, helikopter type 1412 dan helikopter Apache. Selain itu TNI AD juga akan membeli meriam 155 mm dari Perancis.
Pramono menyebutkan, untuk Tank Leopard 2A6 seberat 62 ton seharga 280 juta US dolar, awalnya TNI AD membeli 44 unit. Setelah dilakukan negosiasi, pihak pabrik dari Eropa menawarkan 100 unit dengan harga sama dan diputuskan untuk membeli 100 unit tank Leopard itu.
Sumber: Jurnal Parlemen
Neta: Pembelian Leopard Harus Ditolak
MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. Singapura,Malaysia, Vietnam, Kamboja memiliki main battle tank. (Foto: Bundeswehr)
11 Januari 2012, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mencermati proyek pengadaan 100 unit tank Leopard A3 dari Belanda untuk TNI. Sebab, dikhawatirkan dalam proyek senilai Rp 12 triliun ini ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan gratifikasi.
Indonesia Police Watch (IPW) yang juga Deklarator Pengawas KPK, mendapat informasi bahwa saat ini sejumlah pihak yang dekat dengan Cikeas sangat aktif melobi kalangan Komisi I DPR agar mendukung pembelian 100 tank tersebut. "Bahkan, sejumlah anggota Komisi I akan diboyong pihak pelobi ke Belanda pada akhir Januari ini, untuk melihat kondisi tank tersebut," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (11/1/2012).
Sebagaimana kritik sejumlah anggota Komisi I sebelumnya, bahwa penggunaan tank Leoparhd seharga 120 juta dolar AS per unit itu sangat tidak tepat untuk medan di Indonesia.
Menurut Neta, ada empat alasan pembelian tank tersebut harus ditolak. Keempat alasan itu, yakni tank Leopard 62 ton terbilang sangat berat, teknologi pada tank bekas itu jauh tertinggal karena buatan Jerman tahun 1980, biaya perawatan terlalu mahal, serta tank tersebut tidak cocok dengan kondisi alam Indonesia yang terdiri dari hutan, rawa-rawa, dan kepulauan (tank jenis Leopard hanya cocok untuk medan seperti di Eropa dan Afrika Utara).
Tragisnya lagi, lanjut Neta, ke 100 tank itu akan ditempatkan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan. Sehingga dikhawatirkan tank ini akan digunakan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa dan rakyat. "Padahal, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tank-tank taktis dan kecil untuk menjaga kawasan perbatasan," ujarnya.
Pada Desember 2011 lalu, parlemen Belanda juga telah menolak pemerintah mereka menjual tank Leopard, yang tak lagi dipakai, ke Indonesia, dengan alasan rekam jejak Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih dipandang buruk. Belanda khawatir tank-tank bekas negaranya itu akan digunakan tentara Indonesia untuk menghadapi para demonstran.
"Untuk itu, KPK didesak mencermati proyek pengadaan 100 tank ini. Jangan sampai dana Alutsita TNI yang sangat terbatas sekarang ini disalahgunakan oknum-tertentu untuk membeli alat-alat militer yang tidak tepat guna dan mubazir. Komisi I DPR juga diimbau agar menolak pembelian tank tersebut," tandasnya.
Sumber: Tribun news
11 Januari 2012, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mencermati proyek pengadaan 100 unit tank Leopard A3 dari Belanda untuk TNI. Sebab, dikhawatirkan dalam proyek senilai Rp 12 triliun ini ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan gratifikasi.
Indonesia Police Watch (IPW) yang juga Deklarator Pengawas KPK, mendapat informasi bahwa saat ini sejumlah pihak yang dekat dengan Cikeas sangat aktif melobi kalangan Komisi I DPR agar mendukung pembelian 100 tank tersebut. "Bahkan, sejumlah anggota Komisi I akan diboyong pihak pelobi ke Belanda pada akhir Januari ini, untuk melihat kondisi tank tersebut," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (11/1/2012).
Sebagaimana kritik sejumlah anggota Komisi I sebelumnya, bahwa penggunaan tank Leoparhd seharga 120 juta dolar AS per unit itu sangat tidak tepat untuk medan di Indonesia.
Menurut Neta, ada empat alasan pembelian tank tersebut harus ditolak. Keempat alasan itu, yakni tank Leopard 62 ton terbilang sangat berat, teknologi pada tank bekas itu jauh tertinggal karena buatan Jerman tahun 1980, biaya perawatan terlalu mahal, serta tank tersebut tidak cocok dengan kondisi alam Indonesia yang terdiri dari hutan, rawa-rawa, dan kepulauan (tank jenis Leopard hanya cocok untuk medan seperti di Eropa dan Afrika Utara).
Tragisnya lagi, lanjut Neta, ke 100 tank itu akan ditempatkan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan. Sehingga dikhawatirkan tank ini akan digunakan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa dan rakyat. "Padahal, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tank-tank taktis dan kecil untuk menjaga kawasan perbatasan," ujarnya.
Pada Desember 2011 lalu, parlemen Belanda juga telah menolak pemerintah mereka menjual tank Leopard, yang tak lagi dipakai, ke Indonesia, dengan alasan rekam jejak Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih dipandang buruk. Belanda khawatir tank-tank bekas negaranya itu akan digunakan tentara Indonesia untuk menghadapi para demonstran.
"Untuk itu, KPK didesak mencermati proyek pengadaan 100 tank ini. Jangan sampai dana Alutsita TNI yang sangat terbatas sekarang ini disalahgunakan oknum-tertentu untuk membeli alat-alat militer yang tidak tepat guna dan mubazir. Komisi I DPR juga diimbau agar menolak pembelian tank tersebut," tandasnya.
Sumber: Tribun news
Kemhan: Pengadaan "Leopard" Harus Sesuai Prosedur
MBT Leopard 2A6 Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr)
11 Januari 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan menyatakan proses pengadaan 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Belanda, harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
"Kami sudah memiliki aturan, prosedur yang baku, sehingga semua pengadaan alat utama sistem senjata termasuk `Leopard`, harus mengikuti," kata Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Herryanto kepada ANTARA News, di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan seluruh pengadaan alat utama sistem senjata harus merujuk pada kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF). Semisal untuk rencana strategis 2010-2014 telah ditetapkan alat utama sistem senjata apa saja, berapa banyak, dan dari mana pendanaannya diambil apakah pinjaman dalam negeri atau luar negeri.
"Proses tersebut melibatkan seluruh kementerian terkait, seperti Kemenkeu dan Bappenas, hingga akhirnya ditetapkan alokasi pinjaman pemerintah, dalam hal ini Renstra 2010-2014, dan baru proses pengadaan pun berjalan. Proses pengadaan awalnya dilakukan di masing-masing angkatan darat, laut dan udara dengan dibentuknya panitia awal pengadaan, proses pra-kualifikasi, pembukaan tender, dan jika lulus diajukan ke Mabes TNI dan Kemhan," ujarnya.
Eris menambahkan Kemhan akan menilai apakah seluruh proses pengadaan mulai dari awal di masing-masing angkatan hingga ke Mabes TNI sudah benar, dan apakah spesifikasi teknis dan operasional yang diajukan sesuai kebutuhan dan merujuk kepada MEF.
"Jika semua itu sudah dilalui, maka kita akan bentuk tim evaluasi pengadaan dengan mengundang pula perusahaan, produsen yang sudah diajukan angkatan dari hasil tim evaluasi pengadaan itu, baru kita ajukan ke Menhan untuk diputuskan, dan kemudian dituangkan dalam kontrak," ungkapnya.
Tentang adanya pihak-pihak yang menginginkan proyek pengadaan "Leopard" itu dengan mendekati komisi pertahanan dan lainnya, Eris mengatakan,"Ya silakan saja. Tetapi kan setiap pengadaan alat utama sistem senjata itu semua sudah ada aturan dan prosedurnya, dan harus merujuk pada MEF,".
TNI Angkatan Darat akan melengkapi sistem pertahanan dengan memborong arsenal dari lima pabrik di Eropa dan Amerika. Peralatan yang akan dibeli dengan dana APBN 2011 sebesar Rp 14 triliun itu dipastikan produk baru.
Alutsista yang akan dibeli tersebut, antara lain, main battle tank Leopard 2A6 yang berbobot 62 ton. Indonesia akan membeli 100 unit tank yang sudah dipakai di 15 negara itu dengan harga per unit 280 juta dollar AS. TNI AD juga akan membeli multiple launch rocket system untuk kekuatan 2,5 batalion.
Untuk meriam 155 buatan Perancis dan helikopter serang darat AH-64 Apache buatan Boeing, Amerika Serikat, TNI AD juga mendapatkan harga khusus yang relatif murah. Khusus untuk delapan helikopter, Amerika Serikat memberikan diskon lima juta dollar AS sehingga harganya turun menjadi 25 juta dollar AS.
Sumber: ANTARA News
11 Januari 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan menyatakan proses pengadaan 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard dari Belanda, harus sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
"Kami sudah memiliki aturan, prosedur yang baku, sehingga semua pengadaan alat utama sistem senjata termasuk `Leopard`, harus mengikuti," kata Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Herryanto kepada ANTARA News, di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan seluruh pengadaan alat utama sistem senjata harus merujuk pada kebutuhan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF). Semisal untuk rencana strategis 2010-2014 telah ditetapkan alat utama sistem senjata apa saja, berapa banyak, dan dari mana pendanaannya diambil apakah pinjaman dalam negeri atau luar negeri.
"Proses tersebut melibatkan seluruh kementerian terkait, seperti Kemenkeu dan Bappenas, hingga akhirnya ditetapkan alokasi pinjaman pemerintah, dalam hal ini Renstra 2010-2014, dan baru proses pengadaan pun berjalan. Proses pengadaan awalnya dilakukan di masing-masing angkatan darat, laut dan udara dengan dibentuknya panitia awal pengadaan, proses pra-kualifikasi, pembukaan tender, dan jika lulus diajukan ke Mabes TNI dan Kemhan," ujarnya.
Eris menambahkan Kemhan akan menilai apakah seluruh proses pengadaan mulai dari awal di masing-masing angkatan hingga ke Mabes TNI sudah benar, dan apakah spesifikasi teknis dan operasional yang diajukan sesuai kebutuhan dan merujuk kepada MEF.
"Jika semua itu sudah dilalui, maka kita akan bentuk tim evaluasi pengadaan dengan mengundang pula perusahaan, produsen yang sudah diajukan angkatan dari hasil tim evaluasi pengadaan itu, baru kita ajukan ke Menhan untuk diputuskan, dan kemudian dituangkan dalam kontrak," ungkapnya.
Tentang adanya pihak-pihak yang menginginkan proyek pengadaan "Leopard" itu dengan mendekati komisi pertahanan dan lainnya, Eris mengatakan,"Ya silakan saja. Tetapi kan setiap pengadaan alat utama sistem senjata itu semua sudah ada aturan dan prosedurnya, dan harus merujuk pada MEF,".
TNI Angkatan Darat akan melengkapi sistem pertahanan dengan memborong arsenal dari lima pabrik di Eropa dan Amerika. Peralatan yang akan dibeli dengan dana APBN 2011 sebesar Rp 14 triliun itu dipastikan produk baru.
Alutsista yang akan dibeli tersebut, antara lain, main battle tank Leopard 2A6 yang berbobot 62 ton. Indonesia akan membeli 100 unit tank yang sudah dipakai di 15 negara itu dengan harga per unit 280 juta dollar AS. TNI AD juga akan membeli multiple launch rocket system untuk kekuatan 2,5 batalion.
Untuk meriam 155 buatan Perancis dan helikopter serang darat AH-64 Apache buatan Boeing, Amerika Serikat, TNI AD juga mendapatkan harga khusus yang relatif murah. Khusus untuk delapan helikopter, Amerika Serikat memberikan diskon lima juta dollar AS sehingga harganya turun menjadi 25 juta dollar AS.
Sumber: ANTARA News
Pangarmatim: Anggaran Terbatas Pengaruhi Optimalisasi Unsur TNI-AL
Pangarmatim, Laksda TNI Ade Supandi (tengah) melakukan salam komando dengan pejabat lama dan baru usai sertijab Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) dan Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Selasa (10/1). Danguspurla yang baru, Laksma TNI Arie Soedewo menggantikan Laksma TNI Sulaeman Banjarnahor dan Dansatkor yang baru, Kolonel Laut (P) Yudo Margono menggantikan Kolonel Laut (P) Dadi Hartanto. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/nz/12)
10 Januari 2012, Surabaya: Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Ade Supandi mengatakan, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pertahanan mempengaruhi upaya optimalisasi unsur TNI-AL.
"Krisis multidimensi yang belum sepenuhnya dapat diatasi telah berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan alokasi anggaran pertahanan," katanya saat memimpin serah terima jabatan dua unsur pimpinan Koarmatim di Surabaya, Selasa.
Dua pejabat Koarmatim yang diganti masing-masing Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Guspurlatim) dari Laksamana Pertama TNI Sulaeman Banjar kepada Laksma TNI Arie Sudewo dan Komandan Satuan Kapal Eskorta dari Kolonel Laut (P) Dadi Hartanto kepada Kolonel Laut (P) Yudo Margono.
Laksma Sulaeman Banjar selanjutnya bertugas sebagai Iropslat Itjenal Mabesal, sedangkan Kolonel Dadi Hartanto menjalani pendidikan Sesko TNI.
Pangarmatim menegaskan, prajurit TNI AL tidak boleh menyerah dalam menyikapi terbatasnya anggaran pertahanan yang dimiliki.
"Semua itu harus dijawab dengan upaya kerja keras dan kerja cerdas melalui peningkatan profesionalisme dan inovasi, yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dengan mempertajam skala prioritas," ujarnya.
Menurut Ade Supandi, komitmen nasional yang menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu andalan pembangunan nasional pada masa mendatang menuntut peran TNI AL dalam menjamin keamanan dan penegakan hukum di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.
Selepas memimpin sertijab, Pangarmatim bersama sejumlah petinggi Koarmatim meluncurkan buku khas prajurit TNI AL yang terdiri atas lima jilid (judul).
Kelima jilid buku itu adalah tugas dan tanggung jawab perwira pelaut di KRI (jilid I), pengetahuan dasar navigasi dan bahari (II), perwira peperangan (III), hukum (IV), dan terakhir buku tentang tradisi di lingkungan TNI AL (V).
Sumber: ANTARA Jatim
10 Januari 2012, Surabaya: Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Ade Supandi mengatakan, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran pertahanan mempengaruhi upaya optimalisasi unsur TNI-AL.
"Krisis multidimensi yang belum sepenuhnya dapat diatasi telah berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan alokasi anggaran pertahanan," katanya saat memimpin serah terima jabatan dua unsur pimpinan Koarmatim di Surabaya, Selasa.
Dua pejabat Koarmatim yang diganti masing-masing Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur (Guspurlatim) dari Laksamana Pertama TNI Sulaeman Banjar kepada Laksma TNI Arie Sudewo dan Komandan Satuan Kapal Eskorta dari Kolonel Laut (P) Dadi Hartanto kepada Kolonel Laut (P) Yudo Margono.
Laksma Sulaeman Banjar selanjutnya bertugas sebagai Iropslat Itjenal Mabesal, sedangkan Kolonel Dadi Hartanto menjalani pendidikan Sesko TNI.
Pangarmatim menegaskan, prajurit TNI AL tidak boleh menyerah dalam menyikapi terbatasnya anggaran pertahanan yang dimiliki.
"Semua itu harus dijawab dengan upaya kerja keras dan kerja cerdas melalui peningkatan profesionalisme dan inovasi, yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dengan mempertajam skala prioritas," ujarnya.
Menurut Ade Supandi, komitmen nasional yang menempatkan sektor kelautan sebagai salah satu andalan pembangunan nasional pada masa mendatang menuntut peran TNI AL dalam menjamin keamanan dan penegakan hukum di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.
Selepas memimpin sertijab, Pangarmatim bersama sejumlah petinggi Koarmatim meluncurkan buku khas prajurit TNI AL yang terdiri atas lima jilid (judul).
Kelima jilid buku itu adalah tugas dan tanggung jawab perwira pelaut di KRI (jilid I), pengetahuan dasar navigasi dan bahari (II), perwira peperangan (III), hukum (IV), dan terakhir buku tentang tradisi di lingkungan TNI AL (V).
Sumber: ANTARA Jatim
TNI AL dan RSN Gelar Patroli Bersama Indosin 2012
RSS Gallant-97 (Jumat, 2/12), sandar di dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, Jumat (2/12/2011). (Foto: Lantamal IV)
11 Januari 2012, Jakarta: Patroli Terkoordinasi (Patkor) antara Indonesia dan Singapura (Indosin) tahun 2012 di perairan Selat Singapura dan Selat Philips kembali digelar dengan melibatkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) TNI Angkatan Laut, Republic of Singapore Navy (RSN) dan Police Coastal Guard (PCG).
Dalam Patroli Indosin, Unsur TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam gelar operasi terkoordinasi tersebut dibawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamlaarmabar) dengan komandan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Pranyoto, S.Pi.
Upacara pembukaan Patroli Indosin dipimpin oleh Asisten Operasi (Asops) Guskamlaarmabar Kolonel Laut (P) Bambang Kusumo N, SH., mewakili Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI kawasan Barat di Markas Komando (Mako) Guskamlaarmabar, Batam, Senin (9/1).
Upacara pembukaan Patkor Indosin dihadiri delegasi Republic of Singapore Navy (RSN) dan Police Coastal Guard (PCG) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Chou Yan Wee serta dua kapal Angkatan Laut Singapura dan PCG.
Patkor Indosin yang dilaksanakan kali ini merupakan patroli yang ke-79/12 dengan sasaran tercapainya peningkatan kemampuan kerja sama patroli antara unsur TNI Angkatan Laut dengan unsur Angkatan Laut Singapura dalam pengamanan Selat Singapura dan Selat Philips.
Patkor Indosin-79/12 TNI Angkatan Laut melibatkan unsur KRI jajaran Koarmabar diantaranya KRI Silea – 858, KRI Kelabang - 826, KRI Krait - 827, KRI Tarihu-829 dan unsur terkait Sedangkan Angkatan Laut Singapura dan PCG melibatkan dua Kapal masing-masing RSS. Gallant-97 dan PCG Black Tip.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan latihan Passage Exercise (Passex) antara unsur TNI Angkatan Laut dan unsur Angkatan Laut Singapura pada saat memasuki perairan Indonesia untuk menguji dan mengasah kemampuan personel masing-masing kapal perang dalam hal penguasaan alat komunikasi, manuver dan pertukaran informasi cuaca di laut.
Sumber: Dispenarmabar
11 Januari 2012, Jakarta: Patroli Terkoordinasi (Patkor) antara Indonesia dan Singapura (Indosin) tahun 2012 di perairan Selat Singapura dan Selat Philips kembali digelar dengan melibatkan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) TNI Angkatan Laut, Republic of Singapore Navy (RSN) dan Police Coastal Guard (PCG).
Dalam Patroli Indosin, Unsur TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam gelar operasi terkoordinasi tersebut dibawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamlaarmabar) dengan komandan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Pranyoto, S.Pi.
Upacara pembukaan Patroli Indosin dipimpin oleh Asisten Operasi (Asops) Guskamlaarmabar Kolonel Laut (P) Bambang Kusumo N, SH., mewakili Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI kawasan Barat di Markas Komando (Mako) Guskamlaarmabar, Batam, Senin (9/1).
Upacara pembukaan Patkor Indosin dihadiri delegasi Republic of Singapore Navy (RSN) dan Police Coastal Guard (PCG) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Chou Yan Wee serta dua kapal Angkatan Laut Singapura dan PCG.
Patkor Indosin yang dilaksanakan kali ini merupakan patroli yang ke-79/12 dengan sasaran tercapainya peningkatan kemampuan kerja sama patroli antara unsur TNI Angkatan Laut dengan unsur Angkatan Laut Singapura dalam pengamanan Selat Singapura dan Selat Philips.
Patkor Indosin-79/12 TNI Angkatan Laut melibatkan unsur KRI jajaran Koarmabar diantaranya KRI Silea – 858, KRI Kelabang - 826, KRI Krait - 827, KRI Tarihu-829 dan unsur terkait Sedangkan Angkatan Laut Singapura dan PCG melibatkan dua Kapal masing-masing RSS. Gallant-97 dan PCG Black Tip.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan latihan Passage Exercise (Passex) antara unsur TNI Angkatan Laut dan unsur Angkatan Laut Singapura pada saat memasuki perairan Indonesia untuk menguji dan mengasah kemampuan personel masing-masing kapal perang dalam hal penguasaan alat komunikasi, manuver dan pertukaran informasi cuaca di laut.
Sumber: Dispenarmabar
RI & Malaysia Juga Pakai Produk Militer Israel
Searcher. (Foto: IAI)
10 Januari 2012, Bandung: Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia dan Indonesia diam-diam juga merupakan pengguna beberapa senjata negara tersebut.
Indonesia pertama kali memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.
Pada 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan oleh Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.
Untuk pembelian UAV yang satunya senilai US$6 juta tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor, menurut laman UPI.
Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda. Padahal UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.
Dalam pengujian tim Dephan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.
Selain pesawat intai tanpa awak, sejak lama Indonesia menggunakan produk pistol otomatis buatan Israel seperti UZI hingga varian Galil, mulai dari jenis Galil AR (5.56 & 7.62 mm) hingga Galil SAR (5.56 & 7.62).
Meskipun hubungan RI-Israel secara secara resmi tidak jelas, kerja sama militer dan intelijen kedua negara tidak pernah putus. Dalam buku Intel, karya Ken Conboy, pendirian Satsus Intel (cikal bakal Satuan Pelaksana Bakin) tidak lepas dari dukungan Mossad yang mengirimkan instrukturnya ke Jakarta pada 1968.
Sumber: Bisnis Jabar
10 Januari 2012, Bandung: Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia dan Indonesia diam-diam juga merupakan pengguna beberapa senjata negara tersebut.
Indonesia pertama kali memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.
Pada 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan oleh Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.
Untuk pembelian UAV yang satunya senilai US$6 juta tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor, menurut laman UPI.
Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda. Padahal UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.
Dalam pengujian tim Dephan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.
Selain pesawat intai tanpa awak, sejak lama Indonesia menggunakan produk pistol otomatis buatan Israel seperti UZI hingga varian Galil, mulai dari jenis Galil AR (5.56 & 7.62 mm) hingga Galil SAR (5.56 & 7.62).
Meskipun hubungan RI-Israel secara secara resmi tidak jelas, kerja sama militer dan intelijen kedua negara tidak pernah putus. Dalam buku Intel, karya Ken Conboy, pendirian Satsus Intel (cikal bakal Satuan Pelaksana Bakin) tidak lepas dari dukungan Mossad yang mengirimkan instrukturnya ke Jakarta pada 1968.
Sumber: Bisnis Jabar
Tuesday, January 10, 2012
Qantas Ditunjuk untuk Memerbaiki Hercules Hibah untuk TNI AU
C130H Hercules (A97-004) parkir ditarmak RAAF Base Townsville. (Foto: Australia DoD)
10 Januari 2012, Jakarta: Meskipun tim teknis baru berangkat Februari mendatang, pesawat angkut Hercules yang dihibahkan pemerintah Australia dipastikan mendapat peremajaan di negeri Kanguru. Perbaikan dilakukan di bengkel milik maskapai Qantas.
Kini tengah dikalkulasi berapa biaya yang dbutuhkan untuk melakukan perbaikan dan membawa pesawat ke Indonesia. "Nominalnya baru diketahui setelah mendapat laporan dari tim teknis yang meninjau pesawat secara langsung ke Australia," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Selasa (10/1).
Kontrak kerja sama hibah empat unit pesawat itu juga akan ditandatangani setelah tim teknis melaporkan temuannya. Namun begitu, pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan komunikasi terkait hibah ini. "Amerika sebagai produsen Hercules saat ini juga telah menyetujui rencana hibah dari Australia ke Indonesia. AS dalam hal ini Presiden Barack Obama, memiliki kebijakan, alutsista buatan AS harus mendapatkan persetujuan negeri Paman Sam itu sebelum dihibahkan ke negara lain," katanya.
Sumber: Jurnas
10 Januari 2012, Jakarta: Meskipun tim teknis baru berangkat Februari mendatang, pesawat angkut Hercules yang dihibahkan pemerintah Australia dipastikan mendapat peremajaan di negeri Kanguru. Perbaikan dilakukan di bengkel milik maskapai Qantas.
Kini tengah dikalkulasi berapa biaya yang dbutuhkan untuk melakukan perbaikan dan membawa pesawat ke Indonesia. "Nominalnya baru diketahui setelah mendapat laporan dari tim teknis yang meninjau pesawat secara langsung ke Australia," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Selasa (10/1).
Kontrak kerja sama hibah empat unit pesawat itu juga akan ditandatangani setelah tim teknis melaporkan temuannya. Namun begitu, pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan komunikasi terkait hibah ini. "Amerika sebagai produsen Hercules saat ini juga telah menyetujui rencana hibah dari Australia ke Indonesia. AS dalam hal ini Presiden Barack Obama, memiliki kebijakan, alutsista buatan AS harus mendapatkan persetujuan negeri Paman Sam itu sebelum dihibahkan ke negara lain," katanya.
Sumber: Jurnas
Empat Kapal Perang Angkut Tank Dihapuskan dari Armada TNI AL
KRI Teluk Tomini-508. (Foto: Dispenal)
10 Januari 2012, Jakarta: Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. memberikan pengarahan terhadap para Komandan dan ABK empat KRI yang berada pada tahap Konservasi antara lain KRI Teluk Langsa (TLS)-501, KRI Teluk Kau (TLK)-504, KRI Teluk Tomini (TTM)-508 yang berada di Satlinlamil Jakarta dan KRI Teluk Saleh (TSA)-510 yang berada di Satlinlamil Surabaya, di Gedung Marseling Area, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (09/01).
Pangkolinlamil mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini empat KRI Kolinlamil yang di Konservasi akan dihapus sesuai keputusan pimpinan TNI AL karena telah selesai melaksanakan tugasnya.
Laksda TNI Agung Pramono,S.H.,M.Hum, pada kesempatan tersebut memberikan arahan kepada empat Komandan KRI beserta ABK pada masa konservasi agar selalu tetap semangat dan menjaga keberadaan KRI tersebut sesuai apa adanya, serta tetap memperhatikan faktor keamanan dari bahaya kebakaran dan kebocoran.
KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504, KRI Teluk Tomini-508 dan KRI Teluk Saleh-510 merupakan kapal jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Kapal-kapal tersebut telah memperkuat jajaran TNI AL lebih dari 50 tahun di bawah pembinaan Kolinlamil. Pada saat ini keempat kapal tersebut berada pada tahap konservasi, sehingga tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan operasional, baik dalam rangka operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Selama masa pengabdiannya, kapal-kapal perang tersebut telah banyak perannya dalam mendukung operasi penegakan kedaulatan RI, pergeseran pasukan, material dan logistik ke seluruh wilayah Indonesia, maupun dalam rangka bantuan angkutan laut dalam mendukung pembangunan nasional.
Hadir dalam kegiatan pengarahan tersebut antara lain Irkolinlamil Kolonel Laut (P) Chairil Hapri, S.E, para Asisten Pangkolinlamil, para Kadis Kolinlamil dan Komandan Satlinlamil Jakarta.
Sumber: Dispen Kolinlamil
10 Januari 2012, Jakarta: Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. memberikan pengarahan terhadap para Komandan dan ABK empat KRI yang berada pada tahap Konservasi antara lain KRI Teluk Langsa (TLS)-501, KRI Teluk Kau (TLK)-504, KRI Teluk Tomini (TTM)-508 yang berada di Satlinlamil Jakarta dan KRI Teluk Saleh (TSA)-510 yang berada di Satlinlamil Surabaya, di Gedung Marseling Area, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (09/01).
Pangkolinlamil mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini empat KRI Kolinlamil yang di Konservasi akan dihapus sesuai keputusan pimpinan TNI AL karena telah selesai melaksanakan tugasnya.
Laksda TNI Agung Pramono,S.H.,M.Hum, pada kesempatan tersebut memberikan arahan kepada empat Komandan KRI beserta ABK pada masa konservasi agar selalu tetap semangat dan menjaga keberadaan KRI tersebut sesuai apa adanya, serta tetap memperhatikan faktor keamanan dari bahaya kebakaran dan kebocoran.
KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504, KRI Teluk Tomini-508 dan KRI Teluk Saleh-510 merupakan kapal jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Kapal-kapal tersebut telah memperkuat jajaran TNI AL lebih dari 50 tahun di bawah pembinaan Kolinlamil. Pada saat ini keempat kapal tersebut berada pada tahap konservasi, sehingga tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan operasional, baik dalam rangka operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Selama masa pengabdiannya, kapal-kapal perang tersebut telah banyak perannya dalam mendukung operasi penegakan kedaulatan RI, pergeseran pasukan, material dan logistik ke seluruh wilayah Indonesia, maupun dalam rangka bantuan angkutan laut dalam mendukung pembangunan nasional.
Hadir dalam kegiatan pengarahan tersebut antara lain Irkolinlamil Kolonel Laut (P) Chairil Hapri, S.E, para Asisten Pangkolinlamil, para Kadis Kolinlamil dan Komandan Satlinlamil Jakarta.
Sumber: Dispen Kolinlamil
Monday, January 9, 2012
Beginilah Aksi 37 Menit 'Menjepit' Jet Papua Nugini
Dassault Falcon 900 Ex. (Foto: aerospace-technology.com)
9 Januari 2012, Jakarta: Aksi intersepsi atau pencegatan di langit Banjarmasin hingga Makassar itu berlangsung November 2011 lalu. Namun, entah kenapa, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'neil baru memperkarakannya di depan media Jumat, 6 Januari 2012 lalu, setelah selang hampir dua bulan kemudian. Banyak yang bertanya, ada apa di balik motif Papua Nugini berniat mengusir Duta Besar Indonesia Andreas Sitepu dari negara tetangga itu? Bagaimana sesungguhnya insiden itu bermula?
Peristiwa itu bermula ketika Selasa, 29 November 2011, pukul 10.13 WITA, radar Pangkalan Udara (Lanud) Sjamsuddin Noor Banjarmasin mendeteksi pesawat jet P2-ANW Dassault Falcon 900 Ex. Jet itu bergerak dari Subang (Selangor), Malaysia, ke arah Papua Nugini. Dari titik ordinat terbang, pesawat itu akan melintasi wilayah udara Indonesia.
Petugas pengawas udara Makassar kemudian mencoba mengontak pesawat Falcon untuk menanyakan asal pesawat, tujuan, serta izin penerbangan. Pesawat itu diketahui masuk dalam unschedule flight (penerbangan tidak rutin). Namun pesawat tidak merespons, bahkan juga tidak membuka komunikasi. Petugas mengontak Kohanudnas dan Departemen Perhubungan. Dicek lagi, tidak ada data penerbangan Falcon 900 Ex.
Sekitar pukul 10.40 WITA, sepasang Sukhoi milik TNI AU melesat dari Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Makassar mendekati pesawat Falcon. Keduanya mendekat, lalu menjepit kiri dan kanan, sambil terus membuka komunikasi. "Sesuai prosedur memang begitu" kata juru bicara Markas Besar TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Azman Yunus, kepada Tempo, Ahad, 8 Januari 2012.
Awak jet tempur RI terus berkoordinasi dengan Komando Pertahanan Udara Nasional. Sukhoi melaporkan ciri utama pesawat Falcon adalah berwarna putih dan terdapat gambar burung merah di bagian sayap belakang. Akhirnya diketahui bahwa Falcon tersebut baru mengurus izin melintas pada hari itu sehingga belum diperoleh ketika melintasi Indonesia.
Sekitar pukul 11.17, Sukhoi membebaskan Falcon yang ditumpangi Deputi Perdana Menteri Papua Nugini H.O.N. Belden Namah itu untuk melanjutkan perjalanan. Perintah pembebasan dilakukan Komando Pertahanan Udara Nasional. "Itu tugas utama kami sebagai TNI AU. Kami ingin memastikan tak semua pesawat asing bisa melintas di wilayah udara kita tanpa izin," kata Azman lagi. "Pukul 11.42, Sukhoi kembali mendarat di Makassar.”
Peristiwa di udara itu hanya berlangsung sekitar 37 menit. "Tidak ada ancaman, tidak pula ada senggolan," kata Menko Polkam Djoko Suyanto dalam pesan pendeknya kepada Tempo. Karenanya, Djoko menganggap prosedur pencegatan yang dilakukan Mabes TNI AU sudah sesuai prosedur yang berlaku.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), kata Djoko, melakukan identifikasi visual dengan cara intersepsi. "Lagi-lagi ini karena data flight clearance yang diterima berbeda dengan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas," ujarnya. "Tidak ada istilah mengancam atau membahayakan.”
Semua prosedur, menurut Djoko, dilakukan di bawah kontrol, baik radar di darat maupun pilot pesawat tempur. Djoko menegaskan intersepsi ini merupakan prosedur standar jika ada ketidakcocokan data aktual di udara. “Itulah gunanya Komando Pertahanan Udara,” ujarnya. Karenanya, Djoko minta media untuk tidak melebih-lebihkan insiden ini.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah pada Jumat pekan lalu telah memberi penjelasan kepada Duta Besar Papua Nugini Peter Ilau perihal intersepsi. "Duta Besar Papua Nugini menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan dan akan meneruskan ke pemerintahannya," ujar Menteri Marty Natalegawa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kemarin menyatakan belum ada juga pengusiran terhadap Andreas Sitepu. Sedangkan juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berencana berbicara langsung dengan Peter O'Neil. "Dibicarakannya di tingkat menteri luar negeri," katanya.
Pengamat intelijen, Mardigu Wawiek Prabowo, menilai Indonesia sedang ditantang untuk bisa lebih tegas soal perbatasan. Ia menyatakan intersepsi oleh Sukhoi sudah tepat. Menurut dia, Papua Nugini sudah bertindak sewenang-wenang dengan hanya menggunakan izin pesawat Global Express milik India untuk memasuki wilayah udara Indonesia.
Sumber: Tempo.co
9 Januari 2012, Jakarta: Aksi intersepsi atau pencegatan di langit Banjarmasin hingga Makassar itu berlangsung November 2011 lalu. Namun, entah kenapa, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'neil baru memperkarakannya di depan media Jumat, 6 Januari 2012 lalu, setelah selang hampir dua bulan kemudian. Banyak yang bertanya, ada apa di balik motif Papua Nugini berniat mengusir Duta Besar Indonesia Andreas Sitepu dari negara tetangga itu? Bagaimana sesungguhnya insiden itu bermula?
Peristiwa itu bermula ketika Selasa, 29 November 2011, pukul 10.13 WITA, radar Pangkalan Udara (Lanud) Sjamsuddin Noor Banjarmasin mendeteksi pesawat jet P2-ANW Dassault Falcon 900 Ex. Jet itu bergerak dari Subang (Selangor), Malaysia, ke arah Papua Nugini. Dari titik ordinat terbang, pesawat itu akan melintasi wilayah udara Indonesia.
Petugas pengawas udara Makassar kemudian mencoba mengontak pesawat Falcon untuk menanyakan asal pesawat, tujuan, serta izin penerbangan. Pesawat itu diketahui masuk dalam unschedule flight (penerbangan tidak rutin). Namun pesawat tidak merespons, bahkan juga tidak membuka komunikasi. Petugas mengontak Kohanudnas dan Departemen Perhubungan. Dicek lagi, tidak ada data penerbangan Falcon 900 Ex.
Sekitar pukul 10.40 WITA, sepasang Sukhoi milik TNI AU melesat dari Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Makassar mendekati pesawat Falcon. Keduanya mendekat, lalu menjepit kiri dan kanan, sambil terus membuka komunikasi. "Sesuai prosedur memang begitu" kata juru bicara Markas Besar TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama Azman Yunus, kepada Tempo, Ahad, 8 Januari 2012.
Awak jet tempur RI terus berkoordinasi dengan Komando Pertahanan Udara Nasional. Sukhoi melaporkan ciri utama pesawat Falcon adalah berwarna putih dan terdapat gambar burung merah di bagian sayap belakang. Akhirnya diketahui bahwa Falcon tersebut baru mengurus izin melintas pada hari itu sehingga belum diperoleh ketika melintasi Indonesia.
Sekitar pukul 11.17, Sukhoi membebaskan Falcon yang ditumpangi Deputi Perdana Menteri Papua Nugini H.O.N. Belden Namah itu untuk melanjutkan perjalanan. Perintah pembebasan dilakukan Komando Pertahanan Udara Nasional. "Itu tugas utama kami sebagai TNI AU. Kami ingin memastikan tak semua pesawat asing bisa melintas di wilayah udara kita tanpa izin," kata Azman lagi. "Pukul 11.42, Sukhoi kembali mendarat di Makassar.”
Peristiwa di udara itu hanya berlangsung sekitar 37 menit. "Tidak ada ancaman, tidak pula ada senggolan," kata Menko Polkam Djoko Suyanto dalam pesan pendeknya kepada Tempo. Karenanya, Djoko menganggap prosedur pencegatan yang dilakukan Mabes TNI AU sudah sesuai prosedur yang berlaku.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), kata Djoko, melakukan identifikasi visual dengan cara intersepsi. "Lagi-lagi ini karena data flight clearance yang diterima berbeda dengan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas," ujarnya. "Tidak ada istilah mengancam atau membahayakan.”
Semua prosedur, menurut Djoko, dilakukan di bawah kontrol, baik radar di darat maupun pilot pesawat tempur. Djoko menegaskan intersepsi ini merupakan prosedur standar jika ada ketidakcocokan data aktual di udara. “Itulah gunanya Komando Pertahanan Udara,” ujarnya. Karenanya, Djoko minta media untuk tidak melebih-lebihkan insiden ini.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pemerintah pada Jumat pekan lalu telah memberi penjelasan kepada Duta Besar Papua Nugini Peter Ilau perihal intersepsi. "Duta Besar Papua Nugini menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan dan akan meneruskan ke pemerintahannya," ujar Menteri Marty Natalegawa.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kemarin menyatakan belum ada juga pengusiran terhadap Andreas Sitepu. Sedangkan juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berencana berbicara langsung dengan Peter O'Neil. "Dibicarakannya di tingkat menteri luar negeri," katanya.
Pengamat intelijen, Mardigu Wawiek Prabowo, menilai Indonesia sedang ditantang untuk bisa lebih tegas soal perbatasan. Ia menyatakan intersepsi oleh Sukhoi sudah tepat. Menurut dia, Papua Nugini sudah bertindak sewenang-wenang dengan hanya menggunakan izin pesawat Global Express milik India untuk memasuki wilayah udara Indonesia.
Sumber: Tempo.co
Selesai Jalani Perbaikan, Tapi Hercules TNI AU Belum Kembali dari AS
9 Januari 2012, Jakarta: HINGGA saat ini pesawat angkut Hercules C-130 milik TNI AU belum kembali dari Amerika Serikat. Pesawat tersebut mengalami pemeliharaan structure dan airframe pesawat atau Programme Depot Maintenance (PDM) di hanggar perusahaan ARINC di Oklahoma, AS.
"Belum, tim penjemputnya juga belum berangkat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Azman Yunus di Jakarta, Senin (9/1). Hercules bernomor register A-1323 itu menjalani program pemeliharaan di AS sejak Juli 2010.
Dalam jadwal, penyelesaian pemeliharaan hanya memakan waktu selama enam bulan. Dalam pemberitaan sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AU Marsda TNI Rodi Suprasojo menyatakan pesawat akan kembali mengudara di langit Indonesia, 23 Desember 2011 lalu. Tapi, hingga saat ini, pesawat ini belum kunjung tiba.
Azman Yunus mengatakan, tim dari TNI AU akan terbang ke Amerika untuk menjemput pesawat tersebut. "Timnya sudah siap, kalau sudah selesai kami yang menjemput ke sana. (Penerbangan ke Indonesia akan) diterbangkan oleh pilot dari TNI AI," katanya. Program pemeliharaan pesawat Hercules itu dibiayai program hibah Amerika yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan pesawat.
TNI AU Butuh 30 Unit Hercules, Tersedia Hanya 21 Unit
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Azman Yunus mengungkapkan kebutuhan TNI AU terhadap pesawat angkut berat jenis Hercules mencapai 30 unit. Saat ini TNI AU baru memiliki 21 unit pesawat Hercules.
"Kebutuhannya 30 unit agar bisa melakukan operasi bersamaan,"kata Azman di Jakarta, Senin (9/1).
Pesawat angkut yang dikenal tangguh ini, tambahnya, diperlukan untuk memperkuat TNI AU dalam melakukan operasi militer dan non militer, terutama operasi yang bersifat kemanusiaan. "Terutama untuk saat ini agar mudah melakukan distribusi bantuan jika terjadi bencana,"ungkapnya.
Untuk menambah kekurangan ini, TNI AU dipastikan menerima hibah empat unit pesawat Hercules dari pemerintah Australia. Dengan tambahan ini, TNI AU akan memiliki 25 unit pesawat Hercules. "Sudah pasti (hibah tersebut). Kami akan menerima empat unit Hercules tipe H,"ujar Azman.
Dikatakan Azman, tim dari Indonesia yang diantaranya dari TNI AU akan terbang untuk melakukan pengecekan kondisi pesawat tersebut. "Belum tahu, mudah-mudahan secepatnya,"imbuhnya.
Hal ini dikarenakan pemegang keputusan dan leading sector-nya adalah Kementerian Pertahanan. "Jadi tunggu saja dari Kemhan bagaimana keputusannya,"tandasnya.
Hercules Hibah dari Australia Butuh Dipermak, Tapi TNI AU Yakin Masih Oke
C-130H Hercules RAAF. (Photo: Australia DoD)
Pesawat angkut Hercules yang akan diberikan oleh pemerintah Australia sebagai bentuk hibah memerlukan perbaikan dan peremajaan. Namun begitu, kondisi ini diklaim tidak berarti pesawat bekas tersebut berkualitas rendah.
"Kami belum tahu pasti kondisinya seperti apa. Apa yang harus diperbaiki, tapi itu pesawat bagus, apalagi tipe H tipe baru," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma Azman Yunus di Jakarta, Senin (9/1). Tim dari Indonesia akan berangkat ke Australia untuk mengecek kondisi pesawat tersebut.
Kementerian Pertahanan menjadi pemegang keputusan dalam pemberangkatan sekaligus pengadaan Hercules hibah ini.
Azman memperkirakan, pesawat tersebut memerlukan pemeliharaan structure dan airframe pesawat atau Programme Depot Maintenance (PDM). "Setelah itu baru diserahterimakan ke TNI AU," katanya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro Jumat (6/1) lalu mengatakan tim Indonesia dan Australia akan melakukan pertemuan untuk membahas kondisi pesawat dan teknis hibah. Hasil pembicaraan tim itu akan menjadi tolak ukur kebutuhan biaya retrofit dan kemampuan keempat pesawat itu setelah diremajakan.
Sumber: Jurnas
TNI AU Harapkan Perbaikan Hercules di Dalam Negeri
C-130H Hercules lepas landas di RAAF Richmond. (Foto: Australia DoD)
7 Januari 2012, Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Udara berharap perbaikan pesawat angkut berat Hercules C-130 dapat dilakukan di dalam negeri agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam melakukan perbaikan pesawat sejenis. "Lebih bagus kalau dikerjakan di Bandung, karena sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota TNI AU,"kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus di Jakarta, Sabtu (7/1).
Sebelumnya, satu unit pesawat Hercules milik TNI AU dikirim ke Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki.
Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pesawat tersebut. Namun begitu, kemampuan tersebut tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang mendukung. "Sudah mampu memperbaiki, hanya alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli, lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain,"terangnya.
Sumber: Jurnas
7 Januari 2012, Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Udara berharap perbaikan pesawat angkut berat Hercules C-130 dapat dilakukan di dalam negeri agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam melakukan perbaikan pesawat sejenis. "Lebih bagus kalau dikerjakan di Bandung, karena sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota TNI AU,"kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus di Jakarta, Sabtu (7/1).
Sebelumnya, satu unit pesawat Hercules milik TNI AU dikirim ke Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki.
Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pesawat tersebut. Namun begitu, kemampuan tersebut tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang mendukung. "Sudah mampu memperbaiki, hanya alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli, lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain,"terangnya.
Sumber: Jurnas
Sunday, January 8, 2012
Super Tucano Tiba di Malang Pada Maret 2012
Super Tucano mampu mendarat di landasan tanah atau rumput. (Photo: Embraer)
8 Januari 2012, Malang: Empat dari 16 pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Brazil direncanakan tiba pada Maret 2012 untuk melengkapi sistem persenjataan TNI AU khususnya di Pangkalan Udara Abd Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Pangkalan Udara Abd Saleh, Kolonel Pnb Novianto Widadi, Minggu, mengatakan, secara umum Lanud Abd Saleh siap menyambut kedatangan pesawat tempur itu, dan akan menggantikan posisi pesawat tempur Oviten-10F Bronco yang sudah memasuki masa "grounded".
Kesiapan yang sudah dilakukan, meliputi sejumlah fasilitas pendukung di Lanud Abd Saleh, seperti shelter atau tempat lokasi parkir pesawat, serta 12 pilot khusus yang telah dilatih untuk menukangi pesawat tersebut.
"Kami terus menyiapkan pendukung lainnya untuk kedatangan pesawat tempur canggih itu, termasuk pilot khusus yang berusia minimal 24 hingga 35 tahun dan ahli dalam berbahasa inggris," katanya.
Dengan tibanya pesawat pada bulan Maret, diharapkan nantinya bisa dipertunjukan kepada masyarakat pada peringatan HUT TNI AU tanggal 9 April 2012.
Sementara itu, rencananya pesawat tersebut akan digunakan untuk misi operasi taktis dalam membantu pasukan di darat, sebab pesawat itu memiliki keunggulan "close air support".
Selain itu, pesawat yang memiliki mesin tunggal buatan "Empresa Braziliera de Aeronautica", juga memiliki kemampuan menembakan asap ke darat secara cepat untuk menunjukkan posisi musuh.
Pesawat itu nantinya tidak hanya digunakan sebagai pesawat latih, namun juga digunakan misi pengamanan wilayah perbatasan, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran batas negara oleh pihak lain.
"Total pesawat yang kita pesan sebanyak 16 unit, dan pengiriman akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan kedatangan empat unit pada Maret 2012, dan akan ditempatkan pada Skuadron 21 Lanud Abd Saleh," katanya.
Source: ANTARA Jatim
8 Januari 2012, Malang: Empat dari 16 pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Brazil direncanakan tiba pada Maret 2012 untuk melengkapi sistem persenjataan TNI AU khususnya di Pangkalan Udara Abd Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Pangkalan Udara Abd Saleh, Kolonel Pnb Novianto Widadi, Minggu, mengatakan, secara umum Lanud Abd Saleh siap menyambut kedatangan pesawat tempur itu, dan akan menggantikan posisi pesawat tempur Oviten-10F Bronco yang sudah memasuki masa "grounded".
Kesiapan yang sudah dilakukan, meliputi sejumlah fasilitas pendukung di Lanud Abd Saleh, seperti shelter atau tempat lokasi parkir pesawat, serta 12 pilot khusus yang telah dilatih untuk menukangi pesawat tersebut.
"Kami terus menyiapkan pendukung lainnya untuk kedatangan pesawat tempur canggih itu, termasuk pilot khusus yang berusia minimal 24 hingga 35 tahun dan ahli dalam berbahasa inggris," katanya.
Dengan tibanya pesawat pada bulan Maret, diharapkan nantinya bisa dipertunjukan kepada masyarakat pada peringatan HUT TNI AU tanggal 9 April 2012.
Sementara itu, rencananya pesawat tersebut akan digunakan untuk misi operasi taktis dalam membantu pasukan di darat, sebab pesawat itu memiliki keunggulan "close air support".
Selain itu, pesawat yang memiliki mesin tunggal buatan "Empresa Braziliera de Aeronautica", juga memiliki kemampuan menembakan asap ke darat secara cepat untuk menunjukkan posisi musuh.
Pesawat itu nantinya tidak hanya digunakan sebagai pesawat latih, namun juga digunakan misi pengamanan wilayah perbatasan, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran batas negara oleh pihak lain.
"Total pesawat yang kita pesan sebanyak 16 unit, dan pengiriman akan dilakukan secara bertahap, diawali dengan kedatangan empat unit pada Maret 2012, dan akan ditempatkan pada Skuadron 21 Lanud Abd Saleh," katanya.
Source: ANTARA Jatim