Pemerintah Tingkatkan Kekuatan Alutsista

14 Juli 2011, Jakarta (Jurnas.com): Kestabilan sosial politik kawasan regional berpotensi terancam. Ini tidak terlepas dari kepentingan, persaingan dan ketegangan antara negara-negara tertentu di kawasan. "Belanja militer negara-negara di kawasan yang cenderung meningkat, berdampak pada konstelasi kekuatan dan kemampuan militer yang mencolok, sekaligus memunculkan terjadinya pergeseran kekuatan regional," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pelantikan 635 perwira remaja TNI di Akademi Angkatan Udara, Maguwo, Yogyakarta, Kamis (14/7).

Menurutnya, banyak negara tetangga yang telah memiliki armada tempur udara dengan kemampuan daya jelajah mencapai hampir seluruh wilayah Indonesia. Begitupun dengan kemampuan armada laut yang juga meningkat, dari kapasitas armada laut lepas ke armada samudra. "Kita juga patut mencermati ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, yang dilancarkan oleh aktor-aktor bukan negara, baik berupa ancaman terorisme maupun pemberontakan bersenjata," kata Presiden.

Atas dasar itu, tegasnya, pemerintah bakal memberikan perhatian besar pada pembangunan TNI hingga mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential force) hingga 2014. "Kekuatan dan kemampuan matra darat, laut dan udara TNI terus kita mantapkan secara optimal dan terpadu agar mampu melaksankan operasi gabungan dan memiliki kemampuan serbu yang tinggi," katanya.

Sumber: Jurnas

Anggaran Perawatan Kuda Denkavkud Minim

13 Juli 2011, Jakarta (Jurnas.com): Pada masa perebutan kemerdekaan Indonesia dari pihak kolonial, pasukan berkuda adalah pasukan elit. Seiring perkembangan jaman, kesatuan ini seolah tersisihkan. Anggaran perawatan kuda di Detasemen Kavaleri Berkuda (Denkavkud) sebagai satuan berkuda jauh dari kebutuhan. "Dua tahun terakhir ini, dana pakan(makanan) kuda sudah naik menjadi Rp20 ribu perekor perhari. Sebelumnya Rp17.500,"kata Wakil Komandan Denkavkud Ahmad Ibrahim Nasution di Markas Denkavkud, Parongpong Bandung, Rabu (13/7).

Menurut Ahmad, ditempat lain, biaya pakan kuda bisa mencapai Rp50-60 ribu perekor perhari. Hal ini jauh berbeda dengan dengan masa jaya pasukan berkuda. Saat itu, biaya pakan kuda bisa 3x lipat dari kebutuhan manusia. "Untuk anggaran perawatan kesehatan pertahun Rp150 juta, itu untuk 200 sekian kuda,"kata Perwira ahli kesehatan kuda Kapt Ckm Joko Suranto.

Namun begitu, anggaran biaya kesehatan kuda juga tak mencukupi kebutuhan. "Saling tarik. Kadang untuk pakan dipakai kesehatan, atau sebaliknya, atau untuk kebutuhan lain,"kata Wadan Denkavkud

Kuda-kuda yang ada di Denkavkud saat ini berjumlah 220 ekor. Kuda-kuda tersebut dilatih selama 6 bulan dalam latihan dasar, kemudian 3 bualan lagi dalam latihan lanjutan. "Dari belum bisa dipegang sampai nurut. Itu pelatihnya anggota kami sendiri. Kuda-kuda ini juga dilatih untuk terbiasa dengan letusan 3 bulan,"kata Ahmad Ibrahim.

Pasukan Kaveleri Kuda Siap Diterjunkan di Perbatasan

Ksatarian Detasemen Kaveleri Kuda, Pusat Persenjataan Kaveleri, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, siap ditugaskan di wilayah perbatasan yang memiliki medan sulit dilalui kendaraan mesin.

"Kami memiliki Kaveleri kuda sebanyak 220 ekor yang sudah terlatih dalam medan peperangan. Jika diminta untuk bertugas diwilayah perbatasan tersebut kami siap,"kata Wakil Komandan Detasemen Kaveleri Kuda AD, Mayor Kav.Achmad Ibrahim Nasution di Mako Kaveleri Kuda, Lembang, Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/7).

Menurut Ibrahim, pasukan berkuda dapat bertugas menjaga wilayah perbatasan dan sudah diusulkan kepada Pusat Persenjataan Kaveleri, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat.

"Berdasarkan penelitian bahwa pasukan berkuda bisa didistribusikan untuk menjaga wilayah perbatasan di jalur-jalur yang sangat terbatas," ujar dia.

Ibrahim mengatakan idealnya, satu pleton atau 30 ekor, bisa ditempatkan wilayah perbatasan dengan bertugas untuk memobilisasi serta patroli mengawasi kasus penyeludupan, ilegal logging.

"Kita siap ditempatkan secara organik maupun penugasan," tandasnya.

Selain tugas pokok, kaveleri kuda terlibat dan tampil dalam event Sea Games maupun Pekan Olahraga Nasional. Prestasinya pernah memeroleh medali emas, perak dan perunggu.

Sumber: Jurnas/Primair Online

TNI AL-RSN Gelar Patroli Terkoordinasi di Selat Singapura dan Selat Phillips

KRI Sigurat-864.

13 Juli 2011, Jakarta (Dispenarmabar): Patroli Terkoordinasi (Patkor) antara Indonesia dan Singapura (Indosin) di sekitar Selat Singapura kembali dilaksanakan dengan melibatkan kapal perang TNI Angkatan Laut dan Royal Singapura Navy. Upacara pembukaan patroli tersebut dilaksanakan di Batam baru-baru ini.

Patroli Indonesia yang digelar ini merupakan patroli dibawah kendali operasi Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamlaarmabar) yang dikomandani Laksamana Pertama TNI D.A Mamahit., M.Sc.

Patkor Indonesia Singapura yang dilaksanakan kali ini merupakan patroli yang ke 77 dengan sasaran tercapainya peningkatan kemampuan kerjasama patroli antara unsur TNI Angkatan Laut dengan unsur Angkatan Laut Singapura dalam pengamanan Selat Philips dan Selat Singapura.

Pada pelaksanaan Patkor Indosin-77/11 TNI Angkatan Laut melibatkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yakni KRI Siribua-859, KRI Boa-807, KRI Silea-858 dan KRI Sigurat-864. Sedangkan Angkaran Laut Singapura melibatkan dua Kapal Perangnya masing-masing RSS Resilience-92 dan RSS Blue Shark-PK 53.

Rencannya pelaksanaan Patroli Terkoordinasi Indonesia dan Singapura yang di pusatkan di Selat Singapura dan Selat Philips ini akan dilaksanakan selama kurang lebih enam puluh hari dengan melibatkan tiga ratus personel dari Angaktan Laut masing- masing Negara.

Sumber: Dispenarmabar

Doktrin TNI Perlu Dikaji Ulang

Presiden SBY memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja Akademi TNI tahun 2011, Balai Perajurit Sabang-Marauke, AAU, Yogyakarta, Selasa (12/7) malam. (Foto:abror/presidensby.info)

13 Juli 2011, Magelang (Jurnas.com): Doktrin pertahanan dan keamanan TNI perlu dirumuskan kembali. Tujuannya untuk disesuaikan dengan upaya menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika pergaulan dunia yang berkembang cepat saat ini.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, doktrin TNI sudah sesuai tuntutan zaman. Namun belum cukup mengantisipasi ancaman dan tantangan dari dinamika hubungan internasional. Doktrin angkatan juga sudah dimutakhirkan, sudah cukup sesuai dengan perkembangan zaman.

Tapi, dari satu perspektif, kalau doktrin kita maknai how to fight the war dan bagaimana melakukan kampanye militer serta operasi besar menjaga kedaulatan dan integritas wilayah, doktrin perlu dirumuskan kembali,” kata Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi dan menengah TNI di Akademi Militer, Magelang, Rabu (13/7).

Doktrin TNI dan tiga matra TNI juga berperan penting sebagai rujukan pengorganisasian, pembinaan, pendidikan dan pelatihan militer. Juga berpengaruh terhadap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan peralatan militer lainnya serta distribusi anggaran.

“Dan sesungguhnya dalam arsitektur kerja sama kawasan, kerja sama internasional, juga harus terkait dengan doktrin yang kita anut,” katanya. Konstitusi menggariskan sistem pertahanan keamanan negara dilaksanakan melibatkan dukungan rakyat (sishankamrata).

TNI-Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (nation in arms). Sistem pertahanan seperti itu diterapkan pada era revolusi dan perang kemerdekaan. Namun, menurut Presiden, sekarang strategi semacam itu sepenuhnya relevan.

Soalnya, operasi militer sejenis itu menimbulkan biaya tinggi bagi negara. "Selain itu, agresi dan invasi musuh saat ini juga tidak terlalu seperti perang dunia II. Strategi dan operasi militer di era modern saat ini sarat dengan penggunaan teknologi,” katanya.

Sumber: Jurnas

Prajurit AB Singapura Berada di Lanud Halim Perdanakusumah

Pesawat Helikopter Chinook RSAF (Royal Singapura Air Force) tiba di Lanud Halim Perdanakusuma,Jakarta Timur, Senin (11/7). (Foto: pen halim)

13 Juli 2011, Jakarta (Pelita): Tim Aju Headquarters Guard dari Angkatan Bersenjata Singapura dengan Mission Commander Ltc Siva Stevens tiba di Lanud Halim Perdanakusuma disambut oleh Kasi Opslat Disops Lanud Halim PerdanakusumaMayor Pnb Adrian Damanik, Senin (11/7), dalam rangka latihan bersama ASEAN Humanitarian Assistance Exercise (AHDR 2011) atau Latihan Penanggulangan Bencana se-tingkat ASEAN.

Menurut Mayor Pnb Adrian Damanik selaku Sub Koordinator Operasi Udara dalam latihan bersama ini; peran serta Lanud Halim Perdanakusuma dalam kegiatan ini sangat penting. Sebab, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma akan menjadi pintu gerbang baik kedatangan maupun keberangkatan anggota Angkatan Bersenjata Singapura dalam beberapa hari ke depan, para Atase Pertahanan negara-negara ASEAN akan hadir di Lanud Halim untuk menyaksikan simulasi penanggulangan bencana atau CIQ (Custom Immigration and Quarantine).

Ltc Siva Stevens yang bertindak sebagai Komandan Misi AHDR mengungkapkan, pembukaan kegiatandilaksanakan hari Selasa(12/7) di Changi C2 Center Singapura. Sedangkan Team Advance-nya yang terdiri dari RSAF, tim medis, tim komunikasi dan tim film unit yang berjumlah 78 personel datang terlebih dahulu ke Indonesia.

Kapen Lanud Halim Perdanakusuma Mayor Sus Gerardus Maliti, SSos menjelaskan,kedatangan personel AB Singapura terbagi dalam beberapa penerbangan. Dengan Hercules C-130 berjumlah 32 anggota dilanjutkan dengan 21 personel menggunakan dua pesawat Helicopter Chinook yang mendarat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Rencana latihan berlangsung dari tanggal 12-14 Juli 2011.

Sumber: Pelita

Pemerintah belum Berencana Beli Alutsista Belarusia

Ketua Satuan Kerja Anti Korupsi (SKAK), Bob R.Randilawe (kIri), dan Sekjen SKAK-FRI, Arief Suhaemi (kanan), saat menyampaikan keterangan tentang penolakan pembelian Alutsista di Jakarta, Senin (11/7). SKAK-FRI menolak rencana pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (ALutsista), TNI/Polri dari Belarusia. (Foto: ANTARA/Ujang Zaelani/ss/ama/11)

11 Juli 2011, Jakarta (MICOM): Pemerintah hingga kini belum memiliki rencana untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista) dari Belarusia.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan Indonesia tidak akan gegabah membeli alutsista dari negara yang sedang mengalami kesulitan dalam konetks perekonomian.

Saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (11/7), Hartind mengatakan saat ini pemerintah RI baru memiliki perjanjian pembelian alutsista dari beberapa negara, seperti Korea Selatan, Prancis, dan Amerika Serikat (AS).

"Belarusia itu tidak terkenal sekarang. Tidak mungkinlah kami beli ke sana," tutur Hartind via sambungan telepon.

Menurut Hartind, hingga saat ini pemerintah belum memiliki catatan pembelian alutsista ke Belarusia seperti yang dituduhkan Forum Renovasi Indonesia (FRI).

Pada bagian lain, sambung dia, pemerintah dan DPR belum menentukan item-item pada rencana pembelian alutsista untuk alokasi 2012.

"Kalau item saja belum, bagaimana mungkin sudah ada negaranya? Itu kan masih harus proses tender terlebih dulu," imbuh dia.

Sumber: MICOM

Industri Pertahanan Diusulkan Dapat Insentif Fiskal

Model kapal perang jenis Landing Ship Tank rancangan PT PAL, direncanakan dibangun untuk menggantikan LST buatan Amerika Serikat yang telah dipensiunkan. (Foto: Berita HanKam)

13 Juli 2011, Jakarta (MICOM): Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan industri pertahanan untuk mendapatkan sejumlah insentif agar dapat berkembang.

"Diperlukan pemihakan kepada industri dalam negeri dalam rangka perdagangan internasional dan UU revitalisasi industri pertahanan," ungkap Sjafrie, ketika bicara mengenai industri pertahanan di Wisma Antara, Selasa (12/7).

Sjafrie mengharapkan industri tersebut dapat diberi kemudahan dalam bentuk insentif fiskal maupun pembebasan bea masuk untuk bahan baku.

Insentif fiskal tersebut diusulkan Sjafrie diberikan kepada BUMN produsen alutsista seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, juga BUMS seperti PT Palindo, serta PT Lundin.

"Ini bisa diberikan dengan insentif fiskal dan pembebasan bea masuk untuk bahan baku alutsista. Kita ingin alutsista bea masuknya 0%, tapi khusus untuk bahan baku alutsista dan dapat rekomendasi dari Kemenhan. Kita tidak mau ini disalahgunakan," katanya.

Menurut Sjafrie, sudah selayaknya Indonesia mempergunakan alutsista produksi dalam negeri. Harga bisa ditekan dengan bantuan tersebut.

Sementara, untuk kualitas, Sjafrie mengatakan industri dalam negeri sudah siap bersaing. Bahkan, ia melihat Indonesia dapat mengekspor produk alutsistanya ke negara tetangga. Misalnya, pembelian panser oleh Brunei Darussalam.

Sjafrie mengungkapkan Brunei sudah membeli panser untuk kebutuhan satu batalion.

"Kemarin kita uji caba, panser kita punya nilai unggul dari merek lain asal Eropa," cetusnya.

Sjafrie berharap industri baja tanah air yang saat ini sedang tumbuh cukup baik dapat menyokong rencana pemerintah untuk revitalisasi industri pertahanan. Apalagi, RUU revitalisasi industri pertahanan akan diselesaikan pembahasannya.

Sumber: MICOM

Pembenahan Alutsista Bertahap

Presiden SBY menghadiri pembekalan kepada Calon Perwira Remaja Akademi TNI tahun 2011, Balai Perajurit Sabang-Marauke, AAU, Yogyakarta, Selasa (12/7) malam. (Foto: abror/presidensby.info)

13 Juli 2011, Yogyakarta (ANTARA News): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pembenahan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dilakukan secara bertahap sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan pokok minimum.

Kepala Negara menyampaikan hal itu dalam pembekalan kepada calon perwira remaja TNI 2011 di Akademi Angkatan Udara Maguwo Yogyakarta, Selasa malam.

"Tiga tahun terakhir kita lakukan penambahan anggaran pertahanan yang signifikan untuk mengganti alutsista yang saatnya diperbaharui. Karena itu kalian harus ketahui, kita tengah lakukan modernisasi," kata Presiden yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam acara tersebut.

Kepala Negara mengatakan, imbas dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1997 membuat selama hampir beberapa tahun tidak dilakukan modernisasi alutsista TNI karena anggaran yang terbatas dan juga diutamakannya anggaran bagi sektor-sektor yang terkait langsung dengan perekonomian rakyat.

Seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi nasional, kata Presiden, maka selama tiga tahun terakhir pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan yang salah satunya dialokasikan bagi pembaruan persenjataan TNI dari setiap matra.

"Semua penting, perang modern, bahkan kekuatan udara tidak boleh diremehkan, kekuatan laut penting dan matra darat miliki porsi yang menentukan dalam sebuah peperangan. Kita akan kembangkan secara pararel sehingga tiga angkatan miliki kemampuan yang makin tinggi sehingga bila ada perang maka kita siap," kata Presiden Yudhoyono.

Modernisasi senjata, katanya, tidak akan bergantung pada produksi luar negeri, namun mendorong penggunaan produk alat pertahanan dalam negeri juga.

"Kita tidak boleh bergantung industri negara lain, kita harus cukupi, itu kebijakan nasional. APBN Rp1200 triliun terbagi habis membangun negeri ini, sektor pembangunan, 33 provinsi, yang tentunya perlu alokasi yang adil dan tepat, dalam konteks itu, karena 10 tahun tidak modernisasi maka pembaharuan alutsista akan dilakukan tanpa timbulkan masalah di sektor lain," tegasnya.

Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pandangan tentang sejumlah hal termasuk modernisasi alutsista dengan para perwira tinggi TNI di Akademi Militer Magelang pada Rabu (13/7).

"Besok (Rabu-red) saya akan bicara dengan pimpinan kalian khusus bahas doktrin TNI, pertahanan sejalan dengan minimum essential force. Besok kita akan banyak bicara modernisasi sistem persenjataan dan menjadi tentara yang profesional dan modern," tegasnya dihadapan 635 calon perwira remaja TNI 2011 dari tiga angkatan.

Presiden saat memberikan pengarahan didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, tiga kepala staf angkatan, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab dan sejumlah pejabat lainnya.

Sumber: ANTARA News

PBB Apresiasi Keikutsertaan Kapal Perang Indonesia

KRI Frans Kaisiepo-368 saat singgah di Mesir dalam pelayaran kembali ke Indonesia, setelah menyelesaikan tugas di Lebanon. (Foto: Dispenarmatim)

12 Juli 2011, Jakarta (Suara Karya): Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengapresiasi positif atas keikutsertaan Kapal Perang RI (KRI) dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

"PBB sangat mengapresiasi keikutsertaan Indonesia dalam Satgas Maritim PBB. Karena itu, ke depan Indonesia dapat mengirimkan kembali kembali kapal perangnya untuk ikut menjaga perdamaian dunia," ujar Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Soeparno saat menyambut kedatangan KRI Frans Kaisiepo di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Senin (11/7).

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 tiba di Tanah Air, setelah delapan bulan melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon. Selama menjalankan tugas, kapal perang Korvet kelas Sigma buatan Belanda ini bergabung dalam Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-B/UNIFIL.

Menurut Panglima, untuk kedua kalinya Indonesia mengikutsertakan KRI TNI Angkatan Laut. Sebelum KRI Frans Kaisiepo, Indonesia mengirimkan KRI Diponegoro-365 untuk bergabung dalam Satgas Maritim Misi Perdamaian PBB di Lebanon Selatan, dan bertugas selama enam bulan.

Ia mengatakan, Indonesia masih satu - satunya negara dari ASEAN yang mengirimkan kapal perang untuk ikut dalam misi perdamaian PBB. KRI Frans Kaisiepo memiliki tugas untuk melaksanakan Force Protection Commander (FPC) di laut.

Sementara itu, KSAL menjelaskan, kapal perang buatan tahun 2008 ini melakukan Local Anti Air Warfare Coordinator (LAAWC) pada Tripartite Meeting pada sekitar wilayah perbatasan Israel - Lebanon. "KRI Frans Kaisiepo melaksanakan pengawasan wilayah udara untuk memantau Air Violation, serta melaksanakan berbagai latihan dengan angkatan laut negara lain," kata Soeparno.

Sumber: Suara Karya

RI Anggarkan US$1,6 Miliar untuk KFX

11 Juli 2011, Jakarta (Jurnas.com): Pembangunan jet tempur Korea Fighter Xperiment (KFX) membutuhkan anggaran US$8 miliar. Indonesia mendapat porsi anggaran US$1,6 miliar.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, penyediaan dana untuk proyek dengan Korea Selatan ini dianggarkan secara bertahap. Menurut Dirjen Perencanaan Pertahanan (renhan) Kemhan Marsma B.S Silaen, pada 2011 dianggarkan dana sebesar Rp48 miliar.

“Tahun 2012, Rp100 miliar, untuk tahun 2013, 2014, dan 2015 sebesar Rp1,2 triliun. Periode berikutnya akan kita rencanakan lagi," kata Silaen. PT Dirgantara Inndonesia (PT DI) juga dilibatkan dalam proyek tersebut.

Presiden Direktur PT DI Budi Santoso mengatakan, ini merupakan pengalaman pertama PT DI pembangunan pesawat tempur. Sebanyak 24 orang dari PT DI ikut ke Korea untuk proyek ini untuk pengusaan teknologi.

”Sebagian besar yang ikut memang baru menguasai setengah dari teknologinya. Untuk produksi kemampuan tak jauh ketinggalan. Tapi memang untuk pesawat fighter baru pengalaman pertama," katanya.

Pesawat tempur KFX nantinya adalah pesawat dengan kursi tunggal yang disokong mesin kembar setara kelas General Electric F414 atau Snecma M88 yang digunakan pada F/A-18E/F Boeing dan Dassault Rafale. Bila kerja sama ini berhasil, pesawat tempur berkode KFX ini akan berganti nama menjadi pesawat F-33.

Kerja sama ini dilakukan dengan pembagian 20 persen Indonesia, 60 persen Korea, dan 20 persen Korea Aerospace Industries. ”Kita punya keuntungan lain. Selain mendapat jatah 50 unit pesawat KFX, Indonesia akan mendapat 20 persen dari laba penjualan pesawat tersebut," kata Purnomo Yusgiantoro di usai melepas tim delegasi pembangunan pesawat KFX di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Senin (11/7).

Sumber: Jurnas

RI-Singapura Latihan Bareng Tanggulangi Bencana

(Foto: mindef.sg)

12 Juli 2011, Jakarta (ANTARA News): Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore Armed Forces/SAF) menggelar latihan penanggulangan bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam "Asean Humanitarian Assistance Disaster Relief Exercise" 2011 di Jakarta 12 hingga 14 Juli.

Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel Cpl Minulyo Suprapto di Jakarta Selasa mengatakan, skenario latihan diawali dengan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis kepada masyarakat di Markas Komando Divisi-1/Kostrad, Cilodong.

Latihan yang melibatkan perwakilan dari seluruh negara ASEAN itu diselenggarakan dalam bentuk geladi posko atau "table top exercise" (TTX) di Singapura, sedangkan geladi lapang atau simulasi (Live Simulation) di Lanud Halim Perdanakusuma dan Mako Divif-1/Kostrad, Cilodong.

"Dalam kegiatan itu, Mako Divisi-1/Kostrad diibaratkan sebagai kamp pengungsian dimana didirikan posko kesehatan. Bakti sosial kesehatan TNI dan SAF ini akan memberikan pengobatan umum kepada masyarakat. Disamping itu, juga akan dilaksanakan bedah lapangan dan evakuasi udara sebagai bagian dari skenario latihan yang dirancang mendekati kondisi sebenarnya apabila terjadi bencana alam," tuturnya.

Menurut dia, latihan yang baru kali pertama dilaksanakan di Indonesia dan melibatkan perwakilan dari militer negara ASEAN itu merupakan bentuk kerja sama yang sangat baik.

Ia mengatakan, latihan tersebut berguna untuk menyamakan visi dan persepsi dalam penanggulangan bencana alam dan pemberian bantuan kemanusiaan khususnya prosedur tetap (Standard Operating Procedure) dan Role of Engagement/RoE (aturan pelibatan) penanggulangan bencana yang melibatkan warga negara asing baik sipil maupun militer.

"Hal itu penting, mengingat semakin banyaknya bencana yang terjadi di kawasan ASEAN termasuk di Indonesia. Disamping itu, latihan juga bermanfaat membantu masyarakat di sekitar daerah latihan yang sedang membutuhkan pengobatan selama pelaksanaan bakti sosial kesehatan di Mako Divif-1/Kostrad Cilodong termasuk pemberian bantuan sembako," kata Minulyo.

Ia menambahkan, kegiatan latihan itu tidak hanya dilaksanakan oleh militer dengan militer saja tetapi juga melibatkan komponen lain yang dikemas dalam kerja sama sipil- militer (Cimic/ Civil-Military Cooperation).

Sumber: ANTARA News

Menhan: Pemerintah Komitmen Reformasi Persenjataan TNI

11 Juli 2011, Jakarta (Investor Daily): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan pemerintah komitmen untuk melakukan reformasi, modernisasi persenjataan TNI sesuai kecenderungan ancaman yang berkembang.

"Diantara reformasi yang telah dilakukan, reformasi alat utama senjata TNI masih sangat lambat dibandingkan negara-negara lain," katanya, saat melepas tim "engineering" pesawat jet tempur KFX ke Korea Selatan, Senin (11/7).

Padahal, lanjut dia, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan positif. "Dimana pun, di negara mana pun jika ekonominya baik maka pertahanannya juga harus dibangun kuat," kata Purnomo.

Terkait itu, pemerintah telah menetapkan cetak biru modernisasi persenjataan TNI yakni dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum (minimum essential forces/MEF) hingga 2024 yang dilaksanakan secara bertahap.

"Untuk memenuhi MEF itu ada tiga langkah yang telah kita tetapkan yaitu memprioritaskan produk dalam negeri, untuk persenjataan yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri," ungkapnya.

Langkah kedua, lanjut Purnomo, melakukan kerja sama atau produksi bersama dengan beberapa negara untuk memproduksi suatu persenjataan sekaligus melakukan alih teknologi.

"Ketiga, menunggu sampai industri pertahanan kita benar-benar siap dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI hingga mampu membuat pesawat jet tempur. Ini bisa saja. Tetapi rentang waktunya lebih dari 2024 seperti yang telah kita tetapkan. Jika ini yang kita ambil, modernisasi persenjataan kita makin tertingggal," tuturnya.

Padahal, tingkat dan pola ancaman yang terjadi terus berkembang dan makin beragam, ujar Purnomo.

"Karena itu, pembangunan militer harus tetap dilakukan meski kita belum sepenuhnya mandiri dalam hal itu. Terlebih pertumbuhan ekonomi kita mulai membaik," kata Menhan.

Ia mencontohkan Malaysia mulai mengadakan pesawat jet tempur F-18 Hornet dan Singapura mulai mengadakan pesawat jet tempur F-35.

"Meski kita tidak menginginkan perang, namun pembangunan militer harus tetap dilakukan," kata Menhan menambahkan.

Indonesia dan Korsel sepakat membangun pesawat jet tempur KFX, untuk memenuhi kebutuhan tiga skuadron udara tempur.

Sumber: Investor Daily

Danlantamal VII Uji Coba Kemampuan Sea Rider

9 Juli 2011, Kupang (Lantamal VII): Salah satu tugas Pokok Lantamal VII antara lain melaksanakan patroli keamana laut dalam rangka menjamin terwujudnya situasi kondusif diperairan wilayah kerja Lantamal VII. Untuk mengoptimalkan tugas tersebut Lantamal VII telah mendapat dukungan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alusista) berupa Sea Rider. Guna menguji kemampuan Alutsista tersebut pada Kamis (07/07/11) Komandan Lantamal VII Laksamana Pertama TNI Karma Suta, SE bersama para Asisten dan personel Satkamla Lantamal VII melaksanakan uji coba pengoperasian Sea Rider di Perairan Selat Semau NTT.

Kegiatan uji coba tersebut dilaksanakan dengan mengelilingi Perairan Selat Semau selama sekitar satu setengah jam dengan tingkat kecepatan dari rendah sampai kecepatan maksimal. Keunggulan Sea Rider adalah memiliki kecepatan dan kelincahan untuk mendekati sasaran, sehingga sangat cocok digunakan untuk mendukung kegiatan patroli dalam rangka mengeliminir berbagai aksi kejahatan di Laut.

Secara geografis wilayah kerja Lantamal VII berada pada posisi yang dinilai sangat Strategis karena berhadapan langsung dengan 2 negara tetangga yaitu Australia dan Republic Democratic Timor Leste (RDTL). Selain itu juga wilayah kerja Lantamal VII dilalui jalur ALKI II dan III A, sehingga kawasan ini merupakan perairan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal berbagai jenis baik domestik maupun asing, militer maupun sipil. Kondisi ini dimungkinkan terjadinya berbagai aksi pelanggaran di laut dan berpotensi timbulnya kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara.



Oleh karena itu dukungan penambahan Alutsista yang memadai bagi Lantamal VII merupakan upaya sangat positif dalam rangka meningkatkan eksistensi Lantamal VII dalam menjaga keamanan perairan di wilayah NTT.

Dalam kegiatan uji coba Sea Rider tersebut turut mendampingi Komandan Lantamal VII para pejabat di jajaran Lantamal VII yaitu Asintel Lantamal VII Kolonel Laut (T) Hakman Talulembang, Asrena Danlantamal VII Kolonel Laut (S) Anton Herspic, Aslog Danlantamal VII Letkol Laut (T) Sony Agustoro, Dandenma Lantamal VII Letkol (Mar) Drs. Catur Joko Wahyono, Dansatkamla Lantamal VII Mayor Laut (P) Yudhoko Timuryanto dan Pgs. Kadispen Lantamal VII Mayor Laut (KH) Herlan Tismara.

Sumber: Dispen Lantamal VII

Industri Pertahanan Dalam Negeri Perlu Ditingkatkan

Meriam buatan PT PINDAD. (Foto: Berita HanKam)

11 Juli 2011, Jakarta (Jurnas.com): Pembangunan kekuatan militer dalam rangka membangun Minimal Essential Forces (MEF) diharapkan terpenuhi oleh industri dalam negeri. Karenanya, industri pertahanan dalam negeri juga perlu dibangun agar dapat mengikuti perkembangan kebutuhan militer.

"Intinya kita harus memakai produksi dalam negeri. Harapannya, pada 2024 kekuatan pokok TNI atau MEF ini sudah bisa terwujud,"kata Menteri Pertahanan (Menhan)Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (11/7).

Dikatakan Menhan, ada pilihan dalam melakukan pembangunan MEF. Pertama adalah dengan memaksimalkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Jika dalam negeri belum bisa memenuhinya, bisa dengan melakukan joint production, atau dengan mendatangkannya dari luar negeri.

"Kedua, tunggu sampai industri nasional bisa mensuplai alutsista yang dibutuhkan. Tapi tak akan tercapai pada 2024,"kata Purnomo. Jika pilihan ini yang diambil, kata dia, Indonesia akan selalu terlambat karena kebutuhan alutsista terus berkembang.

Dikatakan Menhan, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan pertahanan dalam negeri. Dana pembangunan MEF telah tersedia dari pinjaman hibah sebesar US$7 miliar dan Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp800 miliar."Mestinya dengan dana ini MEF sudah terbangun pada 2024,"kata Menhan.

Sumber: Jurnas

Kerja Sama Pembuatan Pesawat Tempur RI-Korsel Tepat

11 Juli 2011, Jakarta (Jurnas.com): Keputusan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam melakukan joint production pembangunan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) dinilai tepat. Kemampuan Korea Selatan dalam industri pertahanan cukup mumpuni sehingga tak perlu diragukan keberhasilannya.

Menurut pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodhani selama beberapa periode terakhir Korsel telah menjadi kiblat pembangunan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). "Pembangunan industri pertahanan Korea Selatan merupakan salah satu yang bagus di Asia. Selama ini Indonesia juga mengambil dari sana setelah sebelumnya dari Rusia,"kata Dhani -panggilan Jaleswari - saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/7).

Pernyataan Dhani senada dengan apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. "Industri pertahanan Korea Selatan tidak meragukan karena kerja sama sebelumnya berhasil," ujar Purnomo.

Purnomo mencontohkan keberhasilan kerja sama Indonesia-Korsel dalam membangun Kapal Landing Platform Dock (LPD). Saat itu, kedua negara membangun 4 buah LPD yang 2 diantaranya dikerjakan di Indonesia melalui PT Pal. Salah satu kapal LPD hasil kerja sama itu adalah KRI Suharso. Bahkan, kata Menhan, PT Pal mendapatkan pesanan dari Filipina untuk membangun 3 LPD.

"Sekarang mereka sedang membangun FA50, semacam T50, untuk mengganti F5E Tiger. Saya sudah tinjau ke pabriknya. Jadi teknologi Korsel sudah maju,"tegas Menhan.

Ditanya soal APBNP yang hanya disetujui DPR sebesar 2 Triliun, Menhan mengatakan hal tersebut belum keputusan final. "Itu belu, selesai, karena baru sampai tahap komisi I. Setelah itu masih akan dibahas di Panitia Anggaran karena vocal point-nya ada di Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran,"katanya.

Purnomo menjelaskan, APBNP tersebut dialokasikan untuk 3 program. Alokasi dana terbesar diperuntukan bagi percepatan Minimal Essential Forces (MEF). "Paling besar untuk percepatan MEF untuk rupiah murni. Dibutuhkan 150 Triliun untuk 5 tahun. Yang tersedia saat ini 100 triliun." Sisa 50 triliun, kata Menhan, dibagi dengan rincian 11 triliun pada 2011, 12 triliun 2012, 13 triliun 2013, dan 14 triliun pada 2014.

Program lainnya adalah program non MEF seperti pengadaan alat kesehatan (Alkes), dan pusat misi pemeliharaan perdamaian di Sentul. Program ketiga adalah program realokasi dari rupiah murni.

Sumber: Jurnas

Tentara Darat Diraja Brunei Darussalam Uji Coba Panser dan Senjata Pindad

9 Juli 2011, Brunei Darussalam, DMC - Keikutsertaan Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dalam pameran Brunei Darussalam Internasional Defence Exhibition & Coference (BRIDEX) 2011 tidak disia-siakan oleh perusahaan industri pertahanan dalam negeri untuk mempromosikan produk-produknya kepada pasar internasional, khususnya kepada Brunei Darussalam selaku tuan rumah.

Salah satunya adalah PT. Pindad yang memberikan kesempatan kepada prajurit Tentara Darat Diraja Brunei Darussalam (TDDB) untuk menguji coba beberapa produk alat pertahanannya antara lain Panser Anoa 6x6, mortir dan senjata.

Ujicoba Panser Anoa 6x6 dan senjata dilaksanakan pada penghujung event BRIDEX 2011, Sabtu (9/7) di Kompleks Penanjong Garison Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Darussalam (ABDB), Brunei Darussalam. Sedangkan untuk uji coba mortir dilaksanakan satu hari sebelumnya di tempat yang sama.


Saat uji coba Panser, beberapa prajurit TDDB tampak antusias untuk mencoba mengemudikan Panser jenis Armoured Personnel Carrier (APC) produksi Pindad. Salah satunya Sersan Erwan yang melakukan uji coba mengemudikan zig zag, berputar dan tes rem. Usai diujicoba oleh beberapa prajurit ADBD, selanjutnya panser diujicoba dalam medan berbagai rintangan dan tanpa hambatan mampu dilaluinya.

Sementara itu pada uji coba senjata, beberapa prajurit TDDB ditanya usai mencoba senjata SS1 buatan PT. Pindad menyatakan bahwa senjata buatan PT. Pindad tidak diragukan kualitasnya dan sering memenangkan dalam berbagai pertandingan. Untuk itu uji coba, selain senjata jenis Senapan Serbu SS2, PT. Pindad juga memberikan kesempatan kepada prajurit TDDB untuk mencoba senjata-senjata jenis lainnya antara lain Pistol dan Sniper SPR3.

Sumber: DMC

KRI Dewaruci Akan Kunjungi Bitung

10 Juli 2011, Manado, (Antara News): KRI Dewaruci dijadwalkan singgah di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dalam rangka pelayaran "Kartika Jala krida".

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII Manado, Laksamana Pertama Sugianto di Manado Minggu mengatakan, sesuai rencana KRI Dewaruci akan tiba di Bitung pada Selasa (12/7) dari Surabaya (5/7).

"Kedatangan KRI tersebut dalam rangka pelayaran Kartika Jala Krida mengelilingi Kawasan Asia Timur," kata Sugianto.

Sugianto menambahkan, rute pelayaran kapal tersebut dari Surabaya ke Bitung kemudian Filipina, China, Bangkok, Batam dan kembali ke Surabaya.

Kedatangan KRI Dewaruci tersebut akan membawa sekitar 100 taruna Akademi Angkatan Laut (AAL).

Selama di daerah ini, para personil taruna AAL di KRI Dewaruci tersebut akan melakukan berbagai kegiatan seperti atraksi display drumband yang direncanakan di Kota Bitung maupun Kota Manado.

Display drum band tersebut merupakan salah satu atraksi yang menarik yang disajikan bagi masyarakat di daerah itu.

Selain itu, selama kapal tersebut berlabuh di Bitung, 12-15 Juli 2011, akan dilaksanakan "open ship" bagi para masyarakat di daerah itu.

Pada kegiatan itu masyarakat termasuk para pelajar, generasi muda dapat datang untuk melihat serta mengenal secara dekat kapal Dewaruci itu.

"Masyarakat akan diberikan kesempatan untuk melihat kapal layar tersebut secara dekat," kata Sugianto.

Terkait dengan kegiatan olah raga, Sugianto mengatakan, belum mengetahui secara pasti, namun salah satu kegiatan yang akan ditampilkan atraksi display drumband.

Sementara itu, berbagai persiapan terus dilaukan Lantamal VIII Manado untuk menyambut kedatangan KRI Dewaruci tersebut.

Sumber: ANTARA News

KRI Frans Kaisiepo Tiba di Tanah Air

Prajurit yang baru tiba dari misi PBB melaksanakan apel di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Senin (11/7). Sebanyak 100 prajurit yang tergabung dalam Maritime Task Force, United Nations Interim Force in Lebanon tersebut turut serta menjaga perdamaian di Lebanon di bawah misi PBB. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ss/ama/11)

11 Juli 2011, Jakarta (ANTARA News): Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 tiba di Tanah Air, Senin, setelah menjalankan misi perdamaian PBB dalam Satuan Tugas Maritim UNIFIL di Lebanon.

Setelah menjalankan misi selama kurang lebih delapan bulan, KRI Frans Kaisiepo-368 dengan sandi Konga XXVIII-B/UNIFIL, tiba di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) disambut Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Sejak bergabung (in chop) dengan Satuan Tugas Maririm UNIFIL pada 22 Oktober 2010, KRI Frans Kaisiepo-368 dibawah Komandan Letkol Laut (P) Wasis Priyono, sekaligus Komandan Satgas MTF Konga XXVIII-B/UNIFIL, telah menunjukan berbagai prestasi yakni memeriksa 1.405 kapal, mengajukan inspeksi pemeriksaan 170 kapal, total berada di laut selama 180 hari dan melaksanakan tugas sebagai Maritime Interdiction Operation (MIO) Commander sebanyak 18 kali.

Sebelumnya, Indonesia pernah mengirimkan KRI Diponegoro-365 untuk misi serupa.

Pengiriman Kapal Perang Republik Indonesia dalam misi perdamaian PBB merupakan yang pertama kali diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari Satgas Maritim UNIFIL, KRI Frans Kaisiepo memiliki tugas untuk melaksanakan Force Protection Commander (FPC) di laut dan Local Anti Air Warfare Coordinator (LAAWC) pada Tripartite Meeting pada sekitar wilayah perbatasan Israel ? Lebanon, melaksanakan pengawasan wilayah udara untuk memantau Air Violation, serta melaksanakan berbagai latihan dengan angkatan laut Negara lain.

Dalam menjalankan misi itu KRI Frans Kaiseipo-368 membawa satu buah helikopter BO-105 dengan jumlah total personel 100 orang, terdiri atas ABK 88 orang, pilot dan kru helikopter tujuh orang, dokter dan paramedis dua orang, Kopaska satu orang dan penyelam dua orang.

Sumber: ANTARA News

Indonesia Berangkatkan Tim "Engineering KF-X" ke Korsel

11 Juli 2011, Jakarta (ANTARA News): Indonesia memberangkatkan tim "engineering" pesawat tempur KF-X Korea Selatan, sebagai rangkaian pembuatan pesawat tempur tersebut oleh kedua negara.

Sebelumnya, tim yang terdiri atas personel TNI Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan, ITB, dan PT DI, akan menerima pengarahan Menteri Pertahanan Purnomo Yugiantoro di Jakarta, Senin.

Sekjen Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Erris Heriyanto mengatakan kesepakatan pengembangan bersama pesawat tempur KFX disepakati kedua negara pada 15 Juli 2010 di Seoul, Korsel.

Pesawat jet tempur KFX sendiri sebetulnya merupakan proyek lama Republic of Korea Air Force (ROKAF) yang baru bisa terlaksana sekarang.

Proyek ini digagas Presiden Korea Kim Dae Jung pada bulan Maret 2001 untuk menggantikan pesawat-pesawat yang lebih tua seperti F-4D/E Phantom II dan F-5E/F Tiger.

Dibandingkan F-16, KFX diproyeksi untuk memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionic yang lebih baik serta kemampuan anti radar (stealth).

Erris mengatakan, Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata secara mandiri, termasuk dalam pengembangan pesawat tempur.

Karena itu, Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan Korsel, katanya, menambahkan.

Dalam kesepakatan itu, kedua pihak menyepakati 80 persen pembiayaan ditanggung negara mitra dan 20 persen ditanggung Indonesia.

Erris menambahkan, kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 itu dilakukan dalam tiga tahapan yakni pengembangan teknologi sepanjang 2011-2012, tahap "engineering and manufacturing" dan tahap ketiga adalah produksi.

"Pada tahap `engineering and manufacturing` akan dihasilkan lima prototipe pesawat. Dari lima unit itu diharapkan satu prototipe bisa dihasilkan Indonesia," katanya.

Erris menambahkan, kedua negara sepakat untuk menghasilkan 150 hingga 200 unit KFX dimana dari jumlah itu, Indonesia mendapat 50 unit KFX.

"Jumlah 50 unit itu memenuhi kebutuhan tiga skuadron udara tempur," katanya menambahkan.

Sumber: ANTARA News

FRI: Batalkan Pembelian Alutsista ke Belarussia

Ketua Satuan Kerja Anti Korupsi (SKAK), Bob R.Randilawe (tengah), Sekjen Arief Suhaemi (kanan), dan Sekjen FRI, Mustika Ali Sani (kiri), menyampaikan keterangan tentang penolakan pembelian Alutsista di Jakarta, Senin (11/7). SKAK-FRI menolak rencana pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan (ALutsista), TNI/Polri dari Belarusia. (Foto: ANTARA/Ujang Zaelani/ss/ama/11)

11 Juli 2011, Jakarta (ANTARA News): Forum Renovasi Indonesia (FRI) meminta rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) ke Belarrusia dibatalkan karena secara strategis tidak menguntungkan.

"Kami mengimbau pemerintah RI dalam hal ini Deplu dan Dephan serta Komisi I dan Komisi III DPR agar mempertimbangkan kembali atau segera membatalkan rencana pembelian alutsista dari negara eks Uni Soviet tersebut," kata Juru Bicara FRI Bob R Randilawe kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut FRI, pembelian senjata ke Belarussia bisa merugikan posisi Indonesia karena negara itu memiliki reputasi buruk di bidang hak asasi manusia dan saat ini sedang mendapat sanksi dan embargo dari Uni Eropa.

"Kepentingan strategis kita dengan Uni Eropa harus lebih diperhatikan, ketimbang memaksakan membeli alutsista dari Belarusia di mana rezim Alexander Lukashenko telah menindas aktivis dan wartawan. Jangan sampai kita dicap sebagai pendukung rezim penindas," kata Bob.

Menurut dia, Uni Eropa merupakan penanam modal terbesar kedua bagi Indonesia yang juga telah memberi surplus perdagangan pertahunnya sekitar 7,2 miliar dolar AS, dan akan terus berkembang kedepan. Nilai total perdagangan RI-UE tahun 2010 sebesar 26,96 miliar dolar AS atau naik 21,3 persen dari 2009.

FRI, kata Bob, mendukung modernisasi alutsista TNI, namun untuk memenuhinya harus pula mempertimbangkan aspek-aspek strategis dalam konteks kepentingan bangsa yang lebih luas.

Untuk itu, pembelian alutsista hendaknya tidak semata "asal belanja" namun juga harus melihat sisi lain, misalnya faktor HAM dan faktor srategi kawasan.

"Walau pembelian alutsista ini masih rencana, kita tetap harus ingatkan. Jangan sampai mengejar harga murah tapi merugikan kepentingan yang lebih strategis," kata Bob.

Sementara itu anggota Komisi VI DPR RI Chandra Tirta Wijaya menyatakan, kebijakan pengadaan alutsista hendaknya menunjang penguatan industri di dalam negeri.

"Kalau bisa diproduksi di sini, rencana pembelian alutsista ke negara lain sebaiknya dibatalkan, toh negara tak ada ancaman.

Ancaman terbesar kita itu korupsi," tandas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Oleh karena itu, kata Chandra, Komisi VI DPR meminta sinergi antardepartemen dan sinergi antar-BUMN, seperti PT Pindad, PT PAL, dan PTDI dalam penyediaan alat pertahanan dan keamanan.

"Kementerian Pertahanan, Polri, juga Kementerian Perhubungan terkait pembelian armada kita minta untuk menunjang industri tersebut. Untuk menunjang kemandirian, penyediaan alutsista harus beli dari BUMN yang ada," kata seraya menyatakan pembelian peralatan ke luar negeri rawan dengan korupsi.

Sumber: ANTARA News