Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Friday, December 3, 2010
TNI Lebih Suka Langsung dari Pabrik
03 Desember 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia lebih suka pengadaan alat utama sistem persenjataan langsung dari pabrik. Hal itu lebih baik daripada pengadaan selama ini yang sesuai dengan peraturan menggunakan rekanan.
”Saya lebih suka langsung dari pabrikan,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kamis (2/12), seusai Rapat Paripurna TNI Manunggal Membangun Desa 2011.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya tidak lagi menggunakan rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan. Sjafrie dimintai komentar tentang permintaan Presiden Yudhoyono kepada KPK memantau instansi, termasuk TNI (Kompas, 2/12).
Menurut Agus, hingga saat ini peraturan masih mensyaratkan adanya rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di TNI. ”Kalau peraturan perundangannya memungkinkan, silakan. Kalau harus lewat rekanan, tidak apa- apa,” katanya.
”G to G (pemerintah ke pemerintah) juga lebih bagus,” kata Agus tentang kerja sama di antara pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.
Agus mengungkapkan, pengadaan lewat transaksi elektronik baru mulai dilakukan. Hal ini menjadi bagian dari transparansi. Namun, proses ini masih ditopang secara manual. Menurut dia, memang ada kesulitan ketika pengadaan alutsista harus sepenuhnya menggunakan e-procurement. Hal itu karena ada spesifikasi yang membutuhkan diskusi lebih lanjut. ”Detailnya membutuhkan pembahasan lebih tersendiri dan ini tidak mudah,” ujar Agus.
Mengenai realisasi tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan, Agus mengatakan, TNI sudah menangani pendataan untuk penyaluran tunjangan prajurit di perbatasan sejak dua minggu lalu. ”Tunjangan perbatasan itu secara legalitasnya sudah lengkap, tinggal sekarang untuk pelaksanaannya diperlukan suatu dokumen yang akurat,” kata Agus.
KOMPAS
SANGAT SETUJU dengan pa' panglima !, dari kejadian yang sudah2x proses pembelian dan pengadaan alutsista menjadi ruwet di tingkat birokrasi...katabelece,komisi,makelar senjata etc..etc yang membuat semuanya jadi ekonomi biaya tinggi dan tidak efesien..persingkat rantai prosedur pembelian dan sikat habis oknum JENDRAL,pengusaha dan politisi (anggota HEWAN) yang menghambat proses tsb dibarengi dengan maintenance yang baik agar alutsista2x yang sudah ada tidak "karatan"
ReplyDelete