18 Agustus 2010, Jakarta -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.
Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. "Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).
Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. "Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang," tutur Priyo.
Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.
"Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi," kata Priyo.
Ketua DPR: Kita Serumpun, Masa Mau Berantem?
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Sehingga kesalahpahaman seperti kejadian beberapa hari lalu tidak kembali terulang.
Marzuki mengakui, saat ini masih banyak tempat-tempat perbatasan dengan negara tetangga yang penetapannya belum final. Karena itulah kesalahpahaman dengan negara tetangga, seperti Malaysia, kerap kali terjadi. "Memang harus segera ditentukan. Agar tidak terjadi kerancuan itu daerah kita, ataupun melanggar ketentuan internasional," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, hari ini (18/8).
Marzuki juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes yang berlebihan ke Malaysia. Akibat ditangkapnya tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Malaysia serta tujuh orang nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia, banyak terjadi aksi protes ke Kedutaan Malaysia.
Menurut Marzuki, Kedutaan Malaysia pun kemudian mengirimkan nota protes terkait aksi massa itu. "Memang ada kesalahpahaman, makanya mereka (Malaysia) protes. Kita kan serumpun. Banyak orang Indonesia di sana. Masa mau berantem," kata Marzuki
Saat ditanya terkait dibebaskannya tujuh nelayan Malaysia bersamaan dengan dibebaskannya tiga petugas Indonesia, Marzuki beranggapan itu bukanlah barter. Dibebaskannya tujuh nelayan itu menurut Marzuki, karena tidak ada bukti, tidak ada fakta bahwa tujuh nelayan tersebut melanggar aturan.
"Memang ada kesalahpahaman, tapi yang jelas itu ga bisa dibarter. Karena pelanggaran hukum ga bisa dibarter. Masalahnya, itu tidak bisa dibuktikan oleh DKP kalau itu pelanggaran, itu bahasa koran yang saya baca ya. Teknisnya tentu tanyakan ke yang terkait," kata Marzuki.
TEMPO Interaktif
No comments:
Post a Comment