Seorang petugas melintas di dekat puing mesin pesawat latih "Wong Bee" yang telah dibungkus penutup di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis (24/6). Satu dari empat pesawat latih buatan Korea itu jatuh saat melakukan "joy flight" di Bandara Ngurah Rai dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana//Koz/mes/10)
24 Juni 2010, Jakarta -- Kalangan Komisi I DPR RI mengecam keras pola manajemen pengoperasian pesawat-pesawat militer Indonesia, menyusul jatuhnya pesawat latih TNI-AU di Lanud Denpasar, Kamis.
"Insiden ini patut kami pertanyakan kepada para pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI-AU," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis malam.
Ia mempertanyakan untuk kepentingan apa para pejabat seperti Pangdam Udayana dan Gubernur Bali menggunakan pesawat latih yang memang gunanya hanya sebagai sarana latihan.
Kemudian, lanjutnya, siapa pun pemberi otoritas penggunaan pesawat tersebut, harus bertanggungjawab, karena dianggap melebihi batas kewenangannya.
Sebagaimana dilaporkan dari Denpasar sebelumnya, Pesawat Latih TNI-AU jenis KT1 `Woong Bee` (dua awak) buatan Korea Selatan, jatuh.
Pilot dan awak (Pangdam Udayana) selamat melalui kursi lontar.
"Kan pesawat latih layaknya hanya untuk latihan dan bukan untuk kegiatan lain. Bingung juga para pejabat kita kadang masih memanfaatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya seperti ini," ujar Tubagus Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, rekannya dari Fraksi Partai Golkar, Paskalis Kossay, menyatakan, insiden ini sangat disayangkan.
"Kok pesawat latih ditumpangi pejabat militer. Itu bukti kecerobohan mental pejabat kita kan," tegas Paskalis Kossay yang menghubungi ANTARA, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Belgia.
Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI, Kemas Azis Stamboel (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) mengatakan, karena dirinya masih di luar (negeri) dan baru mendengar berita tersebut, sehingga belum bisa berkomentar.
Tjahjo Kumolo: Hanggarkan saja pesawat militer tak layak
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, menegaskan, seluruh alat utama sistem persenjataan (Alutsista) terutama pesawat-pesawat militer yang tak layak lagi, hanggarkan saja, guna mencegah terus terjadinya kecelakaan.
Ia menyatakan itu, di Jakarta, Kamis malam, sehubungan dengan laporan dari Denpasar, Pesawat Latih TNI-AU jenis KT1 `Woong Bee` (dua awak) buatan Korea Selatan, jatuh di Lanud Denpasar, Kamis siang, diduga bukan karena sedang melakukan latihan perang atau operasi militer.
"Kalau masalah `human error`, maka TNI harus selektif dan ketat terhadap awaknya. Tetapi yang jelas, kecelakaan demi kecelakaan karena kondisi Alutsista dan `human error`, sudah tidak pada tempatnya untuk ditolerir lagi," tandas Tjahjo Kumolo yang juga anggota Komisi I DPR RI ini.
Karena itu, dalam kaitan kecelakaan pesawat militer di Denpasar itu, ia berpendapat, DPR RI harus memberikan catatan khusus.
"Pimpinan TNI harus dipanggil. Itu harus jadi salah satu agenda utama (sidang berikutnya)," kata Tjahjo Kumolo yang pada Kongres ke-3 PDI Perjuangan di Bali, April lalu, terpilih sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan.
ANTARA News
No comments:
Post a Comment