Produksi Senjata Dalam Negeri masih Minimal

12 Maret 2010, Bandung -- Pemenuhan kebutuhan alutsista harus memprioritaskan penggunaan produk domestik. Komisi I DPR akan mengupayakan koordinasi antara produsen persenjataan dalam negeri dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Penyerapan persenjataan domestik oleh TNI masih mengecewakan. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke beberapa perusahaan persenjataan dalam negeri di Jawa Barat mendapatkan hasil yang cukup mengecewakan. Produktivitas industri persenjataan dalam negeri untuk kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih minimal.

Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa daya serap alutsista terhadap industri persenjataan domestik masih rendah. Memang diakuinya bahwa industri persenjataan domestik masih pada taraf menengah. "Namun ini bukan berarti mereka tidak diprioritaskan dalam pemenuhan alutsista. Produk domestik tetap yang utama," ujarnya di Bandung, Jumat (12/3).

Ia menyatakan industri persenjataan domestik tengah mengalami proses pengembangan. Kreativitas merek dalam memenuhi kebutuhan alutsista sedang diuji. "Pengadaan alutsista memprioritaskan produk industri domestik seperti PT Pindad. Makanya industri ini juga harus kreatif dalam menangkap kebutuhan alutsista," jelasnya.

Enggar mengakui dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPR juga menemukan kelemahan manajemen oleh industri domestik. Kreativitas untuk menciptakan inovasi persenjataan sesuai kebutuhan alutsista masih minimal. "Tentunya harus ada perbaikan juga dari internal industri karena mereka tetap menjadi prioritas dalam pemenuhan alutsista," tuturnya.

DPR Bentuk Tim Pengawasan Pemanfaatan Industri Domestik Alutsista


Komisi I DPR akan membentuk tim pengawalan pemanfaatan industri domestik untuk alutsista. Tim ini akan melakukan pengawalan pengadaan alutsista mulai dari kebijakan hingga implementasi.

Pembentukan tim ini dinilai mendesak, karena integrasi antara industri dengan pengguna, dalam hal ini Kementrian Pertahanan dan TNI, belum maksimal. Seusai melakukan pertemuan dengan PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT Dahana, Ketua Komisi I DPR, Kemal Aziz Stamboel menyatakan hasil kunjungan kerja memperoleh temuan yang cukup mengecewakan dalam hubungan antara industri dan pemakai peralatan pertahanan.

PT DI, PT Dahana, PT Lembaga Elektronik Negara (LEN), dan PT Pindad merupakan produsen persenjataan pertahanan domestik. Namun TNI dan Kementerian Pertahanan belum maksimal melakukan penggunaan atas produk.

"Dari kunjungan ini kami menemukan permasalahan di lapangan. Dari pertemuan secara langsung kami bisa mengerucutkan dari kebijakan sampai ke implementasi," ujarnya Jumat (12/3).

Ia menyatakan akan membentuk tim di setiap segmen. "Format ini lebih kecil dan fokus ke area tertentu. Misalnya kedirgantaraan, senjata pertahanan personil, dan lainnya," tuturnya.

Namun pembentukan tim ini masih menunggu masukan Kementerian Pertahanan dan TNI. Ia ingin tim ini melakukan pengawalan secara menyeluruh dengan mendengarkan aspirasi semua pihak. "Kami ingin melihat perencanaan mereka apakah sudah melibatkan unsur-unsur industri dalam negeri," jelasnya.

MEDIA INDONESIA