12 Maret 2010, Bandung -- Pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan kesepahaman antara produsen dengan pengguna. Makanya industri persenjataan harus memahami postur dan strategi yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Jika keduanya dapat dipahami, kebutuhan materiilnya pasti akan ketahuan," jelas anggota Komisi I DPR Salim Mengga ketika melakukan pertemuan dengan PT DI dan PT Dahana di Bandung, Jumat (12/3).
Ia memberikan catatan bahwa antara produsen dan pengguna kurang koordinasi karena persenjataan produk domestik masih memiliki keterbatasan. "Ini industri strategis, makanya harus ada koordinasi dengan Kementerian Pertahanan," lanjutnya.
DPR sendiri selanjutnya akan melakukan pengkoordinasian antara industri persenjataan domestik dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menyatakan bahwa industri persenjataan dalam negeri tidak boleh mengalami goncangan. Ia menjanjikan DPR akan mengupayakan komunikasi.
"Semua adalah mitra Komisi I dan kami datang sebagai mitra. Tentunya, kami membawa koreksi yang akan ditindaklanjuti nanti di Jakarta," imbuhnya.
Dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Komisi I DPR melakukan pertemuan dengan beberapa industri pendukung persenjataan domestik, yakni PT Pindad, PT DI, PT Dahana, dan PT Lembaga Elektronik Negara (LEN).
MEDIA INDONESIA
No comments:
Post a Comment