Lanud Supadio Tidak Memiliki Radar Militer

29 Maret 2010, Kubu Raya -- Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Supadio, Kalimantan Barat, tidak memiliki radar militer. Akibatnya, pesawat-pesawat asing yang terbang secara ilegal di wilayah Kalbar tidak bisa dideteksi secara dini.

Demikian dikatakan mantan Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Supadio Kolonel (Pnb) Yadi Indrayadi, Sabtu (27/3), yang menyerahkan jabatan kepada Kolonel (Pnb) Imran Baidirus. Serah terima jabatan itu dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Marsekal Muda Eddy Suyanto. ”Upaya deteksi terhadap melintasnya pesawat-pesawat asing selama ini dilakukan melalui patroli rutin. Namun, dari patroli rutin itu tidak ditemukan pelanggaran dari pesawat-pesawat asing,” ujar Yadi.

Padahal, Lanud Supadio, seperti diungkapkan Eddy, merupakan salah satu pangkalan yang strategis di Indonesia karena memiliki tanggung jawab pengamanan langsung terhadap batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia.

”Selama ini operasi di Kalimantan Barat untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran udara memang masih ompong karena radar belum tergelar,” kata Yadi.

Imran menambahkan, dari sejumlah rapat yang pernah diikutinya, sudah ada komitmen dari TNI AU untuk segera merealisasikan pengadaan radar militer di Kalbar.

”Sudah pernah ada survei dengan hasil menyatakan bahwa radar militer akan ditempatkan di sebuah kawasan di Kabupaten Sambas yang bisa menjangkau seluruh Kalimantan Barat,” kata Imran. Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Kalbar dan berbatasan langsung dengan Malaysia.

Kendati belum ada kepastian waktu pembangunan dan pengoperasian radar militer, Imran menyatakan bahwa setidaknya pada tahun 2014 radar militer sudah dapat dioperasikan.

Untuk kepentingan-kepentingan tertentu, Lanud Supadio selama ini masih menggunakan bantuan radar sipil milik Bandara Supadio.

Eddy Suyanto mengungkapkan, pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi isu strategis bagi TNI dan selama ini menjadi perhatian pemerintah.

”Hanya memang karena anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi untuk alutsista memang masih belum mencukupi. Namun, komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan alutsista patut diapresiasi,” kata Eddy.

KOMPAS