Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, April 18, 2009
KRI Sultan Taha Syaifuddin 376 Menangkap Kapal Penangkap Ikan Asing Ilegal
18 April 2009, Jakarta -- KRI Sultan Taha Syaifuddin nomor lambung 376, yang merupakan unsur Operasi Siaga Tempur Laut dibawah kendali Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat, melaksanakan patroli sektor diperairan Natuna. Pada hari Jumat 16 April 2009 berhasil menangkap 2 kapal ikan asing berbendera malaysia yang melakukan penangkapan ikan illegal di sebelah timur Pulau Subi Besar jarak 52 Nm di perairan Natuna. Kedua kapal ikan illegal ini bernomor lambung SF-2-3448 yang dinakhodai Koang dengan 4 orang abk dari Vietnam dan SF-2-3557 yang dinakhodai Cop dengan 19 abk dari Vietnam, melakukan kegiatan “Illegal Fishing” diperairan yuridiksi Indonesia serta tidak dilengkapi oleh dokumen.
Kapal ikan illegal ini diawaki oleh warga negara Vietnam, selanjutnya kapal tersebut dikawal KRI STS -376 ke Lanal Ranai untuk diproses lanjut secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.Selain penangkapan yang telah dilaksanakan KRI STS-376 yang beroperasi di daerah Natuna, sebelumnya KRI STS-376 juga telah melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap kapal Vietnam MV.Binh Binh River yang terdampar di P. Sagu Dampar dengan kondisi akhir setelah di periksa ; warna bangkap putih dan lambung hijau, kandas di karang dengan kemiringan 45 derajat kekanan, lambung kanan sobek dan palka kosong terendam air, peralatan anjungan dan jangkar tidak ada. Selama melaksanakan kegiatan pengamanan tidak ditemukan koban jiwa dan pengawasan berjalan aman.
Selain penangkapan yang telah dilaksanakan KRI STS-376 yang beroperasi di daerah Natuna, sebelumnya KRI STS-376 juga telah melaksanakan pengawasan dan pengamanan terhadap kapal Vietnam MV.Binh Binh River yang terdampar di P. Sagu Dampar dengan kondisi akhir setelah di periksa ; warna bangkap putih dan lambung hijau, kandas di karang dengan kemiringan 45 derajat kekanan, lambung kanan sobek dan palka kosong terendam air, peralatan anjungan dan jangkar tidak ada. Selama melaksanakan kegiatan pengamanan tidak ditemukan koban jiwa dan pengawasan berjalan aman.
(TNI AL)
RI - Perancis Jajaki Kerja Sama Konkrit Bidang Pertahanan
17 April 2009, Paris -- Kedua belah pihak sepakat untuk menjajaki bentuk-bentuk kerjasama konkrit bidang pertahanan. Ada bantuan dana dari perbankan Prancis untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia . Hal itu mengemuka dalam pembicaraan bilateral antara Menhan RI Juwono Sudarsono dengan Menhan Perancis Herve Morin dalam kunjungan kerja dua hari, di Paris, Perancis (15-16/4/).
Kunjungan Menhan RI ini dalam rangka memenuhi undangan Menhan Perancis Morin untuk membina, meningkatkan dan mempererat hubungan bilateral Indonesia-Prancis dalam bidang pertahanan. Pertemuan bilateral kedua menteri terfokus pada prospek kerjasama bilateral dan peningkatan kerjasama pengadaan kebutuhan militer Indonesia, masalah nuklir Iran dan kehadiran pasukan Indonesia di Lebanon.
Khusus mengenai masalah Lebanon, Prancis sangat menghargai partisipasi aktif pasukan Indonesia di Lebanon dan mengharapkan agar keberadaan pasukan Indonesia dapat tetap dipertahankan di negara tersebut, setidaknya sampai situasi keamanan di Lebanon benar-benar pulih.
Dalam hal kerjasama bilateral, kedua belah pihak sepakat untuk menjajaki bentuk-bentuk kerjasama konkrit seperti pendidikan dan pelatihan untuk personel dan teknologi militer, seminar dan dialog bilateral antara kedua negara dalam bidang pertahanan, penelitian dan pengembangan, komunikasi medan, dan pengembangan industri pertahanan.
Terkait hal itu telah dibentuk semacam komite dari kedua belah pihak di mana komite tersebut diharapkan menjadi wadah realisasi kerjasama kedua negara.
Mengenai pengembangan industri pertahanan, Menhan Prancis mengemukakan kemungkinan adanya bantuan dana dari perbankan Prancis untuk mengembangkan industri pertahanan dengan mengikutsertakan perusahaan Indonesia .
Pada kesempatan itu Menhan RI juga bertemu dengan pihak Renault Trucks Defense (RTD), pemasok tank pasukan perdamaian RI di Lebanon. Prospek kerjasama dalam pengadaan kebutuhan angkatan bersenjata Indonesia merupakan isu utama pertemuan Menhan RI dengan pimpinan RTD.
Juga dijajaki kerjasama antara RTD dengan perusahaan di Indonesia dalam bidang produksi panser. Selama ini terdapat dua perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia dalam bidang pertahanan, yakni European Aeronatic Defense and Space Company (EADS) dan Thales.
(DMC Indonesia)
KRI Diponegoro 365 Kapal Tercanggih TNI AL
KRI Diponegoro bernomor lambung 365 yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (Maritime Task Force/MTF UNIFIL), merupakan kapal perang tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Laut (AL).
Komandan KRI Diponegoro-365, Letkol Laut Arsyad Abdullah di Beirut, Lebanon, Kamis, mengatakan, sangat bangga memiliki kapal tercanggih dan dipercaya sebagai bagian dari misi perdamaian PBB di Lebanon.
KRI Diponegoro merupakan salah satu dari empat kapal perang kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) yang dibeli pemerintah Indonesia dari perusahaan galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding Belanda pada 2004.
Kapal dengan panjang geladak utama 90 meter dan lebar 12,2 meter serta tinggi 8,2 meter, tiba di Indonesia pada 31 Agustus 2007 dan langsung bergabung di jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) TNI AL.
Kapal yang memiliki kecepatan jelajah 25,2 knot atau setara dengan 40 kilometer per jam itu, dilengkapi senjata anti serangan udara, anti kapal atas air, anti kapal selam dan perang elektronika.
"Tidak itu saja, kapal juga telah dilengkapi peralatan tempur standar seperti radar, antilacak sinyal dan cek otomatis kerusakan,? tutur Arsyad.
KRI Diponegoro-365 secara rinci dilengkapi pemasangan lunas kapal (Kiel) 24 Maret 2005, selesai pembuatan/diluncurkan 16 September 2006, mulai bertugas 2 Juli 2007, kemampuan teknis bentuknya dirancang secara flexibility dan affordability sebagai Naval Patrol Vessel, mampu menembus segala cuaca.
Kapal ini memiliki daya dorong 2 X 7.400 hp, kemampuan tempur atau persenjataan terdiri dari AAW/Anti Air Warfare (Anti Serangan udara), ASuW/Anti Surface Warfare (Anti kapal atas air), ASW/Anti Submarine Warfare (Anti Kapal Selam, W/Electronic Warfare (Perang Electronika), jumlah personel 80 orang.
Untuk mengemban misi perdamaian PBB di Lebanon, KRI Diponegoro juga membawa satu ambulans dan satu helikopter Bell.
(Dephan)
Kapal Selam Pertama Malaysia Segera Tiba
18 April 2009, Kuala Lumpur -- Kapal selam pertama Malaysia KD Tunku Abdul Rahman, yang bertolak dari Toulon, Prancis, pada 24 Januari akan tiba di Kuala Lumpur pada 25 Juli.
Panglima Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) Laksamana Abdul Aziz Jaafar mengatakan kapal selam itu akan merapat di dermaga pangkalan AL Sultan Abdul Aziz Shah di Pulau Indah, Klang, dan diterima oleh Yang Dipertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin. Menurut dia, kapal selam itu kemudian akan berlayar menuju pangkalan AL di Lumut, tempat para awaknya berpangkalan.
"Kami akan membuat persiapan untuk Lima 2009 di Langkawi sebelum berlabuh menuju pangkalan kapal selam di Sepanggar di luar Kota Kinabalu, Sabah (negara bagian di Malaysia Timur di Pulau Kalimantan)," katanya setelah peluncuran logo baru RMN oleh Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdul Aziz Zainal di Kuala Lumpur.
Panglima RMN mengatakan kapal selam itu akan dioperasikan sepenuhnya oleh awak dari Malaysia yang mengikuti pelatihan untuk misi-misi khusus. Kapal selama pertama Malaysia ini berjenis Scorpene dan merupakan jenis kapal selam yang dapat beroperasi pada kedalaman 100 meter-200 meter dan dilengkapi enam peluru kendali, rudal permukaan anti-kapal perang dan rudal anti-kapal selam. Kapal buatan perusahaan Navantia dari Spanyol dan DCNS dari Prancis itu menggunakan tenaga listrik dan diesel, dan dapat mencapai kecepatan 20 knots dan mampu membawa 10 torpedo dan 30 ranjau.
(Media Indonesia)
Militer Indonesia, Lebanon Tingkatkan Kerja Sama
18 April 2009, Beirut -- TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Laut Lebanon sepakat untuk meningkatkan kerja sama, tidak saja dalam menjaga pemeliharaan perdamaian di bawah payung PBB di Lebanon Selatan tetapi juga di kawasan Timur Tengah.
Kepala Staf Angkatan Laut Lebanon Laksamana Ali El Moallem di Beirut, Jumat malam waktu setempat, mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL), dapat menjadi tonggak peningkatan kerja sama militer kedua negara.
Ditemui di sela-sela "cocktail party" KRI Diponegoro-365 di Pelabuhan Beyrouth, ia mengatakan, keikutsertaan TNI AL dalam MTF UNIFIL, sangat membantu pengamanan di wilayah perairan teritorial Lebanon yang kerap dijadikan pintu masuk bagi penyelundupan senjata dan kejahatan laut lainnya.
"Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Indonesia dalam MTF UNIFIL, untuk mengamankan dan menjaga perdamaian wilayah perairan kami," ujar Moallem.
Tidak itu saja. Kehadiran Indonesia dalam MTF UNIFIL dapat menjadi ajang saling bertukar pengalaman, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas angkatan laut kedua negara.
Bahkan, lanjut Moallem, kerja sama itu diharapkan dapat ditingkatkan untuk menciptakan stabilitas keamanan dengan negara-negara lain di Timur Tengah.
KRI Diponegoro-365 merupakan Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A, yang tergabung dalam MTF UNIFIL bersama dengan sejumlah negara lain seperti Jerman Perancis, dan Belgia.
Kapal perang jenis Korvet SIGMA itu, tiba di Pelabuhan Beyrouth pada 16 April 2009, untuk kemudian menuju daerah operasi pada 19 April mendatang.
Sebelumnya, di Beirut, Moallem juga menerima kunjungan kehormatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Laksamana Muda TNI Lili Suparmono,membahas peningkatan kerja sama kedua pihak.
(Antara)
Letkol Pnb. Purwoko Aji Komandan Skadud 31 Yang Baru
17 April 2009, Jakarta -- Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Boy Syahril Qamar. S.E bertindak selaku Irup pada serah terima jabatan Komandan Skadron Udara 31 dari Letkol Pnb Isep Hasan Isroni kepada penggantinya Letkol Pnb Purwoko Aji, di Apron Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, (16/4). Upacara Sertijab ditandai dengan penanggalan dan penyematan tanda jabatan oleh Irup dari pejabat lama kepada pejabat baru.
Komandan Skadron Udara 31, Letkol Pnb. Purwoko Aji adalah Alumni AAU 1992 sebelumnya menjabat Kepala Seksi Base Operasi Dinas Operasi Lanud Halim Perdanakusuma sedangkan Letkol Pnb. Isep Hasan Isroni, Alumni AAU 1990, akan menempati jabatan baru sebagai Pabandya Renbin/ Paban I Ren Sopsau di Mabesau, Cilangkap, Jakarta.
Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Boy Syahril Qamar, SE., dalam sambutannya menegaskan pergantian pejabat seperti ini adalah bagian dari mekanisme organisasi Angkatan Udara yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan, dengan tujuan agar kehidupan organisasi dapat berlangsung secara sehat dan dinamis. Oleh karenanya setiap pergantian pejabat harus dilihat sebagai peristiwa penting, baik ditinjau dari segi dinamisasi organisasi maupun dari segi pembinaan personel.
Lebih lanjut dikatakan.sebagai satu satuan yang berada di jajaran Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma, Skadron Udara 31 dengan alut sista pesawat C-130 Hercules bertugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian unsur-unsur udara sesuai fungsinya, baik pesawat dan awak pesawat yang berada didalam satuannya. Sedangkan fungsinya menyelenggarakan pembinaan dan penyiapan flight-flight untuk tugas-tugas latihan dan operasional, menyelenggarakan penjadwalan pesawat maupun jam terbang dan awak pesawat serta peralatan lain untuk menjamin kelancaran pembinaan dan penyiapan kegiatan operasi dan latihan. Dari kiprahnya Skadron Udara 31 telah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal, baik dalam tugas operasi militer maupun tugas-tugas kemanusiaan di dalam maupun ke luar negeri, sehingga dapat mengharumkan nama baik TNI khususnya TNI Angkatan Udara dan bangsa..
Perlu disadari keberhasilan yang diraih tidak akan terwujud dengan sendirinya, akan tetapi harus dilakukan secara konsisten yang didukung oleh motivasi, tekad dan disiplin kerja serta semangat kebersamaan dari prajurit yang berkiprah di Skadron Udara 31. Untuk itu dalam keseluruhan dinamika pembinaan kekuatan maka prajurit Skadron Udara 31 dituntut memiliki wawasan yang luas, berpandangan jauh kedepan serta mampu berfikir secara obyektif dalam menghadapi permasalahan yang timbul, jeli melihat perubahahn-perubahan yang terjadi, kemudian memformulasikan langkah-langkah yang positif, sehingga pada saatnya nanti akan dapat meningkatkan sumber daya yang unggul di lingkungan Skadron Udara, kata Komandan Lanud Halim P.
TNI AU
KRI Diponegoro akan bergabung dengan MTF Unifil
18 April 2009, Beirut -- KRI Diponegoro-365 yang merupakan Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A, segera bergabung dengan Satuan Tugas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebann Selatan (Maritime Task Force/MTF UNIFIL).
"Kami telah mememberitahukan seluruh kontingen yang tergabung dalam MTF UNIFIL, tentang kedatangan KRI Diponegoro," kata Komandan MTF UNIFIL Laksamana Muda Jean-Thierry Pynoo di Beirut, Jumat (17/4) malam waktu setempat.
Ditemui saat "cocktail party" KRI Diponegoro yang tengah sandar di Pelabuhan Beyrouth, ia mengemukakan, pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh kontingen yang tergabung dalam MTF UNIFIL untuk segera menyusun rencana operasi bersama di wilayah operasi MTF di perairan Lebanon.
"Kami perlu untuk segera berkoordinasi dan berkormunikasi tentang segala hal yang berkenaan dengan rencana operasi MTF UNIFIL. Koordinasi dan komunikasi di antara sesama anggota MTF sangat penting, karena kami terdiri atas beberapa kontingen dari beberapa negara," ujar Pynoo.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) Mayjen Claudio Graziano menyatakan, KRI Diponegoro-365 sangat layak untuk bergabung dalam MTF UNIFIL dalam menjalankan misi perdamaan di wilayah perairan Lebanon.
"Tentang koordinasi dengan kontingen negara lain yang tergabung dalam MTF, tidak menjadi masalah karena kita berkomunikai dan berkoordinasi dalam satu komando dan bahasa yang sama," ujarnya.
Di Lebanon, KRI Diponegoro akan bergabung dalam Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) UNIFIL di bawah Comander Task Force (CTF 448) di mana beberapa negara telah mengirimkan kapal perangnya, seperti Perancis, Turki, Yunani, Italia, Belgia, Spanyol, dan Jerman.
Masing-masing kontingen akan mendapat wilayah tanggung jawab di sepanjang perairan Lebanon yang terbagi dalam empat zona.
KRI Diponegoro-365 sebagai Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A ditempatkan di zona satu bersama kontingen Belgia.
Kapal perang Indonesia tiba di Pelabuhan Beyrouth pada 16 April 2009, untuk kemudian menuju daerah operasi pada 19 April mendatang.
(Solo Pos)
Di Wutung, TPN/OPM- TNI Terjadi Kontak Senjata
MAKASSAR, 17/4 - PASUKAN BRIMOB. Sejumlah pasukan Brimob Polda Sulselbar berjalan saat akan diberangkatkan ke Papua di Markas Brimob Polda Sulselbar, Jumat (17/4). Sebanyak satu satuan setingkat kompi (1 SSK) pasukan Brimob Polda Sulselbar di perbantukan di Papua guna mengamankan daerah tersebut termasuk pengamanan Pilpres 2009 mendatang. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/Koz/mes/09)
18 April 2009, Jayapura -- Keberadaan kelompok sipil bersenjata di Papua yang disinyalir dari TPN/OPM semakin menunjukkan eksistensinya. Setelah sebelumnya terlibat kontak senjata dengan rombongan anggota Brimobda dan menyebabkan 1 anggota bernama Bripda Dance Musa Aninam meninggal.
Giliran Jumat (17/4) kemarin sekitar pukul 10.10 WIT, kelompok TPN/OPM yang diduga pimpinan Matias Wenda terlibat kontak senjata dengan anggota TNI Satgas Pam Yonif 725/ Woroagi di Pasar Skow- Wutung atau sekitar 50 meter dari Markas Pos Satgas perbatasan RI-PNG. Hanya saja, dalam kontak senjata yang terjadi selama 5 menit itu, tidak ada satupun anggota TNI yang mengalami luka tembak.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Susilo saat konfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga, keberadaan kelompok TPN/OPM tersebut memiliki rencana akan melakukan penyerangan terhadap Pos Satgas Pamtas sebelum akhirnya berhasil dihadang anggota TNI.
Mengenai kronologinya, sekitar pukul 10.10 WIT di Pasar Skow Wutung, ada dua anggota TNI Satgas Pamtas bernama Pratu Ardan dan Pratu Iwan sedang melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan masyarakat setempat terkait rencana kegiatan karya bhakti TNI untuk perbaikan air di sumber air batas.
Saat itulah, dua anggota tersebut melihat 1 orang mencurigakan dengan membawa karung berjalan disamping pasar. Selanjutnya, Pratu Ardan berusaha memanggil orang tersebut untuk sekadar ditanyakan saja. Namun, ketika orang tersebut dipanggil, tiba-tiba orang tersebut langsug lompat dan berlari ke belakang pasar.
Pada saat akan mengejar orang itu, terdengarlah rentetan suara tembakan dari arah belakang dibalik semak-semak. Setelah itu, Pratu Ardan kembali ke pos minta petunjuk ke komandannya, sementara Pratu Iwan mengikat tembakan.
Tidak lama kemudian, datang 20 anggota TNI dari Pos Satgas dan melakukan penyerangan dengan bersaf ke arah belakang pasar yang diikuti rentetan tembakan dari arah semak-semak belakang pasar.
" Sebenarnya 20 anggota TNI itu sempat melakukan pengejaran kearah semak-semak di belakang pasar Skow, namun anggota TPN/OPM yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang itu melarikan diri ke arah barat menyeberang jalan menuju pantai," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, semalam.
Setelah itu, semua anggota TNI Satgas Pamtas kembali ke pos untuk standy. Atas kejadian itu kata Susilo, seluruh anggota TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan. Yang jelas berdasarkan modus operandi yang melakukan pengendapan dari belakang pasar Skouw, diduga mereka memiliki rencana untuk melakukan penyerangan terhadap Markas Pos Satgas TNI di Perbatasan.
(Cendrawasih Post)
18 April 2009, Jayapura -- Keberadaan kelompok sipil bersenjata di Papua yang disinyalir dari TPN/OPM semakin menunjukkan eksistensinya. Setelah sebelumnya terlibat kontak senjata dengan rombongan anggota Brimobda dan menyebabkan 1 anggota bernama Bripda Dance Musa Aninam meninggal.
Giliran Jumat (17/4) kemarin sekitar pukul 10.10 WIT, kelompok TPN/OPM yang diduga pimpinan Matias Wenda terlibat kontak senjata dengan anggota TNI Satgas Pam Yonif 725/ Woroagi di Pasar Skow- Wutung atau sekitar 50 meter dari Markas Pos Satgas perbatasan RI-PNG. Hanya saja, dalam kontak senjata yang terjadi selama 5 menit itu, tidak ada satupun anggota TNI yang mengalami luka tembak.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Susilo saat konfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dia menduga, keberadaan kelompok TPN/OPM tersebut memiliki rencana akan melakukan penyerangan terhadap Pos Satgas Pamtas sebelum akhirnya berhasil dihadang anggota TNI.
Mengenai kronologinya, sekitar pukul 10.10 WIT di Pasar Skow Wutung, ada dua anggota TNI Satgas Pamtas bernama Pratu Ardan dan Pratu Iwan sedang melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan masyarakat setempat terkait rencana kegiatan karya bhakti TNI untuk perbaikan air di sumber air batas.
Saat itulah, dua anggota tersebut melihat 1 orang mencurigakan dengan membawa karung berjalan disamping pasar. Selanjutnya, Pratu Ardan berusaha memanggil orang tersebut untuk sekadar ditanyakan saja. Namun, ketika orang tersebut dipanggil, tiba-tiba orang tersebut langsug lompat dan berlari ke belakang pasar.
Pada saat akan mengejar orang itu, terdengarlah rentetan suara tembakan dari arah belakang dibalik semak-semak. Setelah itu, Pratu Ardan kembali ke pos minta petunjuk ke komandannya, sementara Pratu Iwan mengikat tembakan.
Tidak lama kemudian, datang 20 anggota TNI dari Pos Satgas dan melakukan penyerangan dengan bersaf ke arah belakang pasar yang diikuti rentetan tembakan dari arah semak-semak belakang pasar.
" Sebenarnya 20 anggota TNI itu sempat melakukan pengejaran kearah semak-semak di belakang pasar Skow, namun anggota TPN/OPM yang diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang itu melarikan diri ke arah barat menyeberang jalan menuju pantai," ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, semalam.
Setelah itu, semua anggota TNI Satgas Pamtas kembali ke pos untuk standy. Atas kejadian itu kata Susilo, seluruh anggota TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan. Yang jelas berdasarkan modus operandi yang melakukan pengendapan dari belakang pasar Skouw, diduga mereka memiliki rencana untuk melakukan penyerangan terhadap Markas Pos Satgas TNI di Perbatasan.
(Cendrawasih Post)
Rafale Tersisih Dari Program MRCA India
Dassault Rafale pesawat tempur pertama yang tersingkir dari arena MRCA (Multi Role Combat Aircraft). MRCA program pengadaan 126 pesawat tempur untuk Angkatan Udara (AU) India dengan nilai kontrak USD10 Milyar, merupakan nilai kontrak pertahanan terbesar di dunia.
Rafale tersingkir karena gagal memenuhi prasyarat kinerja minimum yang tercantum di dokumen detail tender menurut pejabat senior kementrian pertahanan, Kamis, 16 April 2009. Berdasarkan sumber tak resmi, disamping masalah teknis juga harga yang mahal serta AU India sangat tertarik jet termpur buatan Amerika Serikat dan berniat mengakuisisinya.
Lima pesawat tempur maju dalam tahapan selanjutnya yaitu Boeing F18 E/F, Lockheed Martin F16 IN, Mikoyan MiG35, Eurofighter Typhoon, dan SAAB Gripen NG.
Pemenang tender akan menyerahkan 18 pesawat tempur dalam bentuk utuh, sisanya 108 melalui alih teknologi dibuat di Hindustan Aeronautics Ltd. Pesawat pertama harus diserahkan 36 bulan setelah kontrak ditandatangani dan pesawat ke-18 dalam 48 bulan. Pesawat ke-19 dirakit di India diserahkan dalam 54 bulan, pesawat terakhir diserahkan tahun 2020.
berbagai sumber/@beritahankam
TNI AL Tangkap Kapal Ikan Filipina
17 April 2009, Surabaya -- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pandrong-801 dari Satuan Kapal Patroli (Satrol) Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menangkap kapal ikan asal Filipina di sekitar Perairan Sulawesi.
"Kapal F/B CNB SR Stonino itu ditangkap, Rabu (15/4) karena tidak dilengkapi dokumen," kata Kadispen Koarmatim, Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful dalam keterangan persnya di Surabaya, Jumat.
Ia menjelaskan, KRI Pandrong yang dikomandani Mayor Laut (P) Wahyu Endriawan saat itu sedang melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah timur Indonesia. Kapal asing itu dipergoki sedang melakukan penangkapan ikan yang diduga ilegal.
"Begitu kapal ikan tersebut dihentikan dan diadakan pemeriksaan, nakhodanya bernama Alex Granada Warga Negara Phlipina tidak bisa menunjukkan dokumen kapal maupun surat-surat kelengkapan pelayaran lainnya," katanya.
Kapal ikan tersebut memiliki bobot 27,99 ton GT dengan ciri warna anjungan putih dan lambung biru. Semua anak buah kapal (ABK) yang berjumlah 25 orang tersebut adalah berasal dari Filipina.
"Hasil pemeriksaan awal, kapal ikan tersebut memang tidak memiliki dokumen apapun. Ketika diperiksa nakhoda kapal tidak bisa menunjukkan surat-surat, seperti surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin berlayar (SIB)," katanya.
Untuk proses dan penyidikan lebih lanjut, katanya, kapal ikan tersebut oleh KRI Pandrong dikawal menuju Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Nunukan.
"Pokoknya kami tidak kompromi dengan semua bentuk pelanggaran di laut. Operasi yang dilakukan kapal perang Koarmatim terus dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan hukum di laut," katanya.
(AntaraJatim)
Friday, April 17, 2009
Batas Laut Rawan konflik
17 April 2009, Jakarta -- Belum selesainya penetapan batas wilayah laut dengan negara tetangga berpotensi menimbulkan perselisihan. Ketidakjelasan tanda batas menyebabkan penegakan hukum di laut tidak memiliki landasan kuat alias rawan konflik di perairan perbatasan negara. Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara.
"Perlu dituntaskan segera," kata Juru Bicara Indonesian Institute for Strategic Studies Bantarto Bandoro saat Seminar ""Pengelolaan dan Pemahaman Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut NKRI" di Jakarta, Kamis (16/4).
Bantarto mengatakan, belum semua batas kontinen diselesaikan secara tegas. Kesepakatan masih bersifat parsial karena belum menyelesaikan seluruh segmen batas dan jenis batas laut. Jika tahun ini belum diserahkan batas laut ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mendepositkan peta batas laut, Indonesia akan kehilangan kesempatan atau tertundanya pengakuan dunia atas hak-haknya sebagai negara maritim yang dijamin hukum laut internasional.
"Diplomasi menjadi faktor kunci penyelesaian," kata pakar hukum internasional itu. Dia melihat, bila pengelolaan dan pemahaman batas negara tidak diperbaiki, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia dapat terulang.
Indikasinya, ke arah itu tampak dari menghangatnya sengketa blok Ambalat sejak 2005 dengan negeri jiran tersebut. "Masa' mau kecolongan dua kali," kata dia.
Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksma Marsetio menambahkan, TNI terus melakukan program pengamanan perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar. Caranya dengan membangun pos-pos perbatasan, pembangunan suar, dan penempatan personel.
Intensitas kehadiran kapal perang Republik Indonesia (KRI) di pulau-pulau terpencil juga ditingkatkan. Bahkan, TNI AL menyiagakan lima hingga enam kapal perang untuk berpatroli di Ambalat.
"Ini kesungguhan mempertahankan setiap wilayah dari gangguan asing," kata Marsetio. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Departemen Dalam Negeri, Eko Subowo berpendapat, belum adanya kesepakatan bilateral disebabkan adanya perbedaan persepsi terhadap perjanjian garis batas yang digunakan.
"Biasanya perbatasan warisan pemerintah kolonial," katanya. Dia mencontohkan, sengketa Pulau Sebatik. Terdapat perbedaan ketentuan hasil pengukuran bersama Belanda dan Inggris tahun 1912. Keadaan di lapangan dan tugu-tugu tidak berada pada garis batas yang ditentukan.
"Perbedaan ini yang coba diselesaikan," katanya. Namun, dia mengakui, terkadang negara tetangga kurang memiliki komitmen untuk mempercepat kesepakatan. Pemerintah, kata dia, mencoba mengubah strategi. Jika sebelumnya pendekatan militer masih dominan. Saat ini, pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil.
(JurnalNasional)
Bakorkamla Tambah Kapal Patroli Serbaguna
17 April 2009, Jakarta -- Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) segera mengadakan satu kapal patroli serbaguna. Nantinya, kapal ini akan menjadi induk dua kapal sergap Katamaran 12 meter, memberi dukungan logistik seperti bahan bakar dan air tawar, serta dapat berperan sebagai kapal pemadam kebakaran.
"Alokasi dananya sekitar Rp70 miliar," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo usai membuka seminar "Pengelolaan dan Pemahaman Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut NKRI" di Jakarta, Kamis (16/4).
Dia menjelaskan, dukungan anggaran cair tahun ini sehingga dapat direalisasikan secepatnya. Bakorkamla telah membentu tim pengadaan. Empat perusahaan kapal telah menyatakan minatnya, semuanya galangan dalam negeri.
Toh tidak serta merta perusahaan domestik ini bisa menangani proyek. "Akan dilihat dari segala macam aspek. Tim yang akan menilai perusahaan mana yang kompetan dan memenuhi syarat," kata Budhi.
Dia mengatakan, Bakorkamla mengedepankan pengadaan dari dalam negeri. Meski kesempatan bagi perusahaan asing tidak tertutup sama sekali. "Asing hanya berkolaborasi," katanya. Dia mencontohkan, Australia dan Norwegia yang ikut membantu teknologi kapal.
Budhi mengakui, ketersediaan kapal untuk mendukung keamanan laut masih sangat terbatas. Kapal-kapal yang dioperasikan masih di bawah kepemilikan beberapa instansi yang terkoordinasi dalam Bakorkamla. Kondisi ini berdampak pada kecepatan dan ketepatan pengamanan laut yang dilakukan.
Karena itu, selain pengadaan kapal baru, Bakorkamla terus menjajaki hibah kapal dari luar negeri. Salah satunya, rencana hibah kapal multifungsi dari Jerman. "Minggu ini tim peninjau telah berangkat ke Jerman," katanya.
Tujuannya, melihat langsung keadaan kapal. "Dilihat apa bisa efektif beroperasi di wilayah Indonesia," kata dia. Pasalnya, kapasitas kapal yang diberikan cukup besar, yakni 2.000 gross ton. Kapal diperkirakan hanya bisa beroperasi di perairan dalam.
"Kami hitung betul apakah mampu memelihara dan mengoperasikannya," kata Budhi. Rencana kedatangan tiga kapal patroli dari Coast Guard Jepang juga terus dijajaki. Menurut Budhi, hibah kapal jadi salah satu poin kesepakatan bantuan yang dijanjikan Jepang. Totalnya bantuan mencapai US$300 juta (sekitar Rp3,3 triliun). Kucuran disalurkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
(JurnalNasional)
"Alokasi dananya sekitar Rp70 miliar," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksdya Budhi Hardjo usai membuka seminar "Pengelolaan dan Pemahaman Perjanjian Perbatasan Wilayah Laut NKRI" di Jakarta, Kamis (16/4).
Dia menjelaskan, dukungan anggaran cair tahun ini sehingga dapat direalisasikan secepatnya. Bakorkamla telah membentu tim pengadaan. Empat perusahaan kapal telah menyatakan minatnya, semuanya galangan dalam negeri.
Toh tidak serta merta perusahaan domestik ini bisa menangani proyek. "Akan dilihat dari segala macam aspek. Tim yang akan menilai perusahaan mana yang kompetan dan memenuhi syarat," kata Budhi.
Dia mengatakan, Bakorkamla mengedepankan pengadaan dari dalam negeri. Meski kesempatan bagi perusahaan asing tidak tertutup sama sekali. "Asing hanya berkolaborasi," katanya. Dia mencontohkan, Australia dan Norwegia yang ikut membantu teknologi kapal.
Budhi mengakui, ketersediaan kapal untuk mendukung keamanan laut masih sangat terbatas. Kapal-kapal yang dioperasikan masih di bawah kepemilikan beberapa instansi yang terkoordinasi dalam Bakorkamla. Kondisi ini berdampak pada kecepatan dan ketepatan pengamanan laut yang dilakukan.
Karena itu, selain pengadaan kapal baru, Bakorkamla terus menjajaki hibah kapal dari luar negeri. Salah satunya, rencana hibah kapal multifungsi dari Jerman. "Minggu ini tim peninjau telah berangkat ke Jerman," katanya.
Tujuannya, melihat langsung keadaan kapal. "Dilihat apa bisa efektif beroperasi di wilayah Indonesia," kata dia. Pasalnya, kapasitas kapal yang diberikan cukup besar, yakni 2.000 gross ton. Kapal diperkirakan hanya bisa beroperasi di perairan dalam.
"Kami hitung betul apakah mampu memelihara dan mengoperasikannya," kata Budhi. Rencana kedatangan tiga kapal patroli dari Coast Guard Jepang juga terus dijajaki. Menurut Budhi, hibah kapal jadi salah satu poin kesepakatan bantuan yang dijanjikan Jepang. Totalnya bantuan mencapai US$300 juta (sekitar Rp3,3 triliun). Kucuran disalurkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
(JurnalNasional)
KRI Diponegoro Merapat di Pelabuhan Lebanon
Para awak KRI Diponegoro 365 berbaris saat merapat di Pelabuhan Beirut, Beirut, Lebanon, Kamis (16/4). KRI yang berawak 100 personel TNI itu akan tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda Multi Task Force XXVIII A dalam misi perdamaian PBB di kawasan Lebanon Selatan selama enam bulan. (Foto: Kompas/Benny Dwi Koestanto (BEN) 16-04-2009)
17 April 2009, Lebanon -- Kapal KRI Diponegoro 365 merapat di Pelabuhan Lebanon di Kota Beirut, Lebanon, Kamis (16/4) sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Hal itu sekaligus menandai dimulainya secara resmi tugas KRI Diponegoro 365 bersama 100 awaknya selaku Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda atau Konga XXVIII A dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan selama enam bulan. Kedatangan KRI Diponegoro 365 disambut langsung dalam upacara militer yang dipimpin Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Lili Supramono. Hadir Kepala Staf AL Lebanon Laksamana Pertama Ali L Mualem dan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Bagas Hapsoro. Hadir pula Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI Laksamana Pertama TNI Ignatius Dadiek Surarto serta Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul. Dalam pernyataannya kepada sejumlah pers Indonesia, Lili mengatakan, keterlibatan pasukan TNI AL dan KRI Diponegoro 365 dalam misi perdamaian dunia melalui PBB merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(KOMPAS)
17 April 2009, Lebanon -- Kapal KRI Diponegoro 365 merapat di Pelabuhan Lebanon di Kota Beirut, Lebanon, Kamis (16/4) sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Hal itu sekaligus menandai dimulainya secara resmi tugas KRI Diponegoro 365 bersama 100 awaknya selaku Satuan Tugas Maritim TNI Kontingen Garuda atau Konga XXVIII A dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan selama enam bulan. Kedatangan KRI Diponegoro 365 disambut langsung dalam upacara militer yang dipimpin Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda Lili Supramono. Hadir Kepala Staf AL Lebanon Laksamana Pertama Ali L Mualem dan Duta Besar Indonesia untuk Lebanon Bagas Hapsoro. Hadir pula Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI Laksamana Pertama TNI Ignatius Dadiek Surarto serta Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul. Dalam pernyataannya kepada sejumlah pers Indonesia, Lili mengatakan, keterlibatan pasukan TNI AL dan KRI Diponegoro 365 dalam misi perdamaian dunia melalui PBB merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(KOMPAS)
136 Prajurit Marinir Amankan Pulau Terluar
16 April 2009, Surabaya -- Komandan Pasmar-1, Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra di Surabaya, Kamis melepas keberangkatan prajurit Korps Marinir untuk pengamanan pulau terluar RI.
Satuan Tugas Marinir Pulau Terluar (Satgasmar Puter) VII yang dipimpin oleh Kapten Marinir Junaedi itu akan menempati Pulau Fani dan Pulau Brass yang berada di sebelah utara Papua serta Pulau Dana yang berbatasan langsung dengan Australia.
Komandan Pasmar-1 dalam sambutannya mengatakan, penugasan kepada segenap prajurit Korps Marinir adalah suatu kepercayaan dari pimpinan sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada satuan, diri sendiri dan Tuhan YME.
"Tugas ini juga merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan. Oleh karenanya tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab," katanya.
Menurut dia, sebagai prajurit Korps Marinir, dimanapun bertugas harus senantiasa berfikir, bertindak dan berbuat yang terbaik, dengan bekal profesionalisme serta disiplin yang telah melekat di dada dan jiwa seluruh prajurit korps baret ungu tersebut.
"Saya yakin kalian dapat melaksanakan tugas Negara ini dengan sebaik mungkin. Tugas kalian ini untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari ancaman, hambatan dan tantangan asing," katanya.
Ia juga mengharapkan kepada Komandan Satgasmar Puter VII agar mampu mengendalikan diri sendiri dan seluruh anak buahnya, sehingga dapat melaksanakan penugasan ini dengan baik, serta melakukan rotasi penempatan personel, karena pulau yang akan di tempati merupakan pulau yang tidak berpenghuni, sehingga bisa menghindarkan dari rasa bosan.
"Seluruh anggota Satgasmar Puter VII saya minta menggunakan waktu luang yang ada untuk tetap melaksanakan pembinaan satuan. Ikuti setiap perkembangan yang terjadi di daerah operasi dengan selalu meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan, serta gunakan prosedur tetap yang benar dalam setiap kegiatan sehingga meminimalkan kerugian personel dan material," katanya.
Pelepasan itu sendiri dihadiri Kepala Staf Pasmar-1, Kolonel Marinir L.W. Supit, Asintel Kaspasmar-1, Letkol Marinir Edi Juardi, Asops Kaspasmar-1, Kolonel Marinir I Made Wahyu Santoso, Aspers Kaspasmar-1, Letkol Marinir Amir Faisol, Aslog Kaspasmar-1, Kolonel Marinir Enjang Suryana.
Hadir juga Komandan Brigif-1, Kolonel Marinir K.Situmorang, Komandan Menart-1, Kolonel Marinr FX Deddy Susanto, Komandan Menkav-1, Kolonel Marinir Yuliandar, Komandan Menbanpur-1, Letkol Marinir Suhono serta sejumlah perwira lainnya.
(AntaraJatim)
Frigate Nivose F732 AL Perancis Menangkap Pembajak Kapal Berbendera Liberia
Frigate ringan Perancis Nivose (F732), bagian misi EU Naval Force (EU NAVFOR) untuk operasi anti bajak laut di Somalia. Berhasil menyergap kapal pembajak yang berfungsi sebagai kapal induk, Rabu 15 April 2009 serta menahan 11 pembajak laut berwarganegara Somalia.
MV Safmarine Asia berbendera Liberia di serang pembajak dengan senjata ringan dan Rocket Propelled Grenade (RPG) siang hari, Selasa, 14 April 2009. Pembajak menggunakan dua sampan.
Frigate Perancis mengagalkan serangan tersebut dengan mengejar pembajak menggunakan helikopter. Pembajak berhasil ditangkap bersama kapal induknya , 500 nm sebelah Timur Mombasa. Ditangkap, sebuah kapal induk pembajak berukuran 33 kaki dan membawa 17 drum berkapasitas 200 liter dan dua sampan bersenjata.
(MarineBuzz/Beritahankam.blogspot)
Aktraksi Bongkar Pasang Prajurit Yonif 711 Raksatama
PALU, 16/4 - ATRAKSI. Seorang personel Bataliyon Infanteri 711 (YONIF) Raksatama dari Kompi Badak mendemonstrasikan bongkar pasang senjata mesin berat dengan mata tertutup pada perayaan HUT YONIF 711 Raksatama di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (16/4). (Foto: ANTARA/Basri Marzuki/Koz/mes/09)
Thursday, April 16, 2009
Sertijab Komandan KRI Teluk Celukan Bawang 532
16 April 2009, Jakarta -- Tugas bagi Armada Republik Indonesia khususnya Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dimasa mendatang cukup berat, untuk itu setiap Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina kesiap siagaan dan kemampuan alat utama sistem senjata (Alut Sista) serta personel profesional yang memiliki kejuangan tinggi, sehingga setiap saat mampu hadir di laut guna menegakkan, mempertahankan dan mengamankan kedaulatan serta keutuhan perairan nusantara.
Demikian dikatakan Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmabar (Dansatfibarmabar) Kolonel Laut (P) M. Setiadiono Rianto selaku Inspektur Upacara pada upacara serah terima Jabatan Komandan KRI Teluk Celukan Bawang (TCB-532) dari Mayor Laut (P) Ivan Gatot Prijanto kepada Mayor Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta W di geladak KRI TCB yang sandar di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selasa (14/4).
Lebih lanjut Dansatfibarmabar mengatakan, bahwa serah terima Jabatan Komandan KRI merupakan wujud kepercayaan dan penghormatan dari pemimpin TNI Angkatan Laut yang diberikan kepada pejabat bersangkutan serta tuntutan wajar dari suatu organisasi yang dinamis agar tercipta suasana dan semangat baru di lingkungan organisasi.
“Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa pembinaan adalah fungsi Komando, namun hal ini janganlah diartikan secara sempit bahwa segalanya merupakan tanggung jawab Komandan. Artinya setiap personel pengawak Alut Sista secara organisatoris sesuai dengan bidang masing-masing harus merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan tugas yang dibebankan”, jelas Dansatfibarmabar.
Turut hadir pada upacara tersebut para Komandan KRI Jajaran Satfibarmabar yang kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah seluruh anggota di geladak KRI TCB.
TNI AL
Bertumbuh Dalam Keterbatasan
16 April 2009, Jakarta -- Mirip burung alap-alap ketika mengejar pipit. Pesawat dengan panjang 21,935 meter dan bentang sayap 14,7 meter itu dengan lincah meliuk-liuk di angkasa. Ia melesat cepat hingga dua kali kecepatan suara, tetapi mampu stabil dengan kecepatan rendah, 160 knot.
Pesawat tempur terbaru milik TNI Angkatan Udara itu tiba-tiba dipacu cepat dan menanjak tajam dengan sudut 60 derajat, berputar, lalu menukik tajam, dan melaju dengan kecepatan tinggi dalam posisi terbalik. Suguhan menakjubkan itu terjadi dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-63 TNI Angkatan Udara yang digelar, Rabu (15/4) di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sebagai pesawat tempur yang dirancang untuk berbagai misi, seperti penyergapan, pengeboman hingga superioritas udara, Sukhoi 30 MK2 itu memang layak dibanggakan.
Keberadaan Sukhoi 30 MK2 yang dipiloti Letnan Kolonel (Pnb) Widyargo ”Redbee” Ikoputro dan Mayor (Pnb) M Tonny ”Racoon” Haryono menempatkan TNI AU sebagai salah satu pengguna pesawat tempur generasi kelima di Asia. Kehadirannya mengundang perhatian banyak pihak, setidaknya, media massa Australia, yang suka menanyakan rencana Indonesia untuk menambah kekuatan penempur itu.
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa waktu lalu mengakui keinginan Indonesia untuk menambahkan armada Sukhoi hingga lengkap menjadi satu skuadron. Tentu saja itu dapat diartikan, Indonesia tidak memproyeksikan penguatan armada Sukhoinya hingga menjadi sebuah kekuatan ofensif.
Namun, pertanyaan beberapa wartawan Australia, yang datang September lalu, menunjukkan perhatian negara tetangga itu atas penguatan peralatan utama sistem pertahanan TNI AU. Tidak dapat dimungkiri, Sukhoi 30 MK2 adalah pesawat yang dirancang untuk meraih keunggulan udara. Pesawat ini mampu menjadi pesaing ketat F-15 Strike Eagle hingga F-22 Raptor dari Amerika Serikat.
Tentu, jika TNI AU terus memperkuat armada Sukhoinya, bahkan melengkapi dengan persenjataan lengkap, bukan tidak mungkin kehadirannya mampu menandingi armada F-18 Super Hornet milik Australia.
Namun, toh itu baru impian. Dana untuk menambah kemampuan terbatas. Bahkan, harus jujur diakui, Indonesia dihadapkan pada persoalan uzurnya usia peralatan tempur strategis. Terakhir, sebuah pesawat angkut milik TNI AU buatan Fokker, Belanda, jatuh di Bandung. Kejadian itu seolah mempertegas posisi dan kekuatan armada udara Indonesia menyusul pensiunnya beberapa jenis pesawat, seperti penempur ringan OV-10 Bronco dan Twin Pack.
Kepala Staf TNI AU Marsekal Subandrio mengatakan, kecelakaan yang terjadi di Bandung jangan membuat TNI AU larut dalam kesedihan. Meski dengan dana terbatas, ia mengatakan, TNI AU akan semaksimal mungkin mengoptimalkan kesiapan dan kemampuannya, baik armada maupun personel.
Namun, tak bisa dimungkiri, upaya itu bukan perkara mudah. Saat peringatan HUT Ke-63, sejumlah alutsista yang dipajang sudah berusia lanjut.
(KOMPAS)
China Akan Bangun Kapal Perang Generasi Baru
16 April 2009, Beijing -- Angkatan laut China akan membangun generasi baru kapal-kapal perang dan pesawat.
Laksamana Wu Shengli mengemukakan kepada suratkabar pemerintah China Daily bahwa angkatan laut China ingin membangun kapal-kapal perang besar , kapal-kapal selam siluman dan pesawat jelajah supersonik.
"(termasuk) Rudal-rudal jarak jauh yang lebih akurat , torpedo-torpedo laut dalam dan peningkatan teknologi informasi," kata Wu.
"Angkatan laut akan membangun sebuah sistem pertahanan maritim yang sesuai dengan kebutuhan untuk melindung keamanan maritim China dan pembangunan ekonomi," kata Wu.
Suratkabar berbahasa Inggris China Daily digunakan pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para pembaca asing.
Koran itu mengutip para tokoh militer China lainnya yang mengatakan bahwa referensi Wu pada pembangunan kapal-kapal perang besar mengacu pada rencana-rencana yang telah disiarkan untuk membangun sebuah kapal induk , tetapi juga kapal-kapal lainnya yang tidak disebutkan jenisnya.
Menteri Pertahanan China Liang Guanglie yang dikutip media pemerintah bulan lalu mengatakan China tidak hanya ingin menjadi kekuatan besar global tanpa memiliki sebuah kapal induk.
Pernyataan-pernyataan Wu juga lebih jauh menunjukkan bahwa para pemimpin China tidak berniat mundur dengan rencana itu di tengah-tengah keluhan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tentang pembangunan militer China yang dramatis.
China Maret lalu mengumumkan bahwa anggaran pertahannya akan meningkat 15,3 persen tahun ini menjadi 472,9 miliar yuan ( 69 miliar dolar).
ANTARA
Sertijab Komandan Wing 2 Lanud Abd. Saleh
16 April 2009, Malang -- Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Ida Bagus Anom M., S.E. melantik Kolonel penerbang Ismet Ismaya Saleh sebagai Komandan Wing 2 Lanud Abd Saleh menggantikan Kolonel Penerbang Agung Heru Santoso di lapangan Wing 2 Lanud Abd Saleh Kamis, (16/4).
Dalam sambutannya Komandan mengatakan Wing 2 Lanud Abd Saleh adalah satuan pelaksana Pembina dan latihan yang membawahi Skadron Udara 4, Skadron Udara 32 dan Skadron Udara 21 berkedudukan langsung dibawah Komandan Lanud Abd Saleh dengan tugas menangani secara lebih terfokus kepada kegiatan-kegiatan latihan Skadron Udara dan masalah-masalah keselamatan penerbangan sehingga kesiapan operasi dari satuan jajarannya dapat selalu diandalkan.
Jika dilihat dari catatan sejarah, Wing 2 Lanud Abd Saleh telah menunjukkan peranannya dalam melaksanakan pembinaan satuan yang ada dijajarannya. Hal ini dibuktikan dalam keikutsertaan satuan jajarannya dalam berbagai kegiatan operasi dan latihan TNI Angkatan Udara seperti yang telah dilaksanakan selama ini, sehingga selalu membawa nama baik bagi Lanud Abd Saleh, lanjutnya.
Keberhasilan dalam setiap pelaksanaan tugas itu adalah atas kerja keras, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme yang tinggi dari Komandan Wing 2 Lanud. Diharapkan keberhasilan-keberhasilan tersebut hendaknya di jadikan tolok ukur untuk meningkatkan kemampuan operasional dimasa mendatang.
Kolonel Pnb Agung Heru Santoso selanjutnya menjabat sebagai Asren Koopsau I Jakarta sementara Kolonel Pnb Ismaya Saleh sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi Lanud Abd Saleh.
(TNI AU)
Kapal Selam Kelas Borey
Rusia mulai membangun kapal selam strategis bertenaga nuklir kelas Borey keempat tahun ini di galangan kapal Northern Machinebuilding Eterprise Sevmash di Severodvinsk, sebelah Utara Rusia dan dirancang oleh Marine Equipment Design Bureau – Rubin. Pembangunan ini dapat dimulai di bulan Juli atau Desember 2009 ujar seorang pejabat Sevmash ke RIA Novosti (8/4).
Borey atau Borei secara resmi disebut Project 935, Yury Dolgoruky merupakan Kapal selam kelas Borey pertama yang mulai dibangun tahun 1996. Pembangunannya terhenti beberapa waktu disebabkan masalah pendanaan. Awalnya direncanakan Yury Dolgoruky dapat diselesaikan tahun 2002. Kapal baru dapat diselesaikan pada 15 April 2007 akan tetapi masih diletakkan di dok kering, hingga Februari 2008 baru diapungkan di atas air. Uji coba reaktor nuklir sebagai pengerak kapal selam sukses pada 16 Desember 2008, dimana reaktor berkerja normal. Sedangkan pengujian pelayaran dilakukan saat musim panas tiba, karena kehadiran lapisan es di laut Putih dapat menggangu navigasi.
Yury Dolgoruky merupakan kapal selam misil strategis pertama yang diluncurkan dalam kurun waktu 17 tahun sejak berakhirnya era Soviet. Kapal selam kelas Borey ditujukan untuk menggantikan kapal selam kelas Delta III dan Typhoon di jajaran Angkatan Laut Rusia.
Alexander Nevsky dan Vladimir Monomakh merupakan kapal selam kedua dan ketiga, saat ini masih dalam proses pengerjaan di galangan kapal Sevmash. Diharapan dapat selesai pada tahun 2009 dan 2011. Rusia berencana membuat 8 kapal selam kelas Borey hingga tahun 2015. Dibawah program persenjataan Republik Federal Rusia tahun 2007 – 2015, AL akan menerima beberapa lusin kapal perang permukaan dan kapal selam, termasuk 5 kapal selam kelas Borey Project 955, 2 kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Yasen Project 885, dan 6 kapal selam bertenaga diesel elektrik kelas Lada Project 667.
Seluruh kapal selam kelas Borey akan dilengkapi misil balistik antar benua terbaru Bulava-M (SS-NX-30), dimana mampu menggotong hingga 10 hulu ledak nuklir dan berdaya jangkau hingga 8000 km.
Spesifikasi Borey
Panjang: 170m
Diameter: 13m
Berat dipermukaan: 14.720ton
Berat saat menyelam: 24.000 ton
Awak: 107 orang, termasuk 55 perwira
Kedalaman menyelam operasional: 400m
Kemampuan menyelam maksimal: 480m
Kecepatan saat menyelam: 29 knot
Kecepatan dipermukaan: 15knot
Military-today/RIA Novosti/@beritahankam
Wednesday, April 15, 2009
HUT Ke-63 TNI AU
15 April 2009, Jakarta -- Peringatan HUT Ke-63 TNI AU dilaksanakan di Lanud Halim Perdanakusumah, Rabu, 15 April 2009. Upacara peringatan diikuti 1520 prajurit TNI AU termasuk Paskhas. Kasau Marsekal TNI Soebandrio selaku inspektur upacara serta menyerahkan Satya Lencana Kestiaan 24 tahun kepada prajurit TNI AU yang telah mengabdi 24 tahun tanpa cela.
Peringatan TNI AU kali ini terasa istimewa dimeriahkan aksi akrobatik pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 yang berlangsung selama 5 menit. Pesawat TS 3003 yang digunakan untuk akrobatik dipiloti oleh Letkol Pnb. Widyargo “Redbee” Ikoputra dan Mayor Pnb. Tonny “Racoon” Haryono.
Peringatan HUT TNI AU setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 9 April, pada tahun ini dialihkan ke tanggal 15 April terkait pemilu legislatif.
(Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah & ANTARA/Prasetyo Utomo/ED/hp/09)
Hari Angkatan Udara Sukhoi SU-30 Tampilkan Aerobatik Solo
15 April 2009, Jakarta -- Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara SU-30 MK2 Sukhoi yang dipiloti Letkol Pnb. Widyargo “Redbee” Ikoputra dan Mayor Pnb. M. Tonny “Racoon” Haryono menggunakan pesawat TS 3003 dan TS 3001 sebagai pesawat cadangan, akan membelah langit udara sekitar Lanud Halim Perdanakusuma dengan manuver-manuvernya yang khas dari pesawat tempur buatan pabrik Knaapo-Irkut, Russia.
Sedikitnya delapan manuver akan dilakukan pesawat yang dijuluki Flanker tersebut, diantaranya Half Cuban, Hi “G” Turn, Inverted, 4 Point Roll, Knife Edge, Slow Speed, Oblique Loop dan Hi Speed Pass, dengan ketinggian rata-rata 300 feet serta kecepatan 350 knot.
Half Cuban yaitu pesawat menanjak dengan sudut 60 derajat dan berputar satu setengah kali yang dilanjutkan membuat setengah lingkaran menuju ketinggian semula, manuver tersebut dilanjutkan dengan Hi G Turn, dimana pesawat akan membentuk lingkaran pada bidang horizontal dengan radius turn yang minimum. Membentuk radius turning yang sangat minimum ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki pesawat sukhoi dan berperan penting dalam pertempuran jarak dekat.
Inverted adalah manuver pesawat yang melaju dengan kecepatan tinggi dalam posisi terbalik tanpa mengubah kecepatan dan ketinggian, gerakan ini mempunyai kesulitan tersendiri karena semua referensi yang biasa digunakan dalam penerbangan akan tampak terbalik. Sedangkan 4 Point Roll adalah pesawat berputar pada satu poros dengan empat titik putaran dengan masing-masing sudut 90 derajat, Knife Edge yaitu pesawat terbang dengan posisi miring pada ketinggian dan kecepatan yang tetap dengan mengandalkan vertical stabilizer untuk menghasilkan gaya angkat.
Pesawat yang memilki daya dorong 55.000 lbs ini mampu melesat pada dua kali kecepatan suara atau setara dengan 2386 km/jam, dirancang tetap stabil pada kecepatan rendah 160 kts dan membentuk sudut serang (angle of attack) kurang lebih 20 derajat. Pada kecepatan tersebut pesawat akan diuji untuk melaksanakan maneuver Oblique Loop yang membutuhkan kecepatan tinggi dan membuat lingkaran vertical dengan sudut 45 derajat, sehingga lingkaran yang berbentuk merupakan bidang sudut kemiringan 45 derajat.
Pada penampilan akhir pesawat yang bermarkas di Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, akan melintas dengan kecepatan tinggi yang dilanjutkan gerakan menanjak 60 derajat sambil melakukan aileron roll (berputar-putar) dengan menggunakan tambahan tenaga (afterburner).
(TNI AU)
Menuju Terbentuknya Demokrasi Efektif
57 TAHUN KOPASSUS
Oleh Rene L Pattiradjawane
Salah satu misi berdirinya Komando Pasukan Khusus, yang besok (16/4) berusia 57 tahun dan tidak berubah sejak tahun 1952, adalah melaksanakan operasi khusus dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Artinya, bisnis inti Kopassus adalah memfokuskan latihan dan struktur kekuatannya pada misi ini.
Dan selama 57 tahun ini, misi-misi yang diemban dan diselesaikan dengan prestasi tinggi oleh Kopassus masih terfokus pada persoalan penegakan kedaulatan dan keutuhan negara, mengikuti pola berpikir pertahanan dan keamanan lama tentang deteren sebagai prinsip utama strategi militer.
Validitas deteren sendiri sering kali sulit untuk dikuantifikasi karena tergantung dari persepsi penguasa negara. Jadi dampak yang disebabkan dari kemampuan deteren Kopassus terhadap penegakan kedaulatan dan keutuhan negara jarang atau sama sekali tidak pernah terungkap secara terbuka.
Persepsi kedaulatan dan keutuhan negara selama beberapa dekade ini ditentukan oleh ancaman pertahanan dan keamanan berasal dari insurgensi dalam negeri, berupa pemberontakan bersenjata serta berbagai gerakan protes mengganggu stabilitas dalam negeri. Persepsi pemikiran keamanan ini terjadi ketika peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, dan masih mencari bentuknya yang baru ketika peran sosial-politik tentara dikebiri memasuki era reformasi 1998.
Sementara itu, ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan bergeser ke format, dimensi, dan bentuk baru menghadapi terorisme mengikuti pola perubahan politik global pascaserangan udara terorisme terhadap AS tahun 2001 yang menghancurkan simbol liberalisme supremasi demokrasi dunia. Reformasi menghasilkan pola baru pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan antara Polri dan TNI yang masih terus mencari bentuk absolutnya.
Kesempatan khusus
Sebagai satuan khusus yang matang dalam usianya dan tumbuh di tengah perjuangan terbentuknya Republik Indonesia, Kopassus memiliki kesempatan yang khusus pula mengukir masa depannya meninggalkan masa lalu. Salah satunya adalah memperkokoh misinya ”melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia”.
Di tengah ancaman terorisme serta krisis global keuangan sekarang ini, para pemikir dan pembuat strategi militer setidaknya memiliki dua pilihan untuk memperkokoh Kopassus menjalankan misinya melindungi bangsa dan rakyat Indonesia. Pertama, sebagai elemen kekuatan pemukul utama TNI, dan seperti yang berlaku di berbagai negara lain, hanya ada satu pasukan khusus dalam tubuh angkatan bersenjata.
Artinya, dalam menghadapi perang asimetris serta ancaman terorisme terhadap bangsa dan rakyat Indonesia, diperlukan upaya melakukan analisis dan prioritas sehingga tidak terjadi kesenjangan dan duplikasi dalam menjalankan misi ini. Dalam serangan terorisme seperti yang terjadi di Mumbai, India, akhir Oktober 2008, penggunaan satuan antiteror pasukan khusus adalah mutlak untuk meminimalkan korban rakyat Indonesia.
Kedua, analisis dan prioritas pemeliharaan dan penggelaran pasukan khusus mutlak dilakukan untuk menyediakan anggaran yang memadai menjadikan Kopassus sebagai elemen deteren yang efektif. Harus dipahami bahwa posisi geostrategi Indonesia menjadi sangat rawan dan mudah disusupi serta bisa dijadikan sarang teroris, ketika kelompok-kelompok terorisme yang secara tradisional beroperasi di negara-negara Timur Tengah, Asia Selatan, dan Filipina terdesak menghadapi pemerintahan setempat.
Perbedaan peran
Eksistensi Kopassus dalam lingkungan TNI harus dipahami sebagai bagian dari kekuatan angkatan bersenjata kontemporer dan menjadi produk budaya nasional dan tradisi militer Indonesia, fenomena global seperti Perang Dingin dan globalisasi, serta perubahan agenda keamanan menghadapi ancaman terorisme.
Dengan demikian, perubahan-perubahan yang terjadi pada Kopassus dipahami sebagai akibat dari perbedaan peran tradisional dan peran barunya yang berpengaruh pada struktur kekuatannya (termasuk doktrin, latihan, dan peralatan), serta adanya perubahan sosiologi.
Pada masa yang akan datang bersamaan dengan kemajuan teknologi persenjataan dan teknologi komunikasi informasi, musuh yang dihadapi kekuatan angkatan bersenjata akan lebih sulit diprediksi, mulai dari negara bangsa sampai pelaku kriminal terorisme.
Perubahan ini mengharuskan Kopassus mengembangkan sebuah hubungan yang dekat dengan rakyat yang menjadi misi utamanya untuk dilindungi dengan seluruh jiwa dan raga. Artinya, di mana pun bangsa dan orang Indonesia berada, seperti penyanderaan para pelaut Indonesia oleh perompak Somalia, negara wajib menginstruksikan sebuah misi untuk menyelamatkan mereka.
Pada era reformasi sekarang ini memang tidak terhindarkan peranan pasukan khusus dalam menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP), condong menjalankan tugas institusionalisasinya yang mirip dengan tugas kepolisian, termasuk mengemban tugas kemanusiaan. Keamanan nasional tradisional yang selama ini dianut dalam pemikiran lama tentang keamanan perlu berubah mengikuti perkembangan reformasi sebagai upaya kita untuk mengefektifkan demokrasi yang sedang mencari bentuknya.
Perubahan sosiologis pasukan khusus, termasuk Kopassus, harus mampu memberikan makna dalam upaya kita bersama mengembangkan demokrasi dan memperluas reformasi. Pasukan khusus Indonesia memiliki sejarah yang panjang bersamaan dengan sejarah berdirinya republik ini. Ketika republik berubah menjadi lebih demokratis, pasukan khusus pun harus menyesuaikannya. Dirgahayu Kopassus.
(KOMPAS)
Aktor Keamanan Laut Cukup Dua
15 April 2009, Jakarta -- Manajemen maritim nasional perlu ditata ulang. Termasuk upaya penyederhanaan aktor keamanan di laut. Ke depan, cukup hanya dua, yakni Indonesia Coast Guard (Penjaga Pantai) dan TNI AL.
“Tidak seperti sekarang, ada 13 instansi yang berwenang,” kata Alman Helvas Ali dari Forum Kajian Pertahanan dan Maritim saat Seminar “Tantangan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Maritim Indonesia” di Jakarta, Selasa (14/4). Meski pemerintah telah membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menangani sebagian pengelolaan laut, tak berarti manajemen maritim membaik dibandingkan 10 tahun lalu.
Terbentuknya Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berdasarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2005 diharapkan mampu menyelesaikan masalah. Nyatanya tidak bisa berbuat banyak. Alman mengatakan, Bakorkamla yang awalnya bukan dirancang sebagai aktor di lapangan, malah bersikeras menjadi lembaga operasional.
Menurut dia, banyaknya instansi yang ingin berwenang di laut dikarenakan uang melimpah di sana. “Bisa dihitung mana lembaga yang memang habitatnya di laut, mana yang ada karena uang,” katanya.
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Departemen Pertahanan, Laksda Gunadi mengakui pemikiran instansi pemerintah menangani laut masih sektoral. Masing-masing tak ingin wewenangnya dikurangi. “Sebenarnya tugas itu bisa dibebankan pada satu lembaga saja,” kata dia.
Kepemilikan kapal juga menjadi masalah tersendiri. Setiap instansi yang punya kepentingan di laut memiliki kapal patroli. “Padahal tumpang tindih,” kata dia. Indonesia itu negara dengan anggaran terbatas, tapi boros. Gunadi menjelaskan, pemikiran menyatukan lembaga-lembaga yang ada sudah bergulir sejak lama. “Namun, perkembangannya lambat sekali,” katanya.
Pengamat Kelautan Universitas Parahyangan Etty R. Agoes menambahkan, kerap kali antarinstansi berebut bantuan atau hibah dari negara lain. Dia mencontohkan, bantuan Jepang terkait pembentukan penjaga pantai. Jepang menegaskan, tidak membantu militer maupun polisi. Akhirnya, bantuan mengalir ke Bakorkamla yang dianggap sipil.
“Tapi setelah bantuan cair, instansi lain tetap minta bagian,” kata dia. Kondisi ini, kata Etty, terjadi karena ego sektoral. “Padahal, mereka sama-sama lembaga negara yang harusnya satu kesatuan,” kata mantan staf ahli menteri DKP itu.
(JurnalNasional)
“Tidak seperti sekarang, ada 13 instansi yang berwenang,” kata Alman Helvas Ali dari Forum Kajian Pertahanan dan Maritim saat Seminar “Tantangan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Maritim Indonesia” di Jakarta, Selasa (14/4). Meski pemerintah telah membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menangani sebagian pengelolaan laut, tak berarti manajemen maritim membaik dibandingkan 10 tahun lalu.
Terbentuknya Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berdasarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2005 diharapkan mampu menyelesaikan masalah. Nyatanya tidak bisa berbuat banyak. Alman mengatakan, Bakorkamla yang awalnya bukan dirancang sebagai aktor di lapangan, malah bersikeras menjadi lembaga operasional.
Menurut dia, banyaknya instansi yang ingin berwenang di laut dikarenakan uang melimpah di sana. “Bisa dihitung mana lembaga yang memang habitatnya di laut, mana yang ada karena uang,” katanya.
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Departemen Pertahanan, Laksda Gunadi mengakui pemikiran instansi pemerintah menangani laut masih sektoral. Masing-masing tak ingin wewenangnya dikurangi. “Sebenarnya tugas itu bisa dibebankan pada satu lembaga saja,” kata dia.
Kepemilikan kapal juga menjadi masalah tersendiri. Setiap instansi yang punya kepentingan di laut memiliki kapal patroli. “Padahal tumpang tindih,” kata dia. Indonesia itu negara dengan anggaran terbatas, tapi boros. Gunadi menjelaskan, pemikiran menyatukan lembaga-lembaga yang ada sudah bergulir sejak lama. “Namun, perkembangannya lambat sekali,” katanya.
Pengamat Kelautan Universitas Parahyangan Etty R. Agoes menambahkan, kerap kali antarinstansi berebut bantuan atau hibah dari negara lain. Dia mencontohkan, bantuan Jepang terkait pembentukan penjaga pantai. Jepang menegaskan, tidak membantu militer maupun polisi. Akhirnya, bantuan mengalir ke Bakorkamla yang dianggap sipil.
“Tapi setelah bantuan cair, instansi lain tetap minta bagian,” kata dia. Kondisi ini, kata Etty, terjadi karena ego sektoral. “Padahal, mereka sama-sama lembaga negara yang harusnya satu kesatuan,” kata mantan staf ahli menteri DKP itu.
(JurnalNasional)