Pemda Enggan Menggunakan Helikopter TNI

Anggota TNI dibantu masyarakat menurunkan bantuan untuk korban gempa dari helikopter TNI Angkatan Darat di Koto Tinggi, Kanagarian Gunung Padang Alai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (7/10). Helikopter TNI AD terus berupaya mengirimkan bantuan ke daerah yang terpencil dan terisolasi akibat gempa 30 September lalu. (Foto: KOMPAS/Danu Kusworo)

8 Oktober 2009, Padang -- Pemerintah daerah yang wilayahnya terisolir karena gempa bumi dan tanah longsor di Sumatera Barat, dinilai enggan menggunakan helikopter milik TNI untuk mendistribusikan bantuan melalui udara. Mereka malah meminta izin menggunakan helikopter tersebut untuk meninjau lokasi, sementara banyak korban gempa di daerah terisolir masih membutuhkan bantuan logistik secepatnya.

Sebanyak empat helikopter milik TNI yang disiagakan di Pangkalan Udara Tabing, Padang, hingga Kamis (8/10) masih lebih banyak menganggur karena Satkorlak Provinsi Sumbar maupun pemerintah kabupaten yang wilayahnya terisolir karena gempa, masih enggan menggunakan transportasi udara mendistribusikan bantuan. Salah satu di antaranya, yakni heli jenis Mi 17 yang memiliki kapasitas angkut logistik hingga 2,5 ton, malah belum pernah sekali pun digunakan mendistribusikan bantuan, sejak heli tersebut datang ke Padang Jumat pekan lalu.

"Pemda malah minta helinya untuk meninjau. Ya jelas enggak boleh. Menghabiskan bahan bakar saja," ujar Asisten Operasi Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Kolonel (Inf) Binarko.

Helikopter TNI baru mengangkut bantuan yang diambil dari Posko Utama Satkorlak Pemprov Sumbar di Gubernuran, sejak Rabu. Tercatat dua hari terakhir, dari 19 trip perjalanan heli TNI mendistribusikan bantuan, logistik bantuan yang bersumber dari Satkorlak Pemprov Sumbar hanya lima trip.

Menurut Wakil Asisten Logistik Kodam I Bukit Barisan Letnan Kolonel Broto Guncahyo, TNI terpaksa berinisiatif sendiri mengambil logistik bantuan dari gudang posko utama Satkorlak Pemprov Sumbar di Gubernuran. "Kalau kami enggak meminta, mereka (Satkorlak) enggak mendrop bantuan ke sini (Lanud Tabing). Padahal kami sudah bilang ke mereka, kami punya sarana transportasi cepat untuk mendistribusikan bantuan di daerah terisolir dan sulit dijangkau kendaraan roda empat," kata Broto.

Broto mengaku heran, sarana transportasi udara berupa heli TNI yang bisa mengangkut bantuan logistik dengan efisien dan cepat tak dimanfaatkan maksimal. "Padahal korban gempa membutuhkan kecepatan pendistribusian bantuan," ujar Broto.

Meski pemerintah daerah enggan menggunakan heli TNI, distribusi bantuan melalui udara ini berjalan lancar. Hampir semua wilayah yang sebelumnya tak bisa ditembus mengunakan kendaraan roda empat, telah bisa dijangkau bantuan yang dibawa heli TNI. "Ada beberapa spot yang tadinya terisolir dan bisa kami tembus seperti di daerah Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kami juga melihat kemungkinan mendaratkan heli Mi 17 di daerah-daerah yang terisolir tersebut agar bantuan yang terangkut bisa lebih banyak," kata Binarko.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengakui, keengganan pemerintah kabupaten menggunakan heli. Syamsul mengungkapkan, dalam rapat koordinasi pemerintah kabupaten mengaku sanggup mendistribusikan bantuan dan menyebutkan tak ada wilayahnya yang terisolir. "Faktanya banyak wilayah mereka yang terisolir dan membutuhkan transportasi udara dalam mendistribusikan bantuan secepatnya. Tetapi herannya, mereka mengaku wilayahnya tak terisolir," ujar Syamsul.

Bupati Agam Aristo Munandar menuturkan, pemda memang sempat tak mengetahui informasi bagaimana meminta bantuan pengoperasian heli TNI. "Sehingga baru hari Rabu, kami minta bantuan heli TNI mendrop ke beberapa titik yang terisolir karena tak ada jalan menuju ke sana. Saya sudah tanya informasi tentang bagaimana minta bantuan distribusi lewat heli ke Dandim," katanya.

Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, Pemkot Pariaman bukan enggan menggunakan heli dalam mendistribusikan bantuan. "Hanya saja daerah kami memang relatif bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda empat. Berbeda dengan Kabupaten Padang Pariaman atau Agam," katanya.

Direktur Logistik BNPB Mulatno mengatakan, dalam rapat koordinasi BNPB, Satkorlak dan pemda, persoalan penggunaan heli untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah yang terisolasi akan didorong. Dia mengaku tidak tahu, mengapa pemerintah daerah enggan menggunakan heli mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir padahal bisa lebih efektif dan cepat." Anda lihat sendiri sajalah kondisinya," kata Mulatno.

Sementara itu, di gudang di posko utama Satkorlak Pemprov Sumbar masih terlihat beberapa logistik bantuan meski jumlahnya sedikit. Beberapa di antaranya adalah alat penjernih air dari UNICEF, beras, makanan instan dan air mineral. Salah seorang penjaga gudang logistik bantuan mengatakan bantuan dari UNICEF tersebut tak bisa langsung didistribusikan Satkorlak. "UNICEF sendiri yang akan mendistribusikannya. Beras, air mineral dan lainnya yang masih tersimpan di gudang, merupakan bahan masakan dapur umum untuk relawan," katanya.

KOMPAS.com