Dephan Pelopor Reformasi Birokrasi

23 Oktober 2009, Jakarta -- Dephan harus menjadi pelopor dalam reformasi birokrasi terutama reformasi pengadaan. Dephan wajib melakukan penertiban tentang prosedur tata cara yang sesuai dengan anggaran yang terbatas. Sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini dikatakan Menteri Pertahanan masa Bhakti 2004-20009 Juwono Sudarsono pada saat serah terima memorandum pelaksanaan tugas Menteri Pertahanan RI dari Juwono Sudarsono kepada Purnomo Yusgiantoro, Kamis (22/10) di kantor Dephan, Jakarta.

Juwono Sudarsono mengatakan, Menhan RI yang baru Purnomo Yusgiantoro merupakan orang yang tepat dalam membuat perencanaan perbaikan ekonomi, persenjataan dan diplomasi. Karena tugas Dephan mendukung kerja Deparetemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam menjaga NKRI dan Departemen Luar Negeri (Deplu) dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Lima tahun lalu, Presiden berpesan kepada Juwono Sudarsono, ada dua hal penting yang harus dilakukan, yaitu menjaga netralitas TNI dalam kehidupan bernegara terutama di bidang politik dan pembenahan secara bertahap tentang pengadaan alutsista baik di Angkatan, Mabes TNI maupun Dephan.

Sedangkan kepada Menhan RI yang baru, Presiden berpesan tentang Total Defence, hal ini sangat diperlukan karena akar konflik yang terjadi di Indonesia sudah sangat luas tidak hanya sumber daya alam, makanan dan keamanan. Budget, dimana masalah pengadaan dan keekonomian Dephan terutama pengadaan alutsista. Selain itu Presiden mengingatkan agar dalam penggunaan anggaran, menhan dapat melihat kerangka yang lebih luas demi kepentingan nasional, baik kepentingan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan serah terima jabatan ini dihadiri Panglima TNI, Kas Angkatan, Aspers Mabes TNI, Aspers Kas Angkatan, Eselon I beserta istri dan eselon II staf Dephan, Dirut PT. Asabri dan Ketua YKPP.

DMC