MPR: Segera Selamatkan Pesawat Militer

Salah seorang korban jatuhnya pesawat Nomad yang mengalami luka berat dievakuasi ke Tarakan. Tampak korban baru tiba di Pelabuhan Tengkayu, Tarakan. (Foto: Radar Tarakan/JPNN/Arnold Payong Lewotobi)

8 September 2009, Jakarta -- Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengatakan, pemerintah agar segera menghadirkan kebijakan pencegahan untuk menyelamatkan pesawat-pesawat militer beserta pilotnya agar berbagai kecelakaan tidak lagi terulang di kemudian hari.

"Harus ada mekanisme ketat perawatan pesawat-pesawat itu dan juga alokasi anggaran untuk `maintenance` dan pengadaannya," ujarnya menjawab pers di gedung DPR Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, peristiwa jatuhnya pesawat intai maritim Nomad TNI Angkatan Laut yang jatuh itu merupakan peringatan keras bagi jajaran TNI dan pemerintah.

Menurut Ketua MPR, berbagai kecelakaan pesawat militer dalam beberapa waktu terakhir seharusnya menyadarkan jajaran TNI untuk segera meremajakan berbagai pesawat tempurnya.

"Peristiwa ini seharusnya menjadi yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi," tegasnya seraya menambahkan bahwa dalam setiap peristiwa harus bisa diambil hikmahnya.

Pada kesempatan itu, Hidayat juga mengingatkan kalangan panitia anggaran DPR agar lebih memperhatikan rencana anggaran untuk peremajaan berbagai sarana militer yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Sebelumnya pesawat milik TNI jenis Nomad dilaporkan jatuh di daerah Sekatak Bengara Sungai Sukun Mentadau RT 03 Kabupaten Bulungan, Kaltim pada Senin (7/9) siang . Pesawat itu sedang dalam perjalanan dari Long Bawan di Kabupaten Nunukan ke Bandar Udara Juwata di Kota Tarakan, Kaltim.

Pesawat itu mengangkut tiga awak serta enam penumpang. Tiga awak pesawat itu adalah Pilot Lettu Erwin, Kopilot Lettu Saiful, dan kru teknisi Serma Sodikin. Dalam insiden itu, sebanyak empat orang dilaporkan tewas, dan lima korban lainnya cedera dan dirawat di RS AL Tarakan.

Pesawat TNI Jatuh, DPR Pertanyakan Audit Alutsista

Pesawat Nomad milik TNI AL kembali jatuh di kawasan Bulungan, Kalimantan Timur, Senin kemarin. Musibah ini tentu saja membuat kening anggota DPR berkerut. Ada apa dengan audit alat utama sistem persenjataan?

Anggota Komisi Pertahanan DPR Yuddy Chrisnandi mengatakan, sejak jatuhnya pesawat TNI, komisi I sudah mendesak agar pemerintah mengaudit alutsista.

"Pemerintah sudah melakuan audit alutsista, kalau sudah benar dilaksanakan harusnya keadaan pesawat tidak seperti sekarang ini. Audit alutsista untuk mengoptimalkan keamanan pesawat terbang," ujarnya di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2009).

Kendati demikian, pihaknya akan menunggu hasil penyelidikan mengenai penyebab kecelakaan "Kita lihat jatuhnya itu akibat teknikal atau human error? katanya.

Jika nantinya ditemukan penyebab jatuhnya pesawat akibat teknikal, imbuh calon Ketua Umum Partai Golkar ini, sudah dipastikan karena tuanya suku cadang dan maintenance yang kurang baik.

"Artinya pihak tertentu harus bertanggung jawab. Pihak yang melakukan audit alutsista TNI yang harus bertanggung jawab," tegasnya.

Yuddy juga mempertanyakan inspeksi pesawat yang selama ini dilakukan TNI. "Kalau pesawat jatuh karena human eror masih bisa dimaklumi, tapi kalau teknikal berarti audit dan inspeksi hanya lip service," pungkas dia.

ANTARA News/okezone