Presiden Berjanji Pelimpahan Bisnis TNI Selesai Tahun Ini

Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPR menjelang Pidato Kenegaraan Presiden SBY, Jumat (14/8). (Foto: KOMPAS/Inggried Dwi W)

14 Agustus 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun ini berjanji akan bisa menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara. Hal itu disampaikan Presiden sebagaimana tercantum dalam salinan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).

"Dunia telah mengakui bahwa kita mampu menjalankan demokratisasi berskala besar termasuk reformasi TNI dengan penghapusan dwi fungsi ABRI dan peran sosial politiknya. Insya Allah pada tahun ini kita akan menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara yang selama ini sering mengundang kontroversi," ujar Prsiden.

Menurut Presiden, dengan penyelesaian pelimpahan bisnisnya kepada negara, TNI dapat benar-benar berkonsentrasi menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional sehingga mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah Tanah Air. Ditambahkan Presiden, dengan TNI yang lebih terfokus menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional, TNI dapat mengatasi berbagai gangguan keamanan dalam negeri.

Pelimpahan bisnis TNI, dalam catatan Kompas, sebelumnya diputuskan bersama-sama pemerintah dan DPR RI di awal reformasi agar peran TNI benar-benar murni yaitu menjalankan menjaga kedaulatan. Namun, hingga kini proses pelimpahan bisnis TNI masih belum mulus penyelesaiannya terkait dengan proses administrasi.

Catatan Kompas, sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April 2008, terdata total nilai aset koperasi dan yayasan di lingkungan TNI mencapai sekitar Rp 3,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 1,87 triliun total nilai aset untuk yayasan dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk aset milik koperasi. Sementara itu, total jumlah aset lahan berkategori barang milik negara (BMN), yang dikuasai di lingkungan TNI, mencapai 1.619 bidang dengan luas 182.546,18 hektar.

Menurut Presiden proses reformasi TNI merupakan bagian dari demokrasi. "Kita memilih cara-cara yang lebih bermartabat, demokratis, dan damai dan dengan tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," jelas Presiden.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan, pelaksanaan semua agenda reformasi tidaklah selalu mudah. Reformasi berjalan dengan pasang surut bahkan sering menghadapi resistensi bahkan ada pula yang menjalankan secara berlebihan.

"Namun semua itu adalah wajar dalam proses reformasi, dalam perubahan yang berskala besar karena itu kita tidak perlu cemas dan tidak perlu frustasi. Apa yang baik dan tepat mari kita lanjutkan, sebaliknya yang tidak sesuai dan menimbulkan hal-hal lebih buruk mari kita koreksi dan perbaiki. Ingat reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinmabungan," demikian Presiden.

KOMPAS.Com