Pemerintah Perlu Memodernisasi Persenjataan TNI

Presiden SBY menyerahkan 40 unit panser buatan PT Pindad kepada TNI, Jumat (10/7). Penyerahan panser ini berlangsung di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Presiden SBY berkeliling kompleks PT DI sambil berdiri di atas panser. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

10 Juli 2009, Jakarta -- Pemerintah perlu memodernisasi sistem persenjataan secara tepat dan terarah. Karena pertahanan keamanan merupakan sektor penting yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Segala sesuatunya harus dilakukan secara sistemik berdasarkan sistem dan dengan manajemen yang benar. kalau tidak, kalau hanya parsial dan situasional, maka berpuluh-puluh triliun yang dikeluarkan, tidak mencapai sasaran yang kita kehendaki," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato penyerahan 40 panser APS-2 6x6 produksi PT Pindad di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7).

Untuk itu penting adanya perencanaan strategis, blue print dan roadmap selama lima tahun sehingga postur TNI jauh lebih meningkat dibandingkan dengan keadaan sekarang. Dephan dan TNI harus membuat perkiraan yang dimutakhirkan terus menerus unutk mengenali ancaman yang bisa datang dan mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Untuk mengenali ancaman itu kita harus memahami strategic environment, peluang dan tantangan. Dengan demikian, postur pertahanan akan dapat dirumuskan dengan tepat dan dibangun secara bertahap dengan tepat pula," tukasnya.

"Tentu ada mismatch sebagaimaan negara lain mengalami seperti ini antara strategic objectives dengan defence capabilities dengan budget yang tersedia. Kalau sudah begitu kita bicara prioritas, mana yang bisa kita lakukan optimasi terhadap penggunaan anggaran sampai lima tahun mendatang," tambahnya.

Presiden juga menuturkan tidak ingin ada bisnis di lingkungan TNI bukan berarti sistem persenjataan dan perlengkapan tidak sesuai dengna standar yang ada.

"Itu nyawa prajurit, jangan sampai membahayakan prajurti. Kemudian user oriented, libatkan pusat penelitian dan pengembangan sebelum kebijakan ditetapkan dan anggaran dialirkan," tukasnya.

Panser-panser yang diserahkan ini berjumlah 40 unit. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

Terkait dengan produksi panser Presiden meminta dapat diproduksi di dalam negeri. Yang belum dapat diproduksi dalam negeri baru dibeli diluar negeri.

"Jangan sampai kita mengimpor perlengkapan, amunisi, sepatu. Itu tidak boleh terjadi, malu. Yang betul kita harus mengekspor. Oleh karena itu kita mendukung industri pertahanan," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan 40 panser itu sebagai realisasi kontrak jual beli dengan PT Pindad. Total panser yang diproduksi sebanyak 154 unit dan dibiayai oleh APBN. Total panser yang telah diserahkan sebanyak 60 buah. Pada akhir 2009 sebanyak 25 panser diserahkan kembali. Sisanya akan selesai tahun 2010.

Penyerahan panser itu dilakukan oleh Presiden ke Menhan, kemudian diserahkan ke Panglima TNI Djoko Santoso, dilanjutkan ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo.

MEDIA INDONESIA