Menhan : IPN Diharapkan Dapat Diresmikan Tahun Ini

27 Januari 2009, Jakarta -– Institut Pertahanan Nasional (IPN) sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menfokuskan pada bidang pertahanan, diharapkan akan dapat diresmikan pada bulan Maret atau April tahun 2009 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian dikatakan menteri Pertahanan Juwono Sudarsono saat menjadi pembicara kunci dalam seminar dengan tema “Membangun Pertahanan Indonesia Masa Depan: antara Hard Power, Soft Power dan Smart Power”, Selasa (27/1) di Auditorium Gedung Widya Graha, LIPI, Jakarta.

Lebih lanjut menhan mengatakan, pendirian IPN digagas oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun yang lalu. Presiden melihat diperlukan suatu lembaga pendidikan tinggi yang menfokuskan pada pertahanan dengan pengutamaan pada pertahanan militer tetapi juga tidak melupakan aspek - aspek yang non militer.

Menhan menjelaskan, IPN juga diperlukan dalam rangka menegaskan kesepadanan peran Indonesia di Asia Tenggara, Asia pasifik maupun di dunia. Oleh karena itu, didalam merancang lembaga pendidikan pertahanan tersebut, Departemen Pertahanan merumuskan ciri khusus IPN sebagai kelanjutan dari pendidikan para perwira yang telah melalui pendidikan pada jejang sebelumnya yang dilaksanakan di Sekolah Staf dan Komando di masing - masing angkatan.

Menhan menjelaskan, IPN dirancang dengan ciri khusus yaitu pertama sebagai pendidikan militer trimatra terpadu antara matra darat, matra laut dan matra udara yang tersambungkan dalam suatu pemikiran yang utuh dan komprehensif. Sehingga, para perwira yang sudah mengikuti jenjang pada masing - masing Sesko di tiap - tiap angkatan dapat lebih melihat secara utuh keterpaduan dan kesambungan masing - masing matra dengan matra yang lainnya.

Menhan melanjutkan, ciri yang kedua dalam merancang IPN adalah sesuai dengan konfigurasi Indonesia sebagai negara kepualauan. Negara kepulauan memiliki aspek - aspek yang khusus yang tidak dimiliki oleh negara daratan. Karena itu, sifat dan konfigurasi negara kepulauan ini juga harus tercermin dalam kurikulum bagaimana melihat pertahanan negara kepulauan Indonesia.

Menhan menambahkan, ciri yang ketiga adalah sesuai dengan konfigurasi negara kepulauan Indonesia yang terletak di Asia Pasifik yaitu sebagai negara kepulauan yang dilewati oleh sekitar 38 persen dari 98 persen perdagangan lewat laut. “Didalam IPN harus ada hitung - hitungan ekonomi tentang konfigurasi negara kepulauan, letak geopolitik dan geoekonomi Indonesia dalam percaturan politik ekonomi dan militer dunia”, tambah menhan.

Seminar yang berlangsung selama satu hari ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik - LIPI bekerjasama dengan Dephan dan Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam rangka menyambut peresmian IPN.(dmcindonesia.web.id)