Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Budiman (kanan) dan Panglima Kodam (Pangdam) VII Wirabuana Mayjen TNI Bachktiar (kiri), disambut sejumlah pasukan saat melakukan kunjungan ke Makodam VII/Wirabuana Makassar, Sulsel, Rabu (25/9). Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berkunjung ke Makassar sekaligus melakukan serah terima pesawat shukoi di Lanud Hasanuddin Makassar. (Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang/13)
26 September 2013, Mamuju: Pemerintah pusat mematok pembangunan fasilitas militer di Sulbar paling lambat tahun depan. Itu demi kepentingan ekonomi, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.
Hadirnya kekuatan militer di Sulbar dinilai sudah saatnya. Sebab daerah yang kaya akan hasil bumi dan sumber daya alam ini dianggap membutuhkan dukungan keamanan maksimal. Terlebih letaknya yang berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional.
Olehnya, pemerintah memastikan segera membangun Pangkalan Laut (Lanal) TNI AL, Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU, dan Komando Resort Militer (Korem) TNI AD di Sulbar.
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, pemerintah telah lama memantau perkembangan teritorial Sulbar yang berada pada titik strategis nasional. Daerah ini, menurut Menhan, memiliki potensi ekonomi tinggi yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, namun sangat rentan dalam urusan pertahanan keamanan.
“Pembangunan nasional, seperti dua keping mata uang. Di sisi satu ada ekonomi, di sisi lain adalah pertahanan dan kemanan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, provinsi ini (Sulbar, red) luar biasa. Provinsi ini mencatat hampir tiga kali lipat income perkapitanya dibandingkan income perkapita nasional. Itu karena hasil produksi sumber daya alamnya, hasil produksi olahan bumi sangat menjanjikan. Sisi ekonomi berkembang, tapi bagaimana sisi keamanan?,” tutur Menhan di Bandara Tampa Padang Mamuju, Rabu 25 September.
Sekarang ini Sulbar hanya memiliki tiga komando daerah militer (kodim) TNI AD. Kemudian pos angkatan laut hanya satu, dan tugasnya harus menjaga garis pantai Sulbar sepanjang 700 km. “Ada kesepatakan-kesepakatan tertentu untuk kita tindaklanjuti. Kami memberi apresiasi karena Gubernur Sulbar telah memfasilitasi pembangunan korem, lanal dan lanud,” kata Purnomo Yusgiantoro yang siang kemarin juga meninjau pelabuhan Belang-belang di Kecamatan Kalukku, Mamuju.
Menurut Menhan, meningkatkan kekuatan militer di Sulbar, maupun udara sebagai supaya mewujudkan keseimbangan pembangunan nasional dari sisi ekonomi dan keamanan.
Hadir bersama Menhan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, serta Kepala Staf Angkatan Laut.
Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada pemprov dan masyarakat Sulbar yang bersedia memfasilitasi pengembangan kekuatan militer di Sulbar. “Kita nanti akan membangun satu Korem, dua sampai tiga Kodim, pangkalan angkatan laut tipe C dan fasilitas angkatan udara akan kita tingkatkan,” jelasnya.
Alasan utamanya membangun semua fasilitas itu, Sulbar merupakan bagian dari ALKI II. Sehingga, daerah ini nantinya diharapkan bisa menjadi Logistic Base kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.
“Karena pertumbuhan ekonomi sangat baik dan resources yang ada disini, maka kami semua mempertimbangkan perlu ada kekuatan baru disini (Sulbar, red). Paling lambat 2014 kita jalankan, apakah itu (dimulai pembangunan fasilitas) Korem, Kodim atau Lanal, 2014 kita jalan,” ungkap Pangdam.
Pemprov Sulbar menyambut baik rencana pemerintah menambah kekuatan militer di provinsi ke-33 ini. Dibuktikan dengan penyediaan lahan dan keperluan lain di daerah. Salah satunya, kesiapan lahan Korem di dekat kantor Gubernur. Untuk Lanud akan didirikan di sekitar Bandara Tampa Padang Mamuju.
Kepada Radar Sulbar, gubernur menegaskan bahwa pemerintah serius membangun pangkalan militer dengan kehadiran sejumlah jenderal di Sulbar. “Ini penting sebab posisi Sulbar berada di jalur ALKI II sehingga pemerintah melihat perlunya keberadaan komando gabungan pertanahan wilayah. Agar kita bisa mengawasi jalur pelayaran internasional yang melintas di perairan Sulbar,” urai Anwar.
Jika rencana ini terealisasi, akan mempermuda mobilisasi masyarakat dan pemerintah karena stabilitas dan ketertiban masyarakat lebih terjaga. Dari sisi pembangunan, bisa meyakinkan investor untuk bisa menanamkan modalnya di Sulbar.
“Salah satu yang menjadi kendala kurangnya investor yang masuk ke Sulbar memang disebabkan oleh keamanan. Baik darat, laut, dan udara. Dengan adanya komando wilayah pertahanan, tentunya tidak ada alasan lagi untuk investor untuk tidak masuk,” terang Gubernur.
Mengenai anggaran, sambungnya, pemprov masih menunggu keputusan dari pihak Menhan dan TNI.
Apakah agenda ini terkait dengan tingginya kandungan uranium di Sulbar? “Wallahualam. Kalian yang menilai. Saya tidak tahu apakah ada rencana ke sana. Karena ini di bawah koordinasi menteri pertahanan,” jawab gubernur.
Demikian pula penyampaikan Bupati Mamuju Suhardi Duka saat ditanya apakah rencana pembangunan pangkalan militer terkait pelaksanaan ekspedisi NKRI yang telah berlangsung di Mamuju beberapa waktu lalu. “Saya rasa tidak,” ringkasnya.
Di Bandara Tampa Padang, bupati menyatakan kesiapannya membackup penambahan kekuatan militer. “Kita pasti berikan dukungan. Yang pertama saya akan studi tentang kelautan kerjasama dengan panglima KSAL, kemudian pembangunan Lanal itu kita rencanakan di daerah Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku. Korem di Rangas, itu sudah ada tanahnya,” urai Suhardi Duka.
Lanal, sambungnya, memasang sangat dibutuhkan, bukan hanya Mamuju tapi Indonesia secara keseluruhan. “Pertumbuhan ekonomi bagus harus dibarengi dengan pertahanan agar tidak terjadi kemandekan,” pungkasnya.
Sumber:
Radar Sulbar
