KSAL: Profesionalisme Harga Mati

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno (kanan) melakukan inspeksi pasukan ketika upacara serah terima jabatan di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim (9/3). Dalam upacara sertijab tersebut jabatan Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda TNI Ade Supandi diserah terimakan kepada Laksamana Muda TNI Agung Pramono, dan jabatan Pangkolinlamil dari Laksamana Muda TNI Agung Pramono diserah terimakan kepada Laksamana Pertama TNI Sri Mohamad Darojatim. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/pd/12)

10 Maret 2012, Surabaya: Laksamana Muda( Laksda) TNI Agung Pramono pun resmi menjabat sebagai Panglima Koarmatim setelah menerima tongkat komando dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno untuk menggantikan Laksda TNI Ade Supandi. KSAL Laksamana TNI Soeparno mengatakan, sertijab di lingkungan TNI AL pada hakikatnya merupakan wujud dari tuntutan dinamika organisasi bagi kesinambungan kepemimpinan dalam melaksanakan pembinaan personel.

”Koarmatim dan Kolinlamil memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas operasional TNI AL, termasuk kesiapan tempur untuk pertahanan negara di laut,” katanya. Soeparno menambahkan, di tengah tuntutan tugas dan tantangan yang semakin kompleks, personel TNI AL harus terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapannya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Selain itu,TNI AL juga secara bertahap melakukan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing matra, yakni laut,darat dan udara.

”Tugas dan Tanggungjawab Panglima Koarmatim memang cukup berat, mengingat wilayahnya yang cukup luas. Tetapi kami yakin,dengan profesionalisme dan kekuatan alustista yang ada, tugas berat itu bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya. Pada kesempatan itu Soeparno juga menyatakan akan terus menambah kekuatan alutsista yang ada, khususnya untuk kapal-kapal perang. ”TNI AL minimal punya 151 armada kapal perang untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ini tengah kita penuhi. Saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pembuatan Kapal Selam baru. Tahun 2015 nanti akan dikirim ke sini,”katanya.

Sementara itu kemeriahan juga tampak pada acara sertijab Pangarmatim dan Pangkolinlamil kemarin. Sejumlah atraksi kesenian dan ketangkasan beladiri diperagakan oleh prajurit TNI AL, sebelum akhirnya diakhiri defile pasukan dari berbagai unsur kesatuan.

Sumber: SINDO

Kementerian Pertahanan Tak Harus Laporkan Pembelian Alutsista ke Publik

Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan kejanggalan, ketidakwajaran dan kemahalan dalam mekanisme pembelian pesawat Sukhoi. Peremajaan dan pembaruan alutista itu diperkirakan merugikan negara sebesar US$ 78 Juta. Kemahalan itu dilihat oleh ICW berdasarkan temuan di lapangan dari hasil pembelian Sukhoi tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2010 pemerintah membeli satu unit Sukhoi sebesar US$ 55 juta. Sedangkan pada tahun 2011-2012 mengapa harga satu unit Sukhoi melonjak menjadi US$ 83 juta. (Foto: detikFoto/Rachman Haryanto)

7 Maret 2012, Jakarta: Tak adanya transparansi pembelian alutsista menimbulkan saling tuding antara Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan Komisi 1 DPR dan ICW, soal isu keganjilan pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

Hampir mustahil pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di berbagai negara dilakukan murni antarpemerintah atau G to G (government to government). Alasan utamanya karena sebagian besar negara tidak lagi menjadi pemilik dari produsen senjata.

Demikian yang diungkapkan pengamat militer dan kebijakan luar negeri dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, kepada VOA, Rabu sore.

Penunjukan pihak ketiga, menurut Andi, adalah langkah wajar, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Rosoboronexport; agen penjualan resmi yang ditunjuk pemerintah Rusia untuk pembelian enam pesawat Sukhoi.

“Tidak ada pemahaman bersama tentang proses pengadaan alutsista, tidak ada transparansi data tentang nilai kontrak, dan tentang komponen-komponen yang diatur dalam kontrak tersebut sehingga interpretasinya relatif sederhana,” ujar Andi Widjajanto.

Mengenai tudingan Indonesian Corruption Watch (ICW) soal pemerintah yang tidak transparan, Andi mengatakan berdasarkan UU proses pembelian senjata termasuk hal yang dikecualikan.

Andi menambahkan, “Dalam UU Kebebasan Informasi Publik proses pengadaan senjata memang termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan. Kementerian Pertahanan tidak wajib mempublikasikan, bahkan harus menerapkan prinsip kehati-hatian.”

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah telah melakukan penggelembungan anggaran dalam pembelian enam pesawat Sukhoi. Soal perbedaan harga pesawat yang jauh berbeda, Purnomo mengatakan itu akibat inflasi di Rusia.

“Yang akan kita lakukan adalah membangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi masih kurang 6. Enam itulah yang kita beli. Dulu pembelian pertama tahun 2007, lalu sekarang ada kontrak tahun 2012 tentu harganya berbeda. Beli makanan pun tahun 2007 dan 2012 berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan itu hanya untuk meng-cover inflasi. Jadi tidak ada perbedaan signifikan yang mengesankan mark-up (penggelembungan angka),” jelas Purnomo.

Sedangkan mengenai perbedaan harga kontrak antara Indonesia dengan Vietnam, Purnomo menegaskan itu karena perbedaan kebutuhan dan spesifikasi pesawat.

“Hati-hati kalau melihat nilai kontrak, karena nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin berbeda. Kalau di kita kontraknya selain beli Sukhoi juga beli peralatan lain. Mesin yang kita dapatkan itu tidak enam sesuai jumlah pesawat, tetapi 12. Jadi tolong jangan dibandingkan apple to apple (persis sama) karena yang dibeli Vietnam mungkin lain dengan yang kita beli. Beli mobilpun kadang-kadang peralatannya beda, velg-nya racing yang satu bukan velg racing, jadi harganya beda,” ungkap Purnomo.

Sebelumnya, Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menuding Kementerian Pertahanan lebih memilih menggunakan skema kredit komersial atau kredit ekspor, yang jangka pengembaliannya cepat, dikenakan biaya-biaya bank, dan bunganya lebih tinggi berdasarkan rate pasar. Padahal pemerintah Rusia telah menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian alutsista Indonesia senilai 1 milliar dolar Amerika.

Adnan menilai ada indikasi ketidakwajaran, di mana Indonesia membeli satu Sukhoi dengan harga 83 juta dolar Amerika. Sementara jika dibandingkan dengan harga resmi yang dipublikasikan Rosoboronexport, per Agustus 2011, harga Sukhoi 30 MK sebesar 60-70 juta dolar Amerika per unit.

Sumber: VoA

TNI-AU Pertimbangkan Hibah F-5 Tiger Taiwan

F-5F Tiger ROCAF. (Foto: taiwanairpower.org)

9 Maret 2012, Jakarta: Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, mengatakan pihaknya mempertimbangkan hibah pesawat tempur F-5E/F Tiger dari Taiwan.

Taiwan merupakan satu sekutu Amerika Serikat. Negara kepulauan itu berhadapan langsung dengan China dan senantiasa mendapat kemudahan dalam pengadaan atau peremajaan arsenal dari Amerika Serikat.

"Ya...itu baik...akan kami pertimbangkan," katanya, usai memimpin serah terima jabatan Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan Taiwan akan menghibahkan sekitar satu skadron F-5E/F. "Kira-kira jumlahnya satu skadron," ungkapnya. Satu skuadron udara berkekuatan antara 12 hingga 20 pesawat terbang, dilengkapi sejenis depo pemeliharaan dan persenjataan.

Sufaat mengemukakan usia pakai pesawat-pesawat F-5E/F Tiger II TNI-AU, yang saat ini tergabung dalam Skuadron Udara 14, akan diperpanjang hingga 2020.

"Saat ini rata-rata jam terbang pesawat-pesawat F-5 kita tersisa 4.000 dari 10.000 jam terbang yang dimiliki. Jika setahun 200 jam terbang, maka bisa sampai 2020," ujar Sufaat.

Pada kesempatan yang sama Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo, mengatakan semua F-5E/F Indonesia masih dapat berfungsi baik tidak perlu ditingkatkan.

"Jika fungsi-fungsinya masih dapat berjalan baik dan maksimal ...ya tidak perlu di-up grade...hemat biaya," katanya.

Kadispen AU: Tidak Ada Rencana Akuisisi F-5 Taiwan

Terkait adanya pemberitaan TNI AU tertarik dengan rencana Taiwan yang akan menghibahkan pesawat tempur F-5 E/F Tiger II, Kadispen TNI AU, Marsma TNI Azman Yunus membantah adanya rencana tersebut.

“Kita tidak ada program F-5 dari Taiwan,” jelas Azman Yunus melalui pesan singkat kepada itoday, Jum’at (9/3).

F-5 E/F Tiger II adalah pesawat tempur buatan Northrop Grumman, Amerika Serikat (AS), yang mulai dikembangkan sejak dekade 1960-an.

Pesawat tempur yang dikenal dengan sebutan “needle fighter” ini, termasuk pesawat sukses dalam hal penjualan dan performanya, walau AS sendiri tidak menggunakan F-5 di jajaran tempur utamanya.

Sebagai pesawat tempur interceptor/pencegat, F-5 E/F Tiger II mampu menggotong senjata seperti, dua meriam kaliber 20 mm Pontiac M39A2, berbagai jenis rudal seperti AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick dan AIM-120 AMRAAM. Dan persenjataan jenis bom, seperti, M129 Leaflet, bom Mk82, bom Mk84 dan bom cluster CBU-24/49/52/58.

Indonesia sendiri sudah menggunakan pesawat tempur ini sejak 1980, lewat program Foreign Military Sales (FMS), dan pernah mengalami peningkatan kemampuan di 1995, lewat program Modernize of Avionics Capabilities for Armament & Navigation (MACAN) oleh SABCA, Belgia.

Kini setelah berumur 22 tahun, TNI AU berencana kembali meningkatkan kemampuan pesawat tempur mungil ini, dengan menggandeng PT. Infoglobal Teknologi Semesta, dimana rencananya perusahaan asal Surabaya ini akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI AU, agar bisa bertugas hingga 2020.

Sumber: ANTARA News/itoday

PT DI Serahkan Pesawat CN-235 Keempat Pesanan Korsel

(Foto: Kemhan)

8 Maret 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menyerahkan pesawat CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA) keempat pesanan Korea Selatan. Serah terima dilakukan di hanggar PTDI Jalan Pajajaran Kota Bandung, Jumat (9/3).

"Pesawat yang akan diserahkan besok adalah pesawat keempat pesanan Korea Selatan atau Korean Coast Guard, serah terimanya besok di hanggar CN-235," kata Kepala Bidang Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi di Bandung, Kamis (8/3).

Penyerahan pesawat versi militer tercanggih buatan PT Dirgantara Indonesia itu akan dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin kepada pihak Korea Selatan. Pesawat itu akan langsung diterbangkan ke pangkalan Korean Coast Guard di Gimpo Korea Selatan oleh pilot PTDI Kapten Pilot Adi Budi Atmoko dan Co-Pilot wanita Esther G serta awak pesawat.

Pada 2011, PTDI juga telah menyerahkan pesawat kedua dan ketiga pesanan Korea Selatan itu yang dilakukan pada Mei dan Deember 2011. Sebelumnya Korea Selatan memesan empat pesawat intai maritim menengah itu pada 2008, dan yang akan diserahkan Jumat besok merupakan pesawat pesanan terakhir.

Korea Selatan sejak 1994 tercatat telah menggunakan dua skuadron pesawat CN-235 untuk memperkuat angkatan udaranya. Korea Selatan merupakan negara yang paling banyak membeli pesawat CN-235 buatan PTDI. Selain pesawat CN-235/MPA juga sebelumnya membeli pesawat angkut militer, sipil bahkan versi VIP dan VVIP.

Sementara itu spesifikasi khusus CN-235 MPA antara lain dilengkapi instrumen radar khusus, forward looking infra red (FLIR-penjejak berbasis infra merah tinjauan bawah), ESM, instrumen identification friend or foe (IFF-pengenal wahana kawan atau musuh), navigasi taktik, sistem komputer taktis, kamera pengintai udara, dan beberapa yang lain. Dua mesin CT7-9C yang masing-masing berkekuatan 1.750 daya kuda dipasang di kedua pilon mesin di bentang sayapnya.

Secara fisik, CN-235 MPA ini berukuran lebih panjang dan memiliki struktur lebih kuat ketimbang seri sipil CN-235. Di bagian hidung di bawah jendela kokpit, terdapat tonjolan berisikan berbagai instrumen khusus itu. Struktur pesawat terbang juga diperkuat karena operasionalisasi CN-235 MPA lebih dominan di wilayah maritim yang berpotensi korosif terhadap metal penyusun pesawat terbang itu.

Sumber: Republika

Pangarmatim Inspeksi Kapal Perang Jelang Sertijab

Sejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL Armada Kawasan Timur (Armatim) saat melakukan patroli laut tak jauh dari jembatan Suramadu di perairan Surabaya, Jatim, Kamis (8/3). Patroli laut tersebut merupakan serangkaian dari pengamanan laut di wilayah timur Indonesia sebagai pengawal samudera untuk antisipasi kejahatan jalur laut serta menjaga keutuhan NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/mes/12)

8 Maret 2012, Surabaya: Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Ade Supandi melakukan inspeksi kapal perang di Markas Koarmatim, Ujung, Surabaya, Kamis, menjelang dilakukannya serah terima jabatan pada Jumat (9/3).

Dalam inspeksi menggunakan KRI Katon 810 tersebut, Laksda TNI Ade Supandi didampingi calon penggantinya Laksda TNI Agung Pramono yang kini menjabat Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

Inspeksi kapal perang ("Admiral Inspection") merupakan salah satu tradisi di lingkungan TNI AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur yang terakhir kalinya, sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan.

Tradisi ini biasanya digelar menjelang pergantian kepala staf angkatan laut (KSAL) maupun panglima komando armada, sekaligus untuk perpisahan dengan prajurit dan mengenalkan pemimpin baru.

"Sertijab Pangarmatim dilaksanakan pada Jumat (9/3) dengan dipimpin langsung KSAL Laksamana TNI Soeparno," kata Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol Laut (P) Yayan Sugiana.

Pada kesempatan yang sama, KSAL Laksamana Soeparno juga melantik Wakil Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Pertama TNI Sri Mohammad Darojatim sebagai Pangkolinlamil yang baru.

Sementara Laksda Ade Supandi yang baru menjabat Pangarmatim selama 185 hari, selanjutnya mendapat tugas baru sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) KSAL di Markas Besar TNI AL.

Sebelum menginspeksi kapal perang, Pangarmatim Laksda Ade Supandi melakukan tatap muka dengan sejumlah pimpinan media massa dan wartawan yang biasa meliput kegiatan Koarmatim.

"Saya berharap kerja sama yang sudah terjalin baik antara Koarmatim dengan teman-teman media bisa terus dipelihara dan ditingkatkan," kata Ade Supandi.

Sumber: ANTARA Jatim

Kasad: Tawaran Jerman Cukup Menjanjikan Soal Leopard

Leopard 2A4CAN. (Foto: KMW)

8 Maret 2012, Jakarta: Kepala Staf Angkatan darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menilai tawaran dari Jerman lebih menjanjikan dibandingkan Belanda mengenai rencana pembelian tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) Leopard 2A6.

"Tawaran Jerman cukup menjanjikan untuk mengisi kekosangan. Apalagi Belanda masih ada permasalahan dari parlemen," kata Pramono di Mabes AD, Jakarta, Kamis.

Selain dapat melakukan "transfer of technology" (TOT), Jerman juga menawarkan "joint production" untuk pembuatan beberapa bagian tank seberat 60 ton tersebut, dengan menggandeng PT Pindad.

Bahkan, lanjut dia, Jerman menantang kesiapan industri pertahanan dalam negeri. Prinsipnya dalam merawat teknologi tinggi itu perlu persiapan matang, dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mempelajarinya.

"Ini tak bisa dalam tiga tahun kita memproduksinya. Tidak sederhana teknologinya," ucapnya seraya mengaku pihaknya berencana membeli Tank Leoprad dari Jerman.

Menurut Pramono, belum satu suaranya pemerintah Belanda dengan parlemen membuatnya harus bersikap tegas, terlebih tidak adanya perbedaan harga dengan yang ditawarkan Belanda.

Oleh karena itu, pihaknya mengusahakan agar anggaran 280 juta dolar AS mampu mendapat 100 Tank Leopard.

Namun, kalau pihaknya sudah "deal" dengan Jerman, dan pemerintah Belanda setuju menjual Leopard, maka TNI AD akan membeli dari keduanya.

"Adapun mekanisme pembelian dilakukan langsung antarpemerintah (goverment to goverment)," ujarnya.

Pramono tidak menyangkal Tank Leopard 2A6 adalah hasil "retrofit 2A4" alias pengembangan teknologi terbaru karena cetak baru teknologi Leopard serupa sudah tidak diproduksi lagi.

Ia pun yakin Tank Leopard dari negara Eropa tidak membawa konsekuensi apapun, terlebih hingga terancam bakal terkena embargo.

"Tidak ada alasan untuk mengembargo kalau kondisi Indonesia seperti sekarang," tutur Pramono.

Sumber: ANTARA Jatim

KRI Sultan Iskandar Muda Gelar Latihan dengan AL Turki dan Lebanon

8 Maret 2012, Lebanon: Sudah yang kesekian kali serial Mailbag Transfer dilaksanakan oleh KRI SIM 367 dengan unsur-unsur MTF. Pada latihan kali ini, KRI SIM 367 benar-benar menghadapi ujian alam di laut Mediterania yaitu menghadapi cuaca ekstrim pada saat melaksanakan Miscex 806 dengan TCG Badrum F-501 (Turki).

Latihan yang dilaksanakan sesuai rencana pada pukul 09-00 LT ini, bertepatan dengan perubahan cuaca yang ekstrim dimana kecepatan angin pada saat itu mencapai 52 knots, suhu 5º celcius yang disertai hujan es dan gelombang laut rata-rata 3 meter. Kondisi cuaca ekstrim tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh ABK. Dibutuhkan kesiapan fisik prima serta profesionalisme prajurit yang terlatih untuk dapat menjawab semua tantangan tersebut. Latihan berjalan dengan aman dan lancar sesuai yang direncanakan.

Bertindak sebagai OCS pada serial ini adalah KRI SIM – 367, dalam latihan ini dilaksanakan dua kali run secara bergantian, dimana TCG Badrum F-501 melaksanakan run pertama dengan melaksanakan pendekatan terlebih dahulu terhadap KRI SIM – 367 sampai dengan terkirim tali-tali dan kemudian melaksanakan kirim - terima barang. Demikian juga sebaliknya pada run ke dua berganti KRI SIM – 367 melaksanakan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh TCG Badrum F-501.

Latihan Boardex dengan AL Lebanon


BOARDEX 03 merupakan latihan Prosedur Boarding ke kapal suspect. Pada latihan ini Tim Boarding KRI SIM 367 memberikan pelatihan kepada Personil LAF Navy tentang prosedur standar pemeriksaan terhadap kapal sipil.

Latihan diawali dengan penjelasan tentang perlengkapan personel dan team dalam pelaksanaan Boarding Party. Selanjutnya Tim Boarding KRI SIM 367 mendemontrasikan prosedur mulai dari naik tangga kapal sampai dengan kesiapan personil setelah on board diatas kapal suspect. Setiap gerakan dan posisi pemeriksaan diberikan penjelasan maksud dan tujuan dari masing-masing pemeriksaaan, dalam prosedur pemeriksaan sendiri dibagi dalam 3 tahap Pre-Boarding Phase, Boarding Phase, dan Post Boarding Phase.

Dalam pelaksanaan latihan LAF-Navy Boarding Team mengikuti dengan seksama selama demontrasi berlasung, setelah latihan dilanjutkan dengan. Diskusi di lokasi latihan (geladak heli).

Tujuan latihan ini adalah untuk melatih team boarding party KRI SIM 367 serta memberikan gambaran kepada LAF-N sebagai pengamat, untuk dapat mengambil pelajaran dari demonstrasi tersebut.

Sumber: Dispenarmatim

64 Pesawat Terbang akan Meriahkan HUT ke-66 TNI-AU

(Foto: Dispenau)

8 Maret 2012, Jakarta: Peringatan hari ulang tahun ke-66 TNI-AU pada 9 April nanti akan lebih meriah ketimbang biasanya. Demonstrasi statik, dinamis, terbang formasi, hingga aerobatik akan dilakukan 64 pesawat terbang dari berbagai skuadron udara mereka.

"Ke-66 pesawat terbang berbagai tipe itu akan berpartisipasi. Selain pesawat terbang, 2.500 personel terdiri dari dua brigade dan tujuh batalion upacara akan berparade serta defile. Masyarakat umum bisa menyaksikan semua hal itu dari dekat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AU, Marsekal Pertama TNI Yunus Azman, di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Perencanaan ketat sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Unsur udara dan darat telah disiapkan sedemikian rupa sehingga bisa saling menguatkan makna peringatan hari jadi TNI-AU kali ini.

Sejak 1 April, katanya, pesawat-pesawat terbang yang terlibat telah hadir di apron Terminal Haji, sisi lain Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma itu.

Terminal inilah yang akan dipergunakan menjadi lokasi persiapan utama unsur-unsur pesawat terbang, di sini pula akan dilakukan peragaan statis pesawat-pesawat terbang yang tidak mengudara. Direncanakan, yang menjadi inspektur upacara adalah Kepala Staf TNI-AU, Marsekal TNI Imam Sufaat.

Jenis dan tipe pesawat terbang yang ada dalam daftar arsenal TNI-AU akan dilibatkan semua. Terdiri dari F-5E/F Tiger (tiga unit), Hawk 100/200 (10), F-16 A/B Blok 15 Fighting Falcon (enam), Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker (enam), 11 C-130 Hercules (sembilan untuk terjun statik, satu latihan terjun bebas, dan 1 tanker udara), dan B-737 200/400 Surveillance.

Masih ditambah CN-235/235 MPA (dua), C-212 Aviocar (dua), KT-1B Wong Bee (delapan, akan menjadi Jupiter Aerobatic Team), helikopter NAS-332/330 Super Puma dan Puma (empat), helikopter EC-120 Colibri, helikopter Bolkow-Blohm, dan Cessna dari Akademi TNI-AU (dua).

"Manuver-manuver yang akan diperagarakan semuanya manuver yang biasa dilakukan pesawat militer. Itu sebabnya tidak ada kalangan sipil yang bisa ikut dalam pesawat-pesawat terbang itu," kata Azman.

Sumber: ANTARA News

KKIP Menggelar Sidang Pleno Kelima

6 Maret 2012, Jakarta: - Memasuki awal tahun 2012, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar Sidang Pleno Kelima KKIP dengan tujuan merefleksikan dan memproyeksikan kembali tugas-tugas yang akan dijalankan KKIP agar sejalan dengan master plan revitalisasi industri pertahanan. Sidang Pleno Kelima KKIP dilaksanakan, Selasa (6/3) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Adapun agenda Sidang Pleno KKIP kali ini meliputi; penyampaian laporan kemajuan kerja KKIP tahun 2011 disampaikan oleh Tim Asistensi Kebijakan KKIP, penyampaian sasaran kerja KKIP Tahun 2012 oleh Ketua KKIP, dan Penandatanganan Kontrak Kerjasama antara Kemhan/TNI dengan pihak produsen Alutsista dalam negeri dalam hal ini BUMNIP/BUMS.

Sidang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP merangkap Anggota dan dihadiri Menteri BUMN selaku Wakil Ketua merangkap Anggota, Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, Panglima TNI dan Kapolri selaku Anggota serta Wamenhan selaku Sekretaris KKIP merangkap Anggota. Hadir pula Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait dan pihak BUMNIP/BUMS.

Menhan selaku Ketua KKIP mengatakan, Sidang Pleno Kelima KKIP kali ini merupakan sidang pertama pada tahun 2012, yang sekaligus merupakan awal tahun ke dua sejak dibentuknya KKIP dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010. Selama dibentuknya KKIP tersebut, telah dihasilkan beberapa kebijakan KKIP yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan industri pertahanan. Kebijakan KKIP tersebut antara lain : master plan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMNIP.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, sesuai arahan Bapak Presiden RI dalam rangka pemenuhan Minimum Essensianl Force (MEF) dan modernisasi Alutsista TNI dan Almatsus Polri serta terealisasinya program revitalisasi industri pertahanan, telah ditetapkan master plan revitalisasi industri pertahanan dan grand strategy KKIP. Dalam pencapaian master plan tersebut telah disusun tahapan program yang terbagi dalam empat tahap, yang masing-masing tahap berjangka lima tahun dari tahun 2010 s.d. 2029.

Pada tahap 2010-2014 telah ditetapkan empat program strategis meliputi: penetapan program revitalisasi industri pertahanan, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penyiapan regulasi industri pertahanan dan penyiapan new future products. Keempat program strategis ini diharapkan mulai mampu memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dari dalam negeri, dengan target/sasaran antara lain : memenuhi pasar dalam negeri (jangka pendek) guna tercapainya postur Alutsista TNI/Polri dalam rangka pemenuhan MEF, bersaing secara internasional dan economic growth support.

Sedangkan untuk sasaran kerja KKIP tahun 2012 ini, Menhan mengatakan pada dasarnya tetap dibagi menjadi empat kelompok penugasan sebagaimana yang telah dicanangkan pada master plan revitalisasi industri pertahanan tahun 2010 s.d 2014 dan grand strategy KKIP. Keempat program kerja tersebut, yaitu : penyiapan regulasi industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan (new future products).

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, dalam sasaran kerja KKIP tahun 2012 di bidang penyiapan regulasi industri pertahanan berupa penyelesaian RUU Industri Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan untuk penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, meliputi : kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, kebijakan penggunaan jasa konsultan guna menjamin keberhasilan program Transfer of Technology (ToT), kebijakan sinergitas & intensitas kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui jenjang pendidikan formal.

Untuk penetapan program, diantaranya melanjutkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kemampuan dan manajemen BUMNIP dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, melanjutkan program penyehatan neraca keuangan BUMNIP dan merumuskan bentuk kerjasama luar negeri dalam rangka program ToT dan joint production industri pertahanan. Sedangkan yang terakhir, menindaklanjuti penyiapan produk masa depan (new future products), antara lain meliputi Pesawat Tempur KF-X/IF-X, Kapal Selam, Kapal PKR, Tank, Rudal, Roket dan Propellant, Kendaraan Taktis (3/4 ton, 2 ½ ton, 5 ton), Alat komunikasi radio, Senjata dan Munisi (MKK & MKB)

Kemajuan Kerja KKIP Tahun 2011

Sementara itu terkait kemajuan kerja KKIP Tahun 2011, Tim Asistensi KKIP Bidang Kebijakan dalam laporannya menyampaikan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2011, antara lain : Pertama penyiapan regulasi industri pertahanan, meliputi : RUU Iindustri Pertahanan dan Regulasi/Kebijakan Fiscal. Kedua, penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan meliputi kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMNIP.

Ketiga, penetapan program, meliputi : melaksanakan pemantauan & evaluasi kemampuan dan manajemen BUMNIP dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri, penyehatan Neraca Keuangan BUMNIP, dan mengkoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka program ToT & Joint Production industri pertahanan.

Terakhir keempat, penyiapan produk / industri pertahanan masa depan (new future products / defence industry) yang meliputi : industri kendaraan tempur, industri kendaraan taktis, industri kapal perang atas air dan bawah air, industri kapal-kapal pendukung, industri pesawat militer angkut ringan dan sedang serta pesawat tempur, industri senjata ringan untuk perorangan dan kelompok/satuan, industri senjata berat, industri roket/mlrs dan torpedo serta peluru kendali, industri peralatan Network Centric Operation System, alat komunikasi radio, sistem kendali/kontrol, komputasi dan komando untuk penembakan senjata, radar untuk pencari/deteksi dan penjejak/ikuti sasaran serta thermal optic.

Sumber: Kemhan

KPK Telusuri Dugaan Mark Up Pembelian Sukhoi

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (kiri) berjalan bersama Menteri Perindustrian MS. Hidayat (dua dari kiri), diikuti Menteri BUMN Dahlan Iskan (dua dari kanan) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/NZ/12)

6 Maret 2012, Bandung: Komisi Pemberantasan Korupsi segera menghimpun semua data, dokumen, dan keterangan terkait pembelian enam pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2 dari Rusia. Upaya ini untuk menelusuri isu adanya dugaan penyimpangan pelibatan agen dan penggelembungan harga per unit Sukhoi dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011.

"Saya mesti cek itu. Saya akan lakukan pulbaketnya, yatiu pengumpulan, data, dokumen, dan bahan keterangan soal itu,"ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjoyanto usai acara diskusi di markas Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Barat, Bandung Selasa 6 Maret 2012. "Pulbaket itu tak perlu nunggu laporan (dari masyarakat) dulu.

Pulbaket, menurut Bambang, tak meski ada laporan bagus tak ada laporan. Bambang mengaku belum berani menjanjikan apakah nanti Komisi Antikorupsi sendiri yang akan langsung menangani kasus jika hasil pengumpulan data mengindikasikan adanya korupsi. Alasannya, kasus korupsi di bidang pertahanan sementara ini tidak termasuk prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya belum berani apa itu nanti akan kami tangani atau tidak. Karena itu kan belum sesuai prioritas KPK. Sukhoi ini kan termasuk bidang pertahanan yang sebenarnya tidak termasuk prioritas kami. Yang prioritas itu bidang prioritas seperti pertanian pertambangan perpajakan,"katanya menjelaskan.

Kemarin, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai janggal pelibatan pihak ketiga dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2 dari Rusia. "Diduga ada agen atau broker yang terlibat dalam pengadaan alutsista tersebut," katanya di kantor Kontras, Jakarta, Senin, 5 Maret 2012.

Adnan menduga, keterlibatan pihak ketiga yakni JSC Rosoboronexport Rusia, yang diageni PT Trimarga Rekatama, membuat harga per unit Sukhoi melambung dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011. Dari skema pembiayaan dengan kredit ekspor, kata dia, agen mendapatkan fee 15-20 persen dari harga barang. "Potensi kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun," ucap Adnan.

Dugaan penggelembungan harga (markup)juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin pada Jumat pekan lalu. Menurut dia, dari rilis harga Rosoboronexport perwakilan Jakarta, maksimal harga enam Sukhoi itu US$ 420 juta.Tapi pemerintah menggelontorkan US$ 470 juta.

Sumber: Tempo

F-16 Tiba Mulai Pertengahan 2014

(Foto: Dispenau)

6 Maret 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan sejauh ini proses kedatangan 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah dari Amerika Serikat tidak mengalami kendala dan masalah apapun. "Sesuai jadwal," kata dia di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2012.

Menurut dia, kedatangan 24 unit pesawat tempur itu akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada pertengahan 2014 mendatang. Pesawat hibah itu akan memperkuat skuadron pesawat tempur Indonesia, terutama skuadron pesawat tempur F-16. "Pada saatnya nanti, kita akan punya dua skuadron (pesawat F-16)," ujar Purnomo.

Saat ini Indonesia sudah memiliki 10 unit pesawat temput F-16. Kedatangan 24 unit pesawat tempur itu nantinya akan menggenapkan jumlah pesawat tempur Indonesia menjadi 34 unit. "Satu skuadron itu 16 pesawat tempur. Jadi, nanti ada dua skuadron F-16," kata Purnomo.

Purnomo mengatakan, saat ini pesawat yang akan dihibahkan itu tengah menjalani proses upgrade di Amerika. Bagian yang di-upgrade meliputi persenjataan, avionik, air frame, dan mesin. "Kami lakukan upgrading ke blok yang lebih modern," ujarnya.

Menurut Purnomo, hingga saat ini tidak ada masalah berarti dalam proses upgrading maupun rencana kedatangan pesawat-pesawat tempur itu. "Kerja sama FMS (Foreign Military Sale) antara Amerika dan Indonesia berjalan lancar. Saya tidak melihat ada masalah," ujar dia.

Sumber: Tempo

Ditolak Belanda, Kemenhan Incar Jerman Beli Leopard

Leopard 2A4 SAF. (Foto: Mindef)

6 Maret 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin membeberkan alasan kunjungannya ke Jerman dan Prancis pada pekan lalu. Dikatakannya, kunjungan itu terkait dengan komitmen defence cooperation dan modernisasi alutsista militer. Untuk kunjungan di Jerman, katanya, Indonesia memiliki komitmen untuk bersama-sama mendukung modernisasi peralatan TNI. Salah satunya, rencana pembelian main battle tank/MBT alias tank tempur utama Leoprad 2A6.

Diterangkan Sjafrie, Jerman merupakan produsen dan pengguna Leopard dan di sana terdapat 15 batalion Tank Leopard. Pihaknya bersama petinggi Mabes TNI AD mengadakan observasi untuk mengetahui keunggulan, baik secara teknis maupun taktik. ”Ternyata Leopard itu cukup sederhana cara perawatan dan penggunaannya,” katanya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (6/3).

Sjafrie menekankan, proses pembelian MBT di Jerman merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji. Dijelaskannya, Jerman mengusulkan adanya kerjasama modernisasi ini secara government to government (G to G). Artinya kaitan pembelian Leoprad tidak hanya membeli peralatannya, namun juga sistemnya. Sistem yang dimaksud, imbuhnya, pemeliharaan sampai bagaimana persiapan amunisinya.

Disebutkannya, jika proses dalam negeri telah selesai baik secara adminsitrasi maupun politik selesai maka segera pemerintah Jerman akan mendukung pengadaan MBT kepada Indonesia. “Ini yang sementara kita jajaki,” ujar Sjafrie.

Dia menjelaskan, mengapa Kemenhan beralih ke Jerman, bukan lagi ke Belanda. Menurut Sjafrie, Jerman merupakan negara original country alias produsen Leoprad. Sehingga meski Indonesia membeli peralatan Leoprad dari negara manapun maka harus tetap menggunakan ijin penjualan dari Jerman. Opsi itu, paparnya, lantaran melihat proses pembelian darimana yang lebih mudah, lancar, dan efisien.

Sumber: Republika

Menhan: Tidak Ada "Mark Up" Pembelian Sukhoi

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (tengah) memberi keterangan pers bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan (dua dari kanan), Menteri Perindustrian MS. Hidayat (kanan), Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (dua dari kiri), dan Kapolri Timur Pradopo (kiri) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/NZ/12.)

6 Maret 2012, Jakarta: Indonesia Police Watch menduga adanya mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi SU-30MK2 dalam proyek pengadaan alutsista TNI-Polri. IPW menyebutkan, untuk membeli Sukhoi lengkap dengan persenjataan, otoritas Vietnam membayar per unitnya seharga 53 juta dollar AS. Akan tetapi, Indonesia, katanya, membayar harga per unitnya 78,3 juta dollar AS tanpa persenjataan.

Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah adanya tudingan penggelembungan anggaran atau mark-up. Menurut Purnomo, pembelian itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan kontrak di tahun 2012.

"Saya tegaskan tidak ada mark up dalam pembelian Sukhoi itu. Yang kita lakukan kita akan bangun skuadron kekuatan tempur kita, yaitu skuadron Sukhoi jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, kurang 6, itu yang kita beli. Tahun 2007 pembelian pertama, pada kontrak 2007. Sekarang ada kontrak lagi untuk 2012. Tentu harganya berbeda. Perbedaannya tidak banyak karena hanya untuk meng-cover inflasi, eskalasi," ujar Purnomo dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3/2012).

Menhan mengatakan, kontrak pembelian Sukhoi antara Indonesia dan Vietnam mengalami perbedaan karena selain membeli Sukhoi, Indonesia juga membeli peralatan mesin senjata lainnya yang berjumlah 12 buah.

"Hati-hati kalau melihat nilai kontrak. Nilai kontrak kita dengan Vietnam mungkin beda karena nilai kontrak kita, di samping beli Sukhoi, juga beli peralatan lain. Jadi, tolong tidak bisa bandingkan apple to apple," lanjutnya.

Menhan minta media tak hanya mendapat informasi setengah-setengah dalam pembelian alutsista tanpa melihat data yang lengkap. Selain itu, Purnomo juga menegaskan, dalam pembelian peralatan pertahanan negara ini ada tim konsultasi dan pengawas yang melakukan pengawasan secara ketat. Jadi, kemungkinan mark up itu, kata dia, tidak akan terjadi.

"Jangan hanya dapat masukan dari orang yang kecewa atau gampang saja memberikan input langsung masuk ke media. Harusnya datang ke kita untuk penjelasan lengkap. Yang awasi kita banyak, kejaksaan, KPK, BPK, DPR, BPKP, media, LSM. Jadi dipastikan dapat info harus jelas, jangan dibilang Vietnam kontrak 50 perak, kita 100 perak lalu ada mark up. Tanya dulu kontraknya kayak apa," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, IPW mencurigai pembelian Sukhoi yang disebut G to G (antarpemerintah) itu ada potensi mark up sebesar 100 juta dollar AS sampai 140 juta dollar AS. IPW meminta KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengawasi pembelian persenjataan tersebut.

Ini Alasan Mengapa Harga Sukhoi Naik

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Marsekal Madya Eris Herryanto meluruskan adanya dugaan penggelembungan pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 dari Rosoboronexport, Rusia. Eris menjelaskan, kemenhan mendapat anggaran yang direncanakan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena produsen Sukhoi adalah satu-satunya perusahaan dari Rusia, maka langsung berhubungan dengan Rosoboronexport.

Pihaknya menyampaikan spesifikasi yang dibutuhkan Kemenhan. Setelah disampaikan, imbuh Eris, Rosoboronexport memberi penawaran, dan pihaknya menyampaikan penawaranke Mabes TNI dan Kemenhan. Selanjutnya dilakukan sidang di Kemenhan untuk memaparkan proses dan verifikasinnya, dan mendata apa saja kebutuhan TNI AU. "Setelah match, kemudian kita ajukan ke menteri pertahanan untuk penetapan," kata Eris usai rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Kemenhan, Selasa (6/3).

Pada rapat pertama, menurut Eris, antara yang ditawarkan Rosoboronexport dengan kebutuhan TNI AU belum pas. Pada waktu itu dia sebagai pimpinan meminta membatalkan pesanan agar perbedaan itu diselesaikan dulu. Setelah selesai, lanjutnya, lalu diadakan rapat yang berikutnya. Baru ketika semuanya setuju pihaknya mengajukan ke Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Jadi, ia menegaskan apa disampaikan ke Menhan, tak ada hubungannya dengan rekanan. "Kita langsung ke Rosoboronexport. Kita tak menaikkan, memang harganya segitu."

Rentang kontrak pembelian enam Sukhoi Su-30MK2, pada 2007 dengan 2012, Eris melihat adanya fenomena Rubel cost, karena adanya kenaikan mata uang dan inflasi di Rusia terhadap dolar AS. Dampak dari berbagai indikator itu dihitungnya dan membuat ada penyesuaian harga kontra. "Itu dihitung smuanya. Kita tak bilang tidak ada kenaikan," papar Eris.

Ini Verifikasi Komisi I Terkait Pembelian Sukhoi

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan verifikasi terhadap pembelian enam pesawat tempur sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, Kementerian Pertahanan memang mendapat alokasi anggaran sebesar 470 dollar AS melalui fasilitas kredit ekspor tahun 2010-2014. Awalnya, pihak JSC Rosoboronexport yang merupakan perwakilan Pemerintah Rusia di Jakarta mengajukan harga 55.980.000 dollar AS per pesawat untuk pengantaran tahun 2012 dan 59.000.000 dollar AS tahun 2013.

Dalam enam tahap negosiasi, kata Mahfudz, disepakati harga satu pesawat sebesar 54.800.000 dollar AS tanpa membedakan tahun pengantaran. Dalam kontrak, tambah dia, ada biaya tambahan untuk dua mesin sebesar 6.490.000 dollar AS dan pelatihan 10 pilot dan teknisi selama 2 tahun sebesar Rp 6.115.000 dollar AS.

Dijelaskan Mahfudz, tidak seluruhnya alokasi anggaran 470 juta dollar AS itu digunakan. "Sebesar 470 juta dollar AS itu plafon anggaran yang disediakan. Realisasinya sesuai nilai riil kontrak. Kontrak ini sudah ditandatangani 29 Desember 2011," kata Mahfudz di Jakarta, Senin (5/3/2012).

Pembelian enam pesawat itu, lanjut Mahfudz, saat ini sedang dalam proses pencabutan tanda bintang di DPR. Sebelumnya, rencana pembelian itu belum disetujui.

Sumber: Kompas/Republika

Indonesia Dilirik Jadi Pasar F-35

Lockheed Martin F-35B Lightning II. (Photo: Lockheed Martin)

6 Maret 2012, Singapura: Kontraktor utama pembuat pesawat F-35 Lightning II, Lockheed Martin, melirik Indonesia sebagai salah satu negara pasar potensial untuk penjualan pesawat generasi kelima berteknologi stealth tersebut.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan Jane’s Defence Weekly (JDW) edisi 22 Februari 2012. Direktur pencarian pelanggan internasional Lockheed Martin, Dave Scott, mengatakan, kepercayaan komunitas internasional terhadap pesawat yang dibuat dalam program Joint Strike Fighter (JSF) itu makin tumbuh setelah Jepang memutuskan membeli F-35 akhir tahun lalu.

Selain Jepang, negara yang dipandang sebagai calon pelanggan potensial pesawat berkemampuan mengelak dari deteksi radar itu adalah Korea Selatan, yang sudah mengajukan permohonan proposal penawaran, dan Singapura, yang menjadi salah satu partisipan kerja sama keamanan JSF.

Di luar kedua negara itu, Lockheed Martin melihat Indonesia dan Thailand juga menjadi pasar potensial. Kedua negara tersebut saat ini tengah mencari calon pengganti armada pesawat F-16 Fighting Falcon mereka yang sudah mulai tua.

“F-35 adalah pesawat pengganti untuk pesawat F-16, F-18, A-10, Mirage, dan pesawat jet tempur generasi keempat lainnya. Jadi, logis jika melihat ke semua basis pelanggan kami yang saat ini mengoperasikan pesawat (generasi) itu dan mengatakan mereka akan menjadi pelanggan potensial F-35,” tutur Scott.

Program JSF saat ini masih menghadapi berbagai masalah teknis, penundaan produksi, dan pembengkakan biaya pengembangan, serta sudah mencatat rekor sebagai program pengembangan senjata termahal dalam sejarah Pentagon. Dalam kesepakatan dengan Jepang, satu unit pesawat ini dihargai tak kurang dari 120 juta dollar AS (Rp 1,1 triliun).

Sumber: Surya

Kemhan Pilih Alutsista Dalam Negeri

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgioantoro (kiri) memberi keterangan pers bersama Menteri Perindustrian MS. Hidayat (kanan) usai sidang pleno kelima Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (6/3). Pemerintah menjelaskan tentang program kerja KKIP 2012, yaitu penyiapan regulasi industri pertahanan, penetapan kebijakan nasional terkait stabilisasi dan oprtimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memberi klarifikasi tentang isu 'mark up' pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/NZ/12)

6 Maret 2012, Jakarta: Guna memenuhi Minimum Esensial Force (MEF) hingga 2024 itu, Kementerian Pertahanan kembali menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengadaan alat utama sistem persenjataan dan infrastruktur dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp 1,3 triliun.

Penandatanganan MoU dengan sejumlah BUMN/BUM Swasta Industri Pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Palindo Marine, dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (6/3).

Kepala Badan Perencanaan Pertahanan (Kabarahan) Kemhan, Mayjen TNI Ediwan Prabowo, mengatakan, Kemhan/TNI melakukan MoU dengan sejumlah industri pertahanan daam negeri dalam pengadaan alusista, seperti amunisi kecil hingga besar, helikopter angkut dengan PT DI senilai 65 juta dolar AS, kapal cepat rudal 40 meter (KCR-40), Rocket FFAR dan lainnya. "Jumlahnya mencapai Rp1,3 triliun," kata Ediwan.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, kerja sama dengan industri dalam negeri dalam rangka membangun kekuatan TNI dan pemenuhan MEF. "Kita sudah kerja sama dengan Korea untuk pengadaan pesawat tempur jenis KF-X/IF-X. Pesawat ini lebih tinggi dari F-16 dan Sukhoi," kata Menhan.

Tak hanya itu, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diketuai oleh Menhan juga akan membeli kapal selam, kapal PKR, tank, rudal, roket dan lainnya.

Adapun sasaran kinerja KKIP tahun 2012 ini, kata dia, pihaknya akan melakukan program kerja, yakni penyiapan regulasi industri pertahanan (penyelesaian RUU Industri Pertahanan dan Keamanan), penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan.

Untuk penetapan kebijakan nasional meliputi, kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, menjamin keberhasian program Transfer of Technology (ToT), kebijakan sinergitas dan intensitas kegiatan penelitian, dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui pendidian formal.

Ketua KKIP yang didampingi oleh Menteri BUMN sekaligus Wakil Ketua KKIP Dahlan Iskan, dan Menperin MS Hidayat, Menristek Gusti Mohammad Hatta, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, mengatakan, sejak dibentuknya KKIP pada 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni master plan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan.

"Hal ini dalam rangka modernisasi alutsista TNI dan Almatsus Polri serta terealisasinya program revitalisasi industri pertahanan," kata Menhan.

Sumber: InfoPublik

Disokong China, Indonesia Akan Bangun Pabrik Rudal

5 Maret 2012, Jakarta: Indonesia direncanakan akan memiliki pabrik peluru kendali (rudal) dalam waktu dekat. Rencana ini merupakan tindak lanjut kerja sama Indonesia-China saat kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro beberapa waktu lalu.

"Sekarang sedang dibicarakan untuk membangun pabrik peluru kendali di Indonesia yaitu C-705," kata Purnomo di kantor Kemhan di Jakarta, Selasa (6/2). Kerja sama akan memberi keuntungan bagi Indonesia dalam penguatan pertahanan. Peluru kendali ini punya jarak tembak sampai 140 km.

Selain punya industri pertahanan baru yang akan memberi masukan finansial bagi negara, Indonesia dapat memperkuat benteng pertahanannya dengan rudal yang diproduksi di dalam negeri. "Kalau bisa produksi dalam negeri, kami akan memasang rudal-rudal itu di daerah perbatasan untuk pengamanan," ujarnya.

Kerja sama dengan China ini tidak akan mempengaruhi hubungan dengan Amerika. Saat ini, hubungan China-AS sedang memanas terkait Laut China Selatan. "Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tak mau tergantung kepada salah satu negara atau kepentingan, termasuk masalah alutsista," kata Purnomo.

Muhibah Kemhan RI ke China berlangsung 19-21 Februari lalu, memenuhi undangan Menhan China Jenderal Liang Guanglie. Purnomo sempat meninjau dua kompleks industri pertahanan China yang terkait dengan produksi peluru kendali dalam kunjungan tersebut.

Sumber: Jurnas

TNI akan Tempatkan Pesawat Tempur di Papua

(Foto: Dispenau)

5 Maret 2012, Timika: Markas Besar TNI Angkatan Udara merencanakan menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di wilayah Papua.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat kepada wartawan di Timika, Senin, mengatakan, rencana penempatan sejumlah pesawat tempur tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan udara nasional.

"Kami ada rencana seperti itu ke depan. Sementara ini pesawat-pesawat yang ke Papua hanya untuk mengenal medan sekaligus melatih operasional suatu pangkalan," jelas KSAU Imam Sufaat usai meresmikan Satuan Radar 243 Timika.

Ia mengatakan, Bandara Mozes Kilangin Timika layak untuk didarati pesawat tempur. Namun pesawat tempur tidak bisa dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Timika karena terkendala ketersediaan bahan bakar mengingat pesawat tempur setelah terbang 1,5 jam harus mengisi kembali bahan bakar.

"Ini yang menjadi kendala. Kami berharap Pertamina bisa masuk ke Timika sehingga nantinya pesawat tempur kita bisa dioperasikan dari Timika. Hal itu tidak berarti kondisi di Timika tidak aman, tetapi untuk penerbang sendiri harus tahu kondisi di suatu tempat," jelas orang nomor satu di jajaran TNI AU itu.

Sejauh ini baru tiga Bandara di Papua yang bisa didarati oleh armada pesawat tempur yaitu Biak, Jayapura dan Merauke.

Marsekal TNI Imam Sufaat pada Senin pagi meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1 Timika, Papua.

Bersamaan dengan itu, KASAU juga melantik Letkol Lek Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

KSAU yang didampingi sejumlah perwira tinggi dari Mabes TNI AU tiba di Timika sejak Minggu (4/3) menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Pada Minggu malam, KSAU dan rombongan menggelar tatap muka dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport.

Setelah meresmikan Satuan Radar 243 Timika, KSAU bersama rombongan langsung kembali ke Jakarta.

Sumber: ANTARA News

Mark Up Sukhoi Akibat Ulah Calo Internal

Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan kejanggalan, ketidakwajaran dan kemahalan dalam mekanisme pembelian pesawat Sukhoi. Peremajaan dan pembaruan alutista itu diperkirakan merugikan negara sebesar US$ 78 Juta. Demikian disampaikan ICW pada konferensi pers yang digelar di kantor Imparsial, Jl Slamet Riyadi Raya No 19, Matraman Jakarta Timur, Senin (5/3/2012). (Foto: detikFoto/Rachman Haryanto)

5 Maret 2012, Jakarta: Adanya dugaan mark up pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 memunculkan banyak kecurigaan berbagai pihak. Pengamat pertahanan Muradi ikut urun pendapat tentang adanya kejanggalan dari pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI AU tersebut.

Dihubungi itoday via telepon, Senin (5/3), Muradi mengatakan, ada tiga kemungkinan yang bisa dilihat dari kasus pembelian Sukhoi tersebut. Pertama, pemerintah dan TNI tidak membeli dari tangan pertama. Kedua, memang ada mark up dari internal TNI sendiri dan Ketiga ada perbedaan harga tersebut, karena adanya fluktuasi harga dollar.

Dari ketiga kemungkinan tersebut, kemungkinan kedua karena adanya mark up adalah kemungkinan terbesar yang dapat terjadi.

“Saya melihatnya kasus Sukhoi ini lebih disebabkan dari kemungkinan nomor dua,” jelas Dosen yang mengajar di Fisip Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung ini.

Muradi juga menilai, masalah mark up ini karena adanya kemungkinan keterlibatan calo internal. Entah itu di internal pemerintah (Kemhan) atau di internal TNI. Sebab, pasca di embargo oleh Amerika Serikat (AS), pemerintah dan TNI kesulitan mengadakan persenjataan dari luar negeri yang kebanyakan menggunakan jasa calo eksternal.

“Sejak Indonesia di embargo, pemerintah dan TNI kesulitan mengadakan persenjataan dari luar, dan itu juga mengubah pola pembelian Alutsista, yang dulunya selalu menggunakan jasa calo, beralih menjadi pendekatan G to G, sehingga jasa calo di luaran jelas mati,” paparnya.

Sialnya, selama ini TNI dan pemerintah memang selalu agak tertutup jika terkait dengan masalah pendanaan pembelian Alutsista ke publik. Sehingga ketika ada masalah seperti ini, maka publik langsung menilai ada mark up dalam proses pengadaan tersebut. Apalagi ditambah adanya praktek percaloan di kalangan internal pemerintah dan TNI.

“Calo atau broker internal jelas tidak kerja sendiri, ditambah lagi TNI belum bisa terbuka dalam banyak hal, justru memperkuat kemungkinan adanya mark up,” tegasnya.

Ini Dia Kejanggalan Pembelian Sukhoi Indonesia

Ribut masalah adanya kemungkinan mark up atas pembelian enam pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 dari Rusia, turut mengundang Direktur Program Imparsial Al Araf untuk menyatakan pendapatnya.

Al Araf melihat terdapat indikasi permainan dalam proses pengadaan atau pembelian Sukhoi, khususnya terkait dengan kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga pesawat yang tidak kecil jumlahnya itu.

"Pertama, mengapa pemerintah Indonesia (Kementerian Pertahanan) lebih memilih untuk menggunakan skema pembelian Sukhoi dengan sumber dana pinjaman luar negeri/kredit komersial, tidak menggunakan fasilitas state loan yang telah disediakan pemerintah federasi Rusia sebesar US$1 miliar?," kata Araf dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/3).

Selain itu, Imparsial juga mempertanyakan kenapa harga pembelian Sukhoi bisa mencapai US$470 juta hingga US$500 juta untuk enam buah pesawat. Sedangkan pada pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US$55 juta.

"Jika harga kesepakatan adalah US$500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya harga persatuan Sukhoi adalah US$83 juta," jelas Al Araf.

Selain itu, terdapat kejanggalan pemerintah dalam pembelian enam pesawat tersebut yang menggunakan pihak ketiga. "Mengapa dalam pembelian enam Sukhoi terbaru, masih ada keterlibatan pihak ketiga/agen yang sebenarnya keluar dari semangat untuk melakukan proses pembelian/pengadaan alutsista melalui G to G?," kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah telah menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Sukhoi 30MK2 sebanyak enam unit dari pemerintah Federasi Rusia sebagai bagian dari rencana pembentukan satu skuadron Sukhoi yang berbasis di pangkalan udara Hasanuddin, Makassar.

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki sepuluh unit Sukhoi yang terdiri dari dua unit jenis SU-27SK, tiga unit jenis Su-27SKM dan dua unit jenis Su-30MK.

Pengadaan Sukhoi di atas adalah bagian dari upaya memodernisasi alutsista untuk periode 2010-2014 yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp149,78 triliun.

Rinciannya, untuk pengadaan alutsista sebesar Rp87,32 triliun, perawatan/pemeliharaan alutsista Rp62,46 triliun, untuk tahun 2010 dialokasikan Rp23,10 triliun, tahun 2011 Rp32,29 triliun, tahun 2012 Rp29,66 triliun, tahun 2013 sebesar Rp32,58 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp32,15 triliun.

Sumber: itoday

Perairan Bitung Siaga I

Sebuah perahu warga melintas disekitar KRI milik TNI AL bersandar di Pelabuhan Samuel Languyu Bitung.Sulawesi Utara, Minggu (4/3). Sebanyak empat kapal perang yaitu KRI Achmad Yani, KRI Layang, KRI Tongkol dan KRI Sura, serta satu pesawat cassa U 625 akan mendukung latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sinergi antara unsur kapal perang, satuan radar, dan pangkalan udara TNI AL. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ed/pd/12)

3 Maret 2012, Bitung: Hari ini, perairan Bitung siaga I. Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantaman) VIII, akan mengejar kapal asing yang diduga mengangkut teroris dan membawa barang selundupan berbahaya.

Sebuah pesawat tempur jenis Cassa U 625 dan empat KRI, masing-masing KRI Layang, Ahmad Yani, Sura dan KRI Tongkol, sudag disiagakan. Tinggal menunggu waktu tepat, kapal asing itu akan disergap dan dikuasai.

Demikian diungkapkan Komandan Satuan Keamanan Laut (Dansatkamla) Laksamana Pertama TNI Siwi Sukma Aji dalam rapat persiapan simulasi keamanan laut, di ruang multiguna Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Laut (Yonmarhanlan) VIII Bitung.

“Simulasi ini adalah latihan manuver lapangan khusus operasi, alur hiu dan taring hiu. Seperti, latihan kemanan laut, latihan tempur, menghadapi serangan dari udara, dan bagaimana kita mendapatkan keamanan yang benar,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua Panitia Latihan Siaga Kemanan Laut Kolonel Laut (P) Ariantyo C, personil yang akan dilibatkan dalam simulasi tersebut diperkirakan sebanyak 600 personil, terbagi 300 personil dari Lantamal, dan 300 personil dari Lanudal. "Termasuk TNI AL Bitung, Satkamla dan Yonmarhanlan," katanya.

Di tempat terpisah, Dispenal Lantamal VIII Lettu Laut (KH) Ferry Arianto Muntahir, diwakili Mayor Laut (KH) M Taufik mengatakan, peragaan simulasi, betul-betul sangat berguna bagi para personil. “Kegiatan simulasi akan dilaksanakan selama dua hari, Sabtu (4/3) hari ini dan Minggu (5/2) besok, diawali dengan gelar pasukan, kemudian turun lapangan dan melaksanakan sabotase bawah air. Kita doakan saja, semoga simulasi ini berjalan dengan perencanaan," ungkapnya.

Sumber: Manado Post

Indonesia Tuan Rumah Dialog Pertahanan Negara Asia Pasifik

(Foto: Berita HanKam)

5 Maret 2012, Jakarta: Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD 2012) yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 21-23 Maret mendatang. Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik akan turut serta dalam acara yang mengambil tema "Strengthening Security and Stability" ini.

“45 negara akan ikut berdialog dalam pertemuan ini,”kata Ketua Panitia sekaligus Rektor Universitas Pertahanan, Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Dia menuturkan, dalam acara JIDD 2012 ini strategi global, regional dan nasional akan dibicarakan dalam kaitannnya memberantas kekerasan berdalih kepercayaan dan pergolakan di kalangan masyarakat, terorisme serta penyebaran senjata.

Negara-negara di Asia Pasifik memiliki karakter yang berbeda-beda saat ini, kata Tippe, menghadapai tantangan yang hampir sama seperti ancaman terorisme dan tahapan pergolakan ideologi di masyarakat yang menjurus kepada ancaman keamanan. “Fakta tersebut mengharuskan negara-negara ini untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik dengan mengharmonisasikan interaksi antara institusi intelijen, militer, dan kepolisian masing-masing negara,”sambungnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan memberi sambutan, yang akan diawali dengan sambutan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Dialog ini juga akan dihadiri Sekjen PBB Ban Ki-Moon yang juga akan menjadi pembicara kunci JIDD 2012 yang mengambil tema “Operasi Militer Selain Perang: Kolaborasi dan Integrasi untuk Memperkuat Keamanan dan Stabilitas Global”.

26 Perusahaan Internasional Ikuti Pameran Industri Pertahanan

Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2012 direncanakan akan menghadirkan juga Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX) 2012. APSDEX ini akan diikuti oleh berbagai perusahaan, industri pertahanan dalam negeri, asosiasi dan industri internasional terkemuka.

“Ajang ini dimaksudkan agar dapat menampilkan hasil-hasil inovasi terbaru kepada stakeholder pertahanan dan akademisi yang menghadiri JIDD,”kata Ketua Panitia JIDD yang juga Rektor Universitas Pertahanan Syarifudin Tippe di Jakarta, Senin (5/3).

Industri pertahanan dalam negeri, kata dia, dapat memperoleh lebih banyak dukungan dan menarik perusahaan lain untuk memfasilitasi alih teknologi, imbal dagang, offset dan pemanfaatan sumber daya dengan industri pertahanan negara lain.

“26 perusahaan akan mengikuti expo ini, dan tidak hanya perusahaan dalam negeri, tapi juga luar negeri,”ujar Syarifuddin.

Dia merinci, terdapat 6 perusahaan asing yang turut dalam acara ini. Sisanya, yaitu 20 perusahaan berasal dari dalam negeri. Perusahaan-perusahaan asing yang mengikuti event ini diantaranya berasal dari Australia, Denmark, dan Singapura. Sedangkan dari dalam negeri diikuti oleh semua BUMN Industri Pertahanan dan swasta.

Sumber: Jurnas

Satuan Radar 243 Timika Diresmikan

Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI AU Imam Sufaat menandatangani Prasasti dan Menekan Tombol Pembukaan Plang Papan Nama saat peresmian Satuan Radar TNI AU 243 Timika di Kilo 8, Timika, Papua, Senin (5/3). Satuan Radar TNI AU 243 Timika ini merupakan yang ke 19 milik TNI AU dalam perencanaan 32 Satuan Radar hingga 2024 di seluruh Indonesia. (Foto: ANTARA/Spedy Paereng/Koz/pd/12)

5 Maret 2012, Timika: Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

"Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.

Di Jayapura, Morotai dan Manokwari akan Dipasang Radar

Sistem pertahanan udara nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia terus diperkuat Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Udara (AU). Salah satunya adalah adanya rencana menempatkan tiga radar di Jayapura, Morotai di Kepulauan Maluku dan Manokwari Papua Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Imam Sufaat di Timika, Senin (5/3) mengungkapkan, rencana penempatan tiga radar baru tersebut merupakan bagian dari perencanaan TNI AU dimana hingga 2024 memiliki 32 satuan radar pertahanan udara yang tersebar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua.

Selain itu, TNI AU juga memiliki program untuk memasang radar-radar yang lebih kecil untuk dapat mendeteksi sasaran di ketinggian rendah yang tidak mampu terdeteksi oleh radar yang dimiliki saat ini karena khusus berfungsi untuk mendeteksi obyek dalam jarak jauh dan berada di ketinggian.

Hingga saat ini TNI baru memiliki 19 satuan radar, satuan radar ke-19 yaitu satuan radar 243 Timika. Sejauh ini TNI sudah memiliki tiga satuan radar di Papua yakni Biak, Merauke dan Timika yang tergabung dalam jajaran Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosek Hanudnas) IV yang berpusat di Biak, ditambah satuan radar Buraen Kupang NTT dan satuan radar Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

"Ke depan kita harapkan seluruh daerah di kawasan timur Indonesia tercover oleh radar yang dimiliki TNI," kata KSAU Imam Sufaat. Ia mengatakan, dengan diresmikannya satuan radar 243 Timika maka mata Komando Sistem Pertahanan Udara Nasional (Ko Hanudnas) akan semakin terbuka sehingga tidak ada lagi ruang terbuka yang bisa dilalui pesawat yang tidak dikenal dan tanpa izin.

"Dengan adanya beberapa satuan radar di Papua termasuk di Timika maka kita punya kewajiban untuk menjaga kedaulatan udara kita sehingga tidak ada lagi satu pesawat yang tidak dikenal atau pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa ijin. Ini menyangkut harga diri atau kedaulatan bangsa," jelas KASAU Marsekal Imam Sufaat.

Sumber: ANTARA News/Republika

Skadron Udara 21 Latihan Penembakan dengan Maverick

5 Maret 2012, Palembang: Satu Flight Black Panther Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru bertolak ke Lanud Palembang dalam rangka melaksanakan latihan penembakan dari udara ke darat (Air To Ground) jarak menengah dengan menggunakan rudal Maverick. Keberangkatan para penerbang tempur yang memiliki motto “Temukan dan Hancurkan” tersebut dilepas langsung oleh Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, SE di Shelter Skadron Udara 12, Minggu (4/3).

Pada latihan yang direncanakan berlangsung selama satu minggu tersebut melibatkan seluruh penerbang dan beberapa teknisi pesawat yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, Letkol Pnb Prasetya Halim. Selain sebagai latihan rutin, latihan Maverick ini bertujuan untuk terus membina dan meningkatkan kemampuan para penerbang dalam melaksanakan misi-misi penerbangan maupun melaksanakan penembakan dari udara ke sasaran yang ada di darat dengan menggunakan rudal Maverick.

Hawk Manuver Di Atas Jembatan Ampera

Langit cerah diatas bumi Sriwijaya yang terasa panas pagi itu seakan membuat terlena masyarakat kota Palembang pada umumnya untuk melakukan aktifitas keseharian yang tertunda karena cuaca mendung dan beberapa hari belakangan diguyur hujan.

Aktifitas masyarakat dengan berbagai kepentingan di hari libur itu, tiba-tiba terusik oleh suara gemuruh mesin pesawat yang semakin lama semakin jelas dan menggelegar seakan membelah angkasa dan bumi yang dipijak saat empat pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara (Skadud) 12 Lanud Pakanbaru melakukan manuver diatas kota Palembang khususnya diatas jembatan Ampera kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan yang saat itu sedang ramai pengunjung.

Decak kagum dan bangga terpancar lewat kata lebih-lebih apabila mengetahui bahwa Lettu PNB Arie Prasetyo, salah satu dari mereka adalah merupakan putra daerah yang saat itu terbang bersama Komandan Skadud 12, Letkol PNB Prasetya Halim.

Seusai melakukan manuver sebagai ungkapan salam pertemuan kepada seluruh masyarakat Sumatra Selatan khususnya kota Palembang, akhirnya tepat pukul 08.35, ke empat pesawat tersebut mendarat di Bandara Int’ SMB II Palembang disambut langsung Komandan Lanud Palembang, Letkol PNB Adam Suharto didampingi pejabat jajaran Lanud Palembang.

Selanjutnya rombongsn menuju ke Base Ops untuk melaksnakan breafing sebelum melaksanakan Latihan Maverick selama beberapa hari kedepan di wilayah Sumatra Selatan. Sedangkan untuk pergeseseran personel pendukung, peralatan dan amunisi latihan ini didukung satu pesawat angkut C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan satu pesawat EC-120B Colibri dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati.

Sumber: TNI AU

Kebutuhan Alutsista-Industri Pertahanan Tingkatkan Produksi

(Foto: Berita HanKam)

5 Maret 2012, Bandung: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan diminta meningkatkan kapasitas produksinya demi membidik pasar domestik dan ekspor yang terbuka lebar.

Mereka perlu berpikir layaknya perusahaan swasta dengan orientasi profit. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada banyak kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI misalnya helikopter dan kapal cepat rudal. Di pasar ekspor alutsista banyak dibutuhkan. Karena itu, dia mengajak kepada BUMN industri pertahanan agar berupaya semaksimal mungkin mendapatkan peluang pasar tersebut.

“Itu harus dilakukan secara profesional,” katanya di Bandung, Jumat (2/3). Dia menerangkan, dari hasil rekaman statistik yang dibuat Kementerian Pertahanan, kondisi industri dalam negeri, terutama BUMN, sudah pada posisi kapasitas maksimum. Hal ini membuat jumlah order pada 2012 menurun dibandingkan saat kondisi tertinggi pada 2010-2011. Mantan menteri ESDM ini mengatakan, untuk mengatasi itu, industri harus meningkatkan kapasitasnya.

“Untuk itu, saya ingin dorong agar industri dalam negeri betul-betul memahami kemampuannya, kapasitasnya, dan seberapa besar kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitasnya,” ungkap dia. Lebih lanjut Purnomo menekankan agar industri dalam negeri terutama BUMN lebih aktif memasarkan produknya.

“Saya sudah hampir 15 tahun berkecimpung di BUMN besar, selama itu saya lihat BUMN di satu sisi bertindak sebagai pemerintah, tapi dalam banyak hal ingin menjadi seperti swasta. Saudara-Saudara dituntut untuk profit oriented walaupun saya tahu ada CSR yang harus dilakukan. Jangan bertindak sebagai pemerintah, tapi swasta,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut dia, siap mendukung pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. RUU yang sementara ini dinamai RUU Industri Pertahanan dan Keamanan akan diselesaikan bersama DPR. UU ini akan menjadi kebijakan kokoh dalam melanjutkan kebijakan pembangunan industri pertahanan ke depan. “Saya berharap UU ini tidak hanya milik pemerintah dan DPR, tapi juga milik industri pertahanan maupun end user,”sebutnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyebut, untuk mendukung pembangunan pertahanan dan industri pertahanan, pihaknya mendukung pembahasan RUU tersebut.“ Pada Juli nanti mudahmudahan sudah selesai,” paparnya. UU ini berdampak positif bagi industri pertahanan dan industri strategis sehingga cita-cita mencapai kemandirian alutsista bisa terwujud.

Sumber: SINDO