Berita Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Wilayah Kedaulatan NKRI serta Berita Militer Negara Sahabat
Saturday, February 25, 2012
Terbang Formasi Pesawat Intai Nomad
24 Februari 2012, Surabaya: Dua pesawat pengintai jenis Nomad milik Skuadron Udara 800 Wing Udara-1 Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) melakukan terbang formasi di atas jembatan Suramadu, Perairan Surabaya, Jatim, Jumat (24/2). Terbang formasi tersebut merupakan rangkaian acara serah terima jabatan Komandan Puspenerbal dari Laksma TNI Halomoan Sipahutar kepada Laksma TNI Sugianto. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/Spt/12)
Komisi I Dukung Modernisasi dan Pembelian Alutsista Sesuai Renstra
25 Februari 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui surat elektroniknya menegaskan Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI melalui tiga fungsi; anggaran, kontrol dan legislasi. Komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami dukungan politis.
Selangkapnya 10 pernyataan Komisi I terkait modernisasi dan pembelian alutsista TNI:
1. Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI mengacu kepada Renstra sebagai turunan dari Buku Putih Pertahanan. Secara intens kami mendiskusikan hal ini.
2. Dukungan dilakukan dalam 3 fungsi (anggaran, kontrol dan legislasi) secara terpadu dan komprehensif. Secara khusus komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami proses dukungan politik ini.
3. Dari aspek anggaran, komisi I dalam raker gabungan dengan Menhan, Panglima, Menkeu dan MenPPN sepakat untuk memenuhi alokasi Rp 150 Trilyun anggaran modernisasi alutsista renstra tahap 1 tahun 2010-2014.
4. Seiring dengan itu, komisi I meminta Kemhan dan Mabes TNI memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, juga perbaikan status audit BPK ke arah Wajar Tanpa Pengecualian.
5. Untuk mendukung kemandirian alutsista TNI dan revitalisasi BUMNIP -- sebagimana kebijakan KKIP -- komisi I mendorong alokasi belanja alutsista TNI ke industri pertahanan dalam negeri. Termasuk melalui skema joint-production dan transfer-of-technology (ToT).
6. Untuk memperkuat payung kebijakan ini, komisi I menginisiasi RUU Industri Pertahanan yg akan segera dibahas bersama pemerintah.
7. Alhamdulillah sikap dan tekanan kuat Komisi I tentang modernisasi alutsista menghasilkan peningkatan signifikan anggaran dari tahun ke tahun. Termasuk peningkatan alokasi belanja ke industri pertahanan dalam negeri.
8. Hal lain adalah sikap Komisi 1 agar pemerintah mengurangi Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor dan mensyaratkan setiap kontrak pembelian alutsista dari luar negeri dengan 3 hal: ToT /joint-production, tanpa kondisionalitas dan jaminan keberlangsungan.
9. Dalam fungsi kontrol. Komisi I intensifkan pengawasan melalui peninjauan lapangan, monitoring proses kontrak, diplomasi dengan pihak pemerintah/parlemen/industri luar negeri. Yang krusial adalah memastikan keajegan perencanaan agar tidak sering berubah di tengah jalan.
10. Last but not least, tanggung jawab moral dan politik komisi I terus memastikan tidak terjadi penyelewenangan uang negara dlm realisasi anggaran oleh Kemhan dan Mabes TNI. Kami punya cukup banyak informasi tentang hal ini.
@Berita HanKam
Selangkapnya 10 pernyataan Komisi I terkait modernisasi dan pembelian alutsista TNI:
1. Komisi I mendukung sepenuhnya modernisasi alutsista TNI mengacu kepada Renstra sebagai turunan dari Buku Putih Pertahanan. Secara intens kami mendiskusikan hal ini.
2. Dukungan dilakukan dalam 3 fungsi (anggaran, kontrol dan legislasi) secara terpadu dan komprehensif. Secara khusus komisi I membentuk Panja Alutsista untuk mendalami proses dukungan politik ini.
3. Dari aspek anggaran, komisi I dalam raker gabungan dengan Menhan, Panglima, Menkeu dan MenPPN sepakat untuk memenuhi alokasi Rp 150 Trilyun anggaran modernisasi alutsista renstra tahap 1 tahun 2010-2014.
4. Seiring dengan itu, komisi I meminta Kemhan dan Mabes TNI memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, juga perbaikan status audit BPK ke arah Wajar Tanpa Pengecualian.
5. Untuk mendukung kemandirian alutsista TNI dan revitalisasi BUMNIP -- sebagimana kebijakan KKIP -- komisi I mendorong alokasi belanja alutsista TNI ke industri pertahanan dalam negeri. Termasuk melalui skema joint-production dan transfer-of-technology (ToT).
6. Untuk memperkuat payung kebijakan ini, komisi I menginisiasi RUU Industri Pertahanan yg akan segera dibahas bersama pemerintah.
7. Alhamdulillah sikap dan tekanan kuat Komisi I tentang modernisasi alutsista menghasilkan peningkatan signifikan anggaran dari tahun ke tahun. Termasuk peningkatan alokasi belanja ke industri pertahanan dalam negeri.
8. Hal lain adalah sikap Komisi 1 agar pemerintah mengurangi Pinjaman Luar Negeri/Kredit Ekspor dan mensyaratkan setiap kontrak pembelian alutsista dari luar negeri dengan 3 hal: ToT /joint-production, tanpa kondisionalitas dan jaminan keberlangsungan.
9. Dalam fungsi kontrol. Komisi I intensifkan pengawasan melalui peninjauan lapangan, monitoring proses kontrak, diplomasi dengan pihak pemerintah/parlemen/industri luar negeri. Yang krusial adalah memastikan keajegan perencanaan agar tidak sering berubah di tengah jalan.
10. Last but not least, tanggung jawab moral dan politik komisi I terus memastikan tidak terjadi penyelewenangan uang negara dlm realisasi anggaran oleh Kemhan dan Mabes TNI. Kami punya cukup banyak informasi tentang hal ini.
@Berita HanKam
Pemerintah Berencana Membeli Korvet yang Ditolak Brunei
KDB Nakhoda Ragam, KDB Bendhara Sakam dan KDB Jerambak kapal korvet kelas Nakhoda Ragam teronggok selama 10 tahun setelah Brunei Darussalam sebagai pemesan batal mengoperasikan. Aljazair diberitakan akan mengakuisisi ketiga korvet, tetapi membatalkan, lebih memilih frigate kelas FREMM. Indonesia sedang bernegosiasi untuk membeli ketiga korvet ini. (Foto: Flickr)
25 Februari 2012: Besarnya wilayah laut Indonesia membuat TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus berbenah diri dengan menambah armada tempurnya. Salah satunya adalah dengan membeli kapal perang dari negara lain.
Tersiar kabar bahwasanya TNI AL sedang mengincar kapal perang Nakhoda Ragam Class, sebuah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris, yang tidak jadi dibeli AL Brunei Darussalam karena suatu masalah.
Menanggapi kabar tersebut, kepada itoday, pengamat pertahanan Muradi mengatakan, jika memang kapal yang akan dibeli adalah kapal kelas patroli, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika yang dibeli adalah kapal perang yang berukuran besar, maka itu menjadi masalah. Sebab kebutuhannya berbeda dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.
Pembelian alat utama sistem senjata memang bukan seperti membeli kacang goreng, setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, walaupun kapal yang dibelui sama kelasnya, tetapi masalah “jeroan” kapal bisa berbeda. Karena setiap negara memiliki spesifikasi dan kebutuhan menghadapi tantangan yang berbeda.
“Perairan Brunei itu sangat sempit. saking sempitnya, perairan Brunei mungkin bisa dikelilingi dengan kapal patroli kecil dalam waktu tiga jam saja. Bandingkan dengan perairan Indonesia,” jelas Muradi.
KRI Diponegoro-365 satu dari empat korvet kelas SIGMA. Pemerintah pernah mencanangkan kapal perang baru TNI AL dirancang merujuk disain SIGMA. (Foto: Damen)
Melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan itu, Muradi menganggap, rencana pembelian kapal perang buatan Inggris yang tidak jadi dibeli Brunei, adalah solusi instan untuk jangka pendek saja, karena untuk mengakali anggaran pertahanan Indonesia yang terbilang kecil.
Dari informasi yang diterima itoday, rencana pembelian kapal perang Nakhoda Ragam Class ini sudah mencapai 70 persen, sudah mencapai tahapan MoU. Namun TNI AL tetap membuka kemungkinan untuk membeli kapal perang lainnya untuk memperkuat armada tempurnya.
Nakhoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.
Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.
Sumber: itoday
25 Februari 2012: Besarnya wilayah laut Indonesia membuat TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus berbenah diri dengan menambah armada tempurnya. Salah satunya adalah dengan membeli kapal perang dari negara lain.
Tersiar kabar bahwasanya TNI AL sedang mengincar kapal perang Nakhoda Ragam Class, sebuah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris, yang tidak jadi dibeli AL Brunei Darussalam karena suatu masalah.
Menanggapi kabar tersebut, kepada itoday, pengamat pertahanan Muradi mengatakan, jika memang kapal yang akan dibeli adalah kapal kelas patroli, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika yang dibeli adalah kapal perang yang berukuran besar, maka itu menjadi masalah. Sebab kebutuhannya berbeda dengan apa yang dibutuhkan Indonesia.
Pembelian alat utama sistem senjata memang bukan seperti membeli kacang goreng, setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, walaupun kapal yang dibelui sama kelasnya, tetapi masalah “jeroan” kapal bisa berbeda. Karena setiap negara memiliki spesifikasi dan kebutuhan menghadapi tantangan yang berbeda.
“Perairan Brunei itu sangat sempit. saking sempitnya, perairan Brunei mungkin bisa dikelilingi dengan kapal patroli kecil dalam waktu tiga jam saja. Bandingkan dengan perairan Indonesia,” jelas Muradi.
KRI Diponegoro-365 satu dari empat korvet kelas SIGMA. Pemerintah pernah mencanangkan kapal perang baru TNI AL dirancang merujuk disain SIGMA. (Foto: Damen)
Melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan itu, Muradi menganggap, rencana pembelian kapal perang buatan Inggris yang tidak jadi dibeli Brunei, adalah solusi instan untuk jangka pendek saja, karena untuk mengakali anggaran pertahanan Indonesia yang terbilang kecil.
Dari informasi yang diterima itoday, rencana pembelian kapal perang Nakhoda Ragam Class ini sudah mencapai 70 persen, sudah mencapai tahapan MoU. Namun TNI AL tetap membuka kemungkinan untuk membeli kapal perang lainnya untuk memperkuat armada tempurnya.
Nakhoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.
Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis serangan udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.
Sumber: itoday
Versi Terbaru Tank Leopard 2A7+
Leopard 2A7. (Foto: KMW)
25 Februari 2012, Jakarta: Perusahaan Krauss-Maffei Wegmann (KMW) asal Muenchen, Jerman, mengembangkan dan memproduksi tank Leopard seri terbaru yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2010, Leopard 2A7+. Tank ini setingkat lebih maju dan canggih daripada Leopard 2A6 yang akan dibeli pemerintah Indonesia dari Belanda.
Leopard 2A7+ adalah tank tempur utama berteknologi canggih yang telah teruji dan digunakan Angkatan Darat Jerman. Pada Juli 2011 pemerintah Jerman melalui Dewan Keamanan Federal telah menyetujui penjualan 200 unit Leopard 2A7+ ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Manajer proyek Krauss-Maffei Wegmann, Kai Stollfuss, mengatakan ada dua perbedaan utama antara tank Leopard 2A7+ dibandingkan Leopard A6: sistem periskop dan sistem komputernya yang jauh lebih canggih. Leopard 2A7+ dapat digunakan di segala medan pertempuran, mulai dari pegunungan, perbukitan, perkotaan, hingga menyeberangi sungai.
"Sama seperti Leopard 2A6, Leopard 2A7+ cocok digunakan di Indonesia. Tank ini terbukti andal digunakan di Afganistan yang kondisi geografisnya bergunung-gunung," ujar dia di sela pameran kedirgantaraan dan teknologi pertahanan Singapore Airshow, Jumat pekan lalu, 17 Februari 2012.
Leopard 2A6 dilengkapi dengan meriam L55, sebuah mesin yang mampu mendeteksi ranjau dan sistem pendingin udara. Sejak Maret 2001 Angkatan Darat Jerman memperbarui tank Leopard 2A5 mereka menjadi Leopard 2A6. Adapun tentara Kerajaan Belanda memperbarui 180 unit tank Leopard 2A5 menjadi Leopard 2 A6, yang mulai beroperasi sejak Februari 2003.
Leopard 2A7+ memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada pendahulunya. Selain meriam Rheinmetall L55 kaliber 120 mm dan mesin pendeteksi ranjau, tank tempur yang dikembangkan untuk misi baru Angkatan Darat Jerman ini dilengkapi dengan sistem yang berfokus pada perlindungan 4 awaknya dari serangan roket, ledakan ranjau, hingga lontaran granat.
Tank jenis ini juga dilengkapi peralatan untuk membersihkan jalur dari ranjau, jebakan bom, atau puing-puing yang dapat menghalangi pergerakan. Sarana komunikasi eksternal yang lebih canggih juga dipasang pada tank tempur ini. Tak hanya itu, Leopard 2A7+ juga dilengkapi dengan sensor panas di bagian depan dan belakang serta peningkatan kemampuan periskop untuk pengintaian jarak jauh.
Dengan berat 67,5 ton, panjang badan dan meriam 10,97 meter, lebar 4 meter, tinggi 2,64 meter, Leopard 2A7+ memiliki mesin berkekuatan 1.500 tenaga kuda yang mampu dipacu hingga kecepatan 72 kilometer per jam. Daerah jelajahnya mencapai 450 kilometer. Tembakan meriamnya mampu menjangkau jarak hingga 6 kilometer.
Stollfuss mengatakan Krauss-Maffei Wegmann adalah satu-satunya perusahaan di Jerman yang memproduksi tank seri Leopard. Perusahaan ini awalnya mengembangkan Leopard 2 sebagai tank tempur utama pada 1979, menggantikan Leopard 1 yang diproduksi 16 tahun sebelumnya. Leopard dikembangkan menjadi beberapa seri hingga yang terbaru adalah Leopard 2A7+.
Ada lebih dari 6.000 unit tank Leopard 1 yang diekspor ke Belgia, Denmark, Kanada, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Australia, dan Turki. Sedangkan Leopard 2 digunakan militer Austria, Kanada, Denmark, Cile, Finlandia, Yunani, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Polandia, Singapura, Swiss, Turki, Swedia, dan Spanyol. Jumlah Leopard 2 seluruhnya mencapai lebih dari 3.200 unit.
Stollfuss tidak bersedia memberikan informasi harga tank Leopard yang diproduksi Krauss-Maffei Wegmann. Dia mengatakan hanya sebagai pihak yang menyediakan tank sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan negara pembeli. Soal harga tank diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Jerman. "Karena pembelian tank ini harus G to G, dari pemerintah ke pemerintah," kata dia.
Ditanya tentang rencana pemerintah Indonesia membeli tank Leopard dari Belanda, Stollfuss mengetahui dan mengikuti pemberitaannya. Dia pula yang memberi tahu Tempo bahwa tank yang dipesan pemerintah Indonesia adalah dari seri Leopard 2A6. Namun dia enggan berkomentar tentang rencana pembelian Leopard 2A6 oleh pemerintah Indonesia.
Belanda berencana menjual 100 unit tank Leopard 2A6 bekas. Pemerintah Indonesia harus merogoh kocek sebanyak US$ 280 juta untuk mendapatkan seluruh tank yang ditawarkan Belanda. Itu pun jika parlemen kedua negara, yang selama ini getol menolak rencana pembelian tersebut, berubah sikap dan menyetujuinya.
Stollfuss mengatakan, kalaupun jadi membeli Leopard 2 A6 buatan Belanda, pemerintah Indonesia disarankan memperbarui dan meningkatkan kemampuannya menjadi tank seri terbaru, yakni Leopard 2 A7+. Menurut dia, tank dengan kemampuan lebih canggih pasti akan lebih menguntungkan pemerintah Indonesia. "Tapi tentu harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk modifikasi tersebut," kata dia menandaskan.
Sumber: TEMPO
25 Februari 2012, Jakarta: Perusahaan Krauss-Maffei Wegmann (KMW) asal Muenchen, Jerman, mengembangkan dan memproduksi tank Leopard seri terbaru yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2010, Leopard 2A7+. Tank ini setingkat lebih maju dan canggih daripada Leopard 2A6 yang akan dibeli pemerintah Indonesia dari Belanda.
Leopard 2A7+ adalah tank tempur utama berteknologi canggih yang telah teruji dan digunakan Angkatan Darat Jerman. Pada Juli 2011 pemerintah Jerman melalui Dewan Keamanan Federal telah menyetujui penjualan 200 unit Leopard 2A7+ ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Manajer proyek Krauss-Maffei Wegmann, Kai Stollfuss, mengatakan ada dua perbedaan utama antara tank Leopard 2A7+ dibandingkan Leopard A6: sistem periskop dan sistem komputernya yang jauh lebih canggih. Leopard 2A7+ dapat digunakan di segala medan pertempuran, mulai dari pegunungan, perbukitan, perkotaan, hingga menyeberangi sungai.
"Sama seperti Leopard 2A6, Leopard 2A7+ cocok digunakan di Indonesia. Tank ini terbukti andal digunakan di Afganistan yang kondisi geografisnya bergunung-gunung," ujar dia di sela pameran kedirgantaraan dan teknologi pertahanan Singapore Airshow, Jumat pekan lalu, 17 Februari 2012.
Leopard 2A6 dilengkapi dengan meriam L55, sebuah mesin yang mampu mendeteksi ranjau dan sistem pendingin udara. Sejak Maret 2001 Angkatan Darat Jerman memperbarui tank Leopard 2A5 mereka menjadi Leopard 2A6. Adapun tentara Kerajaan Belanda memperbarui 180 unit tank Leopard 2A5 menjadi Leopard 2 A6, yang mulai beroperasi sejak Februari 2003.
Leopard 2A7+ memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada pendahulunya. Selain meriam Rheinmetall L55 kaliber 120 mm dan mesin pendeteksi ranjau, tank tempur yang dikembangkan untuk misi baru Angkatan Darat Jerman ini dilengkapi dengan sistem yang berfokus pada perlindungan 4 awaknya dari serangan roket, ledakan ranjau, hingga lontaran granat.
Tank jenis ini juga dilengkapi peralatan untuk membersihkan jalur dari ranjau, jebakan bom, atau puing-puing yang dapat menghalangi pergerakan. Sarana komunikasi eksternal yang lebih canggih juga dipasang pada tank tempur ini. Tak hanya itu, Leopard 2A7+ juga dilengkapi dengan sensor panas di bagian depan dan belakang serta peningkatan kemampuan periskop untuk pengintaian jarak jauh.
Dengan berat 67,5 ton, panjang badan dan meriam 10,97 meter, lebar 4 meter, tinggi 2,64 meter, Leopard 2A7+ memiliki mesin berkekuatan 1.500 tenaga kuda yang mampu dipacu hingga kecepatan 72 kilometer per jam. Daerah jelajahnya mencapai 450 kilometer. Tembakan meriamnya mampu menjangkau jarak hingga 6 kilometer.
Stollfuss mengatakan Krauss-Maffei Wegmann adalah satu-satunya perusahaan di Jerman yang memproduksi tank seri Leopard. Perusahaan ini awalnya mengembangkan Leopard 2 sebagai tank tempur utama pada 1979, menggantikan Leopard 1 yang diproduksi 16 tahun sebelumnya. Leopard dikembangkan menjadi beberapa seri hingga yang terbaru adalah Leopard 2A7+.
Ada lebih dari 6.000 unit tank Leopard 1 yang diekspor ke Belgia, Denmark, Kanada, Yunani, Italia, Belanda, Norwegia, Australia, dan Turki. Sedangkan Leopard 2 digunakan militer Austria, Kanada, Denmark, Cile, Finlandia, Yunani, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Polandia, Singapura, Swiss, Turki, Swedia, dan Spanyol. Jumlah Leopard 2 seluruhnya mencapai lebih dari 3.200 unit.
Stollfuss tidak bersedia memberikan informasi harga tank Leopard yang diproduksi Krauss-Maffei Wegmann. Dia mengatakan hanya sebagai pihak yang menyediakan tank sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan negara pembeli. Soal harga tank diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Jerman. "Karena pembelian tank ini harus G to G, dari pemerintah ke pemerintah," kata dia.
Ditanya tentang rencana pemerintah Indonesia membeli tank Leopard dari Belanda, Stollfuss mengetahui dan mengikuti pemberitaannya. Dia pula yang memberi tahu Tempo bahwa tank yang dipesan pemerintah Indonesia adalah dari seri Leopard 2A6. Namun dia enggan berkomentar tentang rencana pembelian Leopard 2A6 oleh pemerintah Indonesia.
Belanda berencana menjual 100 unit tank Leopard 2A6 bekas. Pemerintah Indonesia harus merogoh kocek sebanyak US$ 280 juta untuk mendapatkan seluruh tank yang ditawarkan Belanda. Itu pun jika parlemen kedua negara, yang selama ini getol menolak rencana pembelian tersebut, berubah sikap dan menyetujuinya.
Stollfuss mengatakan, kalaupun jadi membeli Leopard 2 A6 buatan Belanda, pemerintah Indonesia disarankan memperbarui dan meningkatkan kemampuannya menjadi tank seri terbaru, yakni Leopard 2 A7+. Menurut dia, tank dengan kemampuan lebih canggih pasti akan lebih menguntungkan pemerintah Indonesia. "Tapi tentu harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk modifikasi tersebut," kata dia menandaskan.
Sumber: TEMPO
Hercules Kembali dari AS Setelah Jalani Overhaul
C-130 Hercules TNI AU. (Foto: Dispenau)
24 Februari 2012, Jakarta: Pesawat angkut militer Hercules milik TNI AU kembali ke Indonesia setelah menjalani perbaikan menyeluruh (overhaul) di Amerika Serikat. Serah terima pesawat ini akan dilakukan di base ops Halim Perdanakusuma.
“Siang ini akan dilakukan upacara penyambutan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus saat dihubungi, Jumat (24/2). Menurut Azman, Hercules yang mengalami overhaul atas bantuan Amerika ini dilakukan sejak setahun lalu.
Selain perbaikan, mulai body, structure hingga persenjataan, pesawat ini juga di-up grade kemampuannya. “Serah terima dilakukan oleh dubes Amerika di Indonesia dengan Wakil KSAU,” ujar Azman. Pesawat ini diperbaiki di Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat.
Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki. Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya punya kemampuan memperbaiki pesawat tersebut. Namun, kemampuan tidak didukung fasilitas dan peralatan pendukung.
"Alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli (alat-alatnya), lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain," katanya.
Sumber: Jurnas
24 Februari 2012, Jakarta: Pesawat angkut militer Hercules milik TNI AU kembali ke Indonesia setelah menjalani perbaikan menyeluruh (overhaul) di Amerika Serikat. Serah terima pesawat ini akan dilakukan di base ops Halim Perdanakusuma.
“Siang ini akan dilakukan upacara penyambutan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus saat dihubungi, Jumat (24/2). Menurut Azman, Hercules yang mengalami overhaul atas bantuan Amerika ini dilakukan sejak setahun lalu.
Selain perbaikan, mulai body, structure hingga persenjataan, pesawat ini juga di-up grade kemampuannya. “Serah terima dilakukan oleh dubes Amerika di Indonesia dengan Wakil KSAU,” ujar Azman. Pesawat ini diperbaiki di Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat.
Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki. Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya punya kemampuan memperbaiki pesawat tersebut. Namun, kemampuan tidak didukung fasilitas dan peralatan pendukung.
"Alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli (alat-alatnya), lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain," katanya.
Sumber: Jurnas
Friday, February 24, 2012
Menuju Kemandirian Rudal
Rudal C-705. (Foto: Zhenguan Studio)
24 Februari 2012: Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali (guided missiles/rudal) C-705.
Dengan kesepakatan itu, Indonesia mendapat kewenangan untuk memproduksi rudal yang mempunyai jangkauan lintas cakrawala (over the horizon). Sekilas, ini merupakan kabar biasa.Tapi, bagi kepentingan pertahanan bangsa ini, langkah ini merupakan milestone bagi pembangunan kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus menguatkan derajat kapabilitas pertahanan Indonesia. Bangsa ini pun patut berbangga karena tidak banyak negara yang mampu menguasai teknologi rudal atau berkesempatan mendapat alih teknologi senjata strategis tersebut. Pentingnya penguasaan teknologi rudal disadari betul bangsa ini.
Ini terlihat dari rangkaian program roket nasional hingga pembangunan material pendukung. Sudah jauh hari Indonesia memulai tahap awal pembangunan rudal dengan memproduksi roket udara ke darat, folding fin aerial rockets (FFAR), yang diaplikasikan pada helikopter dan pesawat milik TNI. Sejumlah BUMN,yakni PT Dahana,PT Dirgantara Indonesia,PT Pindad,dan PT Krakatau Steel, juga membangun roket R-Han yang mempunyai jangkauan 15-20 kilometer. Untuk material pendukung, awal tahun ini pemerintah meresmikan dua industri strategis,yakni PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang,Kalimantan Timur dan pabrik bahan berenergi tinggi di areal PT Dahana di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dengan pengoperasian kedua pabrik tersebut,kebutuhan bahan baku peledak dan propelan sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian,kerja sama dengan China merupakan lanjutan dari tahapan penguasaan teknologi rudal.Melalui kerja sama ini Indonesia mendapatkan limpahan teknologi (technology spillover) yang selama ini dikunci rapat-rapat oleh segelintir negara seperti teknologi telemetri, propulsi, tracking-and guidance, dan sebagainya.
Jika menguasai rahasia teknologi rudal ini,bisa jadi suatu saat Indonesia memproduksi rudal C-705,tapi juga memanfaatkannya untuk mendongkrak kapasitas roket pertahanan (R-Han) atau bahkan menyulap roket pengorbit satelit (RPS) yang tengah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menjadi rudal balistik. Dalam pertahanan, kemampuan penguasaan rudal sangat strategis untuk meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Rudal merupakan bagian dari kesenjataan artileri dengan daya jangkau yang mampu mencapai garis belakang pertahanan dan menembus jantung pertahanan lawan.
Ditilik dari kemampuan yang dimiliki––yakni daya jangkau (range), daya ketelitian (precision), dan daya hancur (destruction capability), rudal adalah instrumen paling efektif untuk memenangkan sebuah perang. Bagi TNI, rudal C-705 akan menjadi bagian dari sistem kesenjataan strategis. Rudal yang pertama diperlihatkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow Ke-7 pada 2008 direncanakan akan menempati posisi utama sistem senjata kapal cepat rudal (KCR) yang dimiliki TNI Angkatan Laut.
C-705 akan bahu-membahu dengan rudal Yakhont buatan Rusia yang dipasang di KRI kelas Van Speijk menjadi tulang punggung matra laut Indonesia, terutama di wilayah laut dangkal. Si vis pacem,para bellum.Jika mendambakan perdamaian,bersiap-siaplah untuk perang.Dalam konteks pemahaman inilah,penguatan, modernisasi, dan pembangunan kemandirian alutsista dilakukan oleh pemerintah.Penguasaan teknologi rudal menjadi instrumen penting membangun sistem pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya getar tinggi–-high level of deterrence.
Sumber: SINDO
24 Februari 2012: Industri pertahanan Indonesia memasuki babak baru.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama koleganya dari Republik Rakyat China Jenderal Liang Guanglie meneken kesepakatan untuk proses alih teknologi peluru kendali (guided missiles/rudal) C-705.
Dengan kesepakatan itu, Indonesia mendapat kewenangan untuk memproduksi rudal yang mempunyai jangkauan lintas cakrawala (over the horizon). Sekilas, ini merupakan kabar biasa.Tapi, bagi kepentingan pertahanan bangsa ini, langkah ini merupakan milestone bagi pembangunan kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) sekaligus menguatkan derajat kapabilitas pertahanan Indonesia. Bangsa ini pun patut berbangga karena tidak banyak negara yang mampu menguasai teknologi rudal atau berkesempatan mendapat alih teknologi senjata strategis tersebut. Pentingnya penguasaan teknologi rudal disadari betul bangsa ini.
Ini terlihat dari rangkaian program roket nasional hingga pembangunan material pendukung. Sudah jauh hari Indonesia memulai tahap awal pembangunan rudal dengan memproduksi roket udara ke darat, folding fin aerial rockets (FFAR), yang diaplikasikan pada helikopter dan pesawat milik TNI. Sejumlah BUMN,yakni PT Dahana,PT Dirgantara Indonesia,PT Pindad,dan PT Krakatau Steel, juga membangun roket R-Han yang mempunyai jangkauan 15-20 kilometer. Untuk material pendukung, awal tahun ini pemerintah meresmikan dua industri strategis,yakni PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang,Kalimantan Timur dan pabrik bahan berenergi tinggi di areal PT Dahana di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Dengan pengoperasian kedua pabrik tersebut,kebutuhan bahan baku peledak dan propelan sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian,kerja sama dengan China merupakan lanjutan dari tahapan penguasaan teknologi rudal.Melalui kerja sama ini Indonesia mendapatkan limpahan teknologi (technology spillover) yang selama ini dikunci rapat-rapat oleh segelintir negara seperti teknologi telemetri, propulsi, tracking-and guidance, dan sebagainya.
Jika menguasai rahasia teknologi rudal ini,bisa jadi suatu saat Indonesia memproduksi rudal C-705,tapi juga memanfaatkannya untuk mendongkrak kapasitas roket pertahanan (R-Han) atau bahkan menyulap roket pengorbit satelit (RPS) yang tengah dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menjadi rudal balistik. Dalam pertahanan, kemampuan penguasaan rudal sangat strategis untuk meningkatkan kekuatan militer suatu negara. Rudal merupakan bagian dari kesenjataan artileri dengan daya jangkau yang mampu mencapai garis belakang pertahanan dan menembus jantung pertahanan lawan.
Ditilik dari kemampuan yang dimiliki––yakni daya jangkau (range), daya ketelitian (precision), dan daya hancur (destruction capability), rudal adalah instrumen paling efektif untuk memenangkan sebuah perang. Bagi TNI, rudal C-705 akan menjadi bagian dari sistem kesenjataan strategis. Rudal yang pertama diperlihatkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow Ke-7 pada 2008 direncanakan akan menempati posisi utama sistem senjata kapal cepat rudal (KCR) yang dimiliki TNI Angkatan Laut.
C-705 akan bahu-membahu dengan rudal Yakhont buatan Rusia yang dipasang di KRI kelas Van Speijk menjadi tulang punggung matra laut Indonesia, terutama di wilayah laut dangkal. Si vis pacem,para bellum.Jika mendambakan perdamaian,bersiap-siaplah untuk perang.Dalam konteks pemahaman inilah,penguatan, modernisasi, dan pembangunan kemandirian alutsista dilakukan oleh pemerintah.Penguasaan teknologi rudal menjadi instrumen penting membangun sistem pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya getar tinggi–-high level of deterrence.
Sumber: SINDO
Thursday, February 23, 2012
Dahlan Perintahkan Tiga BUMNIS Fokus Produksi Alutsista
Teknisi saat pengerjaan komponen pesawat C212-400 di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Jalan Pajajaran Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/2). PT DI telah ditunjuk oleh Airbus Military sebagai produsen tunggal pesawat C212-400 satu-satunya di dunia. Saat ini seluruh fasilitas produksi untuk C212-400 telah dipindahkan dari San Pablo, Spanyol, ke PT DI di Bandung. (Foto: Bisnis-jabar)
23 Februari 2012, Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad akan berfokus untuk melayani pesanan dari Kementerian Pertahanan selama dua tahun mendatang. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan spesialisasi pekerjaan pada ketiga perusahaan pelat merah tersebut hanya sementara. "Nanti kalau sudah lebih bagus, baru boleh mengembangkan bisnis," katanya di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012.
Alasan tersebut diungkapkan Dahlan sehubungan dengan kerugian yang sempat diderita BUMN-BUMN strategis. Kontrak di bidang perniagaan, menurut dia, belum tentu menguntungkan BUMN. "Dulu pernah ada yang pesan kapal ke PT PAL, lalu dibatalkan saat kapal hampir jadi karena kontraknya kurang baik," ujarnya.
PT Dirgantara Indonesia akan memasok enam helikopter untuk Kementerian Pertahanan secara bertahap. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa nilai kontrak hingga 2014 antara PT DI dan Kemenhan mencapai Rp 9 triliun.
Tahun ini saja PT DI berencana membuat dua sampai tiga helikopter berjenis N-Bell untuk digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, tahun ini PT DI juga akan membuat satu pesawat berjenis CN-235 untuk Korean Coast Guard.
Untuk modal pembuatan pesanan pesawat, Dahlan menginstruksikan agar BUMN strategis mengajukan pinjaman perbankan terlebih dahulu. Ia memberi contoh PT DI yang diizinkan mengajukan pinjaman Rp 1 triliun ke Bank BRI. Pinjaman perbankan, kata Dahlan, perlu diajukan agar pesanan bisa segera dibuat karena pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memakan waktu. "Toh nanti bisa dibayar setelah dana APBN cair," katanya.
Ukraina Tawarkan Industri Strategi kepada Indonesia
Perusahaan Negara Ukraina yang mengurusi Ekspor dan Impor Produk Khusus dan Peralatan Militer, Ukrspecexport, hari Rabu (22/3/2012) menegaskan, pihaknya bersedia bekerja sama dengan industri strategis Indonesia, terutama dalam memproduksi sistem persenjataan utama TNI. Ukrspecexport sejauh ini punya pengalaman luas dalam produksi peralatan militer.
Roman Noha, kepala panel ahli Ukrspecexport, dalam siaran persnya, hari ini menyebutkan, perusahannya berminat membangun relasi bilateral, tidak hanya pada penjualan namun juga dalam kemitraan strategis dengan perusahaan strategis di Indonesia.
"Memproduksi persenjataan di wilayah Indonesia lebih penting bagi kami, daripada mengirimkan produk siap pakai. Kami menghendaki mitra kami memperoleh benefit yang besar dari kerja sama seperti ini," ujarnya.
Pada tahap pertama, SC Ukrspecexport menawarkan pemain utama dalam industri militer untuk memproduksi tank tempur "Bulat" di PT Pindad.
Produksi ini bisa berbentuk upaya bersama dan bisa segera dimulai dalam waktu dekat. Produknya bisa langsung digunakan militer Indonesia dalam waktu yang pendek.
Berat tank "Bulat" hanya sekitar 45 ton, dengan kemampuan gerak yang tinggi, proteksi yang baik pada awaknya, dengan kemampuan meriam termasuk peluru kendali. AB Ukraina saat ini sudah menggunakan 80 tank "bulat" dan jumlah ini terus meningkat.
Sumber: Tempo/KOMPAS
23 Februari 2012, Jakarta: Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad akan berfokus untuk melayani pesanan dari Kementerian Pertahanan selama dua tahun mendatang. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan spesialisasi pekerjaan pada ketiga perusahaan pelat merah tersebut hanya sementara. "Nanti kalau sudah lebih bagus, baru boleh mengembangkan bisnis," katanya di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2012.
Alasan tersebut diungkapkan Dahlan sehubungan dengan kerugian yang sempat diderita BUMN-BUMN strategis. Kontrak di bidang perniagaan, menurut dia, belum tentu menguntungkan BUMN. "Dulu pernah ada yang pesan kapal ke PT PAL, lalu dibatalkan saat kapal hampir jadi karena kontraknya kurang baik," ujarnya.
PT Dirgantara Indonesia akan memasok enam helikopter untuk Kementerian Pertahanan secara bertahap. Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia Andi Alisjahbana beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa nilai kontrak hingga 2014 antara PT DI dan Kemenhan mencapai Rp 9 triliun.
Tahun ini saja PT DI berencana membuat dua sampai tiga helikopter berjenis N-Bell untuk digunakan oleh Angkatan Laut. Selain itu, tahun ini PT DI juga akan membuat satu pesawat berjenis CN-235 untuk Korean Coast Guard.
Untuk modal pembuatan pesanan pesawat, Dahlan menginstruksikan agar BUMN strategis mengajukan pinjaman perbankan terlebih dahulu. Ia memberi contoh PT DI yang diizinkan mengajukan pinjaman Rp 1 triliun ke Bank BRI. Pinjaman perbankan, kata Dahlan, perlu diajukan agar pesanan bisa segera dibuat karena pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memakan waktu. "Toh nanti bisa dibayar setelah dana APBN cair," katanya.
Ukraina Tawarkan Industri Strategi kepada Indonesia
Perusahaan Negara Ukraina yang mengurusi Ekspor dan Impor Produk Khusus dan Peralatan Militer, Ukrspecexport, hari Rabu (22/3/2012) menegaskan, pihaknya bersedia bekerja sama dengan industri strategis Indonesia, terutama dalam memproduksi sistem persenjataan utama TNI. Ukrspecexport sejauh ini punya pengalaman luas dalam produksi peralatan militer.
Roman Noha, kepala panel ahli Ukrspecexport, dalam siaran persnya, hari ini menyebutkan, perusahannya berminat membangun relasi bilateral, tidak hanya pada penjualan namun juga dalam kemitraan strategis dengan perusahaan strategis di Indonesia.
"Memproduksi persenjataan di wilayah Indonesia lebih penting bagi kami, daripada mengirimkan produk siap pakai. Kami menghendaki mitra kami memperoleh benefit yang besar dari kerja sama seperti ini," ujarnya.
Pada tahap pertama, SC Ukrspecexport menawarkan pemain utama dalam industri militer untuk memproduksi tank tempur "Bulat" di PT Pindad.
Produksi ini bisa berbentuk upaya bersama dan bisa segera dimulai dalam waktu dekat. Produknya bisa langsung digunakan militer Indonesia dalam waktu yang pendek.
Berat tank "Bulat" hanya sekitar 45 ton, dengan kemampuan gerak yang tinggi, proteksi yang baik pada awaknya, dengan kemampuan meriam termasuk peluru kendali. AB Ukraina saat ini sudah menggunakan 80 tank "bulat" dan jumlah ini terus meningkat.
Sumber: Tempo/KOMPAS
KRI Sultan Iskandar Muda–367 dan BNS Madhumati (P-911) Gelar Boarding Exercise
23 Februari 2012, Lebanon: KRI Sultan Iskandar Muda–367 melaksanakan latihan Boarding Exercise (Boardex) dengan kapal perang Bangladesh BNS Madhumati (P-911). Serial latihan ini merupakan yang ketiga kalinya bagi KRI Sultan Iskandar Muda–367.
Boardex adalah latihan pemeriksaan dan penggeledahan di laut yang dilakukan oleh unsur MTF terhadap kapal-kapal yang termasuk dalam daftar mencurigakan (suspect),dimana pemeriksaan dan penggeledahan ini dilaksanakan secara kooperatif.
Pada latihan kali ini KRI Sultan Iskandar Muda–367 disimulasikan sebagai kapal yang diperiksamemberikan data-data yang sesuai dengan expected list yang dimiliki oleh unsur MTF sehingga menuntut untuk dilaksanakan pemeriksaan.
Pelaksanaan latihan diawali dengan prosedur hailing dimana BNS Madhumati(P-911) selaku unsur MTF di AMO memperoleh data yang mencurigakan terhadap kapal suspect kemudian menurunkan 1 tim boarding party dan 1 RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) lengkap dengan senjata ringan dan alat deteksi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap ABK, muatan maupun dokumen kapal suspect. Latihan dinyatakan selesai setelah Tim Boardex BNS Madhumati (P-911) menemukan simulasi barang terlarang berupa serbuk yang diduga sebagai barang narkotika.
Selesai latihan Dansatgas Maritim TNI Konga XXVIII-C/UNIFIL Letkol Laut (P) Agus Hariadi mengucapkan selamat kepada Dan Tim Boardex BNS Madhumati (P-911)karena latihan ini berjalan baik, aman dan lancar sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP).
KRI Sultan Iskandar Muda–367 Lakukan Advanced Manuevring Exercise
MISCEX 831 Advanced Manuevring Exercise adalah serial yang bertujuan untuk melatih Perwira Jaga Anjungan dalam mengolah gerakkan kapal (Manuvra Taktis) dalam membentuk formasi-formasi taktis yang diisyaratkan oleh OCS secara cepat dan benar. Latihan yang diikuti oleh 3 unsur MTF yakni KRI Sultan Iskandar Muda 367,BNS Madhumati (P-911) kapal dari Bangladesh dan FGS Ensdorf (M-1094) dari Jerman ini membentuk beberapa formasi antara lain formasi bersaf, formasi berbanjar.
Selain melatih oleh gerak kapal, latihan yang dipimpin oleh kapal perang Jerman FGS Ensdorf (M-1094) sebagai OCS ini juga melatih personil dalam code and decodeberita serta prosedur komunikasi dalam kirim terima berita.
Secara keseluruhan latihan yang dilaksanakan selama 2 jam ini dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai yang diharapkan.
Sumber: Dispenkoarmatim
Wednesday, February 22, 2012
Tiga Pesawat Sukhoi Uji Coba Bom Buatan TNI AU dan Pindad
(Foto: Sari Bahari)
22 Februari 2012, Jakarta: Tiga Pesawat tempur Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan, melaksanakan uji dinamis Bom Tajam buatan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) bekerja sama dengan PT Pindad. Uji coba dilakukan di Lanud Iswahjudi dengan sasaran Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012).
Dalam siaran persnya, TNI AU menyatakan, ketiga pesawat Sukhoi tersebut menguji Bom Tajam Nasional (BTN)-250 dan Bom Latih Asap Practice (BLA P)-50, dengan tujuan untuk mengetahui daya ledak serta ketepatan sasaran. Kepala Penerangan dan Perpustakan (Kapentak) Kapentak Lanud Iswahjudi, Mayor Sutrisno, menuturkan jika uji coba Bom Tajam Nasional (BTN)-250 tersebut sukses sesuai dengan yang diharapkan, serta mendapat sertifikat kelaikan dari Dislitbangau, kemandirian di bidang alat utama sistem senjata atau alutsista akan terwujud.
"Sehingga pesawat TNI-AU, khususnya Sukhoi memiliki bom sendiri tanpa tergantung dari luar negeri," katanya.
Uji coba disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Kadislitbangau), Marsekal Pertama TNI Basuki Purwanto, mulai dari pemasangan bom di body maupun wing pesawat Sukhoi hingga pelaksanaan pengeboman di AWR Pandanwangi, Lumajang.
Sumber: KOMPAS
22 Februari 2012, Jakarta: Tiga Pesawat tempur Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan, melaksanakan uji dinamis Bom Tajam buatan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) bekerja sama dengan PT Pindad. Uji coba dilakukan di Lanud Iswahjudi dengan sasaran Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012).
Dalam siaran persnya, TNI AU menyatakan, ketiga pesawat Sukhoi tersebut menguji Bom Tajam Nasional (BTN)-250 dan Bom Latih Asap Practice (BLA P)-50, dengan tujuan untuk mengetahui daya ledak serta ketepatan sasaran. Kepala Penerangan dan Perpustakan (Kapentak) Kapentak Lanud Iswahjudi, Mayor Sutrisno, menuturkan jika uji coba Bom Tajam Nasional (BTN)-250 tersebut sukses sesuai dengan yang diharapkan, serta mendapat sertifikat kelaikan dari Dislitbangau, kemandirian di bidang alat utama sistem senjata atau alutsista akan terwujud.
"Sehingga pesawat TNI-AU, khususnya Sukhoi memiliki bom sendiri tanpa tergantung dari luar negeri," katanya.
Uji coba disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Kadislitbangau), Marsekal Pertama TNI Basuki Purwanto, mulai dari pemasangan bom di body maupun wing pesawat Sukhoi hingga pelaksanaan pengeboman di AWR Pandanwangi, Lumajang.
Sumber: KOMPAS
TNI-AL Siaga di Natuna Cegah Nelayan Asing
KRI Mulga-832 adalah kapal patroli cepat kelas PC-40 buatan Fasharkan Manokwari. (Foto: Dispenarmatim)
22 Februari 2012, Tanjungpinang, Kepulauan Riau: TNI-AL mengoperasikan satu unit kapal perang untuk mencegah dan menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Pernyataan itu disampaikan Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI Darwanto, pada seminar perbatasan yang digelar Komunitas Merah Putih di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu.
"Satu unit Kapal Republik Indonesia belum mencukupi untuk mengawasi perairan Natuna yang sangat luas," kata Darwanto.
Ia mengungkapkan, nelayan asing asal Vietnam dan negara lainnya beberapa kali ditangkap saat mencuri ikan di perairan Natuna. Nilai ikan yang dicuri dari Natuna diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Namun aksi pencurian ikan berkurang setelah satu unit KRI yang dilengkapi senjata canggih setiap hari mengelilingi perairan Natuna.
"Baru-baru ini ada sekitar 20 kapal ikan milik nelayan asing yang memasuki perairan Ranai, Natuna. Namun mereka berhasil kabur setelah dikejar oleh KRI," ungkapnya.
Darwanto meyakini nelayan asing memiliki mata-mata di perairan Natuna. Orang yang memberi informasi terkait kondisi keamanan yang dibutuhkan nelayan asing tersebut diduga warga negara Indonesia.
"Kondisi itu yang menyulitkan kami menanggulangi aksi pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing," katanya.
Selain menangkap nelayan asing, TNI AL tidak segan-segan menangkap pengusaha ikan lokal yang menjual ikan kepada pengusaha asing di tengah laut.
"Belum lama ini TNI AL pernah menenggelamkan kapal milik nelayan asing yang mencuri ikan, tetapi ternyata itu menimbulkan polemik. Namun dari sisi positifnya, tindakan yang diambil itu dapat menimbulkan efek jerah bagi nelayan asing," ujarnya.
Sumber: ANTARA News
22 Februari 2012, Tanjungpinang, Kepulauan Riau: TNI-AL mengoperasikan satu unit kapal perang untuk mencegah dan menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Pernyataan itu disampaikan Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI Darwanto, pada seminar perbatasan yang digelar Komunitas Merah Putih di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu.
"Satu unit Kapal Republik Indonesia belum mencukupi untuk mengawasi perairan Natuna yang sangat luas," kata Darwanto.
Ia mengungkapkan, nelayan asing asal Vietnam dan negara lainnya beberapa kali ditangkap saat mencuri ikan di perairan Natuna. Nilai ikan yang dicuri dari Natuna diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Namun aksi pencurian ikan berkurang setelah satu unit KRI yang dilengkapi senjata canggih setiap hari mengelilingi perairan Natuna.
"Baru-baru ini ada sekitar 20 kapal ikan milik nelayan asing yang memasuki perairan Ranai, Natuna. Namun mereka berhasil kabur setelah dikejar oleh KRI," ungkapnya.
Darwanto meyakini nelayan asing memiliki mata-mata di perairan Natuna. Orang yang memberi informasi terkait kondisi keamanan yang dibutuhkan nelayan asing tersebut diduga warga negara Indonesia.
"Kondisi itu yang menyulitkan kami menanggulangi aksi pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing," katanya.
Selain menangkap nelayan asing, TNI AL tidak segan-segan menangkap pengusaha ikan lokal yang menjual ikan kepada pengusaha asing di tengah laut.
"Belum lama ini TNI AL pernah menenggelamkan kapal milik nelayan asing yang mencuri ikan, tetapi ternyata itu menimbulkan polemik. Namun dari sisi positifnya, tindakan yang diambil itu dapat menimbulkan efek jerah bagi nelayan asing," ujarnya.
Sumber: ANTARA News
Kemhan dan Undip Bangun Waduk untuk Kegiatan Militer dan Non-Militer
TNI kerap kali mengelar latihan militer dengan medan air di waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. (Foto: elshinta)
22 Februari 2012, Semarang: Universitas Diponegoro (Undip) Semarang berencana membangun waduk dengan luas lebih kurang 30 hektare. Untuk merealisasikannya pihak kampus mengandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan), karena tanah milik Kodam IV Diponegoro seluas 10 hektar masuk dalam master plan waduk.
Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, turun tangan dalam pembicaraan dengan kampus agar tidak salah komunikasi. Menurut Purnomo, kompensasi yang diterima pihak TNI adalah fasilitas pinjam pakai untuk latihan tempur yang dilakukan setahun dua kali. "Di lahan yang dipakai untuk waduk biasanya untuk latihan tempur, jadi nanti kalau sudah jadi, kita pinjam pakai untuk latihan dengan variasi medan air," katanya dalam jumpa pers usai rapat dengan pihak Undip, Rabu (22/2).
Latihan tempur nantinya, kata Purnomo, diarahkan untuk simulasi pengamanan objek vital nasional. Pasalnya, TNI juga berkewajiban mengamankan objek vital seperti waduk, kilang minyak, dan kelistrikan, sehingga bisa membantu aparat kepolisian. "Pengamanan objek vital prosedurnya dilakukan sendiri, kalau tidak bisa diamankan oleh polisi, kemudian TNI," katanya.
Di luar jadwal latihan waduk tersebut tidak akan digunakan untuk kegiatan kemiliteran. Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Undip.
Rektor Undip, Profesor Sudharto, menyatakan siap memenuhi kompensasi, karena saling menguntungkan dari sisi kemiliteran, pendidikan, dan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan waduk untuk mengendalikan aliran air di Sungai Srengseng agar tidak menimbulkan banjir di kawasan bawah. "Waduk juga sebagai laboratorium dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran," ujarnya.
Dana pembangunan waduk sepenuhnya dari Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk tahun 2012 rencana pembangunan masih tahap studi kelayakan. Waduk tersebut berada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
Sumber: Suara Merdeka
22 Februari 2012, Semarang: Universitas Diponegoro (Undip) Semarang berencana membangun waduk dengan luas lebih kurang 30 hektare. Untuk merealisasikannya pihak kampus mengandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan), karena tanah milik Kodam IV Diponegoro seluas 10 hektar masuk dalam master plan waduk.
Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, turun tangan dalam pembicaraan dengan kampus agar tidak salah komunikasi. Menurut Purnomo, kompensasi yang diterima pihak TNI adalah fasilitas pinjam pakai untuk latihan tempur yang dilakukan setahun dua kali. "Di lahan yang dipakai untuk waduk biasanya untuk latihan tempur, jadi nanti kalau sudah jadi, kita pinjam pakai untuk latihan dengan variasi medan air," katanya dalam jumpa pers usai rapat dengan pihak Undip, Rabu (22/2).
Latihan tempur nantinya, kata Purnomo, diarahkan untuk simulasi pengamanan objek vital nasional. Pasalnya, TNI juga berkewajiban mengamankan objek vital seperti waduk, kilang minyak, dan kelistrikan, sehingga bisa membantu aparat kepolisian. "Pengamanan objek vital prosedurnya dilakukan sendiri, kalau tidak bisa diamankan oleh polisi, kemudian TNI," katanya.
Di luar jadwal latihan waduk tersebut tidak akan digunakan untuk kegiatan kemiliteran. Pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Undip.
Rektor Undip, Profesor Sudharto, menyatakan siap memenuhi kompensasi, karena saling menguntungkan dari sisi kemiliteran, pendidikan, dan kemasyarakatan. Tujuan pembangunan waduk untuk mengendalikan aliran air di Sungai Srengseng agar tidak menimbulkan banjir di kawasan bawah. "Waduk juga sebagai laboratorium dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran," ujarnya.
Dana pembangunan waduk sepenuhnya dari Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk tahun 2012 rencana pembangunan masih tahap studi kelayakan. Waduk tersebut berada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
Sumber: Suara Merdeka
Menhan: Indonesia Butuh Tank Berat
MBT Leopard 2 SAF. (Photo: Chouw Feng Run)
22 Februari 2012, Semarang: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Indonesia membutuhkan main battle tank atau tank berat seperti Leopard yang direncanakan akan dibeli dari Belanda.
"Kami percaya, negara yang kuat harus memiliki sistem pertahanan yang kuat. Di negara maju mana pun, ketika ekonomi membaik, sistem pertahanannya pasti meningkat," kata Purnomo di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/2/2012).
Sebelumnya, tank Leopard itu menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari parleman Belanda sendiri. Sejumlah kalangan menilai Leopard tidak cocok untuk kontur geografis Indonesia.
Namun, Purnomo menekankan, Indonesia membutuhkan tank berat, karena yang dimiliki Indonesia selama ini hanya tank ringan seperti Scorpion dan AMX 13.
Dia juga menyebutkan, Malaysia sudah memiliki tank berat yang ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Kalimantan. Sebagai perbandingan, tank berat seperti Leopard memiliki berat hingga 60 ton, sedangkan light battle tank berbobot sekitar 15-20 ton.
Leopard, menurut Purnomo, walaupun berukuran besar, tetap dapat melalui lokasi tanpa infrastruktur, termasuk melalui sungai sedalam empat meter.
DPR Belum Putuskan Pembelian Leopard
Komisi I DPR hingga kini belum bisa mengambil keputusan menolak atau menyetujui rencana pembelian tank Leopard dari Belanda.
Mereka masih menunggu penjelasan lebih tuntas dari pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama tentang urgensi pembelian itu untuk kondisi geografis dan perkiraan ancaman keamanan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Agus Gumiwang, di Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Sebagaimana diberitakan, TNI AD berencana untuk membeli tank Leopard dari Belanda. Namun, hingga kini, DPR belum menyetujuinya dengan berbagai pertimbangan.
Agus Gumiwang menjelaskan, Komisi I DPR masih berpegang pada hasil rapat terakhir dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI AD pada akhir Januari lalu. Saat itu, diungkapkan bahwa pembelian tank Leopard belum merupakan keputusan final.
Diharapkan, pimpinan TNI menjelaskan rencana itu secara lebih tuntas.
"Kami masih berpegang pada hasil rapat itu. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari TNI, kami belum bisa ambil keputusan," katanya.
Sumber: KOMPAS
22 Februari 2012, Semarang: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Indonesia membutuhkan main battle tank atau tank berat seperti Leopard yang direncanakan akan dibeli dari Belanda.
"Kami percaya, negara yang kuat harus memiliki sistem pertahanan yang kuat. Di negara maju mana pun, ketika ekonomi membaik, sistem pertahanannya pasti meningkat," kata Purnomo di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/2/2012).
Sebelumnya, tank Leopard itu menuai kontroversi dan penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari parleman Belanda sendiri. Sejumlah kalangan menilai Leopard tidak cocok untuk kontur geografis Indonesia.
Namun, Purnomo menekankan, Indonesia membutuhkan tank berat, karena yang dimiliki Indonesia selama ini hanya tank ringan seperti Scorpion dan AMX 13.
Dia juga menyebutkan, Malaysia sudah memiliki tank berat yang ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Kalimantan. Sebagai perbandingan, tank berat seperti Leopard memiliki berat hingga 60 ton, sedangkan light battle tank berbobot sekitar 15-20 ton.
Leopard, menurut Purnomo, walaupun berukuran besar, tetap dapat melalui lokasi tanpa infrastruktur, termasuk melalui sungai sedalam empat meter.
DPR Belum Putuskan Pembelian Leopard
Komisi I DPR hingga kini belum bisa mengambil keputusan menolak atau menyetujui rencana pembelian tank Leopard dari Belanda.
Mereka masih menunggu penjelasan lebih tuntas dari pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama tentang urgensi pembelian itu untuk kondisi geografis dan perkiraan ancaman keamanan di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Agus Gumiwang, di Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Sebagaimana diberitakan, TNI AD berencana untuk membeli tank Leopard dari Belanda. Namun, hingga kini, DPR belum menyetujuinya dengan berbagai pertimbangan.
Agus Gumiwang menjelaskan, Komisi I DPR masih berpegang pada hasil rapat terakhir dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI AD pada akhir Januari lalu. Saat itu, diungkapkan bahwa pembelian tank Leopard belum merupakan keputusan final.
Diharapkan, pimpinan TNI menjelaskan rencana itu secara lebih tuntas.
"Kami masih berpegang pada hasil rapat itu. Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari TNI, kami belum bisa ambil keputusan," katanya.
Sumber: KOMPAS
Prioritaskan Belanja Produksi Industri Pertahanan Dalam Negeri
Drone produksi dalam negeri. (Foto: Berita HanKam)
22 Februari 2012, Senayan: Komisi I DPR RI tidak akan berhenti untuk terus mendorong pemerintah agar membelanjakan uangnya untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal itu bisa mendorong pengembangan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan menghemat devisa negara.
Anggota Komisi I Mahfudz Abdurrahman mengatakan, saat ini paradigma belanja pertahanan pemerintah harus berubah, tidak lagi melihat dan membeli keluar tapi harus mulai melihat dan mengembangkan di dalam negeri, supaya memberikan banyak manfaat untuk rakyat Indonesia.
"Harus ada keyakinan dan tekad yang kuat bahwa Indonesia mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan pertahanan, bahkan kita juga harus yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa juga menjual produk pertahanan ke luar negeri dan menghasilkan devisa untuk negara," ujar Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Rabu (22/2).
Mahfudz Abdurrahman melihat harapan itu masih ada, tapi memang harus kompak semuanya. Pemerintah, DPR RI, dan industri dalam negeri harus sinergis dan sejalan.
"Kesepahaman paradigma bahwa kita bisa dan mampu menjadi sebuah keharusan. Kemarin sudah kita saksikan peresmian Kapal Cepat Rudal (KRC) di Batam, buatan dalam negeri, itu tentu membuat kita bangga. Kita punya Pindad, PAL, Dirgantara Indonesia, Krakatau Steel, Dahana dan masih banyak perusahaan milik negara dan swasta yang siap disinergiskan utuk memproduksi alat utama sistem persenjataan. Tapi ya itu tadi harus kompak, kalau tidak kompak ya susah. Akhirnya harus terus menerus beli ke luar negeri," ujar politisi PKS ini.
Mahfudz Abdurrahman mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat kritis, apalagi dengan peran media yang begitu besar, sehingga masyarakat jadi tahu pemerintah akan melakukan apa saja.
"Kita lihat bagaimana respons masyarakat terhadap rencana pemerintah akan beli MBT Leopard buatan Jerman dari Belanda, dahsyat sekali tanggapan dari publik. Kami di Komisi I DPR RI tentu senang dengan begitu besarnya perhatian publik terhadap pengadaan alutsista Indonesia oleh pemerintah," tegasnya.
Karena itu, Komisi I akan berkomitmen dan semakin semangat untuk terus mendorong dan sekaligus mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI agar benar-benar memprioritaskan belanja pertahanan di dalam negeri.
"Kalau untuk alutsista yang memang belum diproduksi di dalam negeri, ya harus diimpor tapi jangan impor dengan tangan kosong. Harus ada kesepakatan untuk transfer teknologi dan juga dapat menggunakan komponen dari dalam negeri, kita berhak untuk meminta itu. Kalau mereka tidak setuju ya kita cari ke negara lain saja, tidak usah dipaksakan," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.
Sumber: Jurnal Parlemen
22 Februari 2012, Senayan: Komisi I DPR RI tidak akan berhenti untuk terus mendorong pemerintah agar membelanjakan uangnya untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Hal itu bisa mendorong pengembangan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dan menghemat devisa negara.
Anggota Komisi I Mahfudz Abdurrahman mengatakan, saat ini paradigma belanja pertahanan pemerintah harus berubah, tidak lagi melihat dan membeli keluar tapi harus mulai melihat dan mengembangkan di dalam negeri, supaya memberikan banyak manfaat untuk rakyat Indonesia.
"Harus ada keyakinan dan tekad yang kuat bahwa Indonesia mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan pertahanan, bahkan kita juga harus yakin bahwa suatu saat nanti kita bisa juga menjual produk pertahanan ke luar negeri dan menghasilkan devisa untuk negara," ujar Mahfudz Abdurrahman dalam rilisnya, Rabu (22/2).
Mahfudz Abdurrahman melihat harapan itu masih ada, tapi memang harus kompak semuanya. Pemerintah, DPR RI, dan industri dalam negeri harus sinergis dan sejalan.
"Kesepahaman paradigma bahwa kita bisa dan mampu menjadi sebuah keharusan. Kemarin sudah kita saksikan peresmian Kapal Cepat Rudal (KRC) di Batam, buatan dalam negeri, itu tentu membuat kita bangga. Kita punya Pindad, PAL, Dirgantara Indonesia, Krakatau Steel, Dahana dan masih banyak perusahaan milik negara dan swasta yang siap disinergiskan utuk memproduksi alat utama sistem persenjataan. Tapi ya itu tadi harus kompak, kalau tidak kompak ya susah. Akhirnya harus terus menerus beli ke luar negeri," ujar politisi PKS ini.
Mahfudz Abdurrahman mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat kritis, apalagi dengan peran media yang begitu besar, sehingga masyarakat jadi tahu pemerintah akan melakukan apa saja.
"Kita lihat bagaimana respons masyarakat terhadap rencana pemerintah akan beli MBT Leopard buatan Jerman dari Belanda, dahsyat sekali tanggapan dari publik. Kami di Komisi I DPR RI tentu senang dengan begitu besarnya perhatian publik terhadap pengadaan alutsista Indonesia oleh pemerintah," tegasnya.
Karena itu, Komisi I akan berkomitmen dan semakin semangat untuk terus mendorong dan sekaligus mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI agar benar-benar memprioritaskan belanja pertahanan di dalam negeri.
"Kalau untuk alutsista yang memang belum diproduksi di dalam negeri, ya harus diimpor tapi jangan impor dengan tangan kosong. Harus ada kesepakatan untuk transfer teknologi dan juga dapat menggunakan komponen dari dalam negeri, kita berhak untuk meminta itu. Kalau mereka tidak setuju ya kita cari ke negara lain saja, tidak usah dipaksakan," pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat VI ini.
Sumber: Jurnal Parlemen
Indonesia Jajaki Kerja Sama Bidang Pertahanan dengan Cina
(Foto: KBRI Beijing)
21 Februari 2012, Beijing: Pejabat militer senior Cina Guo Boxiong meminta adanya kerja sama yang lebih erat dalam bidang militer dengan Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Guo saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Guo, wakil ketua Komisi Militer Pusat Cina, memuji perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara selama 62 tahun terakhir.
Cina dan Indonesia memulai hubungan diplomatik pada 1950. Kedua negara menandatangani deklarasi bersama mengenai "kemitraan strategis."
"Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah menyaksikan meningkatnya pertukaran di bidang pertahanan dan keamanan, semakin eratnya kepercayaan politik dan kerjasama yang menguntungkan," kata Guo, seperti dilaporkan kantor berita Xinhua.
Ia mengatakan Cina bersedia melakukan upaya bersama dengan Indonesia untuk menjajaki potensi kerja sama di bidang lain serta mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran Asia Tenggara.
Purnomo mengatakan Indonesia menyadari pentingnya kerjasama dengan Cina, termasuk dalam bidang pertahanan.
Ia memberikan tinjauan positif atas perkembangan hubungan bilateral militer kedua negara.
Indonesia siap mengembangkan kemitraan strategis dengan Cina dan mengawal perdamaian serta keamanan di kawasan itu.
Sumber: BBC
21 Februari 2012, Beijing: Pejabat militer senior Cina Guo Boxiong meminta adanya kerja sama yang lebih erat dalam bidang militer dengan Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Guo saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Guo, wakil ketua Komisi Militer Pusat Cina, memuji perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara selama 62 tahun terakhir.
Cina dan Indonesia memulai hubungan diplomatik pada 1950. Kedua negara menandatangani deklarasi bersama mengenai "kemitraan strategis."
"Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara telah menyaksikan meningkatnya pertukaran di bidang pertahanan dan keamanan, semakin eratnya kepercayaan politik dan kerjasama yang menguntungkan," kata Guo, seperti dilaporkan kantor berita Xinhua.
Ia mengatakan Cina bersedia melakukan upaya bersama dengan Indonesia untuk menjajaki potensi kerja sama di bidang lain serta mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran Asia Tenggara.
Purnomo mengatakan Indonesia menyadari pentingnya kerjasama dengan Cina, termasuk dalam bidang pertahanan.
Ia memberikan tinjauan positif atas perkembangan hubungan bilateral militer kedua negara.
Indonesia siap mengembangkan kemitraan strategis dengan Cina dan mengawal perdamaian serta keamanan di kawasan itu.
Sumber: BBC
Mahfudz Berharap TNI AL Gunakan Rudal Buatan Dalam Negeri
(Foto: Kemhan)
21 Februari 2012, Senayan: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap TNI Angkatan Laut (AL) menggunakan rudal dalam negeri untuk persenjataan Kapal Cepat Rudal (KCR). Karena itu, Mahfudz juga berharap agar PT Pindad dapat segera memproduksi rudal, meriam, dan torpedo untuk kebutuhan KCR TNI AL.
"Saya berharap ke depan TNI AL menggunakan rudal buatan dalam negeri sendiri (PT Pindad) dan tidak lagi impor," ujar Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Selasa (21/2).
Mahfudz mengomentari telah dioperasikannya KCR 40 yang diberi nama KRI Kujang 642, pekan lalu. Mahfudz menjelaskan, KRI Kujang 642 itu merupakan kapal kedua yang berhasil diproduksi oleh perusahaan dalam negeri sendiri.
Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan, hingga 2014 TNI AL menargetkan memiliki 9 KCR dari produksi dalam negeri sendiri. "Ini perlu kita sambut positif atas penyelesaian pembuatan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 itu. Meski semua komponennya belum lokal semua, seperti sistem navigasi, radar dan senjatanya rudal. Karena itu untuk KCR yang berikutnya kita harapkan sudah dapat menggunakan seluruh komponen lokal hingga 100 persen," ujarnya.
Kamis pekan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642, di Dermaga Batu Ampar, Kota Batam. Kapal tersebut merupakan hasil karya putra-putri Indonesia.
KRI Kujang yang menelan biaya sekitar Rp 75 miliar merupakan kapal cepat kedua yang diproduksi di PT Palindo Marine, Kawasan Industri Tanjungujang, Batam. Saat ini satu kapal lain sejenis juga tengah dikerjakan. Secara keseluruhan PT Palindo mendapatkan pesanan KCR-40 sebanyak empat buah.
KRI Kujang tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (sewaco/sensor, weapon and control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai close in weapon system (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan rudal antikapal buatan China C-705, dengan jangkauan 120 Km.
Diberitakan sejumlah media, KCR TNI AL akan dipersenjatai dengan peluru kendali C-705 yang bakal diproduksi bersama Pemerintah Indonesia dan China. Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sumartono mengatakan, saat ini kedua pemerintah tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali tersebut.
Indonesia- China Kerja Sama Alih Teknologi Pertahanan
Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) menyepakati kerja sama industri pertahanan kedua negara perlu diarahkan untuk pengembangan alih teknologi.
Siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan selain itu program saling kunjung antarpemimpin militer, pendidikan, pertukaran siswa, pelatihan personil dan latihan bersama khususnya dalam kerangka anti perompakan dan anti terorisme akan terus ditingkatkan.
Dalam kerangka itu, keduanya akan membentuk kelompok kerja untuk mempelajari dan memberikan masukan kepada pimpinan mengenai berbagai potensi kerja sama di antara kedua negara dalam kerangka waktu yang disepakati.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, dan mitranya Jenderal Liang Guanglie menandatangani kesepakatan tersebut dan beberapa lainnya saat mereka mengadakan pertemuan.
Dalam lawatannya, Yusgiantoro mengadakan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRC, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang RRC, pada 20 Februari di Beijing.
Kedua pihak juga membahas kerja sama maritim dan melihat potensi teknologi yang dimiliki RRC.
Indonesia mengusulkan kepada RRC memberi bantuan dan bekerja sama dalam penyediaan alat-alat pemantauan navigasi yang sangat dibutuhkan untuk alur laut Indonesia.
Dalam pembicaraan dan pertemuan terpisah dengan pejabat di State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND), suatu badan negara yang membawahi 12 perusahaan industri pertahanan strategis RRC, prospek industri strategis RRC untuk turut mendukung upaya pengembangan kemandirian industri strategis Indonesia dibahas.
Terdeteksi keinginan kuat dari pemerintah RRC untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia di bidang tersebut.
Menhan melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri RRC Li Keqiang, sebelum meninggalkan Beijing menuju Jakarta pada Selasa siang. Sebelumnya, pada 19 Februari, delegasi Menhan melakukan peninjauan ke dua komplek industri strategis RRC.
Sumber: Jurnal Parlemen/ANTARA News
21 Februari 2012, Senayan: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap TNI Angkatan Laut (AL) menggunakan rudal dalam negeri untuk persenjataan Kapal Cepat Rudal (KCR). Karena itu, Mahfudz juga berharap agar PT Pindad dapat segera memproduksi rudal, meriam, dan torpedo untuk kebutuhan KCR TNI AL.
"Saya berharap ke depan TNI AL menggunakan rudal buatan dalam negeri sendiri (PT Pindad) dan tidak lagi impor," ujar Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Selasa (21/2).
Mahfudz mengomentari telah dioperasikannya KCR 40 yang diberi nama KRI Kujang 642, pekan lalu. Mahfudz menjelaskan, KRI Kujang 642 itu merupakan kapal kedua yang berhasil diproduksi oleh perusahaan dalam negeri sendiri.
Lebih lanjut Mahfudz menjelaskan, hingga 2014 TNI AL menargetkan memiliki 9 KCR dari produksi dalam negeri sendiri. "Ini perlu kita sambut positif atas penyelesaian pembuatan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642 itu. Meski semua komponennya belum lokal semua, seperti sistem navigasi, radar dan senjatanya rudal. Karena itu untuk KCR yang berikutnya kita harapkan sudah dapat menggunakan seluruh komponen lokal hingga 100 persen," ujarnya.
Kamis pekan lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meresmikan Kapal Cepat Rudal 40, KRI Kujang 642, di Dermaga Batu Ampar, Kota Batam. Kapal tersebut merupakan hasil karya putra-putri Indonesia.
KRI Kujang yang menelan biaya sekitar Rp 75 miliar merupakan kapal cepat kedua yang diproduksi di PT Palindo Marine, Kawasan Industri Tanjungujang, Batam. Saat ini satu kapal lain sejenis juga tengah dikerjakan. Secara keseluruhan PT Palindo mendapatkan pesanan KCR-40 sebanyak empat buah.
KRI Kujang tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (sewaco/sensor, weapon and control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai close in weapon system (CIWS) atau sistem pertempuran jarak dekat dan rudal antikapal buatan China C-705, dengan jangkauan 120 Km.
Diberitakan sejumlah media, KCR TNI AL akan dipersenjatai dengan peluru kendali C-705 yang bakal diproduksi bersama Pemerintah Indonesia dan China. Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sumartono mengatakan, saat ini kedua pemerintah tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali tersebut.
Indonesia- China Kerja Sama Alih Teknologi Pertahanan
Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) menyepakati kerja sama industri pertahanan kedua negara perlu diarahkan untuk pengembangan alih teknologi.
Siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan selain itu program saling kunjung antarpemimpin militer, pendidikan, pertukaran siswa, pelatihan personil dan latihan bersama khususnya dalam kerangka anti perompakan dan anti terorisme akan terus ditingkatkan.
Dalam kerangka itu, keduanya akan membentuk kelompok kerja untuk mempelajari dan memberikan masukan kepada pimpinan mengenai berbagai potensi kerja sama di antara kedua negara dalam kerangka waktu yang disepakati.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, dan mitranya Jenderal Liang Guanglie menandatangani kesepakatan tersebut dan beberapa lainnya saat mereka mengadakan pertemuan.
Dalam lawatannya, Yusgiantoro mengadakan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRC, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang RRC, pada 20 Februari di Beijing.
Kedua pihak juga membahas kerja sama maritim dan melihat potensi teknologi yang dimiliki RRC.
Indonesia mengusulkan kepada RRC memberi bantuan dan bekerja sama dalam penyediaan alat-alat pemantauan navigasi yang sangat dibutuhkan untuk alur laut Indonesia.
Dalam pembicaraan dan pertemuan terpisah dengan pejabat di State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND), suatu badan negara yang membawahi 12 perusahaan industri pertahanan strategis RRC, prospek industri strategis RRC untuk turut mendukung upaya pengembangan kemandirian industri strategis Indonesia dibahas.
Terdeteksi keinginan kuat dari pemerintah RRC untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia di bidang tersebut.
Menhan melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri RRC Li Keqiang, sebelum meninggalkan Beijing menuju Jakarta pada Selasa siang. Sebelumnya, pada 19 Februari, delegasi Menhan melakukan peninjauan ke dua komplek industri strategis RRC.
Sumber: Jurnal Parlemen/ANTARA News
Tuesday, February 21, 2012
Kapal Cepat TNI AL akan Dipersenjatai Peluru Kendali
Peluru kendali C-705. (Foto: wuxinghongqi)
21 Februari 2012, Jakarta: Kapal Cepat Rudal (KCR) TNI Angkatan Laut akan dipersenjatai dengan peluru kendali C-705 yang akan diproduksi bersama Pemerintah Indonesia dan Cina.
Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Soemartono mengatakan, saat ini kedua pemerintah tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali tersebut.
"Kami sudah melakukan uji coba terhadap rudal C-705 sebanyak dua kali, dan hasilnya sangat bagus untuk melengkapi persenjataan KCR-KCR TNI Angkatan Laut," ungkapnya, Senin (20/2).
Soemartono mengemukakan sebelumnya TNI Angkatan Laut pernah menggunakan rudal buatan Cina C-802 untuk mempersenjatai beberapa kapal kelas Van Speijk dan kapal patroli cepat.
"Namun, jarak jangkaunya masih kurang dibandingkan C-705 yang bisa mencapai 100 kilometer lebih, dengan tingkat akurasi yang baik," ujarnya menambahkan.
Karena itu, kedepan untuk kapal-kapal cepat berpeluru kendali TNI Angkatan Laut akan menggunakan C-705, kata Soemartono menegaskan.
TNI Angkatan Laut kini tengah memiliki dua unit KCR yakni KRI Clurit dan KRI Kujang. "Kami telah memesan 40 unit KCR untuk ditempatkan di beberapa wilayah laut Indonesia yang rawan kejahatan laut," ungkapnya.
Indonesia-China Mantapkan Alih Teknologi Peluru Kendali
Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta Senin mengatakan, proses alih teknologi menjadi syarat utama dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata dari mancanegara, termasuk peluru kendali dari China.
"Selain itu, kita juga telah menjajaki kerja sama produksi bersama rudal tersebut sebagai produk nasional," kata Brigjen Hartind Asrin menambahkan.
Rangkaian proses alih teknologi itu antara lain ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi.
Sebelumnya, kedua pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis pertahanan kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan industri nasional pertahanan China, Chen Qiufa.
Nota kesepahaman itu mencakup lima poin yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan tertentu yang disepakati kedua pihak dalam kerangka "G to G".
Kedua, alih teknologi peralatan militer tertentu yang antara lain mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan.
Tiga poin lainnya adalah kerja sama produk peralatan militer tertentu, pengembangan bersama peralatan militer tertentu serta pemasaran bersama dalam dan di luar negara masing-masing.
Selama di China, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan China, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga berencana melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri China Li Keqiang.
Tak hanya itu, Menhan juga berencana meninjau perusahaan roket dan peluru kendali China ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd) .
Saat ini, Kementerian Pertahanan sedang menyusun rencana terkait dengan proses alih teknologi peluru kendali C-705.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam kunjungan kerjanya ke Cina awal pekan ini juga mengunjungi Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi.
Selama di Cina, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Cina dan Wakil Perdana Menteri Cina Li Keqiang.
Tak hanya itu, Purnomo juga meninjau perusahaan roket dan peluru kendali Cina ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd).
Sumber: Republika/Antara News
21 Februari 2012, Jakarta: Kapal Cepat Rudal (KCR) TNI Angkatan Laut akan dipersenjatai dengan peluru kendali C-705 yang akan diproduksi bersama Pemerintah Indonesia dan Cina.
Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Soemartono mengatakan, saat ini kedua pemerintah tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali tersebut.
"Kami sudah melakukan uji coba terhadap rudal C-705 sebanyak dua kali, dan hasilnya sangat bagus untuk melengkapi persenjataan KCR-KCR TNI Angkatan Laut," ungkapnya, Senin (20/2).
Soemartono mengemukakan sebelumnya TNI Angkatan Laut pernah menggunakan rudal buatan Cina C-802 untuk mempersenjatai beberapa kapal kelas Van Speijk dan kapal patroli cepat.
"Namun, jarak jangkaunya masih kurang dibandingkan C-705 yang bisa mencapai 100 kilometer lebih, dengan tingkat akurasi yang baik," ujarnya menambahkan.
Karena itu, kedepan untuk kapal-kapal cepat berpeluru kendali TNI Angkatan Laut akan menggunakan C-705, kata Soemartono menegaskan.
TNI Angkatan Laut kini tengah memiliki dua unit KCR yakni KRI Clurit dan KRI Kujang. "Kami telah memesan 40 unit KCR untuk ditempatkan di beberapa wilayah laut Indonesia yang rawan kejahatan laut," ungkapnya.
Indonesia-China Mantapkan Alih Teknologi Peluru Kendali
Pemerintah Indonesia dan China sepakat memantapkan proses alih teknologi serangkaian produksi bersama peluru kendali C-705.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta Senin mengatakan, proses alih teknologi menjadi syarat utama dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata dari mancanegara, termasuk peluru kendali dari China.
"Selain itu, kita juga telah menjajaki kerja sama produksi bersama rudal tersebut sebagai produk nasional," kata Brigjen Hartind Asrin menambahkan.
Rangkaian proses alih teknologi itu antara lain ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi.
Sebelumnya, kedua pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama teknis pertahanan kedua negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengembangan Teknologi dan industri nasional pertahanan China, Chen Qiufa.
Nota kesepahaman itu mencakup lima poin yakni pengadaan alat utama sistem persenjataan tertentu yang disepakati kedua pihak dalam kerangka "G to G".
Kedua, alih teknologi peralatan militer tertentu yang antara lain mencakup perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan.
Tiga poin lainnya adalah kerja sama produk peralatan militer tertentu, pengembangan bersama peralatan militer tertentu serta pemasaran bersama dalam dan di luar negara masing-masing.
Selama di China, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan China, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga berencana melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri China Li Keqiang.
Tak hanya itu, Menhan juga berencana meninjau perusahaan roket dan peluru kendali China ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd) .
Saat ini, Kementerian Pertahanan sedang menyusun rencana terkait dengan proses alih teknologi peluru kendali C-705.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam kunjungan kerjanya ke Cina awal pekan ini juga mengunjungi Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705 yang akan dibeli TNI Angkatan Laut disertai proses alih teknologi.
Selama di Cina, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Cina dan Wakil Perdana Menteri Cina Li Keqiang.
Tak hanya itu, Purnomo juga meninjau perusahaan roket dan peluru kendali Cina ALIT (Aerospace Long March International Trade and Co.Ltd).
Sumber: Republika/Antara News
Royal Australia Air Force Mampir ke Palembang
Tim akrobatik Roulettes RAAF. (Foto: Australia DoD)
21 Februari 2012, Palembang: Ratusan pelajar TK, SD, SMP dan SMA di kota Palembang, kemarin benar-benar dibuat terpukau oleh aksi aerobatik yang ditunjukkan pesawat angkatan udara Australia atau lebih dikenal Royal Australia Air Force (RAAF). Saking penasarannya, pelajar ini bahkan rela datang berbondong-bondong sejak pagi hari ke Lapangan Base Operasional Landasan Udara (Lanud) Palembang.
Meski harus menunggu hingga dua jam lebih, pelajar yang kebanyakan datang bersama orang tua dan dan rombongan sekolah ini terlihat tetap bersemangat.Teriknya sengatan matahari tak menyurutkan niat pelajar ini menyaksikan aksi langka tersebut. Apalagi sembari menunggu kedatangan Australia Air Force, pelajar ini juga disuguhi dengan hiburan berbagai atraksi menarik dari tim aeromodeling.
Walaupun mendebarkan, aksi ini tetap sukses menyedot perhatian pelajar, khususnya siswa Taman Kanak-Kanak.Tak sedikit dari mereka tampak berteriak histeris dan bertepuk tangan menyaksikan 7 pesawat milik Angkatan Udara Ausralia itu sedikit bermanuver di atas langit Lapangan Base Operasional Landasan Udara (Lanud) Palembang.
Komandan Danlanud Palembang Letkol PNB Adam Suharto,mengatakan kegiatan ini merupakan kali kedua yang bisa disaksikan masyarakat Palembang.Walaupun hanya berlangsung beberapa menit, aksi ini sengaja mereka manfaatkan untuk lebih mengenalkan dunia kedirgantaraan di kalangan pelajar.
Menurut Adam, kedatangan 7 pesawat udara milik Australia dengan jenis Pilatus itu memang bukan semata untuk unjuk kebolehan. Melainkan untuk mengisi bahan bakar (refuel) sebentar, karena kebetulan Lanud Palembang masuk dalam jalur tempat pengisian bahan bakar pesawat-pesawat tersebut.
“Mereka ini mampir sebentar isi bahan bakar di sini. Sebelumnya mereka sudah melakukan pertunjukan di Singapura Airshow.Jadi sekalian mereka isi bahan bakar kita manfaatkan agar para siswa bisa berinteraksi dengan pilotnya,” ujar Adam. Aksi aerobatik dilakukan ke-7 pesawat tersebut beberapa menit sebelum mendarat di Base Ops Lanud Palembang.
Atraksi yang dilakukan tersebut cukup singkat, hanya membentuk staticshow dan sedikit manuver penghormatan di atas dirgantara sekitar pukul 10.30 WIB kemarin. Selain wawancara langsung soal trik mengendalikan pesawat tangguh tersebut, ratusan pelajar ini juga tak menyianyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen langka tersebut.
Selain berfoto bersama sang pilot, tak sedikit pelajar ini yang minta diabadikan bersama pesawat-pesawat peserta Singapura Air Show 2012. “Jadi waktu pesawat diisi bahan bakar, siswa bisa tanyatanya langsung dengan pilotnya. Ini bagus untuk menumbuhkan kecintaan mereka pada dunia dirgantara,”jelasnya.
Sementara itu salah seorang pelajar, Ari Rahmat siswa SD Negeri 140 Palembang mengatakan, sudah yang kedua kalinya menyaksikan aksi tersebut. Dia mengaku tak bosan, karena penasaran dengan aksi pilot yang bisa mengemudikan pesawat-pesawat tersebut.
“Kepingin bisa jadi pilot seperti itu.Pasti seru bisa keliling-keliling. Tapi ada takutnya juga, aku kan gemuk jadi takut jatuh kalau sudah terlalu tinggi,” ujarnya dengan mata tak lepas melihat aksi pesawat-pesawat dengan suara-suaranya yang bergemuruh.
Sumber: SINDO
21 Februari 2012, Palembang: Ratusan pelajar TK, SD, SMP dan SMA di kota Palembang, kemarin benar-benar dibuat terpukau oleh aksi aerobatik yang ditunjukkan pesawat angkatan udara Australia atau lebih dikenal Royal Australia Air Force (RAAF). Saking penasarannya, pelajar ini bahkan rela datang berbondong-bondong sejak pagi hari ke Lapangan Base Operasional Landasan Udara (Lanud) Palembang.
Meski harus menunggu hingga dua jam lebih, pelajar yang kebanyakan datang bersama orang tua dan dan rombongan sekolah ini terlihat tetap bersemangat.Teriknya sengatan matahari tak menyurutkan niat pelajar ini menyaksikan aksi langka tersebut. Apalagi sembari menunggu kedatangan Australia Air Force, pelajar ini juga disuguhi dengan hiburan berbagai atraksi menarik dari tim aeromodeling.
Walaupun mendebarkan, aksi ini tetap sukses menyedot perhatian pelajar, khususnya siswa Taman Kanak-Kanak.Tak sedikit dari mereka tampak berteriak histeris dan bertepuk tangan menyaksikan 7 pesawat milik Angkatan Udara Ausralia itu sedikit bermanuver di atas langit Lapangan Base Operasional Landasan Udara (Lanud) Palembang.
Komandan Danlanud Palembang Letkol PNB Adam Suharto,mengatakan kegiatan ini merupakan kali kedua yang bisa disaksikan masyarakat Palembang.Walaupun hanya berlangsung beberapa menit, aksi ini sengaja mereka manfaatkan untuk lebih mengenalkan dunia kedirgantaraan di kalangan pelajar.
Menurut Adam, kedatangan 7 pesawat udara milik Australia dengan jenis Pilatus itu memang bukan semata untuk unjuk kebolehan. Melainkan untuk mengisi bahan bakar (refuel) sebentar, karena kebetulan Lanud Palembang masuk dalam jalur tempat pengisian bahan bakar pesawat-pesawat tersebut.
“Mereka ini mampir sebentar isi bahan bakar di sini. Sebelumnya mereka sudah melakukan pertunjukan di Singapura Airshow.Jadi sekalian mereka isi bahan bakar kita manfaatkan agar para siswa bisa berinteraksi dengan pilotnya,” ujar Adam. Aksi aerobatik dilakukan ke-7 pesawat tersebut beberapa menit sebelum mendarat di Base Ops Lanud Palembang.
Atraksi yang dilakukan tersebut cukup singkat, hanya membentuk staticshow dan sedikit manuver penghormatan di atas dirgantara sekitar pukul 10.30 WIB kemarin. Selain wawancara langsung soal trik mengendalikan pesawat tangguh tersebut, ratusan pelajar ini juga tak menyianyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen langka tersebut.
Selain berfoto bersama sang pilot, tak sedikit pelajar ini yang minta diabadikan bersama pesawat-pesawat peserta Singapura Air Show 2012. “Jadi waktu pesawat diisi bahan bakar, siswa bisa tanyatanya langsung dengan pilotnya. Ini bagus untuk menumbuhkan kecintaan mereka pada dunia dirgantara,”jelasnya.
Sementara itu salah seorang pelajar, Ari Rahmat siswa SD Negeri 140 Palembang mengatakan, sudah yang kedua kalinya menyaksikan aksi tersebut. Dia mengaku tak bosan, karena penasaran dengan aksi pilot yang bisa mengemudikan pesawat-pesawat tersebut.
“Kepingin bisa jadi pilot seperti itu.Pasti seru bisa keliling-keliling. Tapi ada takutnya juga, aku kan gemuk jadi takut jatuh kalau sudah terlalu tinggi,” ujarnya dengan mata tak lepas melihat aksi pesawat-pesawat dengan suara-suaranya yang bergemuruh.
Sumber: SINDO
Monday, February 20, 2012
Menhan Lakukan Kunjungan Kerja ke China
20 Februari 2012, Beijing, China: Memenuhi undangan Menteri Pertahanan (Menhan) RRT, Jenderal Liang Guanglie, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro memulai kunjungan resminya ke Beijing, 19 - 21 Februari 2012.
Delegasi yang dipimpin oleh Menhan RI tersebut terdiri dari , antara lain, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Dirjen Strahan Mayjen TNI Puguh Santoso, Kabaranahan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Yuhastiar. Duta Besar RI untuk RRT Imron Cotan turut mendampingi delegasi yang dipimpin oleh Menhan RI Purnomo Yusgiantoro tersebut.
Segera setelah mendarat di Beijing dari tanah air, hari pertama Menhan RI diisi dengan kunjungan, diskusi, serta peninjauan ke dua kompleks industri pertahanan (Inhan) RRT yang terkait dengan produksi peluru kendali darat ke darat, darat ke udara, serta udara ke darat. Di akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama Inhan, termasuk 'transfer of technology', yang menguntungkan kedua belah-pihak (win-win solution).
Selanjutnya kunjungan resmi Delegasi Kemhan yang dipimpin oleh Menhan RI tersebut direncanakan akan melakukan pertemuan dan perundingan dengan mitranya, Menhan RRT Jenderal Liang Guanglie, tukar-menukar pikiran dengan salah-satu lembaga riset/produksi Inhan terkemuka lainnya, serta melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Kepala Komite Sentral Militer RRT, Jenderal Guo Boxiong, orang pertama di Angkatan Perang (PLA) RRT (20 Februari 2012).
Kunjungan resmi Menhan RI akan ditutup dengan kunjungan kehormatan kepada Wakil Perdana Menteri Li Keqiang (21 Februari 2012) yang diperkirakan banyak pihak akan menduduki jabatan Perdana Menteri RRT di masa mendatang.
Kerjasama Militer RI-RRT Mencapai Tingkat Tertinggi Dalam Sejarah Hubungan Kedua Negara
Hubungan Tiongkok dan Indonesia dapat ditelusuri sejak berabad-abad yang silam dan kini, hubungan kedua negara sedang berada pada puncaknya. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao telah menandatangani Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis. Pada tahun 2010 telah ditandatangani Plan of Action 2010-2015 yang mencakup pengembangan kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya sebagai upaya implementasi Kemitraan Strategis dimaksud.
Ketika PM Wen Jiabao berkunjung ke Indonesia April 2011, bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dikeluarkan Joint Communiqué untuk memperdalam dan memperluas kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Kedua Negara juga menikmati meningkatnya volume perdagangan di mana pada tahun lalu (2011), berdasarkan perhitungan RRT, sudah mencapai US$ 60 milyar, mendekati target yang ditetapkan oleh kedua pemimpin bangsa yaitu US$ 80 milyar pada tahun 2014. Investasi mencapai US$ 1 milyar dan turis RRT yang berkunjung ke Indonesia sekitar 600.000, meningkat 50% dibandingkan tahun lalu.
Demikian antara lain disampaikan oleh Dubes RI untuk RRT merangkap Mongolia pada kesempatan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RRT Jenderal Liang Guanglie pada tanggal 16 Januari 2012.
Lebih lanjut Dubes RI mengatakan bahwa di bidang militer, hubungan dan kerjasama pun berjalan lancar. Saling kunjung antar pejabat tinggi militer kedua negara terlihat meningkat sejak tahun 2007. Memenuhi undangan Menhan RI Purnomo, Menhan RRT telah berkunjung ke Indonesia pada tahun 2011, sekaligus menghadiri ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM). Dalam waktu dekat ini, direncanakan delegasi tingkat tinggi Kementerian Pertahanan Indonesia akan berkunjung ke RRT.
Sementara itu, tercatat berbagai bentuk kerjasama dan kegiatan seperti pelatihan personil, pelatihan pilot pesawat tempur, penyediaan alutsista RRT, pembentukan berbagai mekanisme dialog dan konsultasi serta penandatanganan MoU Kerja Sama Industri Strategis dan Pertahanan mencerminkan tingginya bobot hubungan militer kedua negara. Demikian juga latihan bersama antar pasukan khusus kedua negara di bidang anti terorisme yang oleh Menhan RRT dinilai sebagai terobosan baru hubungan militer kedua negara. Oleh karenanya, Menhan RRT mengatakan bahwa kerjasama RI-RRT telah mencapai titik tertinggi dalam sejarah hubungan kedua negara. Terlepas dari berbagai capaian tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan pengembangan kerjasama di sektor lainnya dalam upaya mendorong kerjasama militer kedua negara ketingkat yang lebih tinggi lagi.
Menhan RRT juga mengatakan bahwa militer Tiongkok juga sangat memandang penting hubungan bersahabat dengan militer Indonesia. Menghadapi perkembangan dinamis khususnya kawasan Asia-Pasifik, RRT dan RI sebagai dua negara besar di Asia perlu untuk mempererat kerjasama demi terjaganya stabilitas dan keamanan kawasan bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan di kawasan dan luar kawasan.
Sumber: KBRI Beijing
Sunday, February 19, 2012
Legislator: Pertanyakan, Bantuan Kemhan AS ke Kemhan RI
(Foto: Kemhan)
19 Februari 2012, Jakarta: Komisi I DPR akan memertanyakan bantuan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan RI sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (19/2/2012).
Selama ini, menurut dia, Kemhan tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu. "Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian (military observer and peacekeeping force training) di Bogor, Jawa Barat.
"Bantuan itu patut dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.
Hasanuddin mengaku juga khawatir, jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan, dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.
Seperti diberitakan Kompas, terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah pesawat tempur F16 dari Negeri Paman Sam itu.
Amerika Serikat Bantu Bangun Barak Prajurit Di PMPP TNI Sentul
Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Luar Negeri AS memberikan bantuan berupa fasilitas barak untuk prajurit kepada Mabes TNI yang dibangun di Indonesian Peace and Security Center (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Sentul, Bogor. Dukungan fasilitas tersebut diberikan secara simbolis melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung fasilitas barak prajurit yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro Senin (13/2), di kompleks PMPP Sentul Bogor.
Dalam pembangunan konstruksi barak berkapasitas 300 orang ini AS menggelontorkan biaya sekitar US 3,3 Juta Dollar, dari seluruh kontribusi fasilitas operasional lainnya yang ada di IPSC Sentul dengan nilai total sebesar US 14 Juta Dolar.
Bantuan AS dalam proyek ini dilakukan melalui Global Peace Operation Initiative dan merupakan salah satu bagian dari dukungan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaiaan di seluruh dunia.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro mengatakan, fasilitas-fasilitas ini tidak hanya dapat untuk mendukung Personil Peace Keeper dari Indonesia, namun diharapkan pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi kepada Personil Peace Keeper internasional.
Ditambahkan Andrew J. Shapiro, pembangunan fasilitas ini salah satu bagian dari kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu kedua negara tetap meningkatkan kemitraan ini dengan mencari peluang-peluang kerjasama di bidang pertahanan diluar, terlebih lagi didalam mencari solusi permasalahan global.
“ Indonesia merupakan rekanan yang kuat untuk Amerika Serikat, hal ini terlihat keinginan dari Presiden Amerika Serikat dan beberapa pejabat Amerika lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan beberapa upaya kerjasama pertahanan seperti pembangunan fasilitas barak prajurit sekarang ini,” Jelas Andrew.
Ikut serta pada kesempatan acara peletakan batu pembangunan gedung barak prajurit untuk fasilitas Peace Keeping Center, Duta Besar untuk Indonesia, Scott Marciel, Dirjen Kuathan Kemhan, Laksda TNI Bambang Suwarto, Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyana, M.Sc, Kepala Pusat Konstruksi Badan Ranahan (Kapuskon Baranahan) Marsma TNI Ir. Agus Purnomo W dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.
Sumber: KOMPAS/Kemhan
19 Februari 2012, Jakarta: Komisi I DPR akan memertanyakan bantuan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan RI sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (19/2/2012).
Selama ini, menurut dia, Kemhan tidak pernah memberitahukan adanya bantuan dana dalam jumlah besar itu. "Apakah bantuan itu mengikat atau disertai syarat-syarat lain, Kemhan tidak pernah menyampaikannya ke DPR," ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, menurut Hasanuddin, konon bantuan dana dalam jumlah besar itu diberikan untuk membangun pusat latihan pemantau militer dan pasukan penjaga perdamaian (military observer and peacekeeping force training) di Bogor, Jawa Barat.
"Bantuan itu patut dipertanyakan. Lagipula DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas itu. Besarnya lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011," tambah Hasanuddin.
Hasanuddin mengaku juga khawatir, jika pemerintah menerima dana "tidak jelas" seperti itu sementara alokasi resmi sebenarnya sudah ada, hal itu berpotensi memicu penyimpangan, dikorupsi atau dijadikan "bancakan". Meski begitu, dia juga menambahkan, fasilitas latihan seperti itu memang dibutuhkan untuk melatih para prajurit TNI yang akan ditugaskan melaksanakan misi perdamaian dunia.
Seperti diberitakan Kompas, terakhir kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Nusa Dua, Bali, pada Oktober lalu. Dalam pertemuan itu Yudhoyono dan mantan Direktur CIA itu juga membahas rencana hibah pesawat tempur F16 dari Negeri Paman Sam itu.
Amerika Serikat Bantu Bangun Barak Prajurit Di PMPP TNI Sentul
Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Luar Negeri AS memberikan bantuan berupa fasilitas barak untuk prajurit kepada Mabes TNI yang dibangun di Indonesian Peace and Security Center (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) Sentul, Bogor. Dukungan fasilitas tersebut diberikan secara simbolis melalui peletakan batu pertama pembangunan gedung fasilitas barak prajurit yang dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro Senin (13/2), di kompleks PMPP Sentul Bogor.
Dalam pembangunan konstruksi barak berkapasitas 300 orang ini AS menggelontorkan biaya sekitar US 3,3 Juta Dollar, dari seluruh kontribusi fasilitas operasional lainnya yang ada di IPSC Sentul dengan nilai total sebesar US 14 Juta Dolar.
Bantuan AS dalam proyek ini dilakukan melalui Global Peace Operation Initiative dan merupakan salah satu bagian dari dukungan untuk membantu Indonesia dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaiaan di seluruh dunia.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Bidang Politik Militer, Andrew J. Shapiro mengatakan, fasilitas-fasilitas ini tidak hanya dapat untuk mendukung Personil Peace Keeper dari Indonesia, namun diharapkan pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi kepada Personil Peace Keeper internasional.
Ditambahkan Andrew J. Shapiro, pembangunan fasilitas ini salah satu bagian dari kemitraan komprehensif AS-Indonesia yang sudah berlangsung selama ini. Selain itu kedua negara tetap meningkatkan kemitraan ini dengan mencari peluang-peluang kerjasama di bidang pertahanan diluar, terlebih lagi didalam mencari solusi permasalahan global.
“ Indonesia merupakan rekanan yang kuat untuk Amerika Serikat, hal ini terlihat keinginan dari Presiden Amerika Serikat dan beberapa pejabat Amerika lainnya untuk berkunjung ke Indonesia dan beberapa upaya kerjasama pertahanan seperti pembangunan fasilitas barak prajurit sekarang ini,” Jelas Andrew.
Ikut serta pada kesempatan acara peletakan batu pembangunan gedung barak prajurit untuk fasilitas Peace Keeping Center, Duta Besar untuk Indonesia, Scott Marciel, Dirjen Kuathan Kemhan, Laksda TNI Bambang Suwarto, Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Imam Edy Mulyana, M.Sc, Kepala Pusat Konstruksi Badan Ranahan (Kapuskon Baranahan) Marsma TNI Ir. Agus Purnomo W dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.
Sumber: KOMPAS/Kemhan
ITS Rancang Kapal Patroli Rudal
Kapal cepat rudal rancangan PT PAL. (Foto: Berita HanKam)
19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.
"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.
Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.
"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.
Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.
Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".
"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.
Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.
"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.
Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.
"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.
Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.
Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.
"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.
Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.
Sumber: ANTARA News
19 Februari 2012, Surabaya: ITS yang dikenal sebagai universitas teknologi dengan keahlian teknologi perkapalan, energi, dan kelautan kini "panen" pesanan kapal dari berbagai kalangan, di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), dan bahkan sejumlah kalangan asing.
"PGN memesan kapal untuk mendukung `Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)` PGN dan ITS terlibat mulai tahap perancangan hingga mengawasi pembangunan kapal-kapal pendukung FSRU itu," kata Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS, Prof Eko Budi Djatmiko, di Surabaya, Minggu.
Pesanan itu sendiri merupakan salah satu bagian dari serangkaian kerja sama yang tertuang dalam "Memorandum of Understanding" (MoU) PGN-ITS yang meliputi bidang jasa konsultasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan rancang bangun dan rekayasa.
"Jadi, PGN akan melibatkan ITS dalam mendukung distribusi dan transportasi gas domestik. Itu penting bagi ITS guna mendukung strategi ITS untuk meraih `international recognition` di bidang kelautan dan perkapalan," katanya.
Saat ini, katanya, PGN sendiri telah mengoperasikan FSRU di Sumatera Utara, Labuhan Maringgai, dan Belawan, namun pemerintah juga menuntut PGN untuk mengembangkan fasilitas LNG dan memperbanyak unit FSRU.
Oleh karena itu, PGN memesan kapal kepada ITS, karena FSRU itu memerlukan kapal-kapal pendukung dalam operasionalnya, seperti "tug boat", "crew boat", dan "mooring boat".
"PGN yang diwakili Direktur Teknologi dan Pengembangan, Jobi Trinanda Hasjim, telah menandatangani kerja sama PGN-ITS itu pada 17 Februari lalu. Kerja sama untuk kurun waktu 36 bulan itu akan menjadi langkah awal yang baik untuk PGN dan ITS," katanya.
Tidak hanya itu, Pembantu Rektor IV ITS Surabaya Prof Dr Darminto MSc menyatakan Kemenristek juga memesan desain kapal patroli rudal kepada ITS.
"Ada 16 konsorsium yang terlibat dalam proyek kapal patroli rudal itu dan ITS diminta untuk membantu dalam desain atau perancangan, tapi ITS juga diminta untuk mengawasi sampai kapal itu benar-benar terwujud," katanya.
Ia menilai kepercayaan pemerintah itu menunjukkan adanya pengakuan atas kemampuan bangsa sendiri dalam merancang dan memproduksi kapal sesuai kebutuhan.
"Itu bagus, karena Indonesia merupakan kawasan bahari dengan 2/3 merupakan kawasan laut, sehingga orientasi ke laut itu penting, terutama kapal-kapal sederhana untuk mewujudkan `connecting` antar-pulau," katanya.
Apalagi, tenaga ahli lokal cukup tersedia di ITS, termasuk tenaga ahli yang berstandar RINA, bukannya justru membayar tenaga ahli asing dengan biaya mahal.
Hal itu dibenarkan seorang ahli perkapalan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ketika dikonfirmasi ANTARA tentang keahlian lokal dalam bidang pembuatan kapal, baik kapal sederhana maupun kapal besar.
"Kalangan asing saja pesan kapal kepada kami, kok. Tapi, pesanan itu lucu, karena pesanan itu berasal dari institusi di Indonesia, lalu mereka (asing) memberikan proyek itu kepada PPNS dan hasilnya dijual lagi kepada institusi dari Indonesia yang memesannya itu," katanya, enggan disebut namanya.
Ia menambahkan PPNS justru mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli, karena itu PPNS yang setiap tahunnya menerima pesanan 6-7 kapal antar-pulau dari sejumlah pemerintah daerah itu selalu menyerahkan proses pengerjaannya kepada para mahasiswa dengan bimbingan dosen.
Sumber: ANTARA News
RUU Industri Pertahanan Dibahas
C-295 AU Republik Ceko. TNI AU akan diperkuat sembilan C-295 yang akan dibangun di PT DI. (Foto: Airbus Military)
18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.
Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.
Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.
Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.
DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.
Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.
Sumber: KOMPAS
18 Februari 2012, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Revitalisasi Industri Pertahanan. Aturan tentang pendukung industri pertahanan dalam negeri akan dimasukkan di dalamnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, saat ini pemerintah masih membahas inventarisasi masalah dalam rancangan undang-undang (RUU) itu. Diharapkan dalam waktu dekat RUU itu diajukan ke DPR. ”RUU ini menjadi payung hukum pengembangan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Purnomo, Kamis (16/2), di Batam, Kepulauan Riau.
Di dalam RUU itu diatur tentang keberpihakan pemerintah kepada pelaku industri pertahanan dalam negeri. Karena masuk dalam aturan resmi, keberpihakan itu harus diwujudkan.
Belum semua kebutuhan pertahanan bisa dipenuhi industri dalam negeri. Untuk senjata yang harus diimpor, sedapat mungkin ada keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong penggunaan komponen lokal. Didorong pula kerja sama antara pabrik pembuat dan pelaku industri pertahanan dalam negeri. “Mana saja langkah yang dimungkinkan akan ditempuh,” tutur Purnomo.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Dewan akan menbahas RUU itu mulai Maret 2012. Diharapkan tahun ini juga bisa disahkan. “Kebijakan afirmatif pada industri pertahanan ditegaskan di sana,” katanya.
Pembahasan RUU itu tidak hanya dalam pandangan kebutuhan TNI dan Kementerian Pertahanan saja. Pemakai produk industri pertahanan tak hanya TNI. “Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan produksi industri pertahanan pula,” tutur Mahfudz.
DPR mengapresiasi Kementerian Pertahanan dan TNI yang menggunakan produk dalam negeri. TNI antara lain memiliki panser angkut personel buatan PT Pindad, Anoa. Selain itu, TNI juga tengah memesan kapal patroli yang dibuat galangan kapal dalam negeri.
Sebelumnya, Purnomo menginformasikan pula PT Dirgantara Indonesia (DI) membeli sembilan pesawat C-295 dengan Airbus Military. PT DI juga akan menjadi penyedia utama C-295 di Asia Tenggara.
Sumber: KOMPAS
Menuntut Transparasi Pembelian Senjata
Leopard 2A4 AD Singapura latihan menembak. (Foto: Mindef)
19 Februari 2012: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo memukau Komisi I DPR dengan retorikanya terkait rencana pembelian main battle tank (MBT). Argumen Pramono, Indonesia perlu melakukan perimbangan teknologi alat utama sistem persenjataan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki MBT.
Argumennya, dengan senjata kuat, Malaysia takan main-main dengan Indonesia. ”Dari segi hitungan kekuatan angkatan darat di antaranya terletak pada jumlah pasukan dan jumlah MBT,” katanya.
Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen Purwadi Mukson mengatakan, 100 MBT akan ditempatkan di kota-kota besar seperti, Jakarta dan Surabaya. Alasannya, infrastrukturnya lebih menunjang sehingga bisa digerakkan ke mana-mana. Dari riset yang dilakukan Pusenkav, tank Leopard juga menawarkan transfer teknologi. Tank lain seperti Merkava tidak ada transfer teknologinya. Sementara T-72, dari Rusia, teknologi dan jarak jangkauan senjatanya kalah jauh dibandingkan dengan Leopard.
Pengamat militer UI, Andi Widjajanto, mengatakan, ada latar belakang di TNI AD bahwa selama ini taktik perang di darat hanya dalam skala infanteri, sementara tank untuk support. Taktik ini tidak ada masalah karena selama ini tidak ada indikasi penggunaan MBT. Masalahnya, perkembangan lingkungan strategis terbaru, yaitu adanya pangkalan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan ini dilengkapi dengan MBT Abrams sehingga, secara teoritis, marinir bisa merapat dengan cepat di salah satu titik di Indonesia seperti Jakarta lalu menduduki dengan Abrams.
Sementara itu, ada celah pasar senjata yang terbuka karena Belanda akan menonaktifkan 150 MBT Leopard-nya, sementara Jerman akan mengalokasikan pabrik Leopard ke Turki. ”Ini dinamika lingkungan strategis yang harus diantisipasi,” kata Andi.
Akan tetapi, tidak semua wacana berpihak pada pembelian MBT Leopard secara spesifik. Mantan Wakil KASAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri sejak awal mengatakan, masalahnya adalah pada prioritas. Dilihat dari ancaman pertahanan aktual yang paling mencolok adalah separatisme di Papua. ”Misalnya, beli pesawat intai mata-mata jadi bisa ketahuan penembak-penembak misterius di Papua itu sebenarnya siapa dan ada di mana.” kata Kiki.
Apalagi, sepanjang sejarah peperangan di Asia Tenggara, seperti perang Vietnam dan Perang Dunia II, tidak pernah melibatkan MBT dengan alasan keadaan alam yang tidak sesuai. Menurut Kiki, yang prioritas seharusnya batalyon mekanis yang sudah sangat minim dalam menunjang prajurit TNI AD.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mempertanyakan kecocokan MBT dengan karakteristik daratan di perbatasan Papua dan Kalimantan. Apalagi, dalam rencana strategis yang dibuat Kementerian Pertahanan, tidak ada prioritas pembelian MBT. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq malah memunculkan alternatif, yaitu tank T-90 buatan Rusia yang lebih ringan.
Di tengah semua wacana itu, perlu diingat bahwa yang harus membayar adalah rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak pihak yang berkepentingan. Presiden Yudhoyono menengarai banyak makelar yang bermain dalam pembelian sistem persenjataan. Sudah saatnya Kemhan, DPR, TNI lebih transparan.
Sumber: KOMPAS
19 Februari 2012: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo memukau Komisi I DPR dengan retorikanya terkait rencana pembelian main battle tank (MBT). Argumen Pramono, Indonesia perlu melakukan perimbangan teknologi alat utama sistem persenjataan dengan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia yang memiliki MBT.
Argumennya, dengan senjata kuat, Malaysia takan main-main dengan Indonesia. ”Dari segi hitungan kekuatan angkatan darat di antaranya terletak pada jumlah pasukan dan jumlah MBT,” katanya.
Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Danpusenkav) Kodiklat TNI Angkatan Darat Brigjen Purwadi Mukson mengatakan, 100 MBT akan ditempatkan di kota-kota besar seperti, Jakarta dan Surabaya. Alasannya, infrastrukturnya lebih menunjang sehingga bisa digerakkan ke mana-mana. Dari riset yang dilakukan Pusenkav, tank Leopard juga menawarkan transfer teknologi. Tank lain seperti Merkava tidak ada transfer teknologinya. Sementara T-72, dari Rusia, teknologi dan jarak jangkauan senjatanya kalah jauh dibandingkan dengan Leopard.
Pengamat militer UI, Andi Widjajanto, mengatakan, ada latar belakang di TNI AD bahwa selama ini taktik perang di darat hanya dalam skala infanteri, sementara tank untuk support. Taktik ini tidak ada masalah karena selama ini tidak ada indikasi penggunaan MBT. Masalahnya, perkembangan lingkungan strategis terbaru, yaitu adanya pangkalan marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia. Pangkalan ini dilengkapi dengan MBT Abrams sehingga, secara teoritis, marinir bisa merapat dengan cepat di salah satu titik di Indonesia seperti Jakarta lalu menduduki dengan Abrams.
Sementara itu, ada celah pasar senjata yang terbuka karena Belanda akan menonaktifkan 150 MBT Leopard-nya, sementara Jerman akan mengalokasikan pabrik Leopard ke Turki. ”Ini dinamika lingkungan strategis yang harus diantisipasi,” kata Andi.
Akan tetapi, tidak semua wacana berpihak pada pembelian MBT Leopard secara spesifik. Mantan Wakil KASAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri sejak awal mengatakan, masalahnya adalah pada prioritas. Dilihat dari ancaman pertahanan aktual yang paling mencolok adalah separatisme di Papua. ”Misalnya, beli pesawat intai mata-mata jadi bisa ketahuan penembak-penembak misterius di Papua itu sebenarnya siapa dan ada di mana.” kata Kiki.
Apalagi, sepanjang sejarah peperangan di Asia Tenggara, seperti perang Vietnam dan Perang Dunia II, tidak pernah melibatkan MBT dengan alasan keadaan alam yang tidak sesuai. Menurut Kiki, yang prioritas seharusnya batalyon mekanis yang sudah sangat minim dalam menunjang prajurit TNI AD.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin mempertanyakan kecocokan MBT dengan karakteristik daratan di perbatasan Papua dan Kalimantan. Apalagi, dalam rencana strategis yang dibuat Kementerian Pertahanan, tidak ada prioritas pembelian MBT. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq malah memunculkan alternatif, yaitu tank T-90 buatan Rusia yang lebih ringan.
Di tengah semua wacana itu, perlu diingat bahwa yang harus membayar adalah rakyat Indonesia. Bukan rahasia lagi, banyak pihak yang berkepentingan. Presiden Yudhoyono menengarai banyak makelar yang bermain dalam pembelian sistem persenjataan. Sudah saatnya Kemhan, DPR, TNI lebih transparan.
Sumber: KOMPAS