Perancis Tingkatkan Penanganan Terorisme Dengan Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan berdiri) dan Perdana Menteri (PM) Republik Perancis Francois Fillon (kiri berdiri) menyaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kanan duduk) dan Menteri Muda Perdagangan Perancis Pierre Lellouche menandatangani naskah deklarasi kehendak di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/7). Indonesia dan Perancis menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama yakni di bidang pendidikan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral serta perhubungan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/11)

1 Juli 2011, Jakarta (ANTARA): Perancis ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di bidang penanganan aksi terorisme dan pengamanan jalur maritim dari pembajakan.

"Kita ingin bekerjasama melawan terorisme dan mengamankan jalur maritim dari pembajakan, dimana Indonesia punya pengalaman berhasil dalam menyelamatkan Selat Malaka," kata Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Fillon berdialog empat mata dengan Presiden Susilo B Yudhoyono di Istana Merdeka, sebagai satu agenda perjalanannya ke Indonesia.

Dalam lawatannya itu Fillon didampingi empat menteri, yaitu Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri, Menteri Negara Transportasi, Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Kebudayaan dan Komunikasi serta sejumlah anggota parlemen dan sekitar 20 pengusaha besar Prancis.

Sebelum konferensi pers oleh kedua kepala pemerintah terlebih dahulu dilakukan penandatangan kesepakatan/nota kesepahaman mengenai kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pendidikan, permuseuman, dan vulkanologi.

Untuk menghormati kunjungan resmi itu, Presiden Yudhoyono kemudian menjamu PM Prancis beserta seluruh anggota delegasinya dalam suatu jamuan santap malam resmi di Istana Negara.

Dalam keterangan persnya Fillon mengatakan, kerjasama di bidang penanganan terorisme dan pengamanan jalur maritim sangat penting untuk kelancaran kerjasama ekonomi.

Selain itu, katanya, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan upaya menjaga perdamaian dunia.

"Kita ingin melakukan kerjasama di berbagai bidang. Kita ingin melipatgandakan kerjasama ekonomi ke depan," katanya. Perancis menawarkan dukungan finansial untuk proyek-proyek yang terkait bidang perkotaan dan transportasi penerbangan.

Dalam pertemuan dwipihak, menurut Fillon juga dibahas isu-isu kawasan dan global yang menjadi kepentingan kedua negara, antara lain kerjasama di G20, ASEAN dan perdamaian di Timur Tengah.

Ia menyebutkan, kunjungan kali ini merupakan kunjungan pertamanya ke Indonesia selaku PM Perancis.

"Ini kali ketiga saya mengunjungi Indonesia tapi pertama kali saya sebagai PM dan ini momen luar biasa bagi hubungan kita," katanya.

Pada keterangannya PM Fillon mengatakan bahwa Perancis ingin menjadi teman pertama Indonesia, merujuk pada prinsip zero enemy 1.000 friends Indonesia.

Kedua kepala pemerintahan menyepakati Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Indonesia-Prancis dalam pertemuan dwipihak.

Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis Indonesia-Perancis itu merupakan landasan kuat bagi kerja sama yang lebih luas dan terarah antara kedua negara di masa mendatang.

Sumber: ANTARA News

1.243 Prajurit TNI Disiapkan ke Lebanon

Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Hambali Hanafiah membuka secara resmi latihan pratugas pasukan pemelihara perdamaian PBB di Lebanon tahun 2011-2012. Pembukaan latihan pratugas pasukan pemelihara perdamaian PBB ini berlangsung di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat Bandung. (Foto: Puspen TNI)

30 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Sebanyak 1.243 prajurit TNI disiapkan untuk bergabung dengan misi perdamaian PBB di Lebanon (Unifil).

Ke-1.243 prajurit TNI itu memasuki masa pratugas di Pusat Pendidikan Infanteri Cipatat Bandung, sejak Kamis selama satu bulan kedepan.

Mereka terbagi menjadi Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri Mekanis Konga XXIII-F/Unifil, Satgas Force Protection Company (FPC) Konga XXVI D-2/Unifil dan Satgas Military Police Unit (MPU) Konga XXV-D/Unifil.

Kontingen TNI yang akan menggantikan kontingen sebelumnyam yang telah bertugas selama satu tahun itu terdiri atas Satgas Batalyon Infanteri Mekanis Konga XXIII-F/Unifil berjumlah 1018 orang, dipimpin oleh Dansatgas Letkol Inf Suharto, Satgas Force Protection Company (FPC) Konga XXVI D-2/Unifil 150 orang dipimpin Dansatgas Kapten Inf Wimoko dan Satgas Military Police Unit (MPU) Konga XXV-D/Unifil berjumlah 75 orang dipimpin oleh Dansatgas Letkol CPM Ida Bagus Rahwan.

Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Hambali Hanafiah mengatakan penugasan yang akan dilaksanakan oleh para prajurit sangat mulia dan terhormat serta membanggakan mengingat operasi pemeliharaan perdamaian dunia saat ini menjadi ujung tombak bagi TNI untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia internasional.

"Semua prajurit harus merasa bangga karena selama ini Kontingen Garuda dimanapun bertugas selalu memperoleh pujian serta pengakuan yang positif dari PBB maupun dari negara lain.

Untuk itu, para prajurit harus bersungguh-sungguh dalam latihan, pelajari semua materi yang diberikan oleh Komandan Latihan dan para Instruktur sehingga dapat menjawab tuntutan tugas di daerah operasi," kata Mayjen Hambali .

Hambali menambahkan, selain materi latihan yang didapatkan, para prajurit diharapkan senantiasa menjaga kesehatan, dan memelihara kesamaptaan jasmani yang prima agar dapat tampil maksimal di daerah penugasan.

"Dan tidak kalah pentingnya para prajurit harus belajar mengenal dan memahami karakteristik wilayah penugasan operasi serta senantiasa mengikuti perkembangan situasi, karena di kawasan Timur Tengah sedang terjadi gejolak politik yang sedikit banyak akan berpengaruh kepada pelaksanaan tugas di Lebanon.

Hambali menekankan sebagai pasukan pemelihara perdamaian para prajurit harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konflik yang terjadi dan bagaimana menyikapinya.

"Para prajurit harus mampu menjadi penengah antara pihak-pihak yang bertikai secara imparsial, sehingga tidak dianggap memihak kepada salah satu kelompok yang bertikai dan memahami benar bahwa penggunaan senjata harus sesuai dengan aturan pelibatan serta mengikuti standar prosedur operasi yang berlaku," ujarnya.

Sumber: ANTARA News

KSAD: Bangun Tentara Profesional

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo (kiri) mendapat ucapan selamat dari pejabat lama KSAD Jenderal TNI George Toisutta seusai acara pelantikan KSAD di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6). Presiden SBY mengangkat dan melantik Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI George Toisutta yang akan memasuki masa purnawirawan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/11)

30 Jun 2011, Jakarta (Jurnas.com): Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan dirinya akan memrioritaskan pembangunan tentara yang profesional dan dicintai rakyat. Selain itu, dirinya juga akan membangun peralatan TNI, yaitu Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alutsista.

“Menyangkut peralatan TNI, itu menjadi salah satu pertimbangan karena sudah direncanakan oleh KSAD sebelumnya (Jenderal TNI George Toisutta),” kata Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo usai dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6).

Menurut Pramono, peningkatan sumber daya manusia atau personel TNI AD terus dilakukan untuk mengimbangi perkembangan teknologi.

Sebelumnya, Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI George Toisutta mengatakan, sebagai KSAD baru Pramono Edhie Wibowo memunyai banyak PR (pekerjaan rumah) antara lain masalah personel, persenjataan, pendidikan dan latihan termasuk pengalihan bisnis TNI.

Sumber: Jurnas

TNI AU Tambah Pesawat dan Penerbang

EMB-314 Super Tucano. (Foto: Embraer)

30 Juni 2011, Jakarta(Jurnas.com): Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Bambang Samoedra mengatakan, pesawat serang EMB-314 Super Tucano akan didatangkan awal 2012 nanti. Pesawat pabrikan Brazil ini dipesan pemerintah langsung dari Brazil.

Empat unit pertama dari satu skadron yang dipesan direncanakan tiba, Maret 2012. "Sisanya akan didatangkan bertahap," kata Bambang di Museum Dirgantara Mandala TNI AU Sekolah Penerbang Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis (30/6). Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pembelian, kata Bambang, telah dilakukan sejak November tahun lalu dengan produsen Tucano, Embraer Brazil.

Satu skadron Super Tucano (16 pesawat) untuk menggantikan pesawat OV-10 Bronco di Skadron 21 Malang yang sudah habis masa jam terbangnya. Bambang menilai, Super Tucano dipilih karena pesawat ini memiliki kualitas paling baik di antara pesawat sejenis lainnya.

Sebelum memilih Super Tucano, TNI AU juga sudah mempertimbangkan membeli pesawat serang kecil K9 buatan China dan KO1B buatan Korea. "Tapi, pilihan akhirnya jatuh pada Super Tucano," kata Bambang. Super Tucano adalah jenis pesawat serang ringan dengan fungsi patroli pemantauan dan sebagai pesawat latih. Pesawat ini dilengkapi dengan baling-baling, teknologi avionik modern, dan sistem persenjataan. Pesawat ini juga biasa digunakan dalam operasi counter-insurgency atau operasi penumpasan pemberontakan.

Setelah mendatangkan Super Tucano, TNI AU juga sedang merencanakan penambahan enam unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia dan pesawat tempur F-16 bekas dari Amerika Serikat. Usulan pembelian Sukhoi sudah diajukan ke Kementerian Pertahanan. Sementara pembelian F16 sedang menunggu persetujuan AS. Selain pesawat tempur, TNI AU juga berencana menambah pesawat angkut dan heli dalam waktu dekat.

TNI AU Akan Tambah Pasukan Penerbang

Markas Besar TNI Angkatan Udara akan menambah jumlah pasukan penerbang secara bertahap. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Bambang Samoedro di Pangkalan TNI Angkatan Udara Adi Sutjipto Yogyakarta, Kamis (30/6).

Menurut Bambang, penambahan pasukan penerbang akan disesuaikan dengan rencana peningkatan alat pertahanan udara. Peningkatan pasukan juga direncanakan sesuai dengan target minimum essential force yang dirancang sampai 2024.

Meski begitu, Bambang enggan menyebutkan secara detil berapa besar jumlah penambahan pasukan yang direncanakan. "Tergantung penambahan pesawat," kata Bambang.

Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda, IB Putu Dunia menambahkan penambahan jumlah penerbang militer disesuaikan dengan kebutuhan, ketersediaan pesawat dan anggaran. "Tidak ada prosentase ketat berapa jumlah penerbang, kami cenderung budget oriented," ujar Putu Dunia.

Karena itulah, menurutnya, tiap tahun jumlah rekrutmen penerbang militer bisa berubah. Sementara itu, Komandan Wing Pendidikan Penerbangan Pangkalan Udara Adi Sutjipto, Kolonel Penerbang Khairul Lubis, menyebutkan ada 46 penerbang militer yang lulus tahun ini dari akademi penerbangan. Ke- 46 penerbang militer itu untuk TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. Rata-rata setiap tahun akademi penerbangan menghasilkan 50-60 penerbang militer baru. "Tidak semua bisa lulus menjadi penerbang," ucap Khairul Lubis.

Adapun penerbang-penerbang militer itu diambil dari lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) sederajat dan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU). Lulusan SMU dididik selama 33 bulan dan setelah lulus akan menjadi penerbang militer di TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Sedangkan lulusan AAU dididik untuk menjadi penerbang militer untuk TNI AU.

Sumber: Jurnas

Memperkuat Pilar NKRI dengan Kemandirian Alutsista

Landing craft Kartika. (Foto: Berita HanKam)

30 Juni 2011, Jakarta (Suara Karya): Negara yang kuat harus ditopang tiga pilar. Pertama, pilar ekonomi; kedua, pilar pertahanan yang diwakili TNI; dan ketiga, pilar industri, terutama industri pertahanan. Karena itulah, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bertekad membangun kemandirian industri pertahanan.

Ini antara lain, terbukti dalam komitmen pemerintah memberdayakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS), pemanfaatn alat utama sistem persenjataan (alutsista) produk dalam negeri, dan merumuskan roadmap industri pertahanan dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 24 Tahun 2010. Permenhan ini berisi roadmap jangka panjang hingga tahun 2029.

"Dalam rangka modernisasi alutsista, TNI sepenuhnya mengikuti kebijakan pemerintah menggunakan secara optimal produksi industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut amat strategis, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain," ujar Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto MA.

Dalam program revitalisasi ini, tutur Marsdya Eris, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menciptakan Indonesia Incorporated dengan memberdayakan BUMNIS, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT LEN.

Menurut dia, produk alutsista buatan industri dalam negeri bisa dibanggakan. Panser buatan PT Pindad misalnya, diminati Malaysia. "Malaysia berniat membeli 30 unit panser buatan Pindad. Ini bagus karena berarti produk industri pertahanan kita diakui di luar negeri," ujar Eris.

Lebih lanjut, Sekjen Kemhan menegaskan, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Menhan Pumomo Yusgiantoro sangat pro terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Kebijakan tersebut di antaranya adalah bahwa setiap pengadaan alutsista TNI harus mengikutsertakan industri nasional, baik BUMN maupun swasta, dalam pengadaan alutsista untuk diproduksi di dalam negeri.

Marsdya Eris menjelaskan, ada beberapa upaya Kemhan meningkatkan kinerja dan performa industri pertahanan dalam negeri. Yaitu, pemenuhan kebutuhan alutsista menggunakan produk dalam negeri; pembelian alutsista dari luar negeri menggunakan offset system guna transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri; rencana strategis reseach & development (R & D) pertahanan, termasuk kerja sama dengan luar negeri melalui joint development untuk alih teknologi; penataan struktur industri pertahanan dan alih teknologi; rencana pengadaan alutsista multiyears; dan rencana barang dan jasa yang dimintakan fasilitas fiskal

"Di samping itu, mendayagunakan industri pertahanan nasional dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Strategi ini pada dasarnya memaksimalkan penggunaan alutsista produksi nasional. Dan secara simultan, industri pertahanan nasional didorong untuk senantiasa memperbaiki kualitas dan kapabilitas produksi alutsista guna meningkatkan daya saing," ujarnya.

Marsdya Eris menyebutkan, Kemhan berkomitmen seoptimal mungkin memberdayakan industri pertahanan dalam negeri (BUMN & BUMS). Namun, bila industri pertahanan dalam negeri belum sepenuhnya mampu, harus diupayakan melalui kolaborasi, joint production & joint development.

"Selanjutnya, pemerintah melalui Kemhan, dalam upaya pembinaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, akan melakukan penilaian (assessment) untuk kualifikasi dan akreditasi industri, serta kualifikasi dan akreditasi sistem manajemen mutu," ucapnya.

Sekjen Kemhan menambahkan, Kemhan juga menyiapkan konsep pengembangan postur TNI dalam memenuhi kekuatan mininum atau minimum essential force (MEF) guna kelengkapan operasi militer maupun operasi militer selain perang.

"Dalam pemenuhan perlengkapan operasi militer untuk misi perdamaian dunia dan bencana alam, Kemhan telah membuat rencana kebutuhan alutsista yang diperlukan dalam kurun waktu lima tahun atau satu rencana strategis (renstra). Sarana pertahanan tersebut diperlukan untuk memenuhi MEF, dan untuk mendukung tugas-tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP)," katanya.

Di antaranya, tutur dia, adalah peace keeping mission dan operasi penanggulangan bencana. Demikian pula dalam pemenuhan perlengkapan atau sarana militer, diperlukan pelibatkan tiga pilar industri pertahanan.

Yakni, litbang dan perguruan tinggi, industri nasional yang ada, serta Kemhan dan TNI sebagai pengguna. "Dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan kemandirian di bidang sarana pertahanan, yang mencakup peralatan untuk pendukung daya gerak, pendukung daya tempur, pendukung komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengenalan (K4IPP), dan pendukung logistik/ perbekalan," katanya.

Sumber: Suara Karya

KRI Dewaruci Bersiap Keliling Sebagian Asia

KRI Dewa Ruci saat berkunjung ke Colombo.

29 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Komandan Kapal latih tiang tinggi KRI Dewaruci TNI Angkatan Laut Letkol Laut (P) Suharto, mengatakan kapal latih taruna matra laut itu telah bersiap untuk melakukan muhibah ke sebagian wilayah Asia mulai 5 Juli.

"Persiapan sudah mendekati akhir. Tinggal berangkat nanti pada 5 Juli 2011," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Letkol Suharto mengatakan, dalam muhibahnya kali ini KRI Dewaruci dioperasikan sebanyak 88 ABK dan membawa 84 kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) Tingkat III Angkatan 58 serta lima perwira AAL.

Suharto mengemukakan, KRI Dewaruci akan berangkat dari Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur TNI Angkatan Laut, Surabaya menuju pelabuhan Bitung, Manado.

"Setelah tiga hari berada di Bitung, Manado KRI Dewaruci akan bertolak ke Pelabuhan Manila, Filipina. Dan setelah berada di tiga hari di Manila, kapal bergerak menuju Guangzhou, China," katanya.

Suharto menambahkan, dari China kapal akan bertolak ke Bangkok, Thailand, dan setelah bersandar selama tiga hari kapal menuju Batam untuk kembali ke Surabaya. Kapal dijadwalkan tiba pada 26 Agustus 2011.

Ia mengakui dibandingkan muhibah pada tahun-tahun sebelumnya muhibah Dewaruci kali ini merupakan perjalanan tersingkat yakni sekitar 52 hari dengan total jarak tempuh sekitar 7.000 mil laut.

Dalam pelayarannya, selain menjalankan latihan dan praktik berlayar, para kadet dan anak buah kapal (ABK) juga bertugas menjadi duta budaya dan wisata serta duta diplomasi internasional.

"Terkait misi itu, selama singgah di beberapa kota di dua negara itu kami melakukan kunjungan kehormatan kepada pejabat militer seperti kepala staf angkatan laut setempat dan pejabat sipil seperti gubernur atau walikota," ungkapnya.

Selain itu, KRI Dewaruci yang merupakan satu-satunya kapal layar tiang tinggi kelas Barquentine itu juga akan melakukan "open ship" bagi masyarakat setempat dan melakukan kirab.

Sumber: ANTARA News

Letjen TNI Pramono Edhie Kasad Baru

29 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo diputuskan sebagai pengganti Jenderal TNI George Toisutta sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Ketika dikonfirmasi Mensesneg Sudi Silalahi di Jakarta, Rabu, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo yang selama ini menjabat Panglima Kostrad, sebagai Kasad pada Selasa (28/6).

Pramono Edhie merupakan salah satu calon terkuat menggantikan George Toisutta.

Putra mantan Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus), Sarwo Edhie Wibowo (almarhum), yang juga adik Ibu Negara Hj. Ani Susilo Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai mumpuni menduduki kursi nomor satu di matra darat.

Ia pernah menjabat sebagai ajudan presiden pada era Megawati Soekarnoputri.

Pramono juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 2008-2009.

Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980 itu juga sempat menduduki posisi Pangdam Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Pangkostrad pada 2010.

Berdasarkan keterangan resmi Markas Besar Kostrad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Letjen TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kasad pada Kamis (30/6).

Usai dilantik Presiden akan dilakukan serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Darat pada Kamis (7/7) di Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Empat Tugas untuk KSAD Baru

Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo bakal resmi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok siang, Kamis 30 Juni 2011. Wakil Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengatakan sederet tugas menanti Pramono yang kini masih menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tersebut.

"Ada empat poin yang harus menjadi prioritas," ujarnya via telepon, Rabu 29 Juni 2011. Pertama, meneruskan kebijakan tentang kekuatan pokok minimum--lazim disebut minimum essential force--TNI Angkatan Darat. Sebabnya, kebijakan itu telah menjadi program pemerintah.

Kedua, melakukan pembinaan terus-menerus agar prajurit TNI Angkatan Darat profesional dan tak memasuki ranah politik. Ketiga, Pramono harus meningkatkan disiplin agar tak ada lagi masalah internal ataupun eksternal dengan angkatan lain ataupun kepolisian.

Prioritas keempat, ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga wajib menyelesaikan masalah yang tersisa di angkatannya, semisal konflik tanah dengan masyarakat dan perumahan bagi purnawirawan tentara.

Menurut Tubagus, wajar saja jika Pramono yang akhirnya terpilih menjadi KSAD. Menurutnya, rekam jejak adik Kristiani Herrawati Yudhoyono itu bagus, kepemimpinannya cenderung mulus tanpa gejolak. Pramono pun tak tercatat terlibat pelanggaran hak asasi manusia. "Hanya kebetulan dia adik ipar Presiden. Tapi, (hubungan kekeluargaan itu) jangan sampai membunuh karier seseorang," ucapnya.

Namun, dia memastikan parlemen bakal mengawasi kinerja Pramono Edhie dan mengkritisinya jika ada pelanggaran.


Sumber: ANTARA News/TEMPO Interaktif

Tidak Ada Lagi DCA dengan Singapura

27 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa sejak menandatangani perjanjian kerjsama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) pada 2007 lalu, Indonesia dan Singapura tidak pernah membahasnya lagi.

"Tidak ada lagi pembahasan tentang itu (DCA-red)," katanya di Jakarta, Senin, terkait kemungkinan dibukanya kembali pembahasan mengenai perjanjian ekstradisi kedua negara.

Usai memimpin Sidang ke-3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pertahanan (KKIP) ia menuturkan, setiap kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan sejumlah pihak harus ada kesepakatan pelaksanaannnya (implementing agreement).

"Ini kita belum menyepakati apa-apa. Jadi, tidak ada lagi kerja sama kesepakatan pertahanan itu," kata Purnomo menegaskan.

Perundingan Defence Cooperation Agreement atau DCA antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak Juli 2005 selama tujuh kali putaran. Putaran terakhir dilaksanakan pada 5 Desember-6 Desember 2006 dengan menyepakati 13 pasal dan empat pasal lainnya belum tercapai kesepakatan.

Pembahasan tersebut dilakukan pararel membahas mengenai ekstradisi antara dua negara dan selalu dikoordinasikan dengan pihak Departemen Luar Negeri sehingga nantinya kerja sama pertahanan kedua negara dapat benar-benar mendukung kepentingan nasional Indonesia.

DCA akhirnya ditandatangani pada 27 April 2007 oleh menhan kedua negara disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Namun, dalam perjalanannya kesepakatan kerja sama itu tidak dapat dilaksanakan secara mulus karena menuai kontroversi di masing-masing pihak, terutana menyangkut Implementing Arrangement (IA) Military Training Area (MTA) di Area Bravo yang berada di Kepulauan Natuna.

Karena kebuntuan terhadap beberapa pasal dalam DCA antara RI dan Singapura, pihak Singapura sempat mengabaikannya dan tidak membahas lebih lanjut dengan mitranya Indonesia. Akibatnya, perjanjian ekstradisi belum disepakati hingga kini.

Akibatnya, sejumlah terduga pelaku korupsi seperti Nunun Nurbaeti, Muhammad Nazzarudin, dan para tersangka kasus BLBI yang sebagian besar "lari" ke Singapura tidak dapat diekstradisi ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, hingga kini perjanjian ekstradisi yang digandengkan dengan kesepakatan kerja sama pertahanan RI-Singapura, sama sekali tidak ada kemajuan.

"Belum, sama seperti dulu," kata Menlu Marty di Kantor Presiden Jakarta, Jumat, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menlu Singapura K Shanmugam.

Menlu Marty menambahkan Indonesia telah memulai kembali proses komunikasi informal dengan parlemen untuk mengkaji kembali dan menjajaki langkah-langkah yang mungkin dilakukan ke depan, terkait pembahasan Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan satu paket dengan Kesepakatan Kerja sama Pertahanan (DCA).

Sumber: ANTARA News

Kemhan Bahas Revitalisasi Industri Pertahanan

(Foto: Berita HanKam)

27 Juni 2011, Jakarta (Jurnas.com): Kementrian pertahanan mengadakan sidang ketiga Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di kantor Kementerian pertahanan di Jakarta, Senin (27/6). Sidang ini akan membahas dan menetapkan program kebijakan atau regulasi yang dianggap perlu dan prioritas dalam bidang industri pertahanan.

Sidang ini akan memuat penetapan kebijakan revitalisasi industri pertahanan untuk membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjamin pemberdayaan industri pertahanan. Dari hasil sidang ini, diharapkan dapat diambil keputusan untuk menetapkan rencana aksi sebagai tindak lanjut tuntutan kebijakan dan perkembangan yang terjadi.

Kebijakan dalam sidang KKIP ini meliputi kebijakan produksi yang menyangkut konsistensi pengadaan alutsista hasil produk dalam negeri (BUMNIP dan BUMNIS), program offset, R&D dan alih teknologi, penataan struktur industri pertahanan. Dibidang kebijakan pembiayaan dan insentif fiskal, kebijakan akan meliputi mekanisme pembiayaan (multi years dan fasilitas pembiayaan), sedangkan Kebijakan penyehatan korporasi BUMNIP meliputi penyehatan cash flow dan neraca BUMNIP, penataan organisasi BUMNIP, dan peningkatan kemampuan SDM BUMNIP. Selain itu, dari sidang ini diharapkan muncul kebijakan pengadaan barang dan jasa yang meliputi mekanisme pangadaan barang dan jasa.

Sidang akan ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama BUMNIP dengan 19 industri pendukung serta Kemhan. Perusahaan yang ikut menandatangani MoU diantaranya PT. DI sebagai pihak pertama, dan PT. LEN dan PT Dahana sebagai pihak kedua. PT Pindad juga akan menandatangani MoU dengan Badan Sarana Pertahanan Kemhan, PT LEN, PT Krakatau Steel, dan PT Inti.

Sidang yang hingga saat ini masih berlangsung dihadiri oleh Menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku ketua KKIP, menteri BUMN selaku wakil ketua, wamenhan, menteri perindustrian, menristek, panglima TNI dan Kapolri. Tim Pokja KKIP, tim asistensi, sekretaris Pokja KKIP, dan kemkeu.

Sumber: Jurnas

Indonesia Tingkatkan Industri Pertahanan

(Foto: Berita HanKam)

27 Juni 2011, Jakarta (Jurnas.com): INDUSTRI pertahanan dalam negeri diharapkan bisa mandiri. Untuk itu perlu upaya pembinaan dari pemerintah pada pelaku industri pertahanan agar produk pertahanan Indonesia dapat dipercaya oleh konsumen di dalam dan luar negeri.

"Ada langkah-langkah untuk menyukseskan rencana pembangunan alutsista jangka panjang yang dipasok di dalam negeri, pertama perlu ada konsistensi pengadaan alutsista produk dalam negeri hasil Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),"kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Senin (27/6).

Purnomo menambahkan, langkah kedua dari Kemhan adalah dengan menyiapkan program offset dalam rangka pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Program ini diaplikasikan dengan alih produksi dan teknologi alutsista dari luar negeri.

"Juga offset, yang merupakan bagian dari counter trade, yang merupakan kesepakatan pemerintah sebagai pihak pembeli dengan pihak asing penyedia produk pertahanan guna mengikut sertakan pihak pembeli dalam proses produksi untuk keperluan ToT sebagai prasyarat jual beli. Ini bertujuan untuk membangun kemampuan produksi bagi industri pertahanan,"jelas Purnomo.

Ketiga, kata Purnomo, adalah dengan melakukan Research and Development (R&D), dengan melakukan sinergitas R&D dan alih teknologi. "Maka perlu peningkatan anggaran R&D dan alih teknologi pertahanan agar dapat melakukan kerjasama R&D terkait dengan belanja alutsista,"kata Menhan.

Menhan menambahkan, perlu dilakukan penataan struktur industri pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan yang sesuai kapasitas produksi.

Sumber: Jurnas

KRI Banjarmasin Mengikuti BFR 2011 di Brunei

27 Juni 2011, Jakarta (Jurnas.com): Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Hari Bowo meninjau KRI Banjarmasin-592 yang disiapkan mengikuti kegiatan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011. KRI Banjarmasin bertolak dari dermaga Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Senin (27/6).

Saat melakukan peninjauan, Pangarmabar didampingi Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Herry Setianegara dan Kaskolinlamil, Laksamana Pertama TNI I.N.G.N. Ary Atmaja dan para Asisten Pangarmabar dan para Kadis Koarmabar.

Dalam kunjungan tersebut, Pangarmabar menerima laporan tentang kesiapan KRI Banjarmasin-592 dalam mengikuti kegiatan Brunei Darussalam International Defence Exhibition (BRIDEX) dan Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 dari Komandan KRI, Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono.

Menurut Kadispen Koarmabar, Letkol Laut Agus Cahyono dalam siaran persnya, Pangarmabar beserta rombongan melihat dari dekat muatan di deck KRI Banjarmasin-592. Diantaranya dua buah tank dan peralatan lainnya produksi dalam negeri.

Pangarambar memberikan arahan kepada Komandan KRI Banjarmasin-592 selaku Komandan Satuan Tugas untuk melaporkan perkembangan selama mengikuti kegiatan BRIDEX dan BFR di Brunei. Brunei Darussalam Fleet Review (BFR) 2011 merupakan kegiatan parade kapal perang dari negara peserta yang dilaksanakan pada tanggal 6-8Juli 2011 bersamaan dengan kegiatan Bridex 2011.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Bridex 2011 meliputi parade kapal perang, kirab kota, open ships, Courtesy Calldan kunjungan ke lokasi BRIDEX. BRIDEX merupakan pameran pertahanan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun emas Angkatan Bersenjata Kerajaan Brunei. Kegiatan Bridex 2011 di selenggarakan oleh Royal Brunei Tecnis Service (RBTS) yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan Brunei Darussalam.

Sumber: JURNAS

TNI-AU Gelar Latihan Bersama Angkatan Udara Amerika

C-130 Hercules TNI AU. (Foto: Australia DoD)

28 Juni 2011, Malang (ANTARA News): Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) menggelar latihan bersama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF- US Air Force) di Taxy Way Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud Abdurahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin.

Komandan Lanud Abdulrahman Saleh, Marsekal Pertama TNI Dwi Putranto yang bertindak selaku inspektur upacara dalam latihan bersama itu mengatakan, latihan ini merupakan kali pertama diadakan di wilayah Lanud Abdurahman Saleh.

Latihan yang diberi nama "Teak Iron - 2011" ini, rencananya akan berlangsung selama 12 hari atau hingga Jumat (8/7), dan merupakan manifestasi keinginan kedua belah pihak untuk lebih mempererat dan memperkokoh kerja sama.

"Latihan ini bertujuan untuk memantapkan konsep operasi dukungan udara bersama, yakni antara TNI AU dan US Air Force khususnya prosedur taktik, teknis serta aplikasinya dalam operasi dukungan udara dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules" katanya.

Marsma Dwi mengharapkan, adanya latihan bersama bisa menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi kedua belah pihak.

"Selain itu, kita harapkan dapat saling membuka diri dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam kegiatan operasi udara," katanya.

Sementara itu, Dwi menekankan kepada seluruh jajarannya agar mematuhi ketentuan dan prosedur latihan, terutama faktor keamanan terbang yang harus menjadi prioritas utama dengan menghindari tindakan berisiko tinggi.

Dalam latihan itu, US Air Force melibatkan dua pesawat C-130 Hercules dengan melibatkan 87 personel, dan dipimpin oleh Direktur Latihan Angkatan Udara AS Letnan Kolonel Zimmerman.

Sementara TNI-AU, juga melibatkan dua pesawat C-130 Hercules serta 150 personel yang terdiri atas anggota Skadron Udara 32, Lanud Abdurahman Saleh serta Batalyon Paskhas 464, dengan Komando latihan Komandan Wing 2 Lanud Abdurahman Saleh, Kolonel Penerbang Eko Dono Indarto.

Sumber: ANTARA News

Rupiah Logam Tak Laku di Miangas

KRI Nuku merapat di dermaga Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Senin (27/6). Kapal patroli tersebut bertugas memantau keamanan di daerah perbatasan yang rawan dengan terjadinya perlintasan trans nasional. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/ama/11)

27 Juni 2011, Melonguane (TEMPOInteraktif): Uang logam pecahan Rp 500 ke bawah tidak diminati alias tidak laku di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Di Kepulauan Miangas, Kecamatan Talaud, Sulawesi Utara, itu jarang ditemui barang yang dijual dengan harga di bawah pecahan tersebut.

Kasir Madya Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia di Pulau Miangas, Bambang Suprio, mengungkapkan selain mengganti mata uang Peso dan menarik uang rupiah yang tak layak edar, Bank Indonesia juga banyak melayani penukaran uang logam.

Menurutnya, penduduk di pulau paling ujung Indonesia itu menukarkan uang logam pecahan Rp 100 dan Rp 200 lantaran milik mereka dengan pecahan lebih besar. Harga-harga barang di sana hanya kelipatan Rp 500 dan Rp 1.000. “Uang logam ibarat tidak laku,” ujar Yeni Dalentang, Kepala Desa Kampung Marore.

Imelda Lupa, pedagang di Miangas, juga menuturkan hal yang sama seperti Yeni. “Kami lebih senang mengumpulkan uang logam,” katanya.

Di Kepulauan Miangas, bank sentral melayani penukaran uang hingga Rp 40 juta di Pulau Marore yang dihuni 680 jiwa pada Sabtu, 25 Juni. Adapun di Miangas yang dihuni 878 jiwa bank sentral melayani penukaran hingga Rp 110 juta pada Ahad, 26 Juni 2011.

Marore berjarak 444,48 kilometer atau 17 jam perjalanan laut arah utara dari Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Sultan Nuku. “Kalau kapal penumpang membutuhkan waktu dua hari,” kata Komandan Sultan Nuku Mayor Laut Muhammad Sjamsul Rizal.

Marore merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Pulau Saranggani, Filipina. Keduanya berjarak 74,08 kilometer. Sementara, jarak Marore ke Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, adalah 170 kilometer.

Adapun Marore ke Miangas berjarak 157,42 kilometer atau 9 jam perjalanan laut arah utara. Miangas merupakan pulau yang berbatasan dengan Pulau Mindanao, Filipina, dengan jarak 92,6 kilometer. Adapun jarak Miangas ke Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 174,088 kilometer.

TNI AL Segera Bangun Lanal di Melonguane

KRI Nuku merapat di dermaga Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Senin (27/6). Kapal patroli tersebut bertugas memantau keamanan di daerah perbatasan yang rawan dengan terjadinya perlintasan trans nasional. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ed/ama/11)

Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara meyerahkan hibah tanah seluas 5 hektar untuk tahap awal, yang diperuntukan untuk pembanguan Pangkalan TNI AL Melonguane . Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado Laksma TNI Sugianto, S.E. , M.AP. menerima dan menandatangani surat peryataan penyerahan tanah hibah tersebut dari Bupati Kepulauan Talaud Drs. Constantine Ganggali di Ruang Rapat Bupati Kepulauan Talaud di Melonguane, Senin (23/5) yang dihadiri FKPD Talaud.

Dalam kesempatan tersebut, Danlantamal VIII Manado menyampaikan bahwa lokasi yang akan dibangun sebagai Pangkalan TNI AL sangat memenuhi unsur strategis sebagai sebuah pangkalan. Rencananya lokasi yang terletak di Kelurahan Kiama Kec. Melonguane tersebut akan segera dibangun kantor. Ditargetkan pembangunan akan dimulai pada bulan Juli tahun ini. Posisi Melonguane sangat strategis dalam segi pertahanan dan keamanan, karena lautnya berbatasan dengan Philipina. Sehingga diharapkan dengan kehadiran Pangkalan TNI AL Melonguane dimana juga termasuk kabupaten kepulauan, keamanan dan kedaulatan laut NKRI dapat ditegakkan. Sehingga masyarakat Kepulauan Talaud dapat meningkat kesejahteraannya karena keamanan lautnya terjaga. Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Kepulauan Talaud Drs. Constantine Ganggali dalam rapat FKPD Talaud tersebut.

Sebelum penanda tanganan surat pernyataan hibah tersebut, Laksma TNI Sugianto, S.E., M.AP. bersama dengan Bupati dan FKPD Talaud meninjau secara langsung lokasi rencana pembangunan Mako Pangkalan TNI AL . Jika pembangunan sudah dimulai Untuk sementara waktu Rumah Dinas Camat Melonguane difungsikan sebagai Markas Komando Pangkalan TNI AL Melonguane.

Masyarakat Melonguane menyambut baik rencana pembangunan Lanal Melonguane, demikian disampaikan Bupati dan beberapa tokoh masyarakat Melonguane yang datang secara sukarela ke lokasi tanah tersebut ketika Danlantamal VIII Manado meninjau lokasi.

Sumber: TEMPOInteraktif/Lantamal VIII

Aksi Pesawat Tempur di Paris Air Show ke-49

27 Juni 2011, Paris (Berita HanKam): Pesawat angkut militer Airbus A400M lepas landas meninggalkan Paris International Air Show di Le Bourget dekat Paris, Minggu (26/6) pada hari terakhir pameran. (Foto: Getty Images)

(Photo: AP)

Pesawat angkut militer Airbus A400M melakukan demo terbang di Paris Air Show ke-49, Minggu (26/6). (Foto: Reuters)


Jet tempur Rafale melakukan demontrasi udara. (Foto: AP)